2,827 research outputs found
The Effectiveness of Virtual R&D Teams in SMEs: Experiences of Malaysian SMEs
The number of small and medium enterprises (SMEs), especially those involved with research and development (R&D) programs and employed virtual teams to create the greatest competitive advantage from limited labor are increasing. Global and localized virtual R&D teams are believed to have high potential for the growth of SMEs. Due to the fast-growing complexity of new products coupled with new emerging opportunities of virtual teams, a collaborative approach is believed to be the future trend. This research explores the effectiveness of virtuality in SMEs’ virtual R&D teams. Online questionnaires were emailed to Malaysian manufacturing SMEs and 74 usable questionnaires were received, representing a 20.8 percent return rate. In order to avoid biases which may result from pre-suggested answers, a series of open-ended questions were retrieved from the experts. This study was focused on analyzing an open-ended question, whereby four main themes were extracted from the experts’ recommendations regarding the effectiveness of virtual teams for the growth and performance of SMEs. The findings of this study would be useful to product design managers of SMEs in order to realize the key advantages and significance of virtual R&D teams during the new product development (NPD) process. This in turn, leads to increased effectiveness in new product development's procedure
Pada Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Triniken Tiyas Tirlin, S.H. PROSEDUR PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM JUAL BELI
In practice the implementation of the Job�s authors chose a place in the Field Word Practive Notary and PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Triniken Tiyas Tirlin, S.H., which is located at Jalan Kaliurang Km. 6,3, Sleman, Yogyakarta, on a recommendation by a friend that the Notary Triniken Tiyas Tirlin, S.H., Notary is one of the senior and very professional, it can be seen from the experience of the Triniken Tiyas Tirlin, S.H. working in the field, so i think it would be a lot of knowledge and experience which can be given to the author.
In this final writer lift procedure swiching land ownership in buying and selling, because the authors have based on observations of the author during an internship in the office of the Notary and PPAT Triniken Tiyas Tirlin, S.H. the office very often visited clients who want to enlist the services to be made a deed of agreement buying and selling land in particular. Thus the authors are very interested to learn and understand the procedures and processes of transfer of rights over land for sale.
the TA is the author discusses about the procedur transitional land ownership in the sale and purchase on the understanding that it includes buying and selling, understanding and agreement of sale with the procedures of ground objects began with the issuance of the certificate request to the tranfer of rights
SURAT PERMOHONAN PENGUJI LAPORAN PPL VDR GELOMBANG 1
SURAT PERMOHONAN PENGUJI LAPORAN PPL VDR GELOMBANG 1
Daftar nama
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL VDR Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung tahun akademik 2020/2021
Nama
1. Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, S.H.M.Si.
2. Dr. H. Asmawi, M.Ag.
3. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
4. Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.
5. Indri Hadisiswati, S.H., M.H.
6. Dr. H. M. Darin Arif Mu'alifin, S.H., M.Hum.
7. Ahmad Musonnif, M.H.I..
8. Dr. Zulfatun Nikmah, M.H.
9. Dr. Hj. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.
10. Abd. Khoir Wattimena, M.H.
11. M. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, S.Ag., M.Pd.I.
12. Lailatul Nikmah, M.Pd.
13. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.
14. Khusnul Mufidati, M.Pd.I.
15. Reni Dwi Puspitasari, M.Sy
16.Ahmadi Abdul Shomad FN, M.H.
17. Amilis Kina, M.E.I
18. Ladin, S.H.I., M.H.
19.Muhamad Sukur, M.Pd.I.
20. Nurush Shobahah, M.H.I.
21.Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.
22. Muhammad Mufti Al Anam, M.H.L
Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Rekam Medis Berbasis Teknologi Informasi Elektronik Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008
Anita Aini Wulandari, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2021, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Rekam Medis Berbasis Teknologi Informasi Elektronik Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008, Dr. Istislam, S.H.,M.Hum., Dr. Abdul Madjid, S.H.,M.Hum. Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Rekam Medis Berbasis Teknologi Informasi Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Dr. Abdul Madjid,S.H.,M.Hum. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang mempengaruhi dalam sektor pelayanan kesehatan terutama dalam memuat rekam medis pasien dengan menggunakan teknologi informasi elektronik. Namun, perkembangan yang ada tidak seiring dengan regulasi yang menjadi payung hukum atas penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik. Permasalahan yang timbul tentunya mengenai kekosongan hukum atas penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik sebagaimana dalam �Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis�. Berdasarkan permasalahan kekosongan hukum tersebut, tentunya menimbulkan suatu implikasi hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas penulisan skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana materi muatan yang dibutuhkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait perlindungan hukum atas penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi ? (2) Apakah implikasi Hukum atas ketiadaan pengaturan penyelenggaraan reka medis berbasis teknologi informasi elektronik yang tersendiri terhadap perlindungan hukum pasien? Adapun penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh akan dianalisis dengan interpretasi sistematis . Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yakni dalam penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik pada tingkatan peraturan menteri telah mengalami kekosongan hukum, oleh karena itu perlunya suatu regulasi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan memperhatikan materi muatan yang dibutuhkan serta aturan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Disamping itu pula, dalam menjamin kepastian hukum atas penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik dapat memperhatikan bentuk perlindungan hukum untuk diberikan kepada pasien baik melalui sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Dengan demikian, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu untuk membentuk regulasi tersendiri atas penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik sebagai langkah konkrit dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi hak pasien
Technology Use in the Virtual R&D Teams
Problem statement: Although, literature proves the importance of the technology role in the effectiveness of virtual Research and Development (R&D) teams for new product development. However, the factors that make technology construct in a virtual R&D team are still ambiguous. The manager of virtual R&D teams for new product development does not know which type of technology should be used. Approach: To address the gap and answer the question, the study presents a set of factors that make a technology construct. The proposed construct modified by finding of the field survey (N = 240). We empirically examine the relationship between construct and its factors by employing the Structural Equation Modeling (SEM). A measurement model built base on the 19 preliminary factors that extracted from literature review. The result shows 10 factors out of 19 factors maintaining to make technology construct. Results: These 10 technology factors can be grouped into two constructs namely Web base communication and Web base data sharing. The findings can help new product development managers of enterprises to concentrate in the main factors for leading an effective virtual R&D team. In addition, it provides a guideline for software developers as well. Conclusion: The second and third generation technologies are now more suitable for developing new products through virtual R&D teams
PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG PERAN SUAMIISTRI DALAM KELUARGA: PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI
Praktik pembagian peran yang hidup di masyarakat keluarga muslim saat
ini menghadirkan beban ganda bagi perempuan. Ketimpangan peran ini menjadi
satu isu krusial yang hingga kini masih menjadi polemik. Peran yang terbentuk
antara suami dan istri di dalam Islam tidak sesuai dengan makna terdalam nas
yang melandaskan pada praktik kerjasama, saling itolong-menolong dalam setiap
urusan. Berbagai interpretasi telah dilakukan untuk menghapus praktik sikap
distingsi dalam pembagian peran suami-istri. Namun hal demikian masih
memberikan celah adanya praktik superioritas dengan menganggap yang satu
lebih penting daripada yang lain. Berbagai interpretasi telah dilakukan untuk
mengahapuskan praktik superioritas, salah satu interpretasi dihadirkan oleh
Faqihuddin melalui pemikirannya dengan teori mubādalah. Pemikiran Faqihuddin
menarik untuk dikaji, mengingat Faqihuddin merupakan sosok pemikir yang
peduli akan kajian feminis yang berfokus pada bidang fiqih dan ia memiliki
keunikan dengan konsep mubādalah yang dibawanya.
iPenelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang pemikiran
seorang tokoh feminis muslim, yaitu Faqihuddin Abdul Kodir. Dengan demikian
penelitian ini masuk pada jenis penelitian terhadap pemikiran tokoh. Untuk
melakukan penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui beberapa
teks buku atau karya yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Karya ilmiah ini
merupakan data primer yang akan dijadikan sebagai dasar kajian terkait dengan
pemikiran Faqihuddin. Adapun karya ilmiah yang menjadi sumber primer yaitu:
Qirā’ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam dan
Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah: Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode
mubādalah. Data sekunder juga digunakan untuk melengkapi data primer, yang
berupa data yang berkaitan dengan pemikiran Faqihuddin. Data sekunder ini
merupakan data yang diperoleh dari beberapa kajian lain terkait pemikiran
Faqihuddin Abdul Kodir, antara lain ialah: Hukum Domestikasi Dan
Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga”, Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi
Islam) IAIN Gorontalo, Volume 13, No. 2, Tafsir Al-Qur’an Tematik (Kedudukan
dan Peran Perempuan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan
LITBANG dan Diklat KEMENAG RI, “Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender
Dalam Tafsir Al-Qur’an” buku ini ditulis oleh Hj. Zaitunah Subhan, dan
seterusnya masih masuk terkait pemikiran Faqihuddin.
iPenelitian ini menghadirkan beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa:
Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan melalui teori qirā’ah mubādalah sebuah
kerangka peran yang terbentuk antara suami dan istri dalam membangun keluaga
Islam. Menurut Faqihuddin peran suami-istri dikonstruksi sebagai berikut, yaitu:
adanya peran yang terbentuk antara suami-istri yang berbeda, sebagaimana lakilaki
dalam keluarga akan berperan sebagai suami dan ayah. Begitupula perempuan
akan berperan sebagai istri dan ibu. Namun menurut pemikiran Faqihuddin dalam
praktik pelaksanaan peran ini tidak mendasarkan pada pembagian tersebut. Peranperan
ini kemudian akan berlaku secara bersamaan kecuali dalam peran
reproduktif yang dialami perempuan, sehingga peran suami disini hanya berupa
memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan penuh kepada istri dalam menjalankan perannya. Di dalam konteks keluarga keduanya memiliki fungsi
keseimbangan peran yang sama, tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin,
misalnya dalam hal nafkah keduanya memiliki fungsi yang sama dalam
menanggung beban tanggung jawab ini dengan syarat memiliki kemampuan dan
kapasitas maka peran itu dapat dipertukarkan atau bahkan dilakukan secara
bersamaan. Demikian pemikiran Faqihuddin dalam praktik peran suami-istri yang
pada kerangkanya dapat dipertukarkan dan dikerjakan secara bersama-sama.
Kedua, pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir bersumber dari Al-Qur’an dengan
menggunakan metode tafsirnya, hadis dengan menggunakan metode syaraḥnya
dan Fiqih, Ushul Fiqh melalui metode instinbāṭnya. Ketiga, pemikiran Faqihuddin
Abdul Kodir mengandung nilai-nilai kesalingan, kesetaraan, dan keadilan. Nilainilai
ini relevan dengan tiga teori dasar epistemologi, yaitu: korespondensi,
koherensi dan pragmatisme. Dalam kaitannya dengan teori korespondensi
pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dilihat melalui usahanya untuk memahami
peran yang dituangkan di dalam UU dan KHI. Sedangkan dalam kaitannya
dengan koherensi, teori ini terbentuk melalui tahapan langkah
penginterpretasiannya dalam memaknai teks nas. Terakhir kaitannya dengan
pragmatisme, dengan adanya usaha yang dilakukan Fqihuddin Abdul Kodir untuk
menghadirkan nilai-nilai universal dari sebuah prinsip Islam dalam
penginterpretasinnya terhadap suatu isu problematika, sesuai dengan teori
pragmatisme dalam pengimplementasiannya
FATWA ABDUL QADIR HASSAN TENTANG POLIGAMI DENGAN BIBI ISTRI : PERSPEKTIF ISTIQRA’ MA’NAWI
Perkawinan merupakan salah satu bagian esensial dari siklus kehidupan bermasyarakat. Perkawinan tidak hanya mempersatukan pasangan, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan diatur melalui hukum dan aturan, termasuk aturan mengenai poligami. Poligami merupakan permasalahan sosial klasik yang terus diperdebatkan di kalangan umat Islam. Latar belakang penelitian diawali dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum poligami dengan bibi istri. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut haram, sedangkan pendapat yang lain membolehkan poligami dengan bibi istri berdasarkan penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an yang menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, namun tidak secara tegas menyebutkan larangan menikahi bibi istri. Sementara Abdul Qadir Hassan menyatakan bahwa hukumnya hanya makrūh, yaitu tindakan yang lebih baik dihindari. Fatwa ini berlandaskan pada pemahaman bahwa meskipun ada hadis yang melarang, larangan tersebut tidak mencapai derajat haram.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri dan menganalisisnya menggunakan perspektif epistemologi hukum Islam serta metode istiqrā' ma'nawī. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan filosofis. Teori yang digunakan adalah konsep epistemologi hukum Islam yang mencakup tiga pendekatan: bayānī, burhānī, dan 'irfānī. Selain itu, metode istiqrā' ma'nawī digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji kesesuaian fatwa Abdul Qadir Hassan dengan tujuan-tujuan syariat Islam (maqāṣid asy-syarī'ah).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri didasarkan pada interpretasi literal terhadap Q.S. an-Nisā' (4): 22-24 dan dua hadis riwayat al-Bukhārī. Ia berpendapat bahwa ayat tersebut hanya melarang pernikahan dengan 14 golongan wanita tertentu, sementara hadis yang melarang poligami dengan bibi istri tidak dapat dianggap sebagai penjelasan atas ayat yang lebih umum. Abdul Qadir Hassan menyimpulkan bahwa larangan tersebut hanya bersifat makrūh, bukan haram. Analisis dengan metode istiqrā' ma'nawī menunjukkan bahwa fatwa Abdul Qadir Hassan bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat Islam (maqāṣid asy-syarī'ah), khususnya dalam menjaga aspek agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ). Poligami dengan bibi istri berdampak pada keretakan hubungan keluarga, konflik psikologis, dan rusaknya martabat keluarga, sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Dengan demikian, fatwa Abdul Qadir Hassan yang menyatakan poligami dengan bibi istri hanya bersifat makrūh bertentangan dengan maqāṣid asy-syari'ah
DEWAN REDAKSI
Dewan Redaksi JUSTISI (Jurnal Ilmu Hukum)
Ketua Redaksi : Zarisnov Arafat, S.H.,M.H. (Universitas Buana Perjuangan Karawang)
Anggota Redaksi :
Prof. Dr. H. Nandang Sambas, S.H.,M.H. (Faklutas Hukum, Universitas Islam Bandung)
Harry Setya Nugraha, S.H.,M.H. (Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman)
Anwar Bagus Hidayatulloh, S.H.,M.H.,M.Sc. (Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram)
Abdul Kholiq, S.H.,M.H (Universitas Buana Perjuangan Karawang)
Staf Administrasi :
Yogi Ginanja
Author Correction: Long-range chiral exchange interaction in synthetic antiferromagnets
In the version of this Article originally published, the sentence ‘D.-S.H. wrote the paper with K.L., J.H. and M.K.’ in the author contributions was incorrect; it should have read ‘D.-S.H. wrote the paper with K.L., J.H., M.-H.J. and M.K.’ This has been corrected in the online versions of the Article
REKONSTRUKSI KONSEP NUSYUZ DALAM HUKUM KELUARGA: KAJIAN PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR
The concept of nusyu>z in various Islamic literature is more directed at the
wife, including in article 84 of the Compilation of Islamic Law. Nusyu>z can have
an impacton the loss of the wife‟s right to support, raise the problem of domestic
violence and even become one of the causes of divorce. Although many scholars
also have the view that nuysu>z can apply to husbands and wives, one of which is
Faqihuddin Abdul Kodir. This study wants to analyze what is the Faqihuddin
Abdul Kodir‟s opinion about nuysu>z and the implication of his views on the
concept of nusyu>z in the Compilation of Islamic Law.
This reseacrh is a literature study using a gender approach and feminism
theory. Data was collected by reviewing his written works in the form of books,
journal and articles. Data was also collected through unstructured interviews
regarding his views on nusyu>z.
This study concludes that: first, in Faqihuddin‟s opinion, nusyu>z is a
concept related to the commitment of the couple in marriage. For this reason,
nusyu>z is not only related to the wife‟s disobdience as it has been understood so
far, but also to her husband which he formulated in the muba>dalah concept.
Second, there are several factors that influence Faqihuddin Abdul Kodir's
thinking, namely his awareness to have a dialogue between reality and religion,
his involvement with women activists and his reading of the thoughts of
contemporary ulama figures such as Abdul Halim Abu Syuqqah who present a
women's perspective, especially to look back at women's issues in the context of
women's lives gender relations. Third, based on his way of thinking and sources
of thought, Faqihuddin can be called a Muslim feminist, whose framework of
thinking is based on the Quran, hadith and various Islamic texts that are
considered authoritative and include progressive thinkers. His thoughts have
implications for the development of Islamic family law through the Compilation
of Islamic Law with the addition of arrangements for the existence of nusyu>z
husbands, the settlement of nusyu>z by prioritizing the principle of muasyarah bil
ma'ruf to reduce the level of domestic violence and the cancellation of the loss of
the wife's primary livelihood rights
- …
