200 research outputs found
THE IMPACT OF MACROECONOMIC ON NONPERFORMING LOAN: COMPARISON STUDY AT CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANKING
Rata-rata rasio NPF bank syariah lebih tinggi dibandingkan NPL bank konvensional. Hal ini menjadifenomena yang harus diteliti dan diindikasikan terdapatfaktor-faktor yang mempengaruhinya khususnyafaktor makroekonomi. Penelitian bertujuan untukmembandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi nonperforming loan (NPL) pada perbankan konvensionaldan perbankan syariah. Beberapa variabel makroekonomiyang diduga mempengaruhi NPL/NPF adalah SBI/SBIS, BI rate, nilai tukar, inflasi, GDP dan variabelkontrol yaitu efisiensi. Periode penelitian dari Maret2010 sampai Desember 2016 dengan data triwulanan.Analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa dari seluruh variabelmakroekonomi hanya SBIS, inflasi dan PDB yangberpengaruh negatif signifikan terhadap NPF banksyariah. Sedangkan hanya PDB yang berpengaruhterhadap NPL bank konvensional.Dengan demikian hanya bank syariah yang merasakandampak dari makroekonomi khususnya SBIS, inflasidan PDB sehingga hasil ini dapat menjadi dasar bagiBank Indonesia dan pemerintah dalam membuatkebijakan makroekonomi
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERSIHAN UNIT PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI ASCOTT WATERPLACE SURABAYA
The purpose of this paper is to find out how the SOP (Standard Operating
Procedure) for cleaning guest units during a pandemic at Ascott Waterplace
Surabaya. The author who also works as a Housekeeping Supervisor at Ascott
Waterplace Surabaya makes observations of the room attendant and cleaning of
apartment units. The author concludes that with the Standard Operational
Procedure for Cleaning Units during the covid-19 pandemic at Ascott Waterplace
Surabaya, making room attendants or guests feel more secure and comfortable
with the implementation of health protocols that have been recommended by the
government, and can increase guest trust and satisfaction with services during the
COVID-19 pandemic
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT BA’TAN DI KOTA PALOPO
ABSTRAK
Dedi Kurniawan, 2023. “Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Adat pada
Mayarakat Ba’tan di Kota Palopo”. Skripsi Program Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing, dan
Firmansyah.
Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Adat pada
Masyarakat Ba’tan di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui
tinjauan hukum terhadap pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Ba’tan
di Kota Palopo. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Perkawinan Adat
pada Masyarakat Ba’tan di Kota Palopo. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris dan jenis penelitian ini adalah
penelitian kualitatif. Dalam proses Perkawinan adat pada masyarakat Ba’tan
terdapat kegiatan-kegiatan yang masih berkaitan dengan kepercayaan�kepercayaan yang bersifat mistis sehingga mengarah pada perbuatan syirik.
Pengkhususan penggunaan 4 (empat) macam warna pakaian dalam Perkawinan
adat pada masyarakat Ba’tan di kota Palopo dalam persfektif masyarkat adat tidak
dianggap sebagai tindakan diskriminasi dan merendahkan martabat kemanusiaan,
namun dianggap pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UU
Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi bukan
pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM. Adapun kendala sehingga sering terjadi pelanggaran
adat dalam hal pelaksanaan Perkawinan adat pada masyarakat Ba’tan yakni
dipengaruhi oleh: 1) faktor hukum yaitu akibat hukum yang diberikan kurang
memberikan efek kepada masyarakat; 2) faktor penegak hukum dalam hal ini
perangkat adat yang kurang melakukan sosialisasi terkait aturan adat yang
diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan adatnya; 3) faktor budaya yaitu
kondisi masyarakat yang makin modern; dan 4) faktor masyarakat yaitu
kurangnya pengetahuan tentang aturan adat yang berlaku.
Kata Kunci: Perkawinan, Adat, Ba’ta
Buku Saku Waris Kelompok 10 - Desa Wonokerto, Wonosalam, Jombang
Sebuah karya ilmiah yaitu buku saku dari Kelompok 10 KKN Patriot Mengabdi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang disusun oleh Dedi Martua Siregar (Ketua Kelompok), Naufal Adi Pratama (Sekretaris) dan Dimas Agung Firmansyah, Ika Shinta Utami Nur Agustin, Renaning Galih Alif Nughrahani sebagai (Anggota) serta di dampingi oleh Dosen DPL yaitu Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H,. M.H. dan juga Kepala Desa Bapak Khairul Andik di Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalan, Kabupaten Jombang dalam mewujudkan pengetahuan hukum masyarakat seputar hukum waris
EFEKTIVITAS PASAL 13 AYAT 1 DAN 2 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 13 TAHUN 2017 (Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang)
Rizky Arif Firmansyah, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn, Shanti Riskawati, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:[email protected]  ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang efektivitas Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Di dalam pelaksanaan efektivitas tersebut, penulis akan melihat bagaimana Badan Pertanahan Nasional melaksanakan salah satu fungsi untuk pencatatan blokir dan sita. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis Kata Kunci: Blokir, Efektivitas, Badan Pertanahan Nasional  ABSTRACT This study discusses about the effectiveness of Article 13 paragraph (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Number 13 of 2017 concerning Procedures for Blocking and Seizure. In implementing this effectiveness, the author will look at how the National Land Agency performs one of the functions for blocking and seizureregistry. This study applies an empirical legal research using a descriptive analytical approach Keywords: Blocking, Effectiveness, National Land Agenc
Tinjauan Yuridis Mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase Asing Oleh Pengadilan Indonesia
Dalam penulisan Skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pembatalan Putusan Arbitrase Asing oleh Pengadilan Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesulitan-kesulitan yang sampai saat ini mesih sering terjadi dalam memperoleh pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Seringkali pengadilan di Indonesia menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase asing dengan berbagai alasan, bahkan hingga tindakan pembatalan putusan arbitrase asing. Seperti kita lihat dalam kasus antara PT. Pertamina melawan Karaha Bodas Company , dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membatalkan Putusan Arbitrase Jenewa, Swiss. Dengan adanya Putusan tersebut terdapat kontroversi diantara para ahli hukum, sehingga menimbulkan tanda tanya apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase Jenewa, karena jika di tinjau Peraturan-Peraturan Nasional, Konvensi-Konvensi Internasional, maupun dari Kebiasaan-kebiasaan Internasional yang berhak membatalkan putusan arbitrase Jenewa hanya pengadilan Swiss sesuai dengan Lex Arbitri- nya. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap masalah hukum tertentu. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Analisis bahan hukum dari penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan menggunakan teknik content analysis dengan cara memberikan gambaran-gambaran dan penjabaran permasalahan yang ada untuk kemudian dianalisa dengan teori-teori dengan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Indonesia hanya berwenang membatalkan putusan arbitrase yang dibuat/dijatuhkan di wilayah kedaulatan Indonesia saja. Pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase yang dijatuhkan diuar wilayah kedaulatan Indonesia (putusan arbitrase asing). Putusan pembatalan arbitrase asing oleh pengadilan di Indonesia yang tidak memiliki kewenangan sebagai Yurisdiksi Primer ( Primary Jurisdiction ) tidak akan diakui oleh pengadilan-pengadilan di Negara-negara lain. Sehingga pengadilan-pengadilan di Negara lain akan tetap mengeksekusi putusan arbitrase asing yang telah dibatalkan oleh pengadilan Indonesia. Dampak lain dari dari pembatalan ini adalah dapat mengurangi kepastian hukum (legal certainty). Hal ini akan membuat Indonesia semakin di cap sebagai negara yang tidak menjunjung tinggi asas kepastian hukum, baik dalam regulasi maupun dalam pelaksanaan kebijakannya terkait dengan Penanaman Modal Asing
Sistem Bagi Hasil Nelayan Alat Tangkap Payang Di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Dalam masyarakat nelayan, konsep sistem bagi hasil sangat variatif bergantung pada aspek sosial budaya, jenis perahu, dan kualitas alat tangkap yang di operasikan. Oleh karena itu, sistem bagi hasil merupakan strategi adaptasi usaha nelayan menghadapi tantangan kondisi lingkungannya (Kusnadi, 2007). Dengan adanya sistem bagi hasil yang baik merupakan salah hal untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi dalam masyarakat nelayan buruh karena ketimpangan bagi hasil merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Perkembangan penangkapan ikan pada alat tangkap payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, (2) Identifikasi stratifikasi sosial pada nelayan payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, (3) Sistem bagi hasil nelayan payang di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bersifat studi kasus (case study). Sedangkan cara teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Metode analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Pada tahun 1940 nelayan alat tangkap payang di Desa Blimbing masih menggunakan secara manual dan menggunakan layar dan dayung untuk melaut, besar jaringnya kurang lebih sekitar 10 meter, dan tali “batek” panjang 50 meter sisi kanan dan sisi kiri, jumlah nelayan melaut satu perahu sekitar 4 orang, daerah penangkan masih didekat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, kurang lebih 30 mil dari darat dan jumlah perahu di Blimbing baru ada 30 perahu tradisional. Di saat tahun 1980, munculah mesin penggerak, pertama donfeng dan yammar (mesin diesel), panjang tali “batek” hampir 100 meter dan jumlah nelayan semakin berkembang, Pada tahun 2008-2013, menggunakan mesin ps 100 dan ps 120 mitsubishi, menggunakan 4 unit, sebagai pendorong 3 unit, dan penggerak gardan. Sedangkan jumlah nelayan Blimbing pada tahun 2013 berjumlah 3.470 nelayan. Dalam pembagian kerja nelayan payang masing-masing mempunyai tugas masing-masing dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan pembagian kerja yang sudah diterapkan oleh pemilik perahu (juragan perahu), sehingga dalam melaut menghasilkan hasil tangkapan yang maksimal, sesuai dengan yang diharapkan. Dalam usaha penangkapan ikan pada alat tangkap payang di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, ada dua fungsi dari pembagian kerja nelayan payang yaitu pemilik perahu (juragan perahu) dan ABK (anak buah kapal) atau “belah”. Dalam stratifikasi sosial masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan di Desa Blimbing, yaitu dari segi kedudukan yang paling tinggi dari ABK atau “belah” adalah kedudukan pemilik perahu atau juragan perahu, karena pemilik perahu atau juragan perahu sebagai pemilik modal usaha dan alat-alat produksi dalam melakukan operasi penangkapan ikan, sehingga dari segi kekayaan pemilik perahu atau juragan perahu dalam pembagian hasil lebih besar dari ABK atau “belah”, dari segi hubungan sosial, yang terjadi pada masyarakat nelayan payang di Desa Blimbing tidak ada terjadinya konflik yang diakibatkan perbedaan kelas, sehingga hubungan sosial terjalin dengan baik dan melakukan kerjasama dalam usaha penangkapan ikan. Bagi hasil pada usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap payang di Desa Blimbing di bagi menjadi dua bagian atau “umanan” antara pemilik perahu atau juragan perahu mendapatkan 33 bagian, sedangkan ABK mendapatkan 20 bagian terdiri dari ABK atau “belah” ikut melaut 14 bagian yang terdiri dari 14 orang, satu ABK atau “belah” mendapatkan 1 bagian masing-masing, dan ABK atau “belah” yang merangkap jabatan sebagai juru mesin, juru mudi, juru masak atau “prapen” mendapatkan 6 bagian untuk dibagi 6 orang. Pendapatan bersih tersebut setelah dikurangi biaya operasional, retribusi TPI (Tempat pelelangan ikan), biaya manol, penjual ikan, dan biaya yang lainnya. Secara umum pemilik perahu atau juragan perahu di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan khususnya pada nelayan payang membebankan biaya operasional seperti terjadinnya kerusakan mesin dan kerusakan alat tangkap payang, kepada ABK atau “belah” dengan cara ditanggung bersama-sama. Akibatnya terdapat dua pandangan yang berbeda, Disini terlihat bahwa nelayan ABK atau “belah” mengandalkan besarnya hasil tangkapan yang diperoleh dalam sistem bagi hasil, sehingga nelayan ABK atau “belah” menyadari bahwa sistem bagi hasil sudah cukup adil bagi mereka. Karena pemilik perahu atau juragan perahu memberikan lawuhan atau “iwak-iwak-an” sebesar dari hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh pada saat melaut. Dan lawuhan tersebut bisa dijual pada bakul ikan di sekitar TPI (tempat pelelangan ikan) Brondong, sehingga nelayan ABK atau “belah” memperoleh pendapatan tambahan. Selain itu, nelayan ABK atau “belah” menyadari bahwa modal usaha untuk melakukan penangkapan ikan membutuhkan biaya yang sangat banyak yang dikeluarkan oleh pemilik perahu atau juragan perahu. Meskipun terdapat perbedaan pandangan atau pendapat dari pemilik perahu atau juragan perahu dengan ABK atau “belah” dalam sistem bagi hasil, sampai sekarang tidak ada konflik antara keduannya, karena mereka merasa saling ketergantungan satu sama lain dalam menjalankan usaha penangkapan ikan agar memperoleh hasil tangkapan ikan yang maksimal. Saran yang diberikan dari hasil penelitian yaitu: perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan supaya lebih mampu mengelola sumberdaya perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong khususnya masyarakat nelayan Desa Blimbing, perlu adannya pembentukan paguyuban nelayan khususnya nelayan dengan menggunakan alat tangkap payang untuk menghindari konflik antar nelayan, dan perlu adanya pengawasan dalam mengawal hasil tangkapan nelayan pada saat pembongkaran ikan menuju tempat pelelangan ikan (TPI), supaya tidak terjadi pencurian ikan secara berlebihan
Pengaruh Latihan Gerak Sendi Lutut Terhadap Nyeri Sendi Lutut Pada Lansia Yang Mengalami Osteoathritis Di Wilayah Kerja Puskesmas Pengasih 1 Kulon Progo Yogyakarta
Latar Belakang: Osteoarthritis merupakan penyakit sendi yang paling banyak
ditemukan di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit ini menyebabkan nyeri dan
disabilitas pada penderita yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari,menghambat
tugas-tugas fungsional. Maka dalam rangka meningkatk an aktivitas fungsional
tindakan keperawatan adalah latihan gerak sendi lutut.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan gerak sendi
lutut terhadap nyeri sendi lutut pada lansia yang mengalami osteoatritis.
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode Quasi Eksperimental: Time
Series Design. dengan pre and post test design. Sebanyak 44 sampel, tehnik
pengambilan sampel non probability sampling sedangkan penetuan kelompok
intervensi menggunakan perposive sampling Latihan dilakukan selama 6 hari pretes
di lakukan pada hari ke 2 dan posttes di lakukan ada hari terakhir yaitu hari ke 8,
dengan frekuensi latihan 2 kali sehari yaitu pagi dan malam hari selama 6 hari. Alat
ukur yang di gunakan menggunakan pedoman latihan gerak sendi lutut.
Hasil: Uji normalitas data menggunakan shafiro wilk dengan hasil 0,00 (p<0,05)
yang di mana hasilnya data tidak terdistribusi normal. uji hipotesis mengguakan
friedman test hasil 0,00 (p<0,05).
Simpulan: ada pengaruh latihan gerak sendi lutut terhadap penurunan nyeri sendi
lutut pada lansia yang mengalami osteoatritis.
Saran: Diharapkan responden dapat melakukan latihan gerak sendi terus menerus
ketika mengalami nyeri sendi untuk menurunkan skala nyeri
Sistem Monitoring Dan Pengendalian Mesin Pendingin Pada Proses Produksi Teh Hijau Berbasis Internet Of Things (Iot)
Sistem Monitoring dan pengendalian yaitu segala aktifitas yang berkaitan dengan memantau dan mengendalikan suatu hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan instansi. Sistem Monitoring dan Pengendalian ini dilakukan pada mesin pendingin yang bertempatan di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung, jenis data yang akan diteliti yaitu Monitoring Suhu dan Pengendalian Fan pada mesin pendingin. PPTK Gambung merupakan Lembaga Penelitian milik Pemerintah yang bergerak dalam penelitian Teh dan Kina. Ada 3 Jenis Teh yang dihasilkan di PPTK Gambung ini yaitu Teh Hitam, Teh Putih dan Teh Hijau, untuk menghasilkan Teh yang berbeda tentunya proses produksinya pun akan berbeda, dimana Teh Hijau memiliki 5 proses yaitu Pelayuan, Pendinginan,Penggulungan, Pengeringan 1 dan pengeringan 2, disini peneliti berfokus pada proses pendinginan yaitu proses dimana Suhu Teh Hijau Setelah di layunakan akan mencapai 45C dimana suhu ini akan di turunkan di proses pendinginan mencapai 30 C sesuai standar oksidasi Teh Hijau. Masalah yang terjadi di Perusahaan ini yaitu proses pemantauan suhu masih dilakukan secara manual atau konvensional dan pengendalian fan masih dilakukan secara manual oleh petugas. Model Prototipe Merupakan Metode Pembangunan Perangkat Lunak yang berawal dari sebuah sistem software untuk digunakan dalam mempresentasikan gambaran dari ide, eksperimen dari sebuah rancangan yang diimplementasikan ke dalam IoT
Pengukuran titik kontrol horizontal dengan GPS Geodetik di Propinsi Bangka Belitung [Laporan Akhir]
Bibliografi hal. 60xiii, 59 hal. : il. ; 28 cm. . -- Lamp. (29 lemba
- …
