28 research outputs found
Sistem Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku Pada Kafe Kopi Sawah di Malang
No full textABSTRAK Prihatin, Bella. 2018. Sistem Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku Pada Kafe Kopi Sawah di Malang.TugasAkhir, Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing:Dr. DodikJuliardi, S.E., M.M., Ak KataKunci: Sistem pengendalian Internal, Kopi Sawah, persediaan bahan baku Persediaan merupakan jenis aset yang termasuk dalam kelompok asset jangka pendek.Persediaan memiliki risiko bawaan yang cukup besar seperti kehilangan, kesalahan pencatatan, rusak, dan digelapkan. Selisih perhitungan stok antara perhitungan fisik dengan computer merupakan permasalahan utama yang terjadi pada Kopi Sawah. Selisih perhitungan stok disebabkan karena kesalahan dalam mencatat dan melaporkan penggunaan dari setiap persediaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis system pengendalian internal persediaan bahan baku pada Kopi Sawah Malang. Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi metode observasi yang dilakukan secara langsung, wawancara dengan narasumber terkait, melihat dokumentasi secara langsung dan pustaka yang dimana dapat membantu proses penelitian yang sedang berlangsung. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, Kopi Sawah belum sepenuhnya menjalankan komponen-komponen system pengendalian internal persediaan bahan baku. Kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat penggunaan maupun keadaan persediaan tidak ditemukan pada Kopi Sawah. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat diminimalkan dengan cara menyediakan kartu gudang dan kartu penghitung fisik serta dilengkapi dengan validasi karyawan yang sedang bertugas.
Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak (Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl)
Full text linkPerumusan tindak pidana terkait penelantaran anak terdapat dalam Pasal
304 KUHP sampai dengan Pasal 308 KUHP. Peraturan Undang-Undang lain yang
mengatur terkait dengan penelantaran anak adalah Undang-Undang Perlindungan
Anak dalam Pasal 76 B jo Pasal 77 B , kemudian Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a. Kedua
undang-undang tersebut memiliki isi pasal, unsur pasal, dan sanksi yang berbeda
walaupun sama sama tekait dengan penelantaran anak. Putusan Pengadilan Negeri
Boyolali Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byl hakim menjatuhkan pidana terhadap
pelaku tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh terdakwa seorang
nenek menggunakan Pasal 305 KUHP. Hakim Tidak menggunakan undang-undang
khusus yang terkait dengan penelantaran anak yaitu Undang-Undang Perlindungan
Anak dan Undang-Undang PKDRT terhadap kasus penelantaran anak tersebut
berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, dimana asas tersebut
memiliki arti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.
Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: yang
pertama, Apakah perbedaan unsur penelantaran anak dalam Undang-Undang
Perlindungan anak dan Undang-Undang PKDRT ditinjau dari tujuan pembentukan
undang-undang tersebut? Kedua, Apakah hakim telah mempertimbangkan UndangUndang Perlindungan anak dan Undang-Undang PKDRT dalam Putusan Nomor :
23/Pid.B/2015/PN.Byl berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali?
Tujuan skripsi ini ada dua hal yaitu: Untuk mengetahui dan menganalis unsur
penelantaran anak dalam Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang
Perlindungan Anak ditinjau dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut. Dan
untuk memahami dan menganalisis Putusan Nomor : 23/Pid.B/2015/PN.Byi apakah
hakim telah mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UndangUndang PKDRT berdasarkan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali.
Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode
penulisan skripsi ini dengan tipe penelitian yuridis-Normatif. Pendekatan masalah
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini
ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu
hukum yang penulis teliti dan menganalisis bahan hukum menggunakan metode
deduktif.
Hasil analisis yang sudah penulis lakukan menunjukkan bahwa Perbedaan
unsur penelantaran anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan UndangUndang PKDRT ditinjau dari tujuan pembentukan undang-undang tersebut terletak
pada unsur pelaku dan sanksi pemidanaannya. Hakim belum mempertimbangkan
Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT dalam Putusan
Nomor 23/Pid.B/2015/PN.Byl berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi
Generali.
Saran penulis ialah hakim dalam memutus suatu perkara selain
memperhatikan pasal demi pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, juga harus
melihat apakah undang-undang yang digunakan sudah tepat dengan memperhatikan
asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana termasuk Asas Lex Specialis Derogat
Legi Generali. Pentingnya adanya kesamaan pemahaman mengenai Asas Lex
Specialis Derogat Legi Generali serta penerapannya oleh aparatur penegak hukum
agar terciptanya sinkronisasi dan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan
wewenang untuk menciptakan sistem peradilan pidana terpadu. Berdasarkan Asas
Lex Specialis Sistematis dan Asas Lex Consumen Derogat Legi Consumte yang
merupakan tururnan dari Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, terhadap
perbuatan terdakwa dapat ditindak dengan ketentuan dalam Pasal 76 B UndangUndang Perlindungan Anak
PERENCANAAN KAPASITAS DUKUNG DAN PENURUNAN PADA TIANG BOR (STUDI KASUS JEMBATAN RITAN KECAMATAN TABANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)
Full text linkJembatan lama di Desa Tukung Ritan akan dibangun kembali menggunakan pipa pancang baja sedalam 12 m sebagai fondasi struktur bawah. Untuk merencanakan konstruksinya, diperlukan data parameter tanah yang dapat diperoleh berdasar beberapa metode, seperti pengujian sondir (CPT), pengujian penetrasi standar (SPT), dan uji laboratorium. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merencanakan ulang fondasi dari abutment jembatan tersebut menggunakan tiang bor 40 cm sedalam 8 m sebanyak 10 tiang, dengan membandingkan hasil kapasitas dukung dan penurunan tanah berdasarkan perhitungan manual (hasil uji CPT dengan metode Bagemann dan Meyerhof, hasil uji SPT dengan metode Briaud et al dan Meyerhof, sementara hasil pengujian laboratorium dengan metode Tomlinson dan NAFVAC DM 7.2) dengan program Geo5 (menggunakan hasil pengujian laboratorium metode Tomlinson dan NAFVAC DM 7.2). Hasil menunjukkan bahwa kapasitas dukung kelompok tiang bor dengan perhitungan manual memberikan SF sebesar 4,39 sedangkan Geo5 sebesar 4,05. Besar penurunan kelompok tiang bor yakni sebesar 13,6 cm melebihi batas toleransi. Untuk menghindari besar penurunan diluar batas toleransi, panjang tiang bor ditambah 2 m menjadi 10 m. Dimana Geo5 menghasilkan besar penurunan lebih besar dibanding perhitungan manual yakni 98,1 mm dengan 89,3 mm. Meski begitu, kedua metode tidak memberi selisih perhitungan yang jauh berbeda.Kata kunci: Tiang bor tunggal, Kelompok tiang bor, Kapasitas dukung, Penurunan, Geo5.REDESIGN OF BEARING CAPACITY AND SETTLEMENT OF BOREDPILE (CASE STUDY RITAN BRIDGE SUB-DISTRICT TABANG KUTAIKARTANEGARA PROVINCE)An old bridge in Tukung Ritan Village will be rebuilt using 12 m steel pile as the foundation of substructure. To plan the structure of the bridge itself, soil parameters will be needed which can be obtained by many methods, such as Standard Penetration Test (SPT), Cone Penetration Test (CPT) and laboratory test. The purpose of this research is to redesign the abutment foundation of the bridge using 40 cm bored pile with 8 m depth and the total is 10 piles, by comparing the bearing capacity and the settlement between manual calculations (CPT result using method of Bagemann and Meyerhof, SPT result using method of Briaud et al and Meyerhof, while laboratorium result using method of Tomlinson and NAFVAC DM 7.2) with the result of Geo5 program (using laboratorium result method of Tomlinson and NAFVAC DM 7.2). The result shows that the bearing capacity using classical calculation gives the number of Safety Factor (SF) 4,39 while Geo5 is 4,05. The value of settlement is 13,6 cm which exceed the maximum limit. In order to avoid the value of settlement exceed the maximum limit, the depth of the bored piles added by 2 m from 8 m to 10 m. Where Geo5 gives a bigger settlement result with 9,81 cm than classical calculation with 8,93 cm. However, both methods do not give the result of the significant differences.Keywords: Single bored pile, Group bored pile, Bearing capacity, Settlement, Geo5
AFFECTIVE DOMAIN DEVELOPMENT: REALITY AND EXPECTATION
No full textPengembangan Ranah Afektif: Kenyataan dan Harapan. Pendidik masa kini mendambakan perhatian yang seimbang terhadap pengembangan ranah kognitif, psikomotorik dan afektif dalam mendidik generasi muda. Namun, di dalam pelaksanaannya sedikit sekali penghargaan yang diberikan kepada anak-anak yang telah menunjukkan perkembangan ranah afektif secara baik. Hal ini terjadi karena tolok ukur keberhasilan pendidikan selalu mengacu kepada prestasi siswa yang terkait dengan ranah kognitif atau psikomotorik. Selain itu, banyak contoh ambivalensi dalam kehidupan nyata di masyarakat yang dapat melemahkan pondasi bagi pengembangan ranah afektif. Apabila generasi muda diharapkan berkembang menjadi manusia seutuhnya, penghargaan yang layak seharusnya diberikan kepada mereka yang berhasil dalam mengembangkan ranah afektifnya, dan harus ada teladan yang dapat mereka acu. Selain itu, pendampingan perlu dilakukan oleh orang tua dan guru. Kata kunci : pengembangan ranah afektif, penghargaan, teladan, pendampinga
THE PERSONALITY OF ESTHER COLEMAN IN JAUME COLLET SERRA’S ORPHAN MOVIE (2009): A PSYCHOANALYTIC APPROACH
Full text linkThe research is proposed to analyze the personality of Esther in a film entitled Orphan using a Psychoanalytic Approach. There are two objectives: the first is to analyze the film in term of structural element, and the second is to analyze the film based on Psychoanalytic Approach.
The type of the research is qualitative. The primary data source used by the writer is Orphan movie and this script is written by Alex Mace. Movie script is taken from website. The secondary data are taken from the other sources which relate to this movie such as biography of the author and the other relevant information. The method of collecting data is library research whereas the technique for analyzing is descriptive analysis.
In this study, the writer draws two conclusions as follows: first, in Orphan through the kinds of the structural analysis, it can be seen that the structural elements of the film has contribution in creating the film. It also supports each other because the theme, character and characterization, plot, mise_en_scene, sound, editing
comprehensively build unified structure and give contribution to the total meaning of work.
Secondly, Orphan is a story charged with ambition and emotion, in which the integrity of being human meets a terrifying test. Jaume Collet Serra’s stunning film explores what happens when a little girl is falling in love with her father, and trouble in Coleman’s family
Authority Of Nurses In Installing Infusations Outside Health Care Facilities During The Covid-19 Pandemi
Full text linkInfusion outside health care facilities is one of the medical actions that nurses can take in certain limited circumstances during the COVID-19 pandemic emergency. The research method used by the author in this research is normative legal research, using three approaches, namely Legislation (Statute Approach), Conceptual Approach, and Comparative Approach. The results of this study explain the authority of nurses and the responsibility of nurses for infusion outside health care facilities during a pandemic, that a nurse in certain limited circumstances during the COVID-19 pandemic emergency has the authority to provide first aid in the form of medical action, namely infusion in accordance with their competence based on statutory provisions in accordance with the nurse's knowledge of assessing the patient's condition. Meanwhile, the responsibility for installing infusions by nurses is personal because it is independent, meaning that if an error occurs in the action, the nurse concerned will bear his own responsibility
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH PROYEK PETROCHEMICAL COMPLEX KABUPATEN INDRAMAYU
Full text linkImplementation of land compensation for Land Acquisition for the Indramayu Regency Petrochemical Complex Project. Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest, is a law that discusses how land acquisition activities that will later be used for public purposes must be carried out, land acquisition activities for public purposes that were previously carried out often gave rise to problems. which is detrimental to society because it pays attention to the laws that have been determined. Because of the community losses caused by previous land acquisition, this will then lead to resistance to land acquisition because the community is afraid that this will harm them. The purpose of this article is to find out how compensation for land acquisition for the Petrochemical Complex Project is implemented. Such as the form of compensation, assessment of compensation, and the stages of implementing compensation, especially in Sukaurip Village. This legal research is empirical legal research, namely legal research where the author goes directly to the field to interview residents affected by the land acquisition for the PetrochemicalComplex Project. The conclusion of this research is that the implementation of land acquisition carried out by the government is largely in accordance with applicable laws, only at the compensation assessment stage by the Public Appraisal Services Office (KJPP) Abdullah Fitriantoro and Partners Jakarta did not pay attention to the assessment elements regulated in Article 33 and the principles regulated in Article 2 of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Use, apart from that, the deliberations held in Sukaurip Village were not attended by all land owners
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AGRESSIVENESS DENGAN BOARD GENDER DIVERSITY SEBAGAI PEMODERASI
No full textThe structure of corporate governance is important elements showing the different
characteristics than other companies, such as gender diversity. Based on the general
statement that “Most men are brave”, then the decision on tax aggressiveness will be
more daring to do. The purpose of this paper is to analyze how gender diversity on
the board moderates the relationship between audit quality, board size of directors,
and capital intensity towards tax aggressiveness. Sample includes the 47 samples of
mining companies based on the IDX-IC classification listed on the Indonesia Stock
Exchange from 2016-2019 using the data cross sections method and multiple linear
regression. The results show that audit quality is negatively related to tax
aggressiveness, capital intensity is positively related to tax aggressiveness, and board
gender diversity has succeeded in weakening the positive effect of capital intensity on
tax aggressiveness. Implications of this study may be of interest to other researchers
or practitioners that are interested on discovering relation between factors affecting
tax aggressiveness with gender diversity on the board. This study should be of
interest to government and tax policymakers concerned about declining corporate tax
revenues.
Keywords : Audit Quality; Board Gender Diversity; Board Size Of Directors; Capital
Intensity; Tax Aggressiveness.
Struktur tata kelola perusahaan merupakan elemen penting yang menunjukkan
karakteristik yang berbeda dari perusahaan lain, seperti keragaman gender.
Berdasarkan pernyataan umum bahwa “Kebanyakan laki-laki pemberani”, maka
keputusan agresivitas pajak akan lebih berani dilakukan. Tujuan dari makalah ini
adalah untuk menganalisis bagaimana keragaman gender di dewan memoderasi
hubungan antara kualitas audit, ukuran dewan direksi, dan intensitas modal terhadap
agresivitas pajak. Sampel meliputi 47 sampel perusahaan pertambangan berdasarkan
klasifikasi IDX-IC yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 dengan
menggunakan metode data cross section dan regresi linier berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kualitas audit berhubungan negatif dengan agresivitas pajak,
intensitas modal berhubungan positif dengan agresivitas pajak, dan board gender
diversity telah berhasil memperlemah pengaruh positif intensitas modal terhadap
agresivitas pajak. Implikasi dari penelitian ini mungkin menarik bagi peneliti atau
praktisi lain yang tertarik untuk menemukan hubungan antara faktor-faktor yang
mempengaruhi agresivitas pajak dengan keragaman gender pada dewan direksi. Studi
ini mungkin menarik bagi pemerintah dan pembuat kebijakan pajak yang prihatin
dengan penurunan pendapatan pajak perusahaan.
Keywords : Audit Quality; Board Gender Diversity; Board Size Of Directors; Capital
Intensity; Tax Aggressiveness
ANALISIS WACANA KRITIS: MATA NAJWA ON STAGE KEDIRI “MELIHAT INDONESIA
No full textKediri's Talk Show Mata Najwa On Stage, on March 24th 2019 the theme was "Seeing Indonesia". Mata Najwa discusses the small human struggle to become a big person in the country. Because the event was held in Kediri, commonly called the City of Santri, the speakers invited by Najwa Shihab were Indonesian dignitaries from santri. Critical Discourse Analysis is always interesting to study. The researcher will use the Van Dijk analysis model. The results of this discussion are (1) Macro structure contained in the discourse, which is to know Indonesia from boarding schools, how a santri or a small process to become a great person in this country. (2) Superstructure, the opening section opens with an appearance from Nidji's band grub, the introduction opens with a narrative from Najwa Shihab entitled "Seeing Indonesia", then the discussion is displayed video old photo document from JATIM Governor Khofifah Indar Parawansa, MENPORA Imam Nahrowi, Gus Nadzir a students who are permanent lecturers at the University of Australia, and A. Fuadi, the author of the novel Negeri 5 Menara, discussed the challenges faced by Indonesia which included Corruption, Differences, and Reactive attitudes. The closing ceremony ended with messages for the young people from Narasumer. (3) Microstructure, namely the semantic analysis of the questions asked by Najwa Shihab to the speaker
