1,721,002 research outputs found
STUDI PEMIKIRAN BAHTIAR EFFENDY TENTANG DEMOKRASI
Full text linkHubungan antara Islam dan Demokrasi merupakan wacana pemikiran yang
berkembang dan selalu aktual mengisi kehidupan bemegara. Fenomena ini menarik
respon positif-aktif para sarjana-sarjana Islam di seluruh pelosok dunia, termasuk
Indonesia. Hal ini terbukti dengan proses tarik ulur yang berkepanjangan di antara
mereka dalam menentukan komposisi yang sesuai, tentang hubungan antara Islam
dengan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara. Salah satu
diantara mereka adalah Bahtiar Effendy, beliau merupakan salah satu tokoh
Intelektual Muslim dan pembaharu dalam perkembangan pemikiran Islam
khususnya di Indonesia.
Dalam penelitian tentang demokrasi (Studi Pemikiran Bahtiar Effendy
tentang Demokrasi), haruslah diperlukan penjelasan substansi permasalahan dengan
mendeskripsikan pemikiran Bahtiar Effendy, dengan demikian mendeskripsikan
pemikiran Bahtiar Effendy haruslah diperlukan penelaahan terhadap karya-karyanya
dan buku-buku yang mendukung penelitian ini. Dalam hal ini penyusun
menggunakan pendekatan sosio-historis untuk mengetahui pengaruh-pengaruh
terhadap pemikiran Bahtiar Effendy. Hal ini digunakan karena untuk mencari
obyektifitas penelitian. Sedangkan untuk menguji relevansi pemikiran Bahtiar
Effendy penyusun menggunakan teori-teori Fiqh Siyasah.
Setelah dilakukan penelitian secara mendalam, penulis berkesimpulan bahwa
corak pemi kiran Bahtiar Effendy bermula dari pemikiran yang rasionalistik dan
realistis. Ia secara tegas, menerima demokrasi sebagai referensi final bagi sebuah
sistem pemerintahan atau negara, hal ini didasarkan pada suatu asumsi, bahwa
demokrasi merupakan suatu sistem yang paling rasional dan realistis yang
memungkinkan terbentuknya suatu tatanan sosial dan politik yang adil, egaliter,
manusiawi, toleransi dan terbuka sebagaimana Islam mencita-citakannya. Mengenai
hubungan Islam dan demokrasi Bahtiar Effendy memandang kompatibilitas Islam
dan demokrasi sendiri terlihat dengan adanya prinsip-prinsip dasar Islam yang
mengatur tentang prinsip kesamaan, musyawarah dan keadilan. Prinsip ini
merupakan hal yang inheren. dalam konsekuensi logis dari penafsiran doktrin agan1a
yang transformatif.
Sedangkan relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat
suatu relevansi pemikiran Bahtiar Effendy secara tampak dan nyata serta rasional
dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan bermusyawarah yang dilakukan
dengan saling dialog dalam membuat kesepakatan atas pemecahan-pemecahan
masalah. Saling dialog atau musyawarah oleh Bahtiar Effendy berarti secara akal
sehat (rasional) berarti terjamin adanya kebebasan berpendapat dan kritik dengan
saling tolereansi dan mempertahankan hak individu dalam kerangka saling percaya
mempercayai
Etika Politik perspektif Bahtiar Effendy
No full textPenelitian ini bertujuan untuk memahami pemikiran Bahtiar Effendy mengenai Etika Politik. Adapun rumusan masalah yang akan digali ialah: ?Pada Teori Umum Tentang Etika, Ke manakah Kecondongan Konsep Pemikiran Etika Politik Menurut Bahtiar Effendy?? Metodologi yang digunakan adalah deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka (library research). Dalam penulisannya, peneliti menggunakan beberapa buku karya Bahtiar Effendy sendiri sebagai sumber primer dan peneliti juga mengumpulkan sumber sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, dan web berita-berita sebagai data penunjang untuk memahami dan menyelami objek pemikiran yang diteliti. Dalam penelitian ini, Bahtiar menyorot dinamika, di antaranya; bagaimana menautkan etika dan moralitas pada politik. Selain itu, Bahtiar juga menyoroti kekeliruan pada banyaknya partai di sistem demokrasi yang tergolong suatu anomali, moralitas peserta pemilu, dan fatsun politik: menyikapi menang-kalah pemilu. Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan pemikiran Bahtiar yang tertuang dalam buku-buku karyanya kemudian menganalisis setiap poin pemikirannya dan menyandingkan pokok-pokok pemikiran itu ke dalam fenomena-fenomena politik yang masih relevan
DEMOKRASI DALAM ISLAM (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN BAHTIAR EFFENDY)
Full text linkNurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy adalah intelektual Muslim kontemporer yang muncul dengan sikap-sikap kritis terhadap kekuasaan. Keduanya mengamini demokrasi sebagai sistem yang final dan dinamis. Karena keduanya beranggapan bahwa negara hanya bisa berjalan dengan stabil apabila negara tersebut mengunakan sistem demokrasi, sebab di samping adanya kesamaan antara nilai-nilai dasar demokrasi dengan Islam, demokrasi juga mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan ideal sama dengan yang dicita-citakan oleh Islam. Yaitu prinsip musyawarah, kebebasan, persamaan, dan keadilan. Sehingga wajar jika pemikiran keduanya menyandarkan kepada prinsip maslahah dan tauhid sebagai moral-etik dalam membangun sistem politik modern, dan dalam prinsip ini pembentukan negara yang adil, jauh dari kesewenang-wenangan, egaliter adalah merupakan cita-cita yang harus diwujudkan. Sedangkan tujuan tersebut hanya bisa dicapai melalui sistem negara demokrasi.
Pandangan tentang negara Islam ( islamic state), Nurcholish Madjid dan Bahtiar Effendy sependapat bahwa pendirian negara Islam tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Seman untuk mendirikan negara Islam tersebut dalam pandangan Nurcholish Madjid merupakan seruan yang betsifat apologetik dan utopis. Hal ini juga keluar dari pendapat Bahtiar Effendy. Bagi Bahtiar Effendy apalah arti sebuah nama kalau subtansinya adalah kosong, jauh dari realitas al-Qur'an itu sendiri. Kendati keduanya tidak sepakat dengan pendirian negara Islam, namun keduanya membuat beberapa paremeter negara Islam, yang diambil dari beberapa prinsip
Menuju hubungan politik yang akomodatif antara Islam dan Negara Masa Orde Baru : analisis tendapat Bahtiar Effendy
Full text linkPara sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran yaitu paradigma integralistik (unified paradigm), paradigma simbiotik (symbiotic paradigm), dan paradigma sekularistik (secularistic paradigm). Yang menjadi perumusan masalah yaitu bagaimana pendapat Bahtiar Effendy tentang hubungan politik yang akomodatif antara Islam dan negara masa orde baru? Bagaimana relevansi pendapat Bahtiar Effendy tentang hubungan politik yang akomodatif antara Islam dan negara masa orde baru dengan tujuan Islam politik di Indonesia?
Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data primer, yaitu beberapa karya tulis Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998; Merambah Jalan Baru Islam, Bandung: Mizan, 1986; Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi, Yogyakarta: Galang Printika, 2001;; (Re) Politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2000; Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia, Jakarta: Paramadina, 2005. Data sekunder, yaitu sejumlah kepustakaan yang ada relevansinya dengan judul di atas baik langsung maupun tidak langsung. Dalam menganalisis data menggunakan content analysis, komparatif dan hermeneutic.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Bahtiar Effendy, Islam yang sejak awal kurun pemerintahan Orde Baru selalu dipinggirkan, pada akhir 1980-an dan 1990-an mulai "dipeluk" oleh negara. Bahtiar Effendi sebagai pendukung "teori akomodasi" memformulasikan empat bentuk "rangkulan" negara terhadap Islam. Pertama, akomodasi struktural, yang ditandai dengan direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam politik ke dalam birokrasi, baik di institusi eksekutif maupun legislatif. Kedua, akomodasi legislatif, yaitu disahkannya beberapa peraturan dan undang-undang yang secara khusus mengatur kehidupan keagamaan umat Islam. Ketiga, akomodasi kultural yaitu banyak digunakannya simbol-simbol keislaman seperti sering digunakannya "bahasa agama" dan idiom-idiom Islam lainnya dalam perbendaharaan kosa kata instrumen-instrumen politik dan ideologi negara. Seperti pengucapan assalamu'alaikum dalam pidato-pidato kenegaraan dan diselenggarakannya Festival Istiqlal. Keempat, akomodasi infrastruktural seperti dibangunnya masjid di Istana Negara, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Kebijakan akomodasi negara terhadap Islam saat itu sesungguhnya lebih merupakan pembungkaman sikap oposisi umat Islam yang tergolong vokal. Dengan kalimat lain, kebijakan akomodasi itu tidak relevan dengan harapan dan tujuan Islam politik di Indonesia. Kebijakan akomodasi tidak lebih seperti memberi permen pada anak kecil yang terasa manis tapi cepat atau lambat melemahkan daya cengkeram gigi anak itu
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK BAHTIAR EFFENDY)
Full text linkPemikiran politik tentang hubungan agama dan negara telah menjadi
persoalan yang paling banyak diminati oleh masyarakat muslim, terutama pada
abad 19 hingga abad 21. Wacana hubungan agama dan negara selalu menjadi hal
yang menarik bagi para pemikir politik Islam, Hubungan antara Islam dan negara
di Indonesia pada sebagaian besar babakan sejarahnya adalah kisah antagonis dan
kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak mesra ini terutama, tapi tidak
seluruhnya, disebabkan oleh perbedaan pandangan pada pendiri Republik
Indonesia yang sebagian besarnya umat Muslim mengenai hendak dibawa
kemanakah negara Indonesia yang baru merdeka. Salah satu butir terpenting
dalam perbedaan pendapat di atas itu adalah apakah negara ini bercorak “Islam”
atau “nasionalis”. yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana pemikiran
politik Bahtiar Effendy tentang hubungan agama dan negara ?, Bagaimana
pemikiran politik Bahtiar Effendy tentang hubungan agama dan negara dalam
pemikiran politik Islam di Indonesia?
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data primer, yaitu
beberapa karya tulis Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran
dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Democracy, 2011. Data sekunder,
yaitu sejumlah kepustakaan yang ada relevansinya dengan judul di atas baik
langsung maupun tidak langsung.
Hasil Pembahasan menunjukan bahwa Menurut Bahtiar Effendy bahwa
Islam sebagai agama tidak menentukan system peerintahan tertentu bagi umat
Islam. Politik Islam di Indonesia tidak lepas dari dinamika pemikiran dan gerakan
pembaharuan. Permasalahan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia
terjadi sejak tahun 1950-an, kalangan muslim secara umum terbagi dalam dua
kelompok. Kelompok pertama meyakini bahwa negara Islam sebagai model
pemerintahan akan menjamin terlaksana ajaran Islam di masyarakat. Kelompok
kedua menolak formalism agama dalam urusan kenegaraan, sebaliknya mereka
memfokuskan pada pentingnya menumbuhkan dan membina masyarakat religius
dan integritas bangsa.
Menurut Bahtiar hubungan agama dan negara di Indonesia secara umum
dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni hubungan yang bersifat
antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif. Menurutnya bahwa,
hubungan antagonistik disebabkan adanya aktivisme dan legalisme politik islam
yang bercorak legalistik dan formalistik dan hubungan bersifat akomodasi
disebabkan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap positif bagi
umat Islam, hubungan ini tampaknya merupakan pilihan yang mungkin diambil
agar hubungan agama dan negara dapat menjadi langgeng.
Bahtiar berpendapat bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara Islam
ataupun negara sekuler, melainkan sebuah negara religious, dalam arti bahwa
negara memungkinkan dan membantu warganya untuk menjalankan kewajibankewajiban
agama mereka
PEMIKIRAN BAHTIAR EFFENDY TENTANG ISLAM POLITIK (Telaah Kritis Mengenai Problem Akomodasi Islam dan Relasinya dengan Negara di Era Orde Baru)
Full text linkPolitik akomodasi negara atas Islam dianggap sebagai rekonsiliasi barn dalam hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru, setelah lama Islam politik mengalami konflik dan peminggiran oleh negara dalam setiap aspek sosialpolitik. Praktek akomodasi negara atas Islam dianggap sebagai wujud konkret dari membaiknya hubungan tersebut. Negara mulai mengakomodasi beragam kepentingan-kepentingan umat Islam, seperti disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) yang mewajibkan diselenggarakannya pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan (1988), disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) yang memperkuat posisi pengadilan agama (1989), Pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), kompilasi hukum Islam (1991), keputusan bersama menteri mengenai Bazis (1991), dihapusnya larangan pemakaian Jilbab (1991), Festival Istiqlal (1991), dibentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, dan penghapusan Sumbangan Dennawan Sosial Berhadiah (SDSB) pada tahun 1993.
Bahtiar Effendy dalam teori-teorinya mengenai politik akomodasi, menyambut praktek akomodatif negara tersebut secara keselurnhan positif, dan melihat hal ini sebagai perkembangan barn ke arah integrasi dan kembali hannonisnya hubungan Islam dan negara. Walaupun demikian, integrasi dan hannonisasi hubungan Islam dan negara dalam konteks politik akomodasi dipahami secara lain oleh para pengkritiknya. Hal ini dikarenakan banyaknya analisis yang rnenganggap persoalan tersebut bukanlah integrasi nasional dimana pluralisme dan demokrasi telah ditegakkan oleh kalangan Islam, melainkan hanya integrasi Islam sernata dimana negara terlibat memainkan sentimen sektarian didalamnya demi menegakkan status quo kekuasaan.
Atas dasar itulah, penulis mencoba merumuskan dua persoalan yang dianggap mampu menjawab persoalan akomodasi Islam oleh negara tersebut. Pertama, bagaimanakah akomodasi Islam politik di era Orde Barn dalam pemikiran Bahtiar Effendy ? Kedua, Bagaimanakah memahami problema akomodasi Islam politik dalam relasinya dengan negara dalam pemikiran Bahtiar Effendy?
Kedua nunusan masalah di atas, mengharuskan penulis untuk menggunakan metode yang tepat, sebagaimana tipe penelitian yang bersifat literar dan rumusan masalah yang sudah dicanangkan, penulis menggunakan metodc interpretasi dan deskripsi, disamping juga menggunakan pendekatan filsafat politik.
Hasil penelitian ini rnemmjukkan bahwa Pertama, politik akomodasi dalam pemikiran Bahtiar Effendy lebih sebagai perwujudan integrasi dan hannonisasi dalam hubungan Islam dan negara. Integrasi dan hannonisasi dalam hubtmgan Islam politik dan negara ini te:rjadi tidak didasarkan atas kehendak politik dari pribadi Soeharto sernata, tetapi lebih pada pernbahan corak sosiologis dari tunat Islam yang telah menjadi bagian dari kelas menengah sehingga tak dapat diabaikan oleh negara. Selain itu, yang paling menentukan adalah dampak dari gerakan substansialisme Islam politik yang telah meninggalkan pola lamanya yang formalistik
Religious Nation State: Bahtiar Effendy and Islamic Political Thought
No full textThis paper discusses the thoughts of Bactiar Efendy in his work entitled Islam and the State; Transforming Islamic Political Thoughts and Principles in Indonesia, to see the relevance and reflection of his thoughts on the relationship between Islam and the State. This paper is included in the cluster of qualitative research involving library research. This study uses data analysis conducted after a set of library documentation is obtained, then the data is analyzed and analyzed including data reduction, data display, and conclusion making. The research results obtained in this paper that Bahtiar Effendy is a Muslim scholar and professor of political science at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta and Chairman of PP Muhammadiyah. The relevance and reflection of his thoughts on political Islam in Indonesia in his work do not consider secularization between Islam and the State as the best solution, instead, the contribution of Bahtiar Effendy's thought to a shifting of paradigm on Islamic politics from what previously led to formalism-legalism is shifting to substantialism, without the need to be forced make an Islamic state but enough to provide the substance of the teachings (ethical/moral), then the Indonesian state deserves to be called a religious nation-state
ETIKA POLITIK ISLAM ( Studi Analisis Pemikiran Nurcholis Majid, M. Amien Rais dan Bachtiar Effendy )
Full text linkJudul Penelitian ini adalah “Etika Politik Islam Studi Analisis pemikiran Nurcholis Majid, M. Amien Rais, Dan Bahtiar Effendy”. Tema ini cukup relevan dibahas pada era saat ini karena di dalam kancah perpolitikan sekarang faktanya baik di tingkat daerah maupun nasional semakin merajalela praktik-praktik yang kurang beretika. Hal yang menarik peneliti untuk mengkaji pemikiran ketika tokoh adalah pertama,karena ketiga tokoh merupakan tokoh Islam yang kritis dan konsen berbicara tentang politik, agama, dan negara. Kedua, karena ketiga tokoh merupakan tokoh lintas generasi sebagaimana Nurcholis Majid berada pada Era Orde Baru, M. Amien Rais salah satu tokoh reformasi, dan Bahtiar Effendy pada Era Milenial.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), dengan metode penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan historis yaitu sebuah pendekatan dengan kajian masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensisntesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Dalam penelitian ini ada dua sumber yang di gunakan yaitu sumber primer yang merupakan sumber yang ditulis langsung oleh tokoh yang diteliti, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber pendukung dari primer yang berasal dari kepustakaan, buku-buku maupun data-data tertulis yang ada relevansinya dengan judul. Penelitian ini menggunakan teori politik dan teori etika dari Aritoteles.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa ketiga intelektual Islam Indonesia Nurcholis Majid, M Amien Rais, dan Bahtiar Effendy memiliki gagasan dan konsep pemikiran yang berbeda-beda. Nurcholis Majid yang merupakan tokoh Islam liberal dan terkenal dengan konsep sekularisasinya, M. Amien Rais yang merupakan tokoh Islam yang agamis yang mempelopori politik Adiluhung (High Politik) dengan konsep kehidupan yang humanis dan tidak memberikan tempat bagi sekulerisasi, dan Bahtiar Effendy yang merupakan tokoh Islam liberal dengan konsep secara praktis Islam tidak harus di atas. Meskipun ketika tokoh memiliki konsep dan gagasan yang berbeda mereka sependapat dengan tauhid sebagai landasan moral-etis dalam membangun sistem politik Islam, yang menurut mereka sangat cocok dalam bersandingan dengan politik modern di Indonesia seperti sekarang ini. Dari konsepsi tauhid ini, ketiganya merumuskan derivasi teoritis berdasarkan bahasa dan semangat zaman modern, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, persamaan, pluralisme, toleransi, dan kedaulatan rakyat.
KATA KUNCI: Etika Politik, Pemikiran Nurcholis Majid, M. Amien Rais, dan Bahtiar Effend
Effendy Bahtiar, Islam and the State in Indonesia
Full text linkBahtiar Effendy est, depuis ces dernières années, un spécialiste demandé de l'islam indonésien, invité des universités américaines où son discours a été le plus souvent rassurant après les attentats du 11 septembre 2001, puis ceux de Bali un an plus tard. Élève du professeur William Liddle à Ohio State University, Bahtiar fait partie de la deuxième génération d'étudiants des universités islamiques (IAIN) qui a fait le passage vers la science politique grâce à des bourses américaines. Son livr..
- …
