155 research outputs found
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUUXIV/2016 DALAM HAL PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 2 DAN 3 UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
No full textTINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUUXIV/2016 DALAM HAL PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 2 DAN 3 UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUUXIV/2016
No full textImplementation of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 In the matter of Amendments to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes and Legal Effects Arising from the Decision of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 in The Amendment to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUUXIV/2016 DALAM HAL PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 2 DAN 3 UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
No full textImplementation of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 In the matter of Amendments to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes and Legal Effects Arising from the Decision of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 in The Amendment to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption. The results of this study are, Opinion of the word "Get" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 means "possible", "potential", "can", "not necessarily". If the word "can" is omitted it will weaken
Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, in the case of Corruption categorized as Extraordinary Crime Extraordinary Law law enforcement should be implemented not by weakening the legal basis in eradicating the Corruption
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
Full text linkImplementation of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 In the matter of Amendments to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes and Legal Effects Arising from the Decision of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 in The Amendment to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption. The results of this study are, Opinion of the word "Get" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 means "possible", "potential", "can", "not necessarily". If the word "can" is omitted it will weaken Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, in the case of Corruption categorized as Extraordinary Crime Extraordinary Law law enforcement should be implemented not by weakening the legal basis in eradicating the Corruption
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPETENSI DAN REWARD TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN ACEH
No full textPENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPETENSI DAN REWARD TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN ACEH* Angga Rianda Aulia, Muhammad Adam, Mukhlis Magister Manajemen, Universitas Syiah Kuala, Indonesia*Corresponding Author : [email protected] ini dilakukan untuk mengetahui dan menguji pengaruh budaya organisasi, kompetensi dan reward terhadap kepuasan kerja dan dampaknya pada kinerja pegawai Dinas Perhubungan Aceh. Populasinya adalah pegawai Dinas Perhubungan Aceh yang berjumlah 204 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan metode sensus dimana keseluruhan populasi akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Model penelitian dianalisis menggunakan bantuan peralatan statistic SEM AMOS. Hasil pengujian membuktikan Kinerja Pegawai, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi, Kompetensi, dan Reward pada Dinas Perhubungan Aceh sudah baik, Budaya Organisasi mempengaruhi Kepuasan Kerja, Kompetensi mempengaruhi Kepuasan Kerja, Reward mempengaruhi Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi tidak mempengaruhi Kinerja Pegawai, Kompetensi mempengaruhi Kinerja Pegawai, Reward mempengaruhi Kinerja Pegawai, Kepuasan Kerja mempengaruhi Kinerja Pegawai, Kepuasan Kerja memediasi secara penuh pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai, Kepuasan Kerja memediasi secara parsial pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai, Kepuasan Kerja memediasi secara parsial pengaruh Reward terhadap Kinerja Pegawai. Temuan ini bisa menjadi model peningkatan kinerja pegawai secara akademis yang bisa digunakan sebagai referensi pengembangan model penelitian selanjutnya.Keyword : Budaya Organisasi, Kompetensi, reward, kepuasan kerja, kinerja pegawaiPENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPETENSI DAN REWARD TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN ACEH* Angga Rianda Aulia, Muhammad Adam, Mukhlis Magister Manajemen, Universitas Syiah Kuala, Indonesia*Corresponding Author : [email protected] ini dilakukan untuk mengetahui dan menguji pengaruh budaya organisasi, kompetensi dan reward terhadap kepuasan kerja dan dampaknya pada kinerja pegawai Dinas Perhubungan Aceh. Populasinya adalah pegawai Dinas Perhubungan Aceh yang berjumlah 204 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan metode sensus dimana keseluruhan populasi akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Model penelitian dianalisis menggunakan bantuan peralatan statistic SEM AMOS. Hasil pengujian membuktikan Kinerja Pegawai, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi, Kompetensi, dan Reward pada Dinas Perhubungan Aceh sudah baik, Budaya Organisasi mempengaruhi Kepuasan Kerja, Kompetensi mempengaruhi Kepuasan Kerja, Reward mempengaruhi Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi tidak mempengaruhi Kinerja Pegawai, Kompetensi mempengaruhi Kinerja Pegawai, Reward mempengaruhi Kinerja Pegawai, Kepuasan Kerja mempengaruhi Kinerja Pegawai, Kepuasan Kerja memediasi secara penuh pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai, Kepuasan Kerja memediasi secara parsial pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai, Kepuasan Kerja memediasi secara parsial pengaruh Reward terhadap Kinerja Pegawai. Temuan ini bisa menjadi model peningkatan kinerja pegawai secara akademis yang bisa digunakan sebagai referensi pengembangan model penelitian selanjutnya.Keyword : Budaya Organisasi, Kompetensi, reward, kepuasan kerja, kinerja pegawa
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM ANGGOTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA YANG MENGANCAM WARTAWAN MELALUI MEDIA SEHINGGA MENIMBULKAN RASA BENCI DAN PERMUSUHAN SUKU, RAS, AGAMA DAN ANTAR GOLONGAN (Studi Putusan Nomor:175/Pid.
Full text linkUjaran kebencian pula bisa dikaitkan menggunakan minoritas serta masyarakat adat, mempengaruhi satu komunitas tertentu serta mengakibatkan mereka sangat menderita sementara lain mengabaikannya. Hate speech tak sama menggunakan ujaran pada biasanya, meskipun ujaran kebencian mengandung, menyerang, serta mengobarkan kebencian. Perbedaan tadi terletak di maksud suatu tuturan untuk menyebabkan suatu akibat, baik langsung (aktual) juga tak langsung (berhenti pada niat). Terkait menggunakan permasalahan pada penelitianF, bagaimana pertanggungjawaban pidana individu anggota LSM, gerakan warga terhadap pelaku mengancam wartawan Indonesia melalui media sebagai akibatnya mengakibatkan rasa kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antar group? (Nomor Keputusan Kajian: 175/Pid .Sus/PN Gdt)? Serta apa pertimbangan hakim pada memutus pelaku oknum anggota LSM, gerakan rakyat, bahwa Indonesia mengancam wartawan melalui media sebagai akibatnya menyebabkan kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antargolongan (Studi Putusan No:175/Pid .Sus /PN Gdt)?.Metode penelitian dipergunakan pada disertasi merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan empiris. Data sekunder merupakan data didapatkan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), seperti literatur buku serta karya ilmiah perihal persoalan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Data primer merupakan data didapatkan menggunakan hasil penelitian lapangan langsung terhadap obyek penelitian (field research), dilakukan melalui observasi serta tanyajawab langsung terhadap obyek pada waktu penyusunan skripsi.Sesuai hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa oknum anggota Gerakan warga Indonesia menuntut pertanggungjawaban pidana LSM mengancam wartawan melalui media serta mengakibatkan kebencian serta permusuhan terhadap suku, ras, agama serta antar golongan (Studi Keputusan No:175/Pid.Sus/PN Gdt merupakan terdakwa dipidana menggunakan pidana penjara 6 bulan serta denda sebanyak Rp10.000.000 serta pertimbangan hukum Majelis Hakim memutuskan Putusan No:175/Pid.Sus /PN Gdt, terdakwa sudah menandakan res judicata serta meyakinkan bahwa beliau melakukan tindakan pidana dimaksud pada Pasal 28(2) jo 45A(2) UU informasi serta Transaksi elektronika serta perbuatan memberatkan yaitu sebab terdakwa membangkitkan perbuatan menggunakan wartawan pada Kabupaten Pesawaran serta meringankan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya. Terdakwa tak pernah dihukum, terdakwa serta korban berdamai sebelum persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.Saran bisa diberikan pada penelitian merupakan warga sebaiknya lebih mampu menahan diri serta mengontrol untuk tak melakukan ujaran kebencian lagi sebab bisa mengakibatkan malapetaka di perbuatan kita lakukan sebab pula menyinggung suku atau ras tertentu dituding wajib tahu dilakukan, benar atau salah serta ada tidaknya dampak hukum. Serta usulan bagi aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan pada menanggulangi serta menjatuhkan perkara tindak pidana ujaran kebencian sangat perlu melihat kemaslahatan bagi warga serta memastikan putusan bisa diterima baik oleh terdakwa juga korban bisa membawa perdamaian. Serta perdamaian membangun kenyamanan bagi warga, tetapi kepentingan hukum lebih diutamakan
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla)
No full textThis study aims to analyze law enforcement regarding the causal factors and considerations of judges in cases of violent theft. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection through library research and field research. The causal factors for violent theft include; Family factors, family disturbances, mental stress, and damaged values can drive someone towards deviant behavior. Then the judge has considered several things, namely: Proof based on valid evidence as regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which includes: witness statements, evidence and statements from the defendant, in court have been proven legally and convincingly.
Keywords: Law enforcement; Criminal act; Theft; Violenc
Pertanggungjawaban Pidana Membeli Uang Palsu Secara COD (Studi Putusan Nomor. 503/Pid.B/2022/PN.Tjk)
Full text linkBerkegiatan tiap hari, uang senantiasa dibutuhkan untuk berbelanja atau membayar aneka keperluan masyarakat. Namun terkadang kebutuhan yang semestinya dicukupi tidak bisa terpenuhi dengan uang yang dimiliki. Bisa diceritakankalau uang sudah memperoleh peranan strategis dalam suatu perekonomian terlebuh apakah dilihat dari kegunaanpokok uang yakni sebagai alat pembayaran. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan faktor penyebab pelaku tindak pidana sengaja membeli uang palsu lewat aplikasi facebook secara COD (Cash On Delivery). kajian ini memakai pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini ialah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membeli uang palsu dijerat Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI dan sebab Pielakiu Miembieli iUang Palsiu Siecara COD dari faktor internal maupun eksternal.Kata kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Uang Palsu
TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TENTANG GUGATAN SEORANG ISTRI AKIBAT PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN PADA TAHUN 2022 (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG)
Full text linkPerceraian, sebagai konflik rumit dalam perkawinan, diatur oleh hukum Indonesia, baik agama maupun sipil. Penelitian ini fokus pada faktor yang mendorong istri menggugat cerai suami di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mencakup kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, dan masalah ekonomi sebagai pemicu utama. Metode penelitian melibatkan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan data sekunder dan primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta hukum, seperti foto, saksi, dan surat, untuk menentukan apakah perbuatan melanggar hukum sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saran melibatkan perlunya penyuluhan dari pihak penegak hukum dan berwenang mengenai perkawinan, khususnya untuk remaja guna mencegah pernikahan dini. Mahasiswa, terutama dari Fakultas Hukum, dapat ikut serta dalam sosialisasi pencegahan perceraian. Kepada masyarakat umum, ditekankan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga untuk mencegah konflik. Bagi pasangan yang sudah bercerai, dianjurkan membangun hubungan harmonis demi kesejahteraan anak-anak. Sebagai penutup, selektivitas diperlukan dalam membangun hubungan baru
Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK)
Full text linkMany requests from the community are related to the wish to add or correct names. Related to the absence of a list, lost, falsified, altered, torn, destroyed, embezzled or disabled and so on as stated in Article 13 of the Civil Code. The purpose of this study was to find out, understand, and analyze the judge\u27s considerations in making an application for adding a name to a birth certificate at the Tanjungkarang District Court (Study of Decision No. 58/Pdt.P/2022/PN.Tjk) and to analyze the legal consequences of adding a name to a document birth certificate. The purpose of this research is to analyze the request for a change of name in a document based on a court decision. The research method uses a normative juridical approach. A valid child\u27s birth certificate must be an authentic deed, because an authentic deed is a deed drawn up by or before a public official authorized to make the letter, with the intention of making the letter as evidence. Birth certificates are not only based on considerations of citizenship status, written evidence is needed to obtain legal certainty, to prove that a population event has indeed occurred. To have proof of registering in the status of the incident above, a person must have that event or incident at a civil registry institution, thus that person will obtain written evidence issued by the relevant agency. In this case, the Department of Population and Civil Registration can issue it
- …
