1,720,964 research outputs found
FREEDOM & IMPARTIAL OF JUDICIARY : ANTARA “ PERADILAN BEBAS” & “PERS YANG BEBAS
No full textPress of independence adopted by Law No. 40 of 1999 on the Press is an accentuation of the Libertarian Press system which requires the existence of a absolute total "freedom of pers" by putting all the legal consequences on the substance of its news through judicial institutions, without calls for criminalization forms of the press with all the reason and limitedly direction purpose. Absolute Privilege Right of the Press have signs that provide a limitation on -moral hazard- based on Interest of justice or national security or for the prevention of disorder or crime that can be issued by the judiciary as a form of Sub Judice Rule criteria or Disobeying a Court Order from Contempt of Court institutions. a proclamation which is a form of freedom of expression with the news that "prejudicial", even the news substance pose a "misleading conclusion and opinion" as well as has provided an opinion and conclusions that are misleading or incorrect and negative impact on the course of judicial proceedings and other parties broadly (as recognition of the Press Libertarian System) may be faced with a sense of responsibility of the press itself, either ethic norms and laws.Keywords : Judicial, Pers, Freedom</jats:p
Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi
No full textPerspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korups
“Overheidsbeleid” dan Asas “Materiele Wederrechtelijkheid” dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di indonesia
Full text linkKorupsi dan penegakan hukum
No full textBuku ini membahas tentang pelbagai problem hukum (Pidana), baik yang berkaitan dengan issue politik, pers dan korupsi dalam dinamisasi masyarakat yang memerlukan tingkat solusi yang akomodatif sehingga diharapkan peran Hukum menempati posisi primaritas dalam sistem hukum Pidana di Indonesia
HAA. Hamidhan : pejuang dan perintis pers di Kalimantan
No full textBuku ini menceritakan seorang HAA. Hamidhan yang merintis dan memperjuangkan pers di Kalimantan.ix, 79 hlm.: ilus.; 21 cm
“Overheidsbeleid” dan Asas “Materiele Wederrechtelijkheid” dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di indonesia
No full textWithin the implementation of materiele wederrechtelijkheid principle, some quarrels still take place among the academicians and law enforcers. One of the reasons is because there is different position taken by the academics and by the courts in evaluating the bureaucrats’ actions in making their beleid and executing their discretionary power, in the white collar crime cases, especially in corruption cases. In relating to the placement of this principle in Criminal Code Draft, it is must be observed that the implementation will not be easy. The same condition will also apply to corruption cases. If the principle wants to be implemented, it has to be stricter, conditional, according to situation, and casualties. Discretionary power has also brought its own problem besides the implementation of the principle because of its contribution in corruption cases. This article tries to describe and examine the implementation of materiele wederrechtelijkheid principle, from corruption perspective in Indonesia
ANAK PEKERJA SEKS KOMERSIAL SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksploitasi seksual terhadap anak pekerja seks komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang dan untuk mengetahui efektifitas penerapan hukum yang berdasarkan Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/ PN Jkt.Utr. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu literature buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) eksploitasi seksual terhadap anak pekerja seks komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang, dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas mengenai segala hal yang diatur mengenai huykumannya. 2) untuk mengetahui efektifitas penerapan hukum yang berdasarkan Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/ PN Jkt.Utr. Mengingat atas perbuatan terdakwa keluarga korban mengalami kerugian atas penderitaan jasmani dan rohani
- …
