1,721,113 research outputs found
ANALISIS WACANA KRITIS DALAM PEMBERITAAN PEMBERHENTIAN ANWAR USMAN DARI JABATAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI PADA MEDIA DETIK.COM
Get PDFAnalisis Wacana Kritis adalah proses penguraian atau suatu upaya dalam mengeksplanasi teks (dimensi sosial) untuk menentukan bentuk dan makna sebuah wacana. Penelitian ini berjudul Analisis Wacana Kritis dalam pemberitaan pemberhentian Anwar Usman dari Jabatan ketua Mahkamah Konstitusi pada Media Detik.com. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wacana pada pemberitaan terkait pemberhentian Anwar Usman dari jabatan ketua Mahkamah Konstiusi serta mengetahui sanksi etik yang dilanggar sehingga banyak pemberitaan terkait pemberhentian Anwar Usman. Peneletian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Norman Fairclough sebagai pisau bedah serta menggunakakn teknik analisis data Miles dan Huberman yang terbagi menjadi 4 tahap yaitu, Penyajian data, Reduksi data, Verifikasi data dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa wacana dalam pemberitaan pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini lebih menonjolkan pada sebuah tindakan yang dilakukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitus (MKMK) sebagai penegakan keadilan serta pendisiplinan terhadap Anwar Usman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan prilaku hakim konstitusi setidaknya ada 5 pelanggaran yang dilakukan yaitu, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi, prinsip kepantasan dan kesopanan. Peneliti menyimpulkan dalam pemberitaan yang dibawakan oleh media Detik.com menyoroti Anwar Usman sebagai ketua MK dengan membagikan informasi yang sangat jelas serta mudah dipahami berdasarkan sebuah realitas sosial yang sedang terjadi dengan secara netral dan berimbang
STUDI KASUS KODE ETIK HAKIM TERHADAP PELANGGARAN ETIKA DAN PERILAKU HAKIM ANWAR USMAN DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023
Get PDFPelanggaran etika dan perilaku hakim merupakan isu krusial dalam menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi yang menangani perkara-perkara konstitusional. Salah satu kasus yang menonjol adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang melibatkan pelanggaran kode etik oleh Hakim Anwar Usman terkait uji materiil batas usia calon presiden dan wakil presiden. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai bentuk pelanggaran etika dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim konstitusi. Tinjauan terhadap pelanggaran kode etik ini juga dapat dianalisis melalui perspektif Adabul Qadhi, yang memberikan wawasan tentang etika dan moralitas hakim dalam tradisi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta menganalisis dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan mengidentifikasi sanksi hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pelanggaran tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Hakim Anwar Usman terbukti melanggar kode etik, meskipun terdapat perbedaan dalam pasal pelanggaran dan sanksinya. Implikasi dari pelanggaran ini, jika dianalisis melalui perspektif siyasah qadaiyah wilayah al mazalim, menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsipnya dan pelanggaran terhadap fungsi lembaga peradilan. Tinjauan Adabul Qadhi juga mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip etika peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan etika di Mahkamah Konstitusi dan meningkatkan kualitas sistem peradilan Indonesia
sj-docx-1-asw-10.1177_11786221211057496 – Supplemental material for Adsorption of Acid Blue 25 on Agricultural Wastes: Efficiency, Kinetics, Mechanism, and Regeneration
No full textSupplemental material, sj-docx-1-asw-10.1177_11786221211057496 for Adsorption of Acid Blue 25 on Agricultural Wastes: Efficiency, Kinetics, Mechanism, and Regeneration by Junaidi H Samat, Nurulizzatul Ningsheh M Shahri, Muhammad Ashrul Abdullah, Nurul Amanina A Suhaimi, Kanya Maharani Padmosoedarso, Eny Kusrini, Abdul Hanif Mahadi, Jonathan Hobley and Anwar Usman in Air, Soil and Water Research</p
Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman
Get PDFMahkamah Konstitusi merupakan Lembaga yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi seperti MPR, DPR, Presiden dan lembaga tinggi lainnya. Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya yaitu menjalankan kekuasaan kehakiman dibidang konstitusional. Namun belakangan ini kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sangat menurun yang disebabkan adanya dugaan potensi konflik kepentingan yang ada di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menegakkan hukum akan tetapi pada faktanya Mahkamah Konstitusi juga melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Ketua Hakim Anwar Usman berpotensi melalukan keberpihakan dan konflik kepentingan atas Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sedang diperkarakan di MK. Dalam pokok perkara tersebut nama Gibran Rakabuming Raka yang berkedukan sebagai keponakan dari Anwar Usman, akan tetapi Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mundur dari jabatannya. Sehingga dalam putusan 90/PUU-XXI/2023 telah terjadi konflik kepentingan yang dibuktikan dengan adanya pertama, kecacatan hukum formil dalam legal standing pemohon, kedua adanya keberpihakan anwar usman dalam proses persidangan dan pembuktian, ketiga adanya kekeliaruan dalam pertimbangan hakim dimana 5 hakim yang setuju memuliki alasan yang berbeda (Concurring Opinion). Kemudian adanya cacat materil dalam permohonan tersebut yaitu pertama tercantumnya nama Gibran Rakabuming Raka dalam permohonan, adanya ikonsisteni Mahkamah Konstitusi serta sanksi pelanggaran kode etik berat yang diberikan kepada Anwar Usman berupa pemecatan secara tidak hormat. Hal tersebut memiliki efek yaitu menurunya legitimasi masyarakt terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MKMK) TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH QAḌĀ’IYYAH IMAM AL-MAWARDI
Get PDFThe Chairman of the Constitutional Court, Anwar Usman, partially granted the petition regarding Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 submitted by Surakarta University Student, Almas Tsaqibbirru, in Case Number 90/PUU-XXI/2023. However, after the decision, Anwar Usman was proven to have violated the code of ethics seriously and was dismissed from the Chief Justice of the Constitutional Court. Based on Constitutional Court Honorary Council Decision Number 2/MKMK/L/11/2023, Anwar Usman was proven to have violated the principles of integrity, competence and equality, independence, impartiality, and appropriateness and politeness contained in the Sapta Karsa Hutama. Based on this, the author is interested in studying it from the perspective of Imam al-Mawardi's siyāsah qaḍā‟iyyah.
This type of research is library research with the nature of descriptive analysis research and uses a normative juridical approach (statue approach). The primary legal materials used are regulations regarding the requirements for presidential and vice presidential candidacy, Constitutional Court Decisions, and MKMK Decisions, while the secondary legal materials used are books, journals or scientific papers and documents covering the requirements for presidential candidacy and vice President.
The results of this research regarding the resolution of the Constitutional Court Honorary Council's decision to dismiss Anwar Usman as judge is an action that is in accordance with the perspective of siyāsah qaḍā'iyyah Imam al-Mawardi, namely dismissing Anwar Usman as Chief Justice of the Constitutional Court and not allowing him to be involved or involve himself in the examination and decision making in the case dispute over the results of the Presidential and Vice Presidential elections, The House of Representatives, Regional Board and Regional Legislative Council Member Elections, as well as the Governor, Regent and Mayor Elections. Regarding the legal status of Constitutional Court Decision Number 90 following MKMK Decision Number 2, based on Imam al-Mawardi's siyāsah qaḍhā'iyyah, the decision is invalid because it does not comply with the requirements of fairness and independence, in this case the principles of integrity, competence and equality, independence, impartiality , and propriety and politeness
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
THE DYNAMICS OF STATE ADMINISTRATIVE LAW IN INDONESIA: A CRITICAL STUDY AS A RESULT OF ANWAR USMAN\u27S LAWSUIT IN THE STATE ADMINISTRATIVE COURT
No full textThe legal action initiated by Anwar Usman before the State Administrative Court (PTUN) has become a very captivating case among Indonesian practitioners of Administrative Law. This matter is significant not only because it pertains to a Chief Justice of the Constitutional Court, but also because it gives rise to very serious inquiries concerning the concept of judicial independence. This study employs a normative legal research methodology, specifically a descriptive-analytical qualitative technique. The data study included content analysis methods to ascertain the primary topics in legal documents, and discourse analysis to investigate the narratives that have emerged in legal literature about judicial independence and administrative law. The study results suggest that the Jakarta Administrative Court Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT strengthens the concepts of legality and procedural fairness, therefore reinforcing the Administrative Court\u27s fundamental responsibility in upholding the integrity of Administrative Law. The results of this study have important practical consequences that emphasize the need of implementing procedural changes and increasing accountability in administrative activities. They also underscore the need of bolstering the function of the Administrative Court by providing more resources and authority. The present study enhances the advancement of state administrative law theory by providing a more flexible and comprehensive perspective on social and political transformations
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
- …
