1,722,123 research outputs found
Perlindungan pencari suaka politik asal Papua oleh Australia pada tahun 2006 berdasarkan hukum internasional / oleh Ariawan
No full textabstrak (A) Nama : Ariawan (B) NIM : 205030015 (C) Judul Skripsi : ?Perlindungan Pencari Suaka Politik Asal Papua Oleh Australia Pada Tahun 2006 Berdasarkan Hukum Internasional? (D) vii+82+lampiran (E) Kata Kunci : suaka politik, hak asasi manusia, hukum internasional (F) Isi : Perlindungan pencari suaka politik oleh Australia terhadap 42 orang warga asal Papua yang merupakan fokus pembahasan dalam skripsi ini berawal dari penerimaan 42 orang warga asal Papua yang mencari suaka atau perlindungan ke Australia. Pihak Indonesia menyatakan keberatan terhadap Australia terhadap penerimaan suaka politik orang Papua tersebut dengan menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua dan orang-orang Papua tersebut tidak berada dalam kondisi pengejaran oleh aparat militer Indonesia. Puncaknya adalah dengan ditariknya duta besar Indonesia untuk Australia, Hamzah Tayeb. Sementara pihak Australia menyatakan bahwa Australia telah mempertimbangkan permohonan suaka tersebut dan penerimaan tersebut telah sesuai dengan hukum Internasional dan hukum nasional Australia. Penulis meneliti, mengapa Australia menerima permohonan suaka politik 42 orang warga asal Papua? Apakah tindakan pemerintah Australia dalam penerimaan pencari suaka itu berdasarkan perlindungan pencari suaka atau perlindungan Hak Asasi Manusia? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini juga didukung dengan data kepustakaan. Ketiadaan Peraturan Nasional Indonesia yang mengakomodir kebutuhan para pencari suaka dari Indonesia yang mencari suaka ke luar negeri, menimbulkan kelonggaran tersendiri bagi para pencari suaka yang mencari perlindungan ke luar negara asalnya. Pihak Australia terkait dengan penerimaan suaka politik orang Papua tersebut mengemukakan dasar dan alasan untuk menerima dan menolak pencari suaka yang masuk ke dalam wilayah yang tergolong zona imigrasi Australia. Alasan hukum dan alasan kemanusiaan, merupakan salah satu dasar yang digunakan oleh pihak Australia dalam mengabulkan status pencari suaka 42 orang warga asal Papua tersebut, yang juga didukung dengan latar belakang kasus Freeport yang diduga adanya pelanggaran HAM di Papua. (G) Daftar Acuan : 24 (1975-2006) (H) Pembimbing : Ahmad Sudiro, S.H., M.H.,MM (I) Penulis : Ariawa
Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Australia menurut Hukum Perjanjian Internasional (Studi Kasus Adrian Kiki Ariawan)
Full text linkSalah satu kasus korupsi Adrian Kiki Ariawan, terpidana kasus korupsi yang melarikan diri ke Australia. Dengan tindak pidana korupsi canggih, terorganisir dan transnasional banyak pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Untuk memerangi kerjasama diperlukan antara negara-negara dalam bentuk ekstradisi. Dengan perjanjian ekstradisi akan memfasilitasi pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Berdasarkan pernyataan di atas adalah tujuan pertama penelitian ini, untuk menyelidiki pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia, kedua, untuk mengetahui proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan yang memakan waktu lama dan panjang. Dari hasil penelitian, ada dua isu utama yang bisa disimpulkan. Pertama, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia meratifikasi undang-undang nomor 8 tahun 1994 tentang ratifikasi ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Ekstradisi diperlukan dalam rangka untuk memenuhi keadilan masyarakat, dalam rangka untuk menegakkan citra dan kewibawaan hukum yang inti keadilan dan kebenaran. Kedua, proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan pada dasarnya baik Indonesia dan Australia telah melakukan perjanjian ekstradisi sesuai dengan aturan masing-masing negara. Indonesia secara resmi telah meminta ekstradisi Adrian Kiki Ariawan dan Australia telah merespon dengan baik. Khususnya Indonesia sebagai negara yang meminta harus mengikuti prosedur atau aturan yang sudah ada di Australia. Australia melaksanakan ekstradisi terhadap orang yang meminta kesempatan untuk melakukan banding.
Kata kunci: Perjanjian, Korupsi , Ekstradis
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Implementasi Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia 1992 Dalam Pelaksanaan Penanganan Kasus Adrian Kiki Ariawan
No full textEkstradisi adalah sebuah proses formal di mana seorang tersangka kriminal
ditahan oleh suatu pemerintah dan diserahkan kepada pemerintah lain untuk
menjalani persidangan atau tersangka tersebut sudah disidang dan ditemukan
bersalah dan menjalani hukumannya. Ekstradisi merupakan pranata hukum yang
umumnya sudah tua, sebab sudah dikenal pada zaman Yunani, Romawi dan Mesir
Kuno. Praktik-praktik tentang pengambilan dan membawa kembali seorang
pelaku kejahatan dari suatu Negara yang merupakan tempatnya melarikan diri dan
mencari perlindungan ke Negara lain yang memiliki yuridiksi kriminal, sudah
berulang-ulang dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama di seluruh atau
melarikan diri ke Negara lain demi menghindari hukuman di Negara asalnya
menjadi alasan Pemerintah Republik Indonesia dan Australia untuk membuat
perjanjian ekstradisi yang telah ditanda tangani dan disepakati pada tanggal 22
April 1992.
Metode penelitian di penulisan ini yang digunakan berupa sifat penelitian
deskriptif analisis, yaitu sifat penelitian yang dimasukkan untuk memberikan data
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Data
yang terkumpul kemudian di analisis secara sistematis sehingga dapat ditarik
kesimpulan dari kesuluruhan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk
mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan
fakta-fakta yang ada. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis
normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap
pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap
permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang
mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang
digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu
peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.
Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan ini adalah perjanjian antara
Republik Indonesia dan Australia tidak bertentangan dengan hukum nasioanlnya
masing-masing walaupun sisten hukum yang dianut oleh kedua Negara sangatlah
berbeda, dan implementasi dari perjanjian ini sudah banyak diterapkan dalam
beberapa kasus, contohnya dalam kasus korupsi Adrian Kiki Ariawan. Kendala
dan hambatan dari proses pelaksanaan Adrian Kiki Ariawan adalah berbedanya
sistem ekstradisi Republik Indonesia dan Australia, sehingga proes ekstradisi
Adrian Kiki Ariawan berjalan sangat lambat
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Perjanjian perdagangan bebas dalam era liberalisasi perdagangan : studi mengenai Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang diikuti oleh Indonesia / oleh Ariawan
No full textDispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
