12755 research outputs found
Sort by
KEABSAHAN HUKUM DAN MORAL DALAM IBU PENGGANTI: PERJANJIAN TAK BERNAMA, KEBEBASAN BERKONTRAK DAN OTONOMI PEREMPUAN ATAS TUBUHNYA
Full text linkPenelitian ini mengkaji keabsahan hukum dan moral dalam praktik ibu
pengganti (surrogacy) di Indonesia, dengan fokus pada posisi perjanjian ibu
pengganti sebagai perjanjian tak bernama (innominaat), prinsip kebebasan
berkontrak, serta relasinya dengan otonomi perempuan atas tubuhnya. Praktik ini
belum memiliki landasan eksplisit dalam sistem hukum positif Indonesia, termasuk
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum yang ada dan
menilai apakah perjanjian ibu pengganti dapat dikategorikan sebagai sah
berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya
mengenai unsur “sebab yang halal” dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau
ketertiban umum.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang
mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan
asas hukum dengan studi empiris terhadap praktik ibu pengganti yang telah terjadi.
Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara yang menggambarkan
bagaimana perjanjian ibu pengganti diselenggarakan dalam praktik, serta
bagaimana masyarakat Indonesia dan aparat hukum menilainya dari perspektif
hukum dan moral.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ibu pengganti berada dalam
wilayah abu-abu hukum: secara normatif belum dilarang secara eksplisit, namun
rentan dianggap melanggar kesusilaan atau nilai moral masyarakat. Di sisi lain,
praktik ini juga membuka ruang perdebatan mengenai hak otonomi perempuan atas
tubuhnya sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia. Maka dibutuhkan kerangka
hukum yang lebih komprehensif agar perjanjian ibu pengganti dapat dinilai secara
adil, baik dari aspek legalitas maupun nilai-nilai moral
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN RESIDIVISME TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG)
Full text linkResidivisme tindak pidana narkotika menjadi tantangan serius dalam sistem
pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis peran dan efektivitas
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dalam menanggulangi residivisme
tindak pidana narkotika melalui program pembinaan dan rehabilitasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1 Semarang dan narapidana residivis tindak pidana narkotika, serta studi
kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan analisis
data kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas
program pembinaan dan rehabilitasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang hanya menyediakan rehabilitasi sosial tanpa
adanya rehabilitasi medis, yang seharusnya menjadi bagian dari pemulihan bagi
pecandu narkotika. Ketiadaan rehabilitasi medis bukan merupakan kebijakan
internal Lembaga Pemasyarakatan, melainkan keputusan dari pemerintah pusat.
Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu narkotika dan
korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
Secara gramatikal dan hukum, penggunaan kata “dan” dalam Pasal tersebut
mengandung konsekuensi bahwa kedua bentuk rehabilitasi harus diberikan secara
bersamaan atau terpenuhi secara menyeluruh. Dengan demikian, jika hanya salah
satu bentuk rehabilitasi yang tersedia, maka ketentuan dalam Pasal ini belum
sepenuhnya dipatuhi.
Akses terhadap layanan rehabilitasi masih terbatas karena keterbatasan kapasitas,
yang menyebabkan tidak semua narapidana dapat mengikuti program ini. Faktor
lain yang turut memengaruhi efektivitas pembinaan adalah perbedaan tingkat
ketergantungan narapidana, latar belakang sosial, serta keterbatasan sarana dan
prasarana dalam mendukung rehabilitasi yang berkelanjutan. Dalam
pelaksanaannya, program pembinaan dan rehabilitasi yang diterapkan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang belum sepenuhnya efektif dalam menekan
angka residivisme. Hal ini terlihat dari masih adanya narapidana yang kembali
terlibat dalam penyalahgunaan narkotika setelah bebas, meskipun telah mengikuti
program pembinaan dan rehabilitasi selama menjalani masa pidana
IMPLEMENTASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG DISEBABKAN PEMBERHENTIAN OLEH PARTAI POLITIK
Full text linkPenggantian Antar Waktu (PAW) merupakan mekanisme dalam sistem
demokrasi perwakilan Indonesia untuk mengisi kekosongan kursi legislatif.
Namun, implementasi PAW bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) yang disebabkan pemberhentian oleh partai politik pengusung,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) khususnya Pasal 239, menimbulkan
problematika yuridis dan politis yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaturan PAW di Indonesia dan implementasi Pasal 239 UU MD3
ketika PAW disebabkan pemberhentian oleh partai politik.
Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui
pendekatan perundang-undangan (statute approach)), penelitian ini mengkaji
regulasi dan praktik PAW, putusan Mahkamah Konstitusi, teori perwakilan
(trusteeship model Edmund Burke), serta menganalisis studi kasus PAW yang
menonjol (Ruhut Sitompul 2016, Fahri Hamzah 2016, dan Djoko Edhi Soetjipto
Abdurrahman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PAW dalam UU MD3
memberikan kewenangan formal yang signifikan kepada partai politik untuk
menginisiasi pemberhentian anggotanya di DPR, menciptakan potensi dominasi
partai atas mandat rakyat. Implementasinya di lapangan menunjukkan ketegangan
antara kewenangan partai ini dengan prinsip kedaulatan rakyat dan idealisme
independensi penilaian wakil rakyat trustee model Edmund Burke. Studi kasus
mengilustrasikan variasi implementasi: PAW yang berjalan secara formal melalui
pengunduran diri di tengah tekanan politik (Ruhut), PAW yang digagalkan melalui
perlawanan hukum yang menegaskan batas kewenangan partai (Fahri), hingga
PAW yang gagal dibatalkan melalui perlawanan Hukum (Djoko Edhi). Praktik
PAW oleh partai politik terbukti berdampak negatif terhadap independensi
legislator, berpotensi melemahkan kualitas deliberasi dan fungsi pengawasan DPR,
serta mengganggu mekanisme checks and balances. Meskipun anggota DPR
memiliki mekanisme perlawanan hukum melalui pengujian yudisial, efektivitasnya
masih menghadapi tantangan
SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA PENAMBANGAN BATUAN LINTAS PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Full text linkPemerintah Indonesia mengatur sistem perizinan pertambangan yang memuat
kewenangan penerbitan izin pertambangan di daerah. Kewenangan ini menjadi
problematik apabila menyangkut wilayah tambang lintas provinsi. Batas daerah
administratif kedua provinsi yang berdampingan berpotensi terjadi sengketa
kewenangan dalam pengelolaan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui serta melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan di yang
relevan dengan sistem perizinan berusaha penambangan batuan, untuk
mengetahui alur sistem perizinan berusaha penambangan batuan melalui OSS, dan
untuk mengetahui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur
sistem perizinan berusaha penambangan batuan lintas provinsi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (stattute approach).
Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang didukung oleh data
sekunder dan bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Adapun data sekunder
yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan
sumber daya mineral serta pemerintahan daerah. Teknik analisa data yang
digunakan adalah penelitian sinkronisasi vertikal dan horizontal yang didukung
oleh sifat deskriptif analisis untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian.
Peraturan perundang-undangan dalam kedua bidang tersebut disesuaikan dengan
teori hierarki hukum yang diusulkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiansky, yang
terkait dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi peraturan perundang-undangan
terbagi menjadi dua bidang yaitu; bidang energi dan sumber daya mineral serta
bidang pemerintahan daerah yang disusun sesuai hierarki peraturan perundangundangan.
Penelitian
ini
juga
menunjukkan
alur
perizinan
berusaha
penambangan
batuan
melalui OSS. Selanjutnya, sinkronisasi peraturan perundang-undangan
sistem perizinan berusaha penambangan batuan mengungkapkan bahwa secara
vertikal ketentuan Pasal 6 dan Pasal 35 UU Minerba Perubahan tidak selaras
dengan Pasal 18A UUD 1945 dalam kaitannya hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, secara horizontal, Pasal 6 dan Pasal 35
UU Minerba Perubahan juga tidak selaras dengan Pasal 12, 13, dan 14 UU Pemda
dalam kaitannya dengan batas kewenangan daerah administratif. Dalam sistem
peraturan perundang-undangan, penting untuk menjaga keselarasan substansi
hukum mulai dari tingkat tertinggi, yaitu UUD 1945, hingga tingkat terendah,
termasuk peraturan di bidang energi dan sumber daya mineral serta pemerintahan
daerah. Hal ini harus dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal sesuai
dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku
KEWAJIBAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DI RSUD PELABUHAN RATU KABUPATEN SUKABUMI UNTUK MENJAMIN HAK KESEHATAN MASYARAKAT
Full text linkPenelitian dengan judul Kewajiban Pengelolaan Limbah Cair Di Rsud
Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Untuk Menjamin Hak Kesehatan Masyarakat
bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban rumah sakit dalam pengelolaan
limbah cair untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat atas risiko pajanan pathogen
e-coli serta senyawa berbahaya nitrat serta untuk mengetahui serta menganalisis
berbagai hambatan yang ditemui oleh RSUD Pelabuhan Ratu dalam melaksanakan
kewajiban pengelolaan limbah cair dalam rangka memenuhi hak kesehatan masyarakat
atas risiko pajanan pathogen e-coli serta senyawa berbahaya nitrat di RSUD Pelabuhan
Ratu Kab. Sukabumi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif
dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian
adalah data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak
yang dapat memberikan informasi tentang pelaksaaan IPAL di RSUD Pelabuhanratu
serta pertanggujawaban pihak Rumah Sakit terhadap pemenuhan hak kesehtan
Masyarakat, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di RSUD Pelabuhan Ratu sudah
melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan baku mutu air limbah baik berupa limbah
domestic maupun limbah bahan berbahaya dan beracun, namun demikian masih
terdapat kandungan senyawa yang belum dapat seperti kandungan nitrat dan coliform
yang melebihi ambang batas yang ditentukan. Hambatan yang ditemui RSUD
Pelabuhan Ratu dalam melaksanakan kewajibannya adalah kendala yuridis berupa
aturan baku mutu air limbah tidak cukup lengkap, faktor teknis berupa rendahnya
efisiensi waktu perbaikan system IPAL karena melibatkan pihak ketiga dan adanya
perbedaan hasil pada laboratorium yang ditunjuk
PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN DALAM PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH PERBATASAN ( STUDI PADA PUSKESMAS BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT)
Full text linkTidak meratanya pemenuhan tenaga kesehatan, terutama tenaga dokter, memiliki dampak signifikan terhadap pelayanan kesehatan di daerah perbatasan, yaitu menyebabkan keterbatasan akses ke perawatan medis. Warga di daerah perbatasan seringkali kesulitan mendapatkan akses perawatan medis yang memadai karena kurangnya dokter. Hal ini membuat pasien harus menempuh jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap di kota besar.
Tenaga medis, yakni dokter umum, merupakan tenaga sentral dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Belum tercukupinya tenaga medis berdampak pada pelayanan Puskesmas yang belum beroperasional selayaknya. Sebagai representasi negara dan penyelenggara, pemerintah bertanggung jawab memenuhi kecukupan tenaga medis. Tenaga medis di Puskesmas Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, belum sesuai standar minimal tenaga pada Puskesmas. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang pengaturan, pelaksanaan, dan kendala Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kecukupan tenaga medis di Puskesmas Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode penelitian kualitatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan deskriptif analitik yang menggambarkan dan menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam memenuhi kecukupan tenaga medis di Puskesmas Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan di bidang pemerintahan daerah mengatur secara umum terkait kesehatan sebagai urusan pemerintahan otonom yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten. Sedangkan, pengaturan di bidang kesehatan secara umum mengatur tanggung jawab pemerintah daerah atas tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai responsibility belum terlaksana dengan baik dalam memenuhi kecukupan tenaga medis.
Adanya kendala terkait ketidaksesuaian norma kelembagaan Puskesmas Badau dengan norma di atasnya, larangan pengangkatan tenaga non-aparatur sipil negara, dan kurangnya minat tenaga medis. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pertentangan secara hierarki perundang-undangan baik dalam pengaturan pemerintah daerah maupun kesehatan terkait pemerataan tenaga kesehatan medis. Hal ini berdampak pada tidak terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah pada Puskesmas Badau karena adanya kendala baik aspek yuridis maupun non-yuridis
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA KLINIK PRATAMA SANDJOJO SEHAT BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)
Full text linkDalam menanggapi otomatisasi teknologi dalam proses bisnis, studi ini membahas terkait
perancangan sistem informasi akuntansi berbasis website pada sektor klinik kesehatan. Klinik
Pratama Sandjojo Sehat adalah salah satu klinik pratama di Kota Semarang yang telah
menjalankan proses bisnisnya sebagai perusahaan dagang, dan perusahaan jasa, dimana tengah
menghadapi permasalahan dalam proses pendaftaran pasien, pencatatan transaksi baik
pembelian, persediaan, dan penjualan obat, bahkan hingga pelaporan keuangan klinik yang
belum terkomputerisasi. Permasalahan ini mengarah pada inefisiensi, dan ketidakakuratan
dalam pencatatan transaksi yang terjadi pada klinik.
Sistem yang diusulkan akan menggunakan metodologi Rapid Application Development
(RAD), dimana dapat memudahkan dalam proses pendaftaran pasien, pencatatan transaksi
pembelian, persediaan, penjualan obat, hingga ke pelaporan keuangan klinik. Penggunaan
metodologi RAD pada sistem ini, berdasarkan pada identifikasi kebutuhan klinik, dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara pelaku usaha, observasi, dan dokumentasi.
Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam kegiatan operasional klinik,
meningkatkan keakuratan data, dan laporan yang akan dihasilkan dapat mendukung dalam
pengambilan keputusan untuk pengembangan klinik selanjutnya.
Penerapan sistem divalidasi melalui pengujian Black Box, dan wawancara pengguna,
guna memastikan bahwa seluruh fitur yang tersedia pada sistem telah sesuai dengan yang
dibutuhkan oleh klinik. Melalui pengembangan ini, akan menekankan pentingnya sistem
akuntansi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis klinik
PROSES KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS INDIVIDU DEWASA AWAL KELUARGA BROKEN HOME DI KOTA PONTIANAK
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kesejahteraan psikologis pada
individu dewasa awal keluarga broken home di Kota Pontianak. Partisipan
merupakan individu yang mengalami keluarga broken home akibat perceraian
kedua orang tua. Jumlah partisipan yang digunakan sebanyak 3 (tiga) orang dan
3 (tiga) significant other Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode
wawancara. Keabsahan data ditunjukkan dengan teknik triangulasi sumber,
diskusi dengan rekan sejawat dan member check. Analisis data yang dilakukan
adalah tahap awal, tahap horizonalization, tahap cluster of meaning, tahap
deskripsi esensi, dan tahap laporan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan
ketiga partisipan memiliki kesejahteraan psikologis positif, termasuk tujuan hidup,
penguasaan lingkungan, perkembangan pribadi, otonomi, relasi positif, dan
penerimaan diri yang bervariasi. Proses kesejahteraan ini terbentuk disertai
pemaknaan hidup positif meski berasal dari keluarga broken home akibat
perceraian orang tua, yang memungkinkan mereka mengembangkan kepribadian,
menjalani hidup sejahtera, bekerja, memperbaiki diri, bersyukur atas masa lalu,
dan mencintai diri serta orang tua
MELAMPAUI TRADISI: MENGUNGKAP CHARITY DAN HERITASI CSR PELAKU UMKM MELALUI LENSA MOA
Full text linkCorporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab suatu
bisnis untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. CSR umumnya
diterapkan oleh perusahaan besar, tetapi penerapan pada UMKM juga memiliki
peran penting meskipun dilakukan dengan cara dan pendekatan yang berbeda.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa dan bagaimana implementasi
CSR pada UMKM batik Pekalongan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan
kualitatif dengan metode fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Motivation, Opportunity, and Ability (MOA) menentukan bentuk dan cara
implementasi CSR pada UMKM. Motivasi yang didasari oleh faktor internal dan
eksternal, peluang yang tercipta dari pemerintah dan komunitas, serta kemampuan
yang dimiliki oleh UMKM akan menentukan bentuk dan implementasi CSR yang
dilakukan. Praktik CSR pada UMKM batik Pekalongan dilakukan dengan
pendekatan yang lebih informal dan sederhana dalam bentuk tradisi, charity, dan
heritasi
HUBUNGAN ANTARA CELEBRITY WORSHIP DENGAN PERILAKU KONSUMTIF PADA PENGGEMAR K-POP DEWASA AWAL DI KOTA SEMARANG
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan celebrity worship dengan
perilaku konsumtif pada kalangan dewasa awal penggemar kpop di Kota
Semarang. Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan positif antara
celebrity worship dengan perilaku konsumtif pada penggemar kpop dewasa
awal di Kota Semarang. Subjek pada penelitian ini sebanyak 122 penggemar
Kpop yang berada dalam fase dewasa awal (20-30 tahun) di Kota Semarang.
Data diperoleh menggunakan dua skala, yaitu skala celebrity worship dan
perilaku konsumtif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini
adalah teknik analisis korelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya
hubungan positif sangat signifikan antara celebrity worship dengan perilaku
konsumtif pada dewasa awal dengan nilai koefiensi korelasi sebesar 0,372
dan p = 0,000 (p<0,01) . Dengan demikian, disimpulkan bahwa hipotesis
penelitian diterima