1,720,957 research outputs found
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah Bersertifikat Dikaitkan Dengan Wanprestasi Penjual Dalam Melakukan Pengosongan Bangunan
No full textJual beli hak atas tanah merupakan perjanjian yang tidak hanya mencakup pemindahan hak melalui Akta Jual Beli (AJB), tetapi juga sering kali disertai perjanjian pengosongan bangunan oleh penjual. Namun dalam praktiknya, kerap terjadi wanprestasi, yaitu penjual tidak mengosongkan bangunan meskipun kewajiban tersebut telah disepakati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi) secara gramatikal dan sistematis dan metode konstruksi hukum melalui metode analogi dan penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa apabila terjadi wanprestasi di dalam perjanjian jual beli hak atas tanah, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, dan apabila upaya non-litigasi tidak mencapai kesepakatan, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat sehingga pembeli memperoleh perlindungan hukum untuk menegakkan dan mendapatkan kembali haknya sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda.Jual beli hak atas tanah merupakan perjanjian yang tidak hanya mencakup pemindahan hak melalui Akta Jual Beli (AJB), tetapi juga sering kali disertai perjanjian pengosongan bangunan oleh penjual. Namun dalam praktiknya, kerap terjadi wanprestasi, yaitu penjual tidak mengosongkan bangunan meskipun kewajiban tersebut telah disepakati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi) secara gramatikal dan sistematis dan metode konstruksi hukum melalui metode analogi dan penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa apabila terjadi wanprestasi di dalam perjanjian jual beli hak atas tanah, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, dan apabila upaya non-litigasi tidak mencapai kesepakatan, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat sehingga pembeli memperoleh perlindungan hukum untuk menegakkan dan mendapatkan kembali haknya sesuai dengan asas Pacta Sunt Servand
Legal Protection for Land Rights Holders Included in the Toll Road Development Project Plan Accompanied with Compensation
Full text linkOne of the issues that currently arises is related to the fulfillment of community needs in the concept of social functions, namely land acquisition for development in the public interest. On the other hand, land rights holders whose land will be used for development in the public interest should not be disadvantaged and ruled out at all. To support this, the government provides a legal basis so that the release of land rights used for the public interest must also pay attention to the aspect of balanced compensation. The formulation of the problem in this study, How is the settlement of disputes over the construction of toll roads on the value of compensation to land rights holders and How is the Legal Protection of land rights holders related to compensation disputes in toll road construction projects, the theory used in this study is the Theory of Legal Protection, according to Philipus M. Hadjon and the theory of dispute resolution according to Yahya Harahap. The method used in the research, namely, normative juridical research, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The approach in this research is, namely, the approach of legislation, conceptual approach and case approach and the technique of collecting legal materials is done by means of document studies or library materials, observation or observation and interviews or interviews. For legal material analysis techniques carried out by Grammatical, Systematic, and Legal Construction Interpretation. Research results show that the settlement of toll road construction disputes over the value of compensation to land rights holders can only be done through judicial institutions that have an independent nature. Settlement of land acquisition disputes for the public interest must have special material and formal law. Settlement of land acquisition disputes for the public interest cannot be carried out unilaterally only by the government which has equality with land rights holders and legal protection of land rights holders related to compensation disputes in toll road construction projects must be in accordance with applicable law. Land rights are considered as constitutionally protected private property rights. Land is considered as an object that has a closed nature based on laws and regulations
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MEMENUHI KUORUM KEHADIRAN
No full textThis study aims to analyze the notary's responsibility for making a deed of minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) that does not meet the attendance quorum. This research uses a juridical-normative research method with a statute approach, analysis approach, and case approach. The data is analyzed qualitatively by reviewing applicable legal regulations and related court decisions. This research uses 2 (two) theories, namely the theory of Legal Effects according to Soeroso and the theory of Responsibility according to Hans Kelsen. The legal problems discussed in this thesis are how the legal consequences of the deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders that does not meet the attendance quorum made by the Notary and how the notary's responsibility for making the deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders that does not meet the attendance quorum.The results showed that the making of a deed of GMS minutes without fulfilling the attendance quorum can lead to legal uncertainty and potentially harm shareholders. In addition, notaries as public officials making deeds have an obligation to ensure that every deed made is in accordance with applicable legal provisions, as stipulated in the Notary Position Law. Therefore, a deeper understanding is needed for notaries in carrying out their duties, as well as increased supervision and legal counseling to ensure legal certainty and protection for shareholders and avoid potential disputes in the future. The difference with previous studies is that this study specifically discusses the notary's responsibility for making the deed of minutes of the GMS that does not meet the attendance quorum, while other studies discuss the role of notaries in the GMS
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Girik Asal Atas Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Pihak Ketiga
Full text linkGirik merupakan alas hak atas tanah yang diakui sebagai bukti penguasaan meskipun bukan bukti kepemilikan konstitutif. Dalam praktik, sering timbul sengketa ketika tanah bergirik diterbitkan sertifikat atas nama pihak ketiga tanpa persetujuan pemegang girik asal. Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya hukum pemegang girik dalam pembatalan sertifikat serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, literatur, jurnal, serta putusan pengadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi aturan hukum positif serta doktrin yang relevan. Analisis dilakukan dengan penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis, serta konstruksi hukum melalui metode teologis dan analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang girik memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penerbitan sertifikat oleh pihak ketiga atas tanah adat yang dikuasai turun-temurun tanpa dasar hak yang sah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga sertifikat tersebut cacat hukum dan tidak mengikat. Putusan ini menegaskan bahwa hak pemegang alas hak tradisional tetap mendapat perlindungan, serta pentingnya kehati-hatian lembaga pertanahan dalam menerbitkan sertifikat sesuai asas terang dan tunai.Girik merupakan alas hak atas tanah yang diakui sebagai bukti penguasaan meskipun bukan bukti kepemilikan konstitutif. Dalam praktik, sering timbul sengketa ketika tanah bergirik diterbitkan sertifikat atas nama pihak ketiga tanpa persetujuan pemegang girik asal. Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya hukum pemegang girik dalam pembatalan sertifikat serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, literatur, jurnal, serta putusan pengadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi aturan hukum positif serta doktrin yang relevan. Analisis dilakukan dengan penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis, serta konstruksi hukum melalui metode teologis dan analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang girik memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penerbitan sertifikat oleh pihak ketiga atas tanah adat yang dikuasai turun-temurun tanpa dasar hak yang sah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga sertifikat tersebut cacat hukum dan tidak mengikat. Putusan ini menegaskan bahwa hak pemegang alas hak tradisional tetap mendapat perlindungan, serta pentingnya kehati-hatian lembaga pertanahan dalam menerbitkan sertifikat sesuai asas terang dan tunai
Kata Kunci: Girik, Perlindungan Hukum, Sertifikat Hak Atas Tana
KEPASTIAN HUKUM AKTA JUAL BELI TANAH DIKAITKAN DENGAN GUGATAN DARI AHLI WARIS PIHAK PENJUAL
Full text linkPeralihan hak atas tanah dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat PPAT sebagai alat bukti otentik dan dasar pendaftaran di kantor pertanahan. Namun, sering muncul sengketa ketika ahli waris penjual menggugat dengan alasan penjual tidak berwenang penuh atau objek jual beli merupakan harta warisan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji mekanisme alas kepemilikan hak atas tanah agar menjadi bukti kuat dalam sengketa serta menganalisis kepastian hukum AJB terhadap gugatan waris secara yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan studi kasus, serta analisis melalui penafsiran sistematis dan konstruksi hukum. Analisis didukung teori kepastian hukum Jan Michiel Otto yang menekankan pentingnya aturan yang jelas dan konsisten, serta teori penyelesaian sengketa M. Yahya Harahap yang menempatkan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama dibuat sesuai prosedur, penjual sah, dan objek tanah bebas sengketa, namun dapat dibatalkan jika terdapat cacat hukum seperti pelanggaran hak atau pemalsuan data. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum AJB bersifat relatif, kuat secara formil tetapi bergantung pada kebenaran materiil. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan menyeluruh atas status kepemilikan, riwayat peralihan hak, serta potensi klaim pihak ketiga, dan PPAT harus lebih cermat dalam memverifikasi dokumen agar AJB benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi pembeliPeralihan hak atas tanah dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat PPAT sebagai alat bukti otentik dan dasar pendaftaran di kantor pertanahan. Namun, sering muncul sengketa ketika ahli waris penjual menggugat dengan alasan penjual tidak berwenang penuh atau objek jual beli merupakan harta warisan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji mekanisme alas kepemilikan hak atas tanah agar menjadi bukti kuat dalam sengketa serta menganalisis kepastian hukum AJB terhadap gugatan waris secara yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan studi kasus, serta analisis melalui penafsiran sistematis dan konstruksi hukum. Analisis didukung teori kepastian hukum Jan Michiel Otto yang menekankan pentingnya aturan yang jelas dan konsisten, serta teori penyelesaian sengketa M. Yahya Harahap yang menempatkan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama dibuat sesuai prosedur, penjual sah, dan objek tanah bebas sengketa, namun dapat dibatalkan jika terdapat cacat hukum seperti pelanggaran hak atau pemalsuan data. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum AJB bersifat relatif, kuat secara formil tetapi bergantung pada kebenaran materiil. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan menyeluruh atas status kepemilikan, riwayat peralihan hak, serta potensi klaim pihak ketiga, dan PPAT harus lebih cermat dalam memverifikasi dokumen agar AJB benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi pembel
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
