1,720,956 research outputs found
Pendaftaran Hak Tanggungan Yang Melebihi Jangka Waktu 7 (Tujuh) Hari di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal
Get PDFABSTRAK
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak
atas tanah. Pada tanggal 19 April 1996 diundangkan UU No. 4 Tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah atau lebih singkatnya disebut UUHT (Undang-
Undang Hak Tanggungan). UUHT berusaha memberi kepastian dan
perlindungan hukum kepada semua pihak dalam memanfaatkan tanah
sebagai obyek Hak Tanggungan. Perumusan masalah yang dikaji dalam
penelitian ini adalah: 1). Bagaimana cara Pelaksanaan Pendaftaran Hak
Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, 2). Akibat
Hukumnya apabila APHT yang didaftarkan oleh PPAT ke kantor
Pertanahan kabupaten Tegal melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari dan
cara penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui
bagaimana cara Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Tegal, 2). Untuk mengetahui apa akibat
Hukumnya apabila APHT yang didaftarkan oleh PPAT ke kantor
Pertanahan kabupaten Tegal melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari dan
Cara penyelesaiannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Sumber data penelitian diperoleh dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Kantor PPAT Kabupaten Tegal dan
Pemohon Hak Tanggungan di Kabupaten Tegal. Teknik pengumpulan
data menggunakan data primer dan data sekunder .
Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pembebanan
Hak Tanggungan di Kabupaten Tegal didahului dengan tahap pemberian
Hak Tanggungan dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan
oleh PPAT, kemudian tahap pendaftarannya yang dilakukan oleh kantor
pertanahan kabupaten Tegal dan merupakan lahirnya Hak Tanggungan.
Dan akibat hukum apabila APHT yang didaftarkan oleh PPAT ke kantor
Pertanahan kabupaten Tegal melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, APHT
yang didaftarkan tersebut tidak batal demi hukum akan tetapi masih terus
diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal sampai sertipikat Hak
Tanggungan di tanda tangani oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Tegal
dan dapat diambil oleh PPAT yang bersangkutan dan diberikan kepada
pihak-pihak yang berhak. Dan dalam penyelesaiannya PPAT yang
bersangkutan hanya mendapat teguran lisan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Tegal.
Kesimpulan hasil penelitian keterlambatan APHT yang didaftarkan
masih terus diproses oleh Kantor Pertanahan sampai selesai . Dan saransarannya
adalah APHT yang dibuat oleh PPAT harus segera didaftarkan
tanpa adanya keterlambatan agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak
dirugikan dan proses pendaftaran APHT ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh PPAT dapat berjalan dengan lancar
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Pendaftaran APHT Yang Melebihi Jangka Waktu 7 (tujuh)
Hari
ABSTRACT
Encumbrance is charged to guarantee the rights of land rights. On 19
April 1996 Law enacted. 4 Year 1996 on Mortgage of land and objects
relating to the land, or more simply called UUHT (Mortgage Act). UUHT
trying to provide certainty and legal protection to all parties in utilizing the
land as an object of Encumbrance. Formulation of the problem studied in
this research are: 1). How Mortgage Application Execution in Tegal District
Land Office, 2). Due to statute if APHT enlisted by PPAT to the Land
Office in Tegal regency period exceeding 7 (seven) days and no solution.
This research aims: 1). To find out how to Implementation of Mortgage
Registration at the Land Office in Tegal regency, 2). To find out what the
legal consequences if APHT PPAT enlisted by the Land Office in Tegal
regency period exceeding 7 (seven) days and the mode of completion.
Research methods used in this study is Juridical Empirical. Source of
research data obtained from the Land Office in Tegal regency, Tegal
regency PPAT Office and Mortgage Applicant in Tegal regency. Data
collection techniques using primary and secondary data.
Results and discussion shows that the process of loading in Tegal
regency Mortgage is preceded by a stage of the Mortgage Deed of
Mortgage made by PPAT, then the registration phase is performed by
Tegal district land office and the birth of Encumbrance. And the legal
consequences if APHT enlisted by PPAT to the Land Office Tegal regency
period exceeding 7 (seven) days, APHT who are not registered will be null
and void but still continue to be processed by the Land Office Tegal
regency until Encumbrance certificate is signed by the Head Land Tegal
regency and can be retrieved by PPAT in question and given to the parties
entitled. And in its solution PPAT concerned only verbally reprimanded by
the head of the Land Office in Tegal regency.
Conclusion The research results are listed APHT delays still being
processed by the Land Office to complete. And suggestions were made by
PPAT APHT must be registered immediately without any delay to the
parties concerned are not harmed and the registration process APHT to
Tegal District Land Office by PPAT can run smoothly in accordance with
laws and regulations.
Keywords: Registration APHT Which Exceeded Time Period 7 (seven)
Day
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pekerja Pembuat Atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan
Get PDFTujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bisnis terhadap perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja atap. Metode penelitian ini berupa penelitian normatif empiris, penelitian dengan melihat peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat berdasarkan peraturan perundangundangan sehubungan dengan tinjauan yuridis terhadap kesejahteraan perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Perlindungan hukum bisnis terhadap perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan bukan hanya sekedar dari hubungan antara perempuan pembuat atap dengan pembeli atap dalam sebuah perjanjian jual beli, tetapi peran pemerintah harusnya dapat turun langsung melalui aparat pemerintah desa dengan melakukan perlindungan dengan cara membuat kelompok-kelompok tani/usaha, sehingga haknya dapat maksimal diberikan perlindungan oleh hukum. Apakah itu mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), asuransi sosial, maupun keberlangsungan dari usaha serta kearifan lokal dapat tumbuh dan terjaga di desa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan adalah kurangnya kesadaran perempuan tentang pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam membuat atap, tidak adanya pelatihan yang diberikan pemerintah tentang usaha untuk membentuk kelompok pekerja/koperasi kepada perempuan pembuat atap serta daya saing kualitas dan kuantitas tidak mencirikan kearifan lokal dari Desa Amokuni. Rekomendasi yang peneliti berikan berupa: 1) Pemerintah daerah melalui kepala desa Amokuni, dapat mengakomodir perempuan pembuat atap untuk dibentuk kelompok tani/usaha yang berbadan hukum. 2) Perempuan pembuat atap dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menghasilkan lembaran atap sehingga kekhasan daerah dan kearifan lokalnya dapat terjaga
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
Author-wise bibliometric analysis based on entropy.
No full textAuthor-wise bibliometric analysis based on entropy.</p
- …
