22 research outputs found
KOMPATIBILITAS ISLAM DAN DEMOKRASI: TELAAH ATAS PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP ISLAM DAN DEMOKRASI
No full textFundamentalist Islamic groups are often identified as resistant groups towards revolutionary values coming from the West. In Indonesian context, fundamentalist groups was represented by, one of them, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Fundamentally, HTI as a group opposes any changes and supports the establishment of Islamic nation. From this perspective, HTI is against democracy as a product of western thought. In fact, HTI is struggling for the unity Islamic ummah under khilafah islamiyyah by khalifah as a leader. From this background this paper aims at answering to questions. First, how is HTI view as a fundamentalist group on the compatibility of Islam to democracy? Second, Is Islam compatible with democracy?
KEY WORDS: HTI, Democracy, Compatibility, IslamFundamentalist Islamic groups are often identified as resistant groups towards revolutionary values coming from the West. In Indonesian context, fundamentalist groups was represented by, one of them, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Fundamentally, HTI as a group opposes any changes and supports the establishment of Islamic nation. From this perspective, HTI is against democracy as a product of western thought. In fact, HTI is struggling for the unity Islamic ummah under khilafah islamiyyah by khalifah as a leader. From this background this paper aims at answering to questions. First, how is HTI view as a fundamentalist group on the compatibility of Islam to democracy? Second, Is Islam compatible with democracy?
KEY WORDS: HTI, Democracy, Compatibility, Isla
Negara dan buruh migran perempuan : menelaah kebijakan perlindungan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010
No full textSalah satu potret nyata dari keberpihakan pemerintah dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia, ialah dengan melihat kualitas kebijakan perlindungan TKI di luar negeri. Negara, yang direpresentasikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan menganalisis tahun 2004-2010, terbukti tidak dapat melindungi buruh migran perempuan, utamanya yang bekerja di negeri Jiran, Malaysia. Kasus kekerasan yang marak terjadi di salah satu negara tujuan terbesar bagi buruh migran perempuan ini, mulai dari tidak dibayarnya gaji, pemerkosaan, peniadaan hak cuti libur (sebagai bagian dari HAM) hingga kekerasan fisik, tentu membutuhkan penyelesaian konkret dari pemerintah. Mayoritas buruh migran yang diwawancarai menjelaskan bahwa mereka bekerja keluar negeri, tidak lain untuk memperbaiki perekonomian hidup. Perempuan, jelas mengalami dilema dan beban ganda, yaitu keluar dari ranah domestik untuk bekerja kembali di ranah domestik (sebagai Pekerja Rumah Tangga/PRT), guna menghidupi biaya hidup keluarga. Pelabelan kerja domestik tersebut yang mengakibatkan opresi pola integrasi kapitalisme dan patriarkhal. Bahwa, upah perempuan tidak layak besar, karena pekerjaan yang dikerjakan merupakan kerja domestik, bukan publik. Selain itu, semakin murah upah yang dibayarkan bagi buruh migran perempuan, semakin banyaklah permintaan dari negara-negara tujuan. Sekali lagi, perlindungan bagi mereka sangat ditentukan oleh kebijakan perlindungan TKI di luar negeri yang seharusnya berperspektif adil gender dan partisipatif terhadap perempuan
RESPON WARGA DEPOK TERHADAP PROGAM TAZKIA KALBU DI RADIO 107,50 FM MUSIC CITY
No full textdalam penelitian ini teknik olah data yang di gunakan oleh peneliti adalah dengan dokumentasi atau mengumpulkan bahan dari buku , internet dan sebagainya
BUREAUCRACY IN THE UNITED STATES OF AMERICA: A Review of Corporate Policies in the Period of Governance Donald Trump
No full textOne of the policies for corporations that reap the pros and cons of Donald Trump's administration is the Tax Reform Act, known as the Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)2018. Important points of the Act are: 1) changing the Corporate Income Tax rates from 35% to 21% and a drastic reduction that gives tax discounts of up to 60%. 2) change from worldwide to a territorial system. The tax reform was carried out because Trump saw the US tax system was no longer competitive. After all, it had a high corporate income tax rate of 35% and adopted a worldwide tax system. Pros and cons in discussing this law are that the outcome of the political process contained in the Act is not the same as the initial points put forward by Trump. Using literature studies from various libraries, this paper reviews the characteristics of the bureaucracy in the United States, by looking at the phenomenon of policies issued to corporations during Donald Trump's administration. This paper concludes that the characteristics of bureaucracy in the US tend to dominate institutions; the level of importance is different for each stage. Bureaucracy is seen as an instrument of power for the elite in running the government
Political Participation of Indonesian Migrant Worker in Malaysia: Political Education’s Perspective in General Election of 2009 and 2014
No full textPartai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD)
No full textAbstrak. Penelitian ini membahas tentang problematika partai politik dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lebak periode 2014-2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya representasi keterwakilan perempuan dan menganalisis kendala-kendala yang menyebabkan partai politik sulit memenuhi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lebak periode 2014-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan wawancara. Teori yang digunakan adalah teori partai politik dari Larry Diamond dan teori keterwakilan perempuan dari Anne Philips dan Nadezhda Svedova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, representasi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lebak sangat penting. Hal ini karena dengan hadirnya perempuan di DPRD Kabupaten Lebak dapat membawa kepentingan-kepentingan perempuan dalam politik. Kedua, pentingnya representasi perempuan di DPRD Kabupaten Lebak tidak didukung dengan kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lebak yakni hanya 14%. Ada tiga kendala yang menyebabkan partai politik sulit untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 yaitu kendala politik, kendala sosio-ekonomi, serta kendala ideologis dan psikologis
Political Literacy and Money Politics in Indonesia The Phenomena of Money Politics in Jakarta's Local Election on 2017
No full textFUNDAMENTALISME ISLAM: TELAAH TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)
No full textTulisan ini mendiskusikan pemikiran politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia. HTI adalah gerakan dakwah yang berkembang di Indonesia di awal tahun 1980-an dengan pengaruh pendahulunya, yaitu Hizbut Tahrir. Terdapat tiga pertanyaan yang dicoba untuk dijawab dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana pemikiran politik HTI terhadap demokrasi? Kedua, bagaimana konteks khilafah Islamiyyah yang diinginkan oleh HTI? Ketiga, bagaimana kiprah HTI dalam perpolitikan Indonesia? Penelitian ini dilakukan melalui bentuk hasil pemikiran dengan studi literatur, menggunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang relevan, baik buku ataupun dokumen-dokumen pendukung. Selain itu, wawancara via online juga dilakukan terhadap juru bicara HTI. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa fundamentalisme Islam dalam pemikiran HTI, dapat dilihat dari cara pandang terhadap demokrasi yang bagi mereka adalah sebagai sistem yang kufur dan sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Islam. HTI menyatakan bahwa sistem demokrasi itu bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Khilafah Islamiyyah yang diinginkan oleh HTI adalah tegaknya kembali kekhilafahan yang merupakan lambang supremasi politik Islam, yang itu menjadi titik point atas Islam. Sedangkan peran HTI dalam politik di Indonesia dapat dilihat dari persentuhan mereka dengan pemerintah, diterbitkannya buletin Al-Islam yang berisi isu HAM, Amerika versus umat Islam, Keindonesiaan hingga pentingnya khilafah. HTI juga pernah mengirimkan surat pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka mengajak pada penegakan sistem khilafah di Indonesia
GreenPeace Strategy in Handling Plastic Waste in DKI Jakarta 2017-2020
No full textThe increase in the amount of plastic waste is a worrying environmental problem, due to the nature of plastic that is difficult to decompose. This article analyzes GreenPeace's strategy for handling plastic waste problems in Jakarta during 2017-2020 and the obstacles that occur in implementing the strategy. The research uses qualitative research methods, data collection comes from primary data through interviews with informants and secondary data through literature studies from various sources. Using the theory of NGO strategy put forward by John McCormick to see the GreenPeace method in solving the problems that occur. The results showed that GreenPeace carried out several strategies in handling plastic waste in Jakarta with a tendency to use five of the nine strategies described by John McCormick, namely the strategy of working with Elected Officials, Bureaucrats, and Employess of corporations by holding activities with the theme of plastic waste, raising and spending money. for campaigns on environmental issues including plastic waste, campaigning and organizing public protests conducted several times with other communities, promoting media coverage of environmental as a tool to expand the issue of plastic waste, exchanging information in the form of workshops and educational activities, undertaking research to produce accurate data, generating local community involvement in environmental protection to increase public awareness. GreenPeace's obstacles in carrying out strategies from the government's external side in addressing existing problems and industrial companies that continue to use single-use plastic without immediately looking for other alternatives. While the internal side is the lack of intensity of GreenPeace in advocating the government.Abstract :  Peningkatan jumlah sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan yang mengkhawatirkan, karena sifat plastik yang sulit terurai. Artikel ini menganalisa strategi GreenPeace terhadap penanganan permasalahan sampah plastik di Jakarta selama tahun 2017-2020 dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, pengambilan data bersumber dari data primer melalui wawancara terhadap narasumber dan sekunder melalui studi literatur dari berbagai sumber. Menggunakan teori strategi LSM yang dikemukakan Jhon McCormick untuk melihat metode GreenPeace dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GreenPeace melakukan beberapa strategi dalam penanganan sampah plastik di Jakarta dengan kecenderungan menggunakan lima dari sembilan strategi yang dijelaskan oleh Jhon McCormick yaitu strategi working with Elected Officials, Bureaucrats, and Employess of corporations dengan mengadakan kegiatan bertema sampah plastik, raising and spending money untuk kampanye isu lingkungan termasuk sampah plastik, campaigning and organizing public protest yang dilakukan beberapa kali bersama komunitas lainnya, promoting media coverage of environmental sebagai alat untuk memperluas isu sampah plastik, exchanging information berupa workshop dan kekgiatan edukatif, undertaking research guna menghasilkan data yang akurat, generating local community involvement in environmental protection untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Hambatan GreenPeace dalam menjalankan strategi dari sisi eksternal pemerintah dalam menyikapi permasalahan yang ada serta perusahaan industri yang tetap menggunakan plastik sekali pakai tanpa segera mencari alternatif lain. Sedangkan sisi internal yaitu kurangnya intensitas GreenPeace dalam mengadvokasi pemerintah. Keywords: civilsociety;politiklingkungan;GreenPeace;sampahplastikÂ
