35 research outputs found
IZIN POLIGAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI (TINJAUAN MAṢLAḤAH TERHADAP SURAT EDARAN NO: D.IV/ED/7/1979)
No full textAch. Rosidi Jamil 1520310011, Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/17/1979), Program Magister (S 2) Konsentrasi Hukum Keluarga Program Studi Hukum Islam pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (iddah). Sedangkan bagi seorang laki-laki tidak ada ketentuan yang megharuskannya agar menjalani masa iddah. Sehingga aturan ini dapat dipahami bahwa laki-laki yang baru saja menceraikan istrinya boleh langsung menikah dengan perempuan lain. Padahal jika perceraian itu terjadi karena talak raj’i, suami masih dianggap punya ikatan dengan istri yang diceraikan itu. Oleh karenanya, jika sang suami ingin menikah dengan perempuan lain, dia diharuskan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan. Karena jika tidak demikian, jika suami kembali kepada istri yang diceraikannya, sedangkan dia sudah menikah dengan perempuan lain, maka dia telah melakukan penyelundupan hukum. Dengan arti lain sang suami dapat beralasan bahwa tidak ada larangan bagi dia untuk kembali kepada istrinya. Padahal dengan demikian, sebenarnya dia telah berpoligami. Untuk menghindari persoalan tersebut, Dirjen Binbaga Islam Depag RI mengeluarkan Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah yang mengatur tentang diperlukannya izin poligami dari pengadilan dalam persoalan di atas. Oleh karena itu, surat edaran tersebut menjadi penting untuk dikaji dari perspektif maṣlaḥah untuk kemudian dapat mengetahui kesesuaiannya dengan tujuan dalam hukum Islam. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori maṣlaḥahnya al- Gazāli. Yang mana al-Gazālī meskipun termasuk ulama yang menerima maṣlaḥah sebagai landasan hukum, dia tidak melepaskannya sama sekali. Berbeda dengan aṭ-Ṭūfī yang menjadikan maṣlaḥah sebagai landasan hukum yang mandiri. Berdasarkan metode penelitian dan teori yang digunakan di atas, akhirnya penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: pertama, lahirnya Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 adalah karena pada saat itu tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan perkawinan dalam masa iddah. Kedua, dalam tinjauan maṣlaḥah, SE. No. D.IV/Ed/17/1979 adalah termasuk almaṣlaḥah al-murslah. Karena tidak didapati nas yang mendukung atau menolak diberlakukannya izin poligami dan dapat diberlakukannya waktu tunggu bagi lakilaki. Sedangkan berdasarkan skala kualitas maṣlaḥah yang dikandungnya, surat edaran tersebut termasuk kategori al-maṣlaḥah at-taḥsīnī. Karena ia hanya bermuatan dimensi etis saja. Sementara menurut cakupannya, surat edaran itu merupakan al-maṣlaḥah al-aglabah. Karena hanya ditujukan kepada umat Islam. Oleh karena itu, berdasarkan klasifikasi tersebut jika mengacu pada maṣlaḥahnya al-Gazāli surat edaran itu tidak dapat dijadikan landasan hukum. Karena kualitas maṣlaḥah yang dikandungnya hanya bersifat taḥsīnī. Sementara jika mengacu pada maṣlaḥahnya aṭ-Ṭūfī surat eadaran itu dapat menjadi landasan hukum. Karena bagi aṭ-Ṭūfī maṣlaḥah itu dapat menjadi landasan hukum yang mandiri, bahkan bagi aṭ-Ṭūfī, maṣlaḥah tersebut dapat didahulukan dari nas dan ijmak
PERAN AJIP ROSIDI DALAM MEMPERTAHANKAN KEBUDAYAAN SUNDA TAHUN 1956-2016
No full textSkripsi ini berjudul Peran Ajip Rosidi dalam Mempertahankan Kebudayaan Sunda tahun 1956 – 2016. Latar belakang penulis mengkaji topik tersebut dikarenakan penelitian tentang kebudayaan dan tokoh Sunda sangatlah jarang bila dibandingkan dengan penelitian tentang kebudayaan dan tokoh dari etnis Jawa, padahal Sunda merupakan etnis terbesar kedua setelah suku Jawa. Masalah utama yang diangkat dalam skripsi ini adalah “Bagaimana Peran Ajip Rosidi dalam Mempertahankan kebudayaan Sunda tahun 1956 – 2016?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode historis yang terdiri atas empat langkah yakni pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Untuk mempermudah analisis, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner dimana kajiannya menggunakan ilmu bantu lain. Adapun ilmu bantu yang dipakai penulis adalah ilmu sosiologi dan antropologi dimana penulis memakai konsep peran, masyarakat dan kebudayaan Sunda dan Permasalahan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pada tahun 1950-an masyarakat Sunda khususnya para pemuda Sunda mengadakan suatu konferensi yang dinamakan Kongres Pemuda Sunda dimana dalam kongres itu orang Sunda berkumpul dan mencoba memecahkan segala masalah yang ada di Tatar Sunda saat itu. Adapun masalah yang dimusyawarahkan dalam Kongres Pemuda Sunda seperti masalah keamanan, masalah “non” dan “co” dan masalah ketidakadilan terhadap orang-orang Sunda. Maka saat itu, Ajip Rosidi mengusulkan perlunya diadakan sebuah kongres untuk orang-orang Sunda. Peran Ajip dalam kebudayaan Sunda tidak hanya sampai Kongres Pemuda Sunda saja tapi setelahnya Ajip juga aktif dalam agenda kebudayaan yang lain seperti dalam organisasi kebudayaan, lembaga kebudayaan, masih aktif menulis dan masih menjadi pengamat kebudayaan sampai dengan sekarang. ..... This research titled as “Peran Ajip Rosidi dalam Mempertahankan Kebudayaan Sunda tahun 1956 – 2016”. The background of this reseach was because the lack of Sundanese culture and Sundanese figure research topics compare than Javanese culture and person topic research, even though Sundanese is the second largest ethnic grup after Java. The main problem raised from this research is “How Ajip Rosidi roles to defend Sundanese culture 1956-2016?”. In the process to answer that main issue, the author used historical research method that consists of four steps namely heuristics, critism of sources, interpretation and historiography. To facilitate the analysis, the author used the interdisciplinary approach. The other science that used in this research is Sociology and Anthrophology by using the ‘role’, ‘society and the sundanese culture’ and ‘social problems’ concepts. Based on the research, the authors find in 1950’, the Sundanese, especially the youth holding a congress that called Kongres Pemuda Sunda, in the congress they gathered and tried to solve a social problem which exists in Tatar Sunda that time. As for the problem they have discussed in congress is security problem, “non” and “co” problem and injustice problem for the Sundanese people. At that time, Ajip Rosidi propose to holding a congress for Sundanese people. So at that time, Ajip Rosidi suggested the necessity of holding a congress for the Sundanese. The role of Ajip in Sundanese culture is not only up to the Sundanese Youth Congress but afterwards Ajip is also active in other cultural agendas such as in cultural organizations, cultural institutions, still actively writing and still a cultural observer up to now
Studi Perbandingan Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan di Negara Indonesia dan Malaysia
No full textSetiap lembaga keuangan di negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia pasti akan dihadapkan dengan risiko. Risiko dalam perbankan dapat diminimalisasi dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan di Negara Indonesia dan Malaysia melalui studi literatur. Literatur yang diperoleh bersumber dari pangkalan data yang berisi kumpulan artikel nasional dan internasional dengan tema manajemen risiko di lembaga keuangan Negara Indonesia dan Malaysia dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia.
 
PENGARUH PENGETAHUAN PRODUK, BIAYA ADMINISTRASI DAN BAGI HASIL TERHADAP MINAT MASYARAKAT
No full textThe purpose of this research is to examine and analyze the effect of product knowledge, administrative costs and profit sharing on public interest. The population is customers at the savings account of KCP Sampang with a sample of 100 respondents and using incidental sampling techniques, primary data collection using questionnaires and secondary data using literature and documentation studies. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression. Simultaneously product knowledge, administrative costs and profit-sharing have a significant effect on people\u27s interest in becoming customers in KCP Sampang\u27s barokah savings. Partially, product knowledge has a positive effect on customer interest, administrative costs have the most dominant effect on public interest and profit sharing has an effect on customer interest
The Influence of Leadership, Education and Compensation on Employee Performance at Bank Jatim Syariah KCP Sampang
No full textThe research method used is descriptive quantitative research. The population in this study were 30 employees of Bank Jatim Syariah KCP Sampang. Samples were taken as many as all employees as respondents. The variable used in this study is the dependent variable, namely Employee Performance (Y), and the independent variable consists of Leadership (X1), Education (X2) and Compensation (X3). The results showed that either simultaneously or partially the variables of Leadership, Education and Compensation had a significant effect on employee performance, in which the education variable had a dominant influence on employee performance. Therefore, companies should maintain good education between leaders and employees in the company.The research method used is descriptive quantitative research. The population in this study were 30 employees of Bank Jatim Syariah KCP Sampang. Samples were taken as many as all employees as respondents. The variable used in this study is the dependent variable, namely Employee Performance (Y), and the independent variable consists of Leadership (X1), Education (X2) and Compensation (X3). The results showed that either simultaneously or partially the variables of Leadership, Education and Compensation had a significant effect on employee performance, in which the education variable had a dominant influence on employee performance. Therefore, companies should maintain good education between leaders and employees in the company
