Tugas Akhir Jurusan Akuntansi - Fakultas Ekonomi UM
Not a member yet
345 research outputs found
Sort by
Evaluasi Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Kediri
No full textABSTRAK Prayogo, Ony Firman. 2011. Evaluasi Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Kediri. Tugas Akhir, Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Satia Nur Maharani, S.E.,M.Sa.Ak. Kata kunci : Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Kediri adalah salah satu instansi yang bertanggungjawab dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, serta penetuan besarnya pajak bumi dan bangunan sampai kegiatan penagihan pada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan merupakan faktor utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. Dengan adanya prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang baik maka akan mempengaruhi secara langsung terhadap target yang dicapai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Kediri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Kediri. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu dengan cara dokumentasi, interview, observasi. Hasil analisis dari penelitian diperoleh bahwa penerapan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat pembayaran yang disediakan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Kediri. Kelemahan dalam prosedur tersebut adalah hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh petugas pemungut tidak disetorkan langsung ke tempat pembayaran(Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Kediri). Selain itu kurang sadarnya wajib pajak akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan Kota Kediri. Rekomendasi dari prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara setiap pembayaran wajib pajak harus diberi bukti pembayaran berupa STTS sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum efektif dikarenakan faktor-faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Disarankan agar Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Kediri lebih meningkatkan prosedur-prosedurs yang sudah di rencanakan sebelumnya agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri
Analisis Sistem Penagihan PBB (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)
No full textABSTRAK Anggoro, Pandu C. 2011. Analisis Sistem Penagihan PBB (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar). Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi, Program Diploma Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Diana Tien Irafami, S.Pd, M.Ed. Kata Kunci: Sistem Penagihan dan Pajak Bumi dan Bangunan. Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga Negara, namun pada hakekatnya orang enggan membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, yang mana dananya digunakan untuk pembangunan nasional. Tugas Akhir (TA) ini bertujuan untuk mengetahui sistem penagihan PBB yang dilakukan oleh KPP Pratama Blitar, penyebab pelelangan tidak dilakukan oleh kontor independen dan alternatif rancangan sistem penagihan PBB. Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Tahapan pemecahaan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan diskriptif eksploratif dimana penulis berusaha mengeksplorasi fenomena yang terjadi di lapangan dan selanjutnya mendiskripsikan temuan pada bab pembahasan. Sistem penagihan PBB KPP Pratama Blitar sudah cukup baik, namun masih memiliki beberapa kekurangan yang dapat menimbulkan kecurangan dan perangkapan fungsi jabatan. Pelaksanaan pelelangan dilakukan sendiri oleh KPP Pratama Blitar dengan alasan biaya, penghematan waktu, sulitnya pengawasan dan rasa tidak percaya. Pelelangan seharusnya dilakukan oleh Bank, Pos atau lembaga-lembaga lain melalui KLN untuk mengurangi tingkat kecurangan dan mempermudah pengawasan dalam proses pelelangan. Proses penagihan PBB, dokumen dibuat rangkap sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memudahkan pengecekkan data dalam proses pencatatan penagihan pajak. Pelaksanaan pelelangan sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang ditentukan oleh pemerintah (Bank, Pos, dan lembaga-lembaga lainnya) dengan pengawasan dari pihak KPP Pratama Blitar dan dilakukan di KLN.
Analisis Value for Money untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada RRI Pratama cabang Sumenep
No full textABSTRAK Pratama, Nizar Eka. 2010..Analisis Value for Money untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada RRI Pratama cabang Sumenep. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi Program Studi D-III Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing, Helianti Utami, SE, M Si, Ak. Kata Kunci: Kinerja keuangan dan Pengukuran kinerja keuangan Tugas akhir (TA) ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan RRI Pratama cabang Sumenep berdasarkan analisis 3E (Value for Money) yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Pemecahaan masalah yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu dengan menganalisis Value for Money untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan data-data pada RRI Pratama cabang Sumenep. Pengukuran kinerja keuangan tersebut menggunakan 3E (Value for Money) yang terdiri atas:ekonomis, efisien dan efektif. Hasil kajian terhadap kinerja keuangan pada RRI Pratama cabang Sumenep tahun 2009, menunjukkan bahwa pengukuran kinerja keuangan pada RRI Pratama cabang Sumenep hanya pada pencapaian target saja. Setelah melakukan perhitungan kinerja keuangan dengan menggunakan 3E (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) menunjukkan bahwa kinerja keuangan RRI Pratama cabang Sumenep dikatagorikan ekonomis, efektif dan kurang efisien Hasil penulisan Tugas Akhir (TA) dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada RRI Pratama cabang Sumenep ditinjau dari analisis value for money dalam kondisi baik. Saran yang dapat diberikan RRI Pratama cabang Sumenep sebaiknya transparan dalam hal memberi rincian biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sehingga memudahkan bagi pihak yang ingin melakukan penilaian dan agar lebih terbuka kepada masyarakat, biar dapat melakukan monitoring kinerja RRI dalam hal keuangan.
Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang
No full textoai:ojs.karya-ilmiah.um.ac.id:article/9824Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah berbeda dengan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pada pembiayaan murabahah diterapkan keadilan, kejujuran dan transparansi dari kedua belah pihak. Hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebagai debitor dengan kreditor saja, tetapi hubungan keduanya diakui sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan lebih humanis. Pada penerapan sistem syariah, sistem perlakuan akuntansinya berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan murabahah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah cabang Malang. Selain itu, juga untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi yang diterapkan Bank BRI Syariah dengan PSAK No.59. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BRI Syariah Cabang Malang telah sesuai dengan PSAK No. 59 kecuali pada uang muka. Uang muka (urbun) yang diterapkan Bank BRI Syariah adalah apabila nasabah membatalkan pemesanan dan pihak Bank mengalami kerugian, maka nasabah harus memberikan ganti rugi dengan uang muka tersebut. Padahal berdasarkan PSAK No.59, uang muka (urbun) dikembalikan setelah dikurangi dengan kerugian dari pihak Bank berdasarkan kesepakatan. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, Bank BRI Syariah sebaiknya mengubah prinsip uang muka (urbun) yang diterapkan pada Bank tersebut sesuai dengan PSAK No.59 supaya dampak yang diprediksi yaitu berkurangnya nasabah yang melakukan pembiayaan dan pindah ke bank yang lain tersebut dapat diatasi
ANALISIS PENGENDALIAN INTERN ATAS SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP PADA BALITJESTRO KOTA BATU
No full textABSTRAK Savitri, Ernanda Dwi. 2010. Analisis Pengendalian Intern Atas Sistem Penggajian Pegawai Tetap Pada Balitjestro Kota Batu. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Yuli Widi Astuti, S.E., Ak, M.Si. Kata Kunci : Pengendalian Intern, Sistem, Penggajian Pengendalian intern pada sistem penggajian diciptakan untuk mengarahkan operasi-operasi instansi pemerintah supaya dapat berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan inilah yang mengarahkan operasi-operasi tersebut, meliputi tindakan korektif terhadap kelemahan-kelemahan yang ada serta penyesuaian kegiatan sejalan dengan standar-standar yang telah ditetapkan atau tujuan-tujuan yang dikehendaki sehingga tujuan praktik pengendalian intern pada sistem penggajian dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah data-data yang berhubungan dengan proses penggajian instansi yang diperoleh selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro). Tujuannya adalah untuk menjelaskan sistem penggajian pegawai dan memahami kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem tersebut serta pengendalian internnya. Metode pengumpulan data yang dilakukan antara lain (1) Studi Kepustakaan dan (2) Riset Lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil riset lapangan, menunjukkan bahwa sistem penggajian pegawai tetap pada Balitjestro terdiri dari 2 unsur berupa rangkaian prosedur dan fungsi-fungsi yang terlibat. Rangkaian prosedur tersebut meliputi prosedur pencatatan waktu hadir pegawai, prosedur pembuatan gaji pegawai dan prosedur pembayaran gaji pegawai. Sedangkan fungsi yang terlibat meliputi fungsi pencatatan, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Penerapan beberapa prosedur dan fungsi-fungsi yang terlibat sangat rentan oleh penyelewengan sehingga perlu diadakan tindakan pembaharuan guna terlaksananya praktik pengendalian intern yang sehat. Pada sistem penggajian Balitjestro masih terdapat 2 kelemahan. Pertama, tidak adanya pemisahan antara fungsi pembuat daftar gaji dan fungsi keuangan/pembayaran gaji. Kedua fungsi ini masih dikerjakan oleh satu orang saja sehingga perlu dilakukan restrukturisasi. Seharusnya fungsi pembuat daftar gaji dikerjakan oleh petugas bagian gaji sedangkan fungsi pembayaran gaji dikerjakan oleh bagian kasir. Kedua, kurang mutakhirnya prosedur pencatatan waktu hadir pegawai pada Kebun Percobaan. Proses pencatatan waktu hadir masih dilakukan secara manual dengan cara membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diberikan saran antara lain (1) Melakukan restrukturisasi dengan memisahkan fungsi pembuat daftar gaji dan fungsi keuangan, (2) Melakukan pemutakhiran kembali mengenai prosedur pencatatan waktu hadir pegawai terutama yang terdapat di Kebun Percobaan, (3) Sebaiknya dibuat bagan alir agar lebih mudah dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang terkait sehingga tercipta pengendalian intern yang baik.
Penilaian kinerja manajemen dengan menggunakan analisis laporan keuangan pada PT POS INDONESIA (Persero) Blitar
No full textABSTRAK Atmadja,Wendra Kusuma. 2010. Penilaian kinerja manajemen dengan menggunakan analisis laporan keuangan pada PT Pos Indonesia (PERSERO) Blitar. Tugas Akhir, Program Studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Pembimbing: Dr. Nurika Restuningdiah, S.E., M.Si., Ak Kata kunci: Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Aktivitas. Perkembangan dan persaingan pada perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang ketat saat ini, mengakibatkan perusahaan meningkatkan pelayanan terbaik kepada konsumen sehingga pendapatan bagi perusahaan tidak berkurang dan berusaha memperbaiki kinerja manajemennya. Melalui laporan keuangan dapat diperoleh informasi penting bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, dapat dimanfaatkan untuk memprediksi kondisi keuangan masa mendatang, dan untuk mengukur tingkat kinerja manajemen selama periode waktu tertentu yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh manajemen, sehingga diperoleh tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengukur kinerja perusahaan PT POS melalui analisis laporan keuangan perusahaan dengan metode rasio keuangan. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisis rasio yang membandingkan antar pos-pos terkait dalam neraca dan laporan laba-rugi serta membandingkan kondisi di laporan keuangan dengan teori yang terdapat dalam referensi yang digunakan. Dari rasio yang dihasilkan, kinerja PT POS Malang selama tahun 2004-2008 untuk rasio likuiditas dinilai semakin baik karena persentasenya semakin naik sehingga kewajiban dapat dijamin, dari rasio profitabilitas dinilai baik karena mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan adanya peningkatan laba bersih, rasio solvabilitas dinilai mengalami kenaikan yang baik karena dapat memaksimalkan nilai aset untuk mendanai kewajiban yang dimiliki, rasio aktivitas dinilai baik karena dapat dengan cepat mengubah akun piutang menjadi kas. Dari rasio yang ada disarankan perusahaan memberi perhatian pada aset dan akun pendapatan karena nilainya masih mungkin untuk ditingkatkan lagi. Meningkatkan nilai aktiva melalui kenaikan nilai kas dan piutang. Mengurangi biaya melalui pengurangan intensitas dalam melakukan perjalanan dinas sehingga laba bersih perusahaan dapat ditingkatkan, dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen agar perusahaan dapat bersaing.
Analisis Rasio Pengukuran Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rangka Mengukur Efektivitas Otonomi Daerah pada Kota Kediri Periode 2007- 2009
No full textABSTRAK Sulistiawan, Dwi. 2010. Analisis Rasio Pengukuran Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rangka Mengukur Efektivitas Otonomi Daerah Pada Kota Kediri Periode 2007- 2009. Tugas Akhir, Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Satia Nur Maharani , S.E., M.Sa. , Ak Kata kunci : Rasio Pengukuran Kinerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah melalui keleluasaan dalam pengambilan keputusan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah yang bersangkutan. Dengan pemberian Otonomi Daerah pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan Kota Kediri pada tahun 2007-2009 dan tingkat efektifitas Pemerintah Kota Kediri dalam mengelola PAD. Metode pemecahan masalah, pertama dengan menentukan Rasio derajat desentralisasi, efektivitas PAD, efektivitas pajak. Kedua dengan implementasi dan analisis rasio pengukuran kinerja keuangan daerah Kota Kediri, ketiga dengan menganalisis hubungan ketiga rasio dengan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah. Pada tahun 2007 kemandirian Kota Kediri sebesar 18,41%, pada tahun 2009 yaitu 12,64%. Penurunan disebabkan oleh Kota Kediri memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber dana eksternal dari pemerintah pusat. Pada tahun 2007 rasio efektivitas PAD 113,29%. Naik pada tahun 2008 menjadi 118,53%, tahun 2009 turun menjadi 98,23%. Berdasarkan pengukuran menggunakan rasio efektivitas pajak daerah diperoleh hasil Kinerja Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2007-2009 sangat baik dan dapat dikatakan sangat efektif . Walau tingkat kemandirian daerah kota kediri dari tahun ke tahun mengalami penurunan akan tetapi dari tingginya rasio efektivitas ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumberdaya yang ada sangat baik dalam mendukung program otonomi daerah dari pemerintah pusat.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Kota Kediri dapat merealisasikan potensi yang dimiliki, tapi tingkat kemandiriannya masih tergolong cukup rendah. Untuk meningkatkan kemandirian, pemerintah Kota Kediri harus meningkatkan PAD dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran membayar pajak. Setelah menciptakan kesadaran masyarakat, Pemerintah Kota Kediri harus meningkatkan tingkat kesehjateraan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Dengan demikian masyarakat akan mampu membayar pajak secara tepat waktu. Pemerintah Kota Kediri harus menjalin relasi yang baik dengan perusahaan yang sedang berkembang maupun yang sudah maju seperti PT. Gudang Garam, agar Pemerintah Kota Kediri mendapat kontribusi yang maksimal dari perusahaan-perusahaan di Kota Kediri khususnya PT. Gudang Garam.
Srtategi Public Relation Dalam Mengenalkan Produk dan Jasa Bank Guna Meningkatkan Jumlah Nasabah
No full textABSTRAK Kurniawan, Elvis. 2010. Strategi Public Relation dalam mengenalkan produk dan jasa bank guna meningkatkan jumlah nasabah. Tugas Akhir, Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Dr. Sunaryanto, M.Ed Kata kunci : Strategi public relation, mengenalkan produk dan jasa Bank Bank BTPN sebagai salah satu bentuk bank umum yang memprioritaskan pelayanan kepada para pensiunan disamping juga nasabah umum. Mengingat besarnya nasabah pensiunan yang tersebar di seluruh Indonesia, Bank BTPN berusaha untuk meningkatkan pelayanannya pada semua layanan bank, baik untuk simpanan, kredit maupun pelayanan pembayaran pensiun, agar nasabah tetap bertahan pada Bank BTPN. Mengingat sebagian besar nasabah Bank BTPN adalah nasabah pensiunan tentunya fee base come-nya tidak dapat sebesar seperti bank-bank umum lainnya, karena nasabah bank umum lainnya yang kebanyakan dari kalangan pengusaha dimana mereka menuntut berbagai macam kemudahan layanan dalam melakukan transaksi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana public relation pada Bank BTPN mampu meningkatkan jumlah nasabah. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Metode yang digunakan untuk menganalisis data diperoleh dengan metode kualitatif yaitu analisa dalam bentuk kalimat yang dibedakan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data penelitian yang dihasilkan adalah uraian kata-kata yang berbentuk uraian kalimat baik menggunakan teori-teori maupun pemikiran yang logis. Dalam menjalankan strateginya, public relation Bank BTPN banyak membuat program-program komunikasi dengan para nasabah. Program komunikasi selalu diadakan setiap bulannya. Semua bertujuan untuk menambah kepercayaan serta loyalitas nasabah serta menjaga nama baik Bank BTPN selalu baik agar jangan sampai menjadi masalah yang nantinya dapat menjadi krisis bagi Bank BTPN. Dalam memutuskan suatu program komunikasi public relation selalu berdiskusi kemudian mendapatkan persetujuan dari manajemen perusahaan. Atau terkadang muncul suatu keputusan manajemen yang memerlukan public relation untuk disampaikan kepada nasabah. Kemudian direncanakan suatu program komunikasi sampai kepada pelaksanaannya. Terakhir dilakukan evaluasi terhadap program komunikasi yang telah dilakukan apakah berdampak positif maupun negatif. Rekomendasi dari strategi public relation adalah untuk menumbuhkembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan Bank BTPN. Serta untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan Bank BTPN, Agar masyarakat luas mengetahui betapa Bank BTPN itu mengutamakan kualitas dalam berbagai hal. Secara keseluruhan tujuan dari public relation adalah untuk menciptakan citra baik sehingga dapat menghasilkan kesetiaan publik terhadap produk yan
Analisis Alokasi Biaya Bersama dalam Produksi Gula pada PTPN X (PERSERO) PG. Lestari, Patianrowo.
No full textABSTRAK Pitono, Eppy Dian. 2010. Analisis Alokasi Biaya Bersama dalam Produksi Gula pada PTPN X (PERSERO) PG. Lestari, Patianrowo. Tugas Akhir Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Ika Putri Larasati, SE., MCom. Kata Kunci: alokasi biaya bersama, produk utama dan sampingan, metode nilai jual relatif. Produk gabungan atau produk bersama (joint product) diproduksi secara bersamaan melalui suatu proses atau serentetan proses umum, dimana setiap produk yang dihasilkan memiliki lebih dari nominal dalam bentuk sesuai dengan hasil pemrosesan tersebut sehingga biaya bersama akan timbul untuk berbagai jenis produk yang dihasilkan. Biaya bersama merupakan biaya yang muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Produk yang dihasilkan dari proses tersebut dapat digolongkan menjadi produk utama dan produk sampingan. Alokasi biaya bersama kepada produk bersama perlu dilakukan untuk menentukan harga pokok produksi. PG. Lestari, Patianrowo memproduksi gula sebagai produk utama dan tetes sebagai produk sampingan. Dalam proses produksi gabungan akan timbul biaya bersama. Biaya bersama ini perlu dialokasikan untuk mengetahui berapa kontribusi masing-masing produk bersama terhadap seluruh laba yang dihasilkan perusahaan. Metode yang digunakan oleh PG. Lestari, Patianrowo dalam mengalokasikan biaya bersama adalah dengan cara membagi total nilai harga jual setiap produk dengan total nilai jual seluruh produk yang diproduksi yang akan menghasilkan rasio dari masing-masing jenis produk. Rasio ini kemudian dikalikan dengan total biaya bersama sehingga harga pokok produksi dapat diketahui atau disebut metode nilai jual relatif. Biaya produksi bersama pada PG. Lestari, Patianrowo diperoleh dari menambahkan biaya pimpinan dan tata usaha, penyusutan aktiva tetap, pembibitan, tebu giling, tebang dan angkut tebu, pabrik, pengolahan, dan pengemasan. Metode nilai jual relatif yang digunakan PG.Lestari, Patianrowo sudah sesuai dengan teori akuntansi biaya bersama namun masih terdapat kelemahan dalam menghitung total biaya bersama karena tidak dijelaskan dan diklasifikasikan biaya-biaya yang termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Hal ini menyebabkan biaya yang dilaporkan pada laporan produksi gula PG. Lestari, Patianrowo (termasuk biaya untuk memproduksi atau bukan) tidak dapat diketahui. PG. Lestari, Patianrowo sebaiknya tetap mempertahankan menggunakan alokasi biaya bersama berdasarkan nilai jual relatif dalam mengalokasikan produk bersama dan menghitung biaya produksi bersama diklasifikasikan berdasarkan tiga elemen biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik sehingga dapat diketahui yang termasuk biaya produksi dan yang bukan termasuk biaya produksi.
Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Pensiun PNS Pada PT. Taspen (persero) Cabang Malang
No full textABSTRAK Sendy, Novarica. 2010. Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Pensiun PNS pada PT. Taspen (persero) cabang Malang. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi, Program Diploma Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Ika Putri Larasati, S.E. Mcom. Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Dana Pensiun PNS Sektor publik sebagai pilar ekonomi nasional selain sektor swasta mempunyai fungsi utama untuk memberikan pelayanan kepada publik mencakup semua aspek kegiatan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat Tugas Akhir ini ditulis karena pentingnya proses pencatatan akuntansi atas dana pensiun untuk mencapai instansi keuangan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik khususnya Pegawai Negeri Sipil sebagai penerima hak dana pensiun. Metode Pengumpulan data yang digunakan yaitu Interview dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan pedoman akuntansi dana pensiun PNS PT Taspen. Setelah itu dilakukan perbandingan antara teori dengan praktik pada dunia kerja yang diperoleh. Agar dapat bermanfaat maka diperlukan analisis terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah akuntansi dana pensiun PNS yang dihadapi dalam menyelengarakan program dana pensiun PT. Taspen (persero) cabang Malang. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya PT Taspen (persero) cabang malang dalam menerapkan akuntansi dana pensiun PNS dapat dilihat dari (1) Kesesuaian penerimaan iuran peserta dana pensiun yang berasal dari iuran peserta, pemberi kerja dan dana pemerintah; (2) Kesesuaian pembayaran manfaat dana pensiun, terdiri dari pembayaran secara langsung maupun pembayaran pada kantor bayar, pengembalian dana pensiun dari kantor bayar dan pertanggungjawaban manfaat dana pensiun Damu II/III; (3) Kesesuaian beban penyelenggaraan dana program pensiun terdiri dari pengakuan beban penyelenggaraan yang ditanggung pemerintah atau ditanggung oleh dana pensiun dan pemberhentian tanpa hak pensiun sesuai dengan pedoman akuntansi dana pensiun PNS PT. Taspen. Kesesuaian akuntansi PT Taspen (persero) cabang Malang dengan pedoman akuntansi Taspen secara umum mengenai penerimaan iuran peserta, pembayaran manfaat dana pensiun dan beban penyelenggaraan dana sudah sesuai dengan pedoman. Tetapi masih ada perbedaan pada penjurnalan yang mengakibatkan terlalu lama proses yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan pada PT Taspen