1,720,995 research outputs found
KONSEP PERNIKAHAN DALAM PEMIKIRAN FUQAHA
Full text linkThis article discussed the concept and purpose of marriage in the views of jurists. Based on primary sources of Islamic teachings, Al-Qur’an, the jurists agreed that the concept of marriage is a contract that gives legal permissibility avail to hold family relationships (husband-wife) between men and women, held mutual help, and put limits on the rights to their owners as well as the fulfillment of the obligations for each party. The purpose of marriage is concluded in some facilities: (1) Means to release sexual desires, (2) Means to find serenity (sakinah ma waddah), (3) Means to acquire and to hold offspring, and (4) Means to maintain themselves from moral damages
Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial
No full textIbnu Qayyim al-Jauziyah adalah seorang ulama yang sangat gigih memerangi taklid buta dan menyerukan kebebasan berfikir, namun tetap berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran Islam dan aqidah para salaf. Dalam pandangan Ibnu Qayyim, ijtihad harus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman. Karena itu ia mengemukakan sebuah kaidah: Fi taghayyir al-fatawa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyir al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-‘awa’id. Menurutnya, faktor penting untuk merumuskan ketentuan hukum, atau penetapan hukum harus dikaitkan dengan lima hal yaknial-azminah (situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat), al-ahwal (keadaan), al-niyat (sebab niat-keinginan), dan al-awa’id (adat-tradisi). Semua ini, mempengaruhi perkembangan hukum, sehingga hukum Islam benar-benar dapat dihayati sebagai hukum yangrahmatan lil ‘alamin, dapat menjawab tantangan perubahan dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian hukum Islam tetapcocok untuk segala zaman dan tempat (salih likulli zaman wa makan)
Gender dalam Perspektif Hadis Maudhu’i
Full text linkThis article examined the controversy of women's testimony and leadership between normative and substantive meanings based on Islamic legal agreements. Hadith about women's testimony of half men's testimony in the terms of law must be reviewed through socio-history. In hermeniotic perspective, the verse about testimony must be seen as a response to the historical facts at the time this verse came down. Thus, compiling historical facts has changed, it can be done to reinterpret the verses and hadith. The hadith about women's leadership in politics in terms of sanad is valid but the understanding of hadith must be approached based on sosio history because the matan of hadith is not always factual. This hadith was conveyed in response to the news of the appointment of Kisra's daughter, a woman who did not receive social approval from the community so that the hadith was acceptable only locally and temporally, not universally applicable. Therefore, leadership in politics can be carried out by anyone, male and female, as long as he/she gain legitimacy from the community.Artikel ini mengkaji seputar kontroversi kesaksian dan kepemimpinan perempuan antara makna normatif dan substantif dengan pendekatan hukum Islam. Hadis tentang kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki dari segi matan harus dipahami secara kontekstual melalui pendekatan sosio-historis. Dalam perspektif hermeniotik, ayat tentang kesaksian harus dilihat sebagai respon terhadap fakta sejarah pada saat ayat itu turun. Ketika fakta sejarah telah berubah, memungkinkan untuk dilakukan reinterpretasi ayat dan hadis. Hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam politik dari segi sanad sahih akan tetapi pemahaman harus didekati secara sosio historis karena matannya tidak selalu faktual. Hadis ini disampaikan sebagai respon terhadap berita pengangkatan putri Kisra, seorang perempuan yang secara sosial tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga dapat dikatakan hadis ini hanya berlaku lokal dan temporal, tidak bersifat universal. Kepemimpinan dalam politik dapat diemban oleh siapa saja, laki-laki dan perempuan, sepanjang ia manpu dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat
Gender dalam Perspektif Hadis Maudhu’i
Full text linkThis article examined the controversy of women's testimony and leadership between normative and substantive meanings based on Islamic legal agreements. Hadith about women's testimony of half men's testimony in the terms of law must be reviewed through socio-history. In hermeniotic perspective, the verse about testimony must be seen as a response to the historical facts at the time this verse came down. Thus, compiling historical facts has changed, it can be done to reinterpret the verses and hadith. The hadith about women's leadership in politics in terms of sanad is valid but the understanding of hadith must be approached based on sosio history because the matan of hadith is not always factual. This hadith was conveyed in response to the news of the appointment of Kisra's daughter, a woman who did not receive social approval from the community so that the hadith was acceptable only locally and temporally, not universally applicable. Therefore, leadership in politics can be carried out by anyone, male and female, as long as he/she gain legitimacy from the community.Artikel ini mengkaji seputar kontroversi kesaksian dan kepemimpinan perempuan antara makna normatif dan substantif dengan pendekatan hukum Islam. Hadis tentang kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki dari segi matan harus dipahami secara kontekstual melalui pendekatan sosio-historis. Dalam perspektif hermeniotik, ayat tentang kesaksian harus dilihat sebagai respon terhadap fakta sejarah pada saat ayat itu turun. Ketika fakta sejarah telah berubah, memungkinkan untuk dilakukan reinterpretasi ayat dan hadis. Hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam politik dari segi sanad sahih akan tetapi pemahaman harus didekati secara sosio historis karena matannya tidak selalu faktual. Hadis ini disampaikan sebagai respon terhadap berita pengangkatan putri Kisra, seorang perempuan yang secara sosial tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga dapat dikatakan hadis ini hanya berlaku lokal dan temporal, tidak bersifat universal. Kepemimpinan dalam politik dapat diemban oleh siapa saja, laki-laki dan perempuan, sepanjang ia manpu dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat
Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 333/Pdt.6/2023/PA.Mmj di Pengadilan Agama Mamuju
Full text linkPemberian hak-hak istri dalam perkara cerai gugat dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju (Studi Kasus Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mmj). Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mamuju, faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut dan dampak putusan cerai gugat terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, studi dokumen putusan, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim terhadap hak-hak istri didasarkan pada beberapa aspek, yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kondisi ekonomi tergugat yang tidak mampu secara finansial, dan hasil mediasi yang menunjukkan kesepakatan damai antara para pihak. Berdasarkan itu, hakim mengabulkan cerai dan menetapkan hak asuh anak secara bersama, namun tidak mengabulkan tuntutan nafkah iddah, mut’ah, dan madhiyah. Faktor yang memengaruhi meliputi hasil mediasi, kondisi sosial ekonomi tergugat, stabilitas psikologis penggugat, serta kemaslahatan anak. Dampak dari putusan ini adalah pengakuan formal atas perceraian dan pemberian hak asuh anak, tetapi tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi istri secara maksimal. Hal ini menandai perlunya pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap ketimpangan gender. Oleh karena itu, pendekatan kemaslahatan dan keadilan substantif penting untuk dijadikan pijakan dalam menangani perkara cerai gugat di masa mendatang
Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim
Full text linkThis study examines the perspective of judges in applying their ex officio rights to the protection of the rights of children and wives on divorce cases at Religious Court Pinrang. This research assessed with descriptive qualitative approach using observation and depth-interview to the judges. The result shows that the judges absolutely apply their ex officio to the issue of Mut’ah. There are cross-opinion for the issue of iddah alimony for women in post-divorce, some apply and some do not. While for the issue of hadanah or child rearing, madhiyah property, and common property, the judges agreed that those issues are not include in the judges’ ex officio rights. However, it still must be prosecuted to find out the clear real case.Penelitian ini mengkaji perspektif hakim dalam menerapkan hak ex officio terhadap perlindungan hak anak dan istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim secara mutlak menerapkan hak ex officio-nya pada masalah mut’ah. Untuk masalah nafkah iddah bagi perempuan pasca perceraian terdapat silang pendapat, ada yang menerapkan dan ada yang tidak menerapkan. Sedangkan pada masalah hadanah atau pengasuhan anak, harta madhiyah, dan harta bersama, para hakim sepakat bahwa masalah tersebut tidak termasuk dalam hak ex officio hakim. Akan tetapi harus tetap dituntut untuk mengetahui kejelasan kasus yg sebenarnya
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
The Perception of Judges in the Religious Court of Parepare Regarding the Increase in Marriage Age in Law Number 16 of 2019: Persepsi Hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap Penambahan Usia Kawin dalam UU Nomor16 Tahun 2019
Full text linkThis research aims to find out the things that are considered to increase the age limit for marriage and The social impact caused by changes in the legal age limit for marriage.This type of research is qualitative research using an empirical juridical approach, namely an approach carried out directly in the field to find out the actual problems that occur, then it will be connected to the applicable laws and regulations and the theory used.
The results of this research show that: 1) there are several things that encourage and are considerations for increasing the marriage age limit in Law Number 16 of 2019, namely first, to reduce early marriage, especially for women. Second, based on the consideration of school age factors to protect children's rights from fulfilling their educational rights. Third, to protect children's rights from fulfilling reproductive health rights. Fourth, consider the age of maturity from a psychological perspective. 2) The revision of the Marriage Law has more or less had an impact on society, both positive and negative and has an impact on its implementation which is inversely proportional to the hopes and objectives of the Law
Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society
Full text linkThis paper investigates the dynamics of sompa and dui’ menre’ in wedding traditions of Bugis society in Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi. Sompa in Bugis society is giving money or property to the wife that becomes the pillar and the legal requirement in the wedding traditions. Then, dui’ menre’ is the money from the groom that must be dedicated to the bride’s family as the budget for the wedding procession. The high value of sompa and dui’ menre’ in Bugis wedding tradition is determined by the social status of the bride and her parents that consists of nobility, wealth, higher education and her beauty. In terms of Maqasid al-Sharia perspective, dui’ menre’ has a mashlah}at ’ sides that can motivate the youths to work hard to have income and as the symbols of noble position for the woman. However, that tradition also leads some mudharat sides; for examples, many men failed to marry; there is a tendency for sirri marriage (unregistered marriage), they do eloping and they tend to delay the age of marriage (preferring to be celibacy or spinster)
- …
