1,720,975 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam pelayanan Kesehatan
Get PDFAbstract Approval of medical treatment (inform consent) in health services is a matter that must be carried out by doctors to patients in terms of legal aspects. For this reason, it is necessary to pay attention to the implementation of the medical action agreement. So to note also the obstacles and solutions to overcome the implementation of health services to patients, so that there is a legal protection for both doctors and patients. Key Words : Inform Consent, Doctor, Patient Abstrak Persetujuan tindakan medis ( inform consent ) dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh dokter terhadap pasien ditinjau dari aspek hukumnya. Untuk itu perlu diperhatikan dalam implementasinya persetujuan tindakan medis itu. Jadi untuk diperhatikan pula hambatan dan solusi mengatasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien, sehingga terdapat adanya perlindungan hukum baik bagi dokter maupun pasien. Kata Kunci : Inform Consent, Dokter, Pasie
PERSEPSI KELUARGA TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI PADA BALITA DI PUSKESMAS MANDING SUMENEP
Get PDFPemberian imunisasi merupakan sa]ah satu cara pencegahan penyakit infeksi, meskipun tubuh sudah mempunyai pertahanan din secara spesifik dan nonspesifik terhadap berbagai penyakit Dalam pemberian imunisasi membutuhkan dukungan dan peran aktif keluarga karena setiap keluarga mempunyai persepsi yang berbeda tentang pemberian imunisasi. Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi keluarga tentang pemberian imunisasi pada balita.
Desain penelitian ini bersifat deskriptif mela]ui pendekatan Cross
Sectional. Populasi dari penelitian ini adalah semua keluarga yang memiliki anak
balita yang berkunjung ke Puskesmas Manding-Sumenep dan sampel dipilih secara Consecutive sampling. Jumlah sampel sebanyak 30 responden dan yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah persepsi keluarga dalam pemberian imunisasi pada balita. Data terkumpul dari responden dengan menggunakan kuesioner, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.
Hasil penelitian menunjukkan persepsi keluarga tentang imunisasi pada
balita di Puskesmas Manding-Sumenep adalah positif dengan jumlah keluarga sebanyak 21 dengan prosentase 70%.
Dari basil penelitian dapat disimpulkan bahwa informasi dan motivasi tentang imunisai sangat diperlukan oleh keluarga, maka dari itu hendaknya Puskesmas atau sarana kesehatan yang lain melalui tenaga kesehatan yang dimilikinya lebih giat lagi untuk memberikan informasi dan motivasi tentang imunisasi pada semua lapisan masyarakat sehingga persepsi keluarga tentang imunisasi menjadi positif dan dengan sendirinya cakupan imunisasipun akan semakin luas
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
OPTIMALISASI PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN KEUANGAN DAN ATAU ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MAUPUN ATAS DASAR KERUGIAN KEPERDATAAN
Get PDFDisertasi dengan judul “Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan dan atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar Kerugian Keperdataan” dalam pembahasannya menempatkan jaksa tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana Jaksa Pengacara negara dalam kedudukan selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Udang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Salah satu tugas Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata yaitu upaya mengembalikan keuangan dan atau aset negara.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Mengapa Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan belum optimal ? (2) Bagaimana konsep Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan di masa datang ?
Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Data penelitian dikumpul dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lapangan.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jaksa pengacara negara dalam mengembalikan keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat diketahui banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara. Namun hasil yang telah didapat oleh Jaksa Pengacara Negara menunjukan bahwa kinerja Jaksa Pengacara Negara efisien. Pengaturan substantif dari Jaksa Pengacara Negara yang berperan dalam mengembalikan keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi tertera dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Pengacara Negara dapat menggugat pihak yang telah merugikan keuangan dan atau aset negara dengan dasar kerugian keperdataan.
Konsep Hukum yang tepat untuk dipergunakan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang merugikan keuangan dan atau aset negara karena tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugiaan keperdataan dimasa datang yaitu dengan menggunakan konsep hukum progresif. Jaksa Pengacara Negara bertindak tidak lagi secara responsif dan menunggu datangnya kasus ke meja kerja tetapi seketika jika ada kerugian dalam keuangan negara maka Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak secara sah untuk mewakili hak-hak negara.
Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara, Kerugian Keperdataan.
The title of this dissertation is “Optimize the Role of State Solicitor in return financial and / or assets acquired in result of corruption or on the basis of the current financial loss" in his discussion of putting the prosecution not only carry out basic tasks as a public prosecutor, but also burdened with other tasks included in the civil case, where State Solicitor Lawyer in position as the state government's legal counsel. Those duties and authorities governed in Article 30 paragraph 2 the act No. 16 year 2004 regarding Public Prosecution Service. One of State Solicitor duty in the civil case affair is recovering the loss of state financials or state assets.
Questions of the research are (1) why does the State Solicitor sub optimal in recovering the loss of state finances or state assets regarding proceeds of corruption or breach of civil damages ? (2) How to make a future concept for the role of State Solicitor in recovering the loss of state finances or state assets of proceeds of corruption or breach of civil damages ?
This research was conducted by the method of normative juridical approach. Specification used in this study was descriptive analytic. In the Attorney General’s Office, High Public Prosecution Office of Central Java, District Prosecution Office in the region of Central Java. The research data collected by interview, documentation and direct observation in the field.
As a result of the research, role of State Solicitor an preserving or recovering the loss of state finances or state assets regarding proceeds of corruption or breach of civil damages is not satisfying optimal. In compare of number obstacles and achievements, the achievement of State Solicitor are the prove the efficient work of State Solicitor Substantively, the legal ground for State Solicitor in preserving or recovering the loss of state assets caused by unlawful act govern an Article 31 paragraph 1 and paragraph 2 the act No. 31 year 1999 regarding Corruption Eradication. In addition, the legal ground for State Solicitor in preserving or recovering the loss of state finances or state assets caused by breach of civil damages.
Public Prosecution Service. Recently, State Solicitor work based of special power of attorney from goverment institution or state company or regional company. In the future, the best model is a progressive model the allowed the State Solicitor not solely waiting the delivery of spacial power of attorney but automatically could represent the goverment of state company or regional company in condition of the appearing of state loss.
Keywords: State Solicitor, Corruption, State Finance, Civil Damage
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
