1,720,963 research outputs found
Analisis hukum Islam terhadap Putusan Nomor 392/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang ijin poligami karena gejala kanker kandungan (Uterine Cancer)
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 permasalahan yaitu pertama bagaimana dasar hukum majelis hakim terhadap putusan nomor: 392/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang ijin poligami karena gejala kanker kandungan? Kedua bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan nomor: 392/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang ijin poligami karena gejala kanker kandungan? Guna mendapatkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, serta dengan dokter terkait dengan kanker kandungan. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya. Dari hasil analisis dapat disimpulkan, pertama tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara ijin poligami karena gejala kanker kandungan adalah dasar hukum hakim dalam mengabulkan ijin poligami karena gejala kanker kandungan itu berdasarkan pada persaksian saksi-saksi, pengakuan dari Termohon, pasal 5 ayat 1 jo pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu majelis hakim berdasar pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3. Di lain sisi, hakim berpandangan bahwa penyakit yang diderita oleh Termohon sudah tidak bisa disembuhkan lagi, maka ijin poligami tersebut dapat dikabulkan. Menurut pandangan penulis dalam analisis Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa perkara ijin poligami nomor 392/Pdt.G/2009/PA.Sda. karena gejala kanker kandungan adalah bersifat prematur, artinya terlalu dini dalam memberikan ijin. Hal ini dikarenakan dalam perkara ini tidak dibuktikan/dilengkapi dengan second opinion yaitu dari pendapat ahli medis. Selain itu stadium kanker kandungan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit melalui diagnosa dokter terkait masalah kanker kandungan. Begitu juga dengan efek samping daripada penanganan ahli medis dalam proses penyembuhan gejala kanker kandungan, para majelis hakim tidak menyebutkan secara jelas bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pengobatan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pada perkara ini kurang sesuai dengan diperbolehkannya poligami dalam Hukum Islam
Analisis Maslahah Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan
Full text linkOne of the factors that can influence family harmony is the condition of balance between husband and wife. The phenomenon in some Islamic boarding house (pesantren) in Pamekasan show new things in the implementation of kafaah in a marriage system. Many of the kyais (the figures) mate and marry their sons and daughters with the closest people or from the same level and class. This research uses descriptive qualitative method and observation, interview, and documentation study to obtain data. The results obtained from this research are: in the process of choosing a mate to their sons, they as parents prefer and emphasize on the factors of the same nasab. The goal is for the struggle of continuing their Islamic boarding school, the creation of kinship with other kyais and so on. According to the perspective maslahah, such marriages can be justified. First, because there is a basis of the Qur’an and the hadiths affiliated with it. Second, the purpose of marriage with consideration of comparability will lead to many benefits. Third, the concept of maslahah itself requires that human beings get ease in a matter, and avoid the difficulties that hinder it later
Kajian Demokrasi Dan Islam Dalam Pandangan Abdullahi Ahmed An-Na’im
Full text link
Democracy often become ' victims ' of some dissatisfaction among internal impingement Muslims in administering a legitimate Government. Democracy is a Western product may be very weak basic law. He is deemed to have no religious dimension at all, even look does not correspond to what is taught by Islam in the process of implementation of the system of Government. Many more assumptions assumptions are less responsive and based on the basic law. This is confirmed by the figures of moderate Muslims who argued that Islam and democracy is indeed a unity that can not be separated. Both have ties dahir and inner when adopted as a central system running. Democracy is Islam, and Islam is democracy.
 
Perceraian bawah tangan dalam perspektif masyarakat Pamekasan
Full text linkPenelitian ini mengkaji tentang pemahaman cerai bawah tangan dalam pandangan masyarakat Pamekasan. Penelitian ini didasarkan pada fenomena cerai bawah tangan yang masih terjadi di kalangan masyarakat. Padahal, dalam perspektif hukum positif di Indonesia cerai bawah tangan melanggar undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan problematika di atas, maka penulis mengajukan tiga rumusan masalah sebagai fokus penelitian, yaitu: bagaimana persepsi masyarakat Pamekasan tentang cerai bawah tangan?; Apa saja latar belakang masyarakat Pamekasan melakukan cerai bawah tangan?; serta bagaimana tipologi pemahaman masyarakat Pamekasan tentang cerai bawah tangan?
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggambarkan secara utuh fenomena cerai bawah tangan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, dengan merujuk pada kajian sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto. Sedangkan, perspektif teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi, yaitu dengan mengungkap semua informasi tentang cerai bawah tangan. Untuk memperoleh data lapangan, peneliti memilih teknik pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, interview, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga persepsi yang berbeda dalam pandangan masyarakat Pamekasan tentang cerai bawah tangan yakni, agama sebagai legitimasi perceraian di kalangan masyarakat, institusi Pengadilan Agama sebagai bentuk formalisasi perceraian, dan cerai bawah tangan merupakan solusi keluar dari masalah-masalah akibat nikah bawah tangan. Faktor yang melatar belakangi terjadinya cerai bawah tangan oleh masyarakat yaitu karena pemahaman terhadap aturan hukum perceraian Islam, kurang kesadaran hukum, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan tipologi pemahaman masyarakat Pamekasan dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat yang mengikuti faham fikih tekstual, dan masyarakat yang mengikuti faham fikih kontekstual
Studi Kritis Tentang Konstitusionalisme Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im
Full text linkAbstrak:
Abdullahi Ahmed An-Na’im adalah seorang tokoh Muslim yang cukup berani untuk menolak konsep-konsep yang telah ditetapkan dalam Islam. Konsep pemikiran yang selalu ia tawarkan ialah perlunya dilakukan reformasi syariah. Reformasi syariah yang diinginkan olehnya adalah harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Formulasi pemikirannya bersifat menyeluruh dan menyentuh tataran sosial, politik, hukum pidana, hukum internasional, dan hak-hak asasi manusia tak terkecuali dalam konteks konstitusionalisme Islam. Dari sekian banyak pemikirannya, tulisan ini hanya akan mengungkap satu pemikirannya tentang konstitusionalisme Islam modern. Artikel ini sangat penting mengingat Naim sendiri sebagai tokoh Islam mampu mengkritik keras terhadap penafsiran yang dianggap bertolak belakang dengan konsep-konsep umum yang terjadi di dunia. Dari sisi metodenya, tulisan ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa konstitusionalisme Islam modern menuurut an-Na’im harus lebih bersifat aspiratif, egaliter, dan tidak diskriminatif. Konstitusi Islam modern harus sejalan dengan konstitusi publik yang diakui di dunia internasional. Sebagai implikasinya maka konstitusi Islam berada di level ke dua setelah konstitusi internasional
Kata Kunci: konstitusionalisme Islam, Abdullahi Ahmed An-Na’im
Abstract:
Abdullahi Ahmed An-Na'im is a Muslim figure who dared to reject the concepts that has been specified in Islam. The concept of thinking that he always offers is the need for reformation of sharia. Shariah reforms desired by him is to be tailored to the needs of the times and communities in the life of the state. The formulation of his thinking is comprehensive and touches the social, political, criminal, international, and human rights levels in the context of Islamic constitutionalism. Of his many thoughts, this article will only reveal one of his thoughts on modern Islamic constitutionalism. This article is very important considering Naim himself as a Muslim figure able to criticize hard against interpretations that are considered contrary to the general concepts that occur in the world. In terms of method, this paper uses descriptive analysis techniques with literature approach. Based on the results of the analysis can be concluded that the modern Islamic constitutionalism menurut an-Na'im should be more aspirational, egalitarian, and non-discriminatory. The modern Islamic Constitution must be in line with the internationally recognized public constitution. As an implication, the Islamic constitution is at the second level after the international constitution
Keyword: konstitusionalisme Islam, Abdullahi Ahmed An-Na’i
PROGRESIVITAS PEMIKIRAN HUKUM UMAR IBN KHATTAB
Full text linkThis article deals with the understanding of Moslem fundamentally critisizing an interpretation assumed as contradictive with a certain group or community. Thus, it is continuously said that it is out of Islamic philosophical rule, and so on. Basically, these viewpoints were proposed by a great Islamic clergy, besides he was a companion of Prophet Muhammad saw, Umar who had a capability to interprete “nash†and was also contradictive with most of the companions, eventhough with the text itself
AKAR-AKAR SOSIOLOGIS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM ABU HANIFAH
Full text linkAbu Hanifah as one of the grand fuqaha who is believed to think in the world at the time, now even for an unlimited time is interesting to read. His thoughts are tinkering with the rational logic of Muslim thinkers after competing to find out the basic laws that affect his mindset. Abu Hanifa was the only fiqh scholar who put forward his mind on a problem that was not found in the Qur'an or hadith seen by the Prophet Muhammad. If explored further, it will be known factors that influence the mindset, as well as what is taken into account are social factors. Social factors in this paper such as community factors when Abu Hanifah lived, intellectual factors, professional factors, political dynamics that occur and others. This commentary is important so that the next generation of Muslims knows about the establishment of Islamic law not only having one dimension, but many dimensions that influence it. Abu Hanifah from several existing literature. From this normative study, conclusions from sociological roots that debate the law of Abu Hanifah are needed by several factors, namely geographical-sociological factors, intellectual factors, professional factors, political factors and renewed personal support
TRADISI ANGONAN SAPEH PADA MASYARAKAT DESA LARANGAN LUAR PAMEKASAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH
Full text linkThetradition of angonan sapeh cooperation is common among the people of the Larangan Luar Pamekasan Village. This traditionis still well maintained until now, because in it there are noble values, namely the attitude of helping and brotherhood. The purpose of this study is to find out the tradition of angonan sapeh cooperation carried out by the people of Larangan Luar Pamekasan Village in a fiqh perspective. This study uses a qualitative approach with the research subject being the people of Larangan Luar Village who collaborate with angonan sapeh. Data collection techniques using interviews and documentation. The data collected was then analyzed using a descriptive method. The results of the study show that the people of Larangan Luar Village not only view the angonan sapeh tradition as only business cooperation, but the reareal so values of mutual help and brotherhood. This tradition is in accordance with fiqh, withusing a contract.Tradisi kerjasama angonan sapeh sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar Pamekasan. Tradisi ini tetap terpelihara dengan baik sampai sekarang, karena didalamnya terdapat nilai-nilai luhur yaitu sikap tolong-menolong dan persaudaraan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tradisi kerjasama angonan sapeh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar Pamekasan dalam perspektif fikih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah masyarakat Desa Larangan Luar yang melakukan kerja sama angonan sapeh. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Masyarakat Desa Larangan Luar tidak hanya memandang tradisi angonan sapeh sebagai kerja sama bisnis semata, akan tetapi di sana juga ada nilai tolong-menolong dan persaudaraan. Tradisi ini sudah sesuai dengan fikih, yakni menggunakan akad
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
- …
