Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam
Not a member yet
229 research outputs found
Sort by
FAKTOR - FAKTOR KESULITAN BELAJAR PESERTA DIDIK PADA PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI MTS NURUL MUJTAHIDIN MLARAK PONOROGO
Full text linkBasically the purpose of education is not only to shape students to be intelligent but also to shape individuals so that they have character or personality which can later grow and develop with a personality in which there are noble values and religion. Therefore, by incorporating religious values into subjects at school, it is hoped that it can create students with characters in which there are noble and religious values, one of which is through the subject of Islamic Cultural History (SKI). It is undeniable, for whatever we aim for, we will definitely encounter difficulties and challenges, as well as in the implementation of education based on Islamic values. This difficulty will later affect all aspects of student progress. For example, what happened to a school located in Ponorogo Regency, namely MTs Nurul Mujtahidin Mlarak, also experienced difficulties and challenges in delivering Islamic values-based learning, especially in the subject of Islamic Cultural History (SKI). Therefore, it is important to review further about the forms of difficulties, as well as what factors are likely to become obstacles in learning Islamic Cultural History (SKI), as well as solutions to deal with the various difficulties that have been mentioned. Pada dasarnya tujuan pendidikan tidak hanya membentuk siswa menjadi cerdas tetapi juga membentuk individu agar memiliki karakter atau kepribadian yang nantinya dapat tumbuh dan berkembang dengan kepribadian yang didalamnya terdapat nilai nilai luhur dan agama. Oleh karena itu dengan memasukkan nilai nilai keagamaan pada mata pelajaran di sekolah diharapkan dapat mewujudkan peserta didik dengan karakter yang didalamnya terdapat nilai nilai luhur dan agama, salah satunya melalui mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Tak bisa dipungkiri, atas segala apapun yang kita tuju pasti menemukan kesulitan dan tantangannya tersendiri, begitu juga dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai Islam ini. Kesulitan ini nantinya akan mempengaruhi segala aspek kemajuan peserta didik. Seperti misalnya yang terjadi pada salah satu sekolah yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo, yakni MTs Nurul Mujtahidin Mlarak, pun mengalami kesulitan dan tantangan dalam menyampaikan pembelajaran bebrbasis nilai Islam, khusunya pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Oleh karenanya, penting untuk ditinjau lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kesulitan, serta factor-faktor factor-faktor apa saja yang memungkinkan untuk menjadi hambatan dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), serta bagaimana pula solusi untuk menghadapi berbagai kesulitan yang telah disebutkan.
IMPLEMENTASI KEADILAN GENDER DI PERADILAN AGAMA: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT NILAI PEMBUKTIAN SAKSI NIKAH PEREMPUAN DALAM PERKARA ISTBAT NIKAH BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 0133/PDT.P/2019/PA.TDN
Full text linkPeradilan Agama adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang harus menegakkan keadilan. Di sisi lain, di dalam Hukum Islam, kesaksian seorang perempuan seringkali dinilai memiliki nilai pembuktian yang lebih lemah dibandingkan kesaksian satu orang laki-laki. Terkait keabsahan pernikahan, bahkan hanya laki-laki yang dapat menjadi saksi suatu pernikahan yang mana dalam Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.Tdn, hanya terdapat satu orang laki dan satu orang perempuan yang menjadi saksi pernikahan dalam permohonan itsbat nikah tersebut kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal demikian menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo dilihat dari perspektif keadilan gender berdasarkan Hukum Islam? Guna menjawab permasalahan, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mana berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo mengabulkan permohonan dengan 10 pertimbangan yang meliputi pertimbangan dari sisi sosio-historis, konstitusi NKRI, Hukum Internasional, maupun penafsiran terhadap Al-Quran dan AL-Hadits, termasuk Perma No. 3 Tahun 2017 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. [The family is like an ark and therefore leadership in Muslim families is important in achieving family goals. On the other hand, the emergence of views on gender equality that are increasingly sticking out in the modern era poses challenges in the implementation of leadership and responsibility arrangements in the family as regulated by family law in Indonesia. Therefore, this study aims to examine the construction of leadership and responsibility in the family based on a gender perspective. This study uses a normative juridical research method. The results of the study found that as rahmatan lil alamin, the roles and responsibilities between husband and wife are different but balanced and have been explicitly regulated in the Al-Quran and Al-Hadith by paying attention to history and interpretation of language, which are in line but also have differences. with the theory of Structural-Functional Gender and Positive Law in Indonesia.]Peradilan Agama adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang harus menegakkan keadilan. Di sisi lain, di dalam Hukum Islam, kesaksian seorang perempuan seringkali dinilai memiliki nilai pembuktian yang lebih lemah dibandingkan kesaksian satu orang laki-laki. Terkait keabsahan pernikahan, bahkan hanya laki-laki yang dapat menjadi saksi suatu pernikahan yang mana dalam Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.Tdn, hanya terdapat satu orang laki dan satu orang perempuan yang menjadi saksi pernikahan dalam permohonan itsbat nikah tersebut kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal demikian menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo dilihat dari perspektif keadilan gender berdasarkan Hukum Islam? Guna menjawab permasalahan, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mana berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo mengabulkan permohonan dengan 10 pertimbangan yang meliputi pertimbangan dari sisi sosio-historis, konstitusi NKRI, Hukum Internasional, maupun penafsiran terhadap Al-Quran dan AL-Hadits, termasuk Perma No. 3 Tahun 2017 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. [The family is like an ark and therefore leadership in Muslim families is important in achieving family goals. On the other hand, the emergence of views on gender equality that are increasingly sticking out in the modern era poses challenges in the implementation of leadership and responsibility arrangements in the family as regulated by family law in Indonesia. Therefore, this study aims to examine the construction of leadership and responsibility in the family based on a gender perspective. This study uses a normative juridical research method. The results of the study found that as rahmatan lil alamin, the roles and responsibilities between husband and wife are different but balanced and have been explicitly regulated in the Al-Quran and Al-Hadith by paying attention to history and interpretation of language, which are in line but also have differences. with the theory of Structural-Functional Gender and Positive Law in Indonesia.
Transformation Leadership Model In Improving The Literature Culture Of Santri In PP Al-Bidayah Jember
Full text linkLiteracy culture in pesantren is a process of habituation to reading and writing. This activity is a requirement for students as a provision for learning at the pesantren. It takes a strong and visionary transformation paradigm so that it can lead the institution to be born as an institution that has a strong advantage in a particular discipline or field. This kind of indicator was found by the caregivers of the PP Al-Bidayah in Jember in offering a specification of literacy advantages in reading the kitab kuning with various supporting literature. One of the interesting things that the researcher heard and found was the statement he always echoed to the students, namely "read, read, read. Memorize, memorize, memorize." That's a statement that contains the commitment of the caregivers of the PP Al-Bidayah in motivating the students to study hard. The nature of this research is descriptive-qualitative which seeks to provide descriptions of the background, characteristics and distinctive characters in the field. Data in the form of a description of the activities or behavior of the subject and other documents obtained through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that there are several aspects that are emphasized in the transformational leadership model of the Al-Bidayah pesantren caregivers, namely: policy, role model/uswah, learning innovation (implementation of the Al-Bidayah method). Literacy culture can be seen in various daily activities of santri in pesantren, including reading the basic books of the basic theory of nahwu until memorizing; tatbiq activities (analysis of Arabic text by word from the nahwiyyah and shorfiyyah aspects), reading selected nadhoms in the basic theory book for every maktubah prayer, reading nahwiyyah and shorfiyyah dialogue books in every afternoon activity
UIN MALANG STUDENT DEVIATIONS IN TIKTOK CONTENT (AHMAD BARAJA ISLAMIC BEHAVIOR ANALYSIS)
Full text linkTiktok sebagai sebuah aplikasi, telah digunakan oleh 22,2 juta pengguna di Indonesia. Beberapa masalah mulai muncul ketika banyak hal dilakukan agar menjadi FYP, mulai dari melakukan joget di depan umum, mengarah ke asusila dan juga banyak hal lain yang diangap tidak sesuai dengan norma agama Islam dan etika kepatutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan desain analisis konten. Jumlah akun yang ditelit sebanyak 105 akun dengan 7730 video. Hasil penelitian ini adalah; pertama, Tipologi kontek Tiktok mahasiswa UIN Malang adalah sebagai berikut; daily activity 5,2%; tiktok hits 21,28571; a day in the life of 2,6 %; telling story 2,05%; hashtag challenge 4,03%; dance challenge 17.9 %; Life at 11,98%; Receh 27,74%; Edukasi 2,98%; Lainnya 4,28%. Kedua, Perilaku perilaku dominan yang dilakukan oleh mahasiswa UIN pada konten tiktok adalah sebagai berikut; perilaku narsis dengan video close-up; bergoyang mengikuti irama music; perilaku menirukan suara/sound yang viral; perilaku agresif ketika menjawab QnA; perilaku menertawakan orang atau sesuatu di sekitar yang dianggap lucu; perilaku interaksi dengan lawan jenis; curhat di Tiktok;perilaku tenang dan lugas; perilaku membuka aurat; berpose; perilaku ghibah; perilaku pamer. Ketiga, perbandingan antara akun dengan konten menyimpang, dan sesuai dengan perilaku islami Ahmad Baradja adalah 31% dan 69%. Mayoritas penyimpangan itu berupa aurat yang terlihat, interaksi dengan lawan jenis, hilangnya rasa malu, riya’, serta mengucapkan kata yang tidak pantas. Menariknya adalah, tidak ada video pada satu hingga tiga unggahan pertama yang memiliki konten menyimpang. Artinya, konten menyimpang ditemukan paling awal di konten keempat. Penyimpangan ini kemudian dilakukan secara berulang pada unggahan-unggahan selanjutnya.Tiktok is a widely-used application in Indonesia; its users reach 22.2 million at present. Some problems have arisen due to FYP-purpose, including dancing in public, actions that lead to immorality, and many other inappropriate behaviors against Islam and decency values in Indonesia. This study used qualitative research using a content analysis design. The number of accounts being studied was 105, with 7730 videos. The study results are: first, the Tiktok content typology of UIN Malang students is: daily activity (5,2%); TikTok hits 21,28571; a day in the life of 2,6 %; telling stories, 2,05%; hashtag challenges, 4,03%; dance challenges, 17.9 %; life at 11,98%; frivolous, 27,74%; education, 2,98%; others, 4,28%. Secondly, dominant behaviours of UIN students in their TikTok content include narcissism by making close-up videos, dancing to music, imitating viral sounds, aggressive behaviours in answering QnA, laughing at other people or an event considered funny, interacting with different gender, sharing sessions, calm and direct behavior, exposing body parts forbidden according to Islam, posing in specific styles, talking about other people, and flexing. Third, accounts with content against Islam are 31%, while those with content not against Islam are 69%. Most violations involve exposing body parts forbidden in Islam, interaction with different gender, the absence of shame, riya’ (pretending virtuousness) and expressing bad words.An interesting finding reveals that none of the first three contents has violated Islamic rule. Only in the fourth content did that violation start to appear. This violation then occurred multiple times in the following contents
INTERRELIGIOUS HARMONIZATION (ANALYTIC STUDY OF KALICINTA VILLAGE, KOTABUMI, LAMPUNG)
Full text linkThis research is motivated by the harmonization of inter-religious communities in Lampung province. The harmonization of religious communities is evidenced by the Islamic community's cultural activities involving Christians. This phenomenon is in the village of Kalicinta, Kotabumi district, Lampung province. This research discusses the analysis of the harmonization of religious communities in Kalicinta Village, Kotabumi, and Lampung. The research method uses a qualitative research approach. The source of data consists of primary and secondary data. Primary data was obtained by observing and interviewing ten informants consisting of four village officials and six communities. Secondary data sources were obtained from related articles. The analytical method used data reduction, data display, and conclusion. The results of the study found that: (1) the Kalicinta village community has a high tolerance attitude in maintaining inter-religious harmonity (2) the Kalicinta village community understands exclusivism in the theological realm and inclusivism in the social realm. Research ini di latar belakangi oleh harmonisasi antar umat beragama yang berada di provinsi Lampung. Harmonisasi umat beragama di dibuktikan dengan aktivitas budaya masyarakat Islam yang melibatkan warga kristiani. Fenomena ini berada di desa Kalicinta, kabupaten Kotabumi provinsi Lampung. Research ini membahas tentang analisis harmonisasi umat beragama di desa kalicinta kotabumi lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara sepuluh informan yang terdiri dari empat perangkat desa dan enam masyarakat. Sumber data sekunder diperoleh dari artikel-artikel yang terkait. Metode analisis yang digunakan adalah data reduksi, data display, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) masyakarat desa Kalicinta memiliki sikap toleransi yang tinggi dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan, (2) Masyarakat desa kalicinta ber-faham esklusivisme pada ranah teologi dan inklusivisme pada ranah sosial
ISLAMIC ETHNOMETHODOLOGY STUDY TO REVEAL LOCAL WISDOM VALUE BEHIND AGRICULTURAL ACCOUNTING PRACTICES
Full text linkPenelitian ini berangkat dari permasalahan tentang semakin termarginalisasikan nilai-nilai budaya lokal akibat pengadopsian dan pengembangan riset akuntansi yang hanya berfokus pada nilai-nilai modernitas berupa egoisme, materialisme, dan sekularisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai kearifan lokal di balik praktik akuntansi pertanian. Penelitian ini menggunakan pardigma Islam. Etnometodologi Islam adalah pendekatan yang digunakan dalam kajian ini. Terdapat lima tahapan analisis data yaitu amal, ilmu, iman, informasi wahyu, dan ihsan. Hasil kajian menunjukkan terdapat dua praktik akuntansi pertanian yaitu keuntungan dan kerugian. Praktik akuntansi keuntungan hidup dengan semanagat tolong menolong atau dalam kebudayaan Islam Gorontalo lebih dikenal dengan sebutan huyula. Praktik akuntansi kerugian diimpelemtasikan oleh para petani dengan nilai kesabaran. Dalam kebudayaan Islam Gorontalo, nilai kesabaran tersebut sering diinternalisir oleh para tua-tua melalui ungkapan (lumadu) eya dila pito-pito’o artinya Tuhan tidak menutup mata. Makna ungkapan ini adalah apapun yang kita lakukan Allah selalu melihat. Implikasi penelitian ini adalah menghadirkan konsep akuntansi pertanian berbasis nilai kearifan lokal This research departs from the problem of the increasingly marginalized local cultural values due to the adoption and development of accounting research that focuses only on modern values in the form of egoism, materialism, and secularism. This study aims to reveal the value of local wisdom behind agricultural accounting practices. This study uses an Islamic paradigm. Islamic ethnomethodology is the approach used in this study. There are five data analysis stages: charity, knowledge, faith, revelation information, and courtesy. The results of the study show that there are two agricultural accounting practices, namely advantages and disadvantages. The accounting practice for living with the spirit of mutual help, or in Gorontalo's Islamic culture, is better known as huyula. Farmers with the value of patience implement the practice of accounting for losses. In the Islamic culture of Gorontalo, the elders often internalize the value of patience through the expression (lumadu) eya dila pito-pito'o, which means God does not close his eyes. This phrase means that whatever we do, Allah is always watching. The implication of this research is to present the concept of agricultural accounting based on local wisdom values
IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND PARTY IN THE CONTEXT OF ISLAMIC ECONOMY
Full text linkIndustri gadai saat ini cukup menantang, bukan hanya pada sektor keuangan non bank saja akan tetapi sudah merambah ke masyarakat wilayah pedesaan melakukan system gadai. Dalam pelaksanaanya, alasan terjadinya transaksi ini adanya tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas pihak yang melakukan praktik gadai lahan pertanian adalah masyarakat menengah kebawah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian praktik gadai jika ditinjau dari ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi gadai lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat guluk-guluk berawal dari rasa simpatisme atau meluapkan iwa sosialnya sehingga dapat saling membantu. Terdapat dua system yang digunakan sebagai acuan menggadaikan lahan ini yakni Sebagian pihak yang menerima gadai memberikan syarat ketentuan atas pengembalian pinjaman dengan memperhatikan objek yang digunakan dalam mengembalikan pinjaman yang sudah dibahas Ketika awal perjanjian dibuat.Apabila dilhat dari sudut pandang penerima gadai, pihak ini tidak merasa keberatan akan transaksi yang dilakukan. Akan tetapi jika pada akhir transaksi tidak sesuai akad awal dalam hal patokan harga yang ditentukan maka ransaksi ini tidak diperbolehkan. [The pawning industry is currently quite challenging, not only in the non-bank financial sector but has penetrated the community in rural areas to carry out the pawn system. In practice, the reason for this transaction is an economic need, so that the parties who practice pawning agricultural land are the lower middle class. The purpose of this study is to determine the practice of pawning from a Sharia economics point of view. The research method used is a descriptive approach. The results showed that the agricultural land pawn transactions carried out by the guluk-guluk community originated from a sense of sympathy or expressed their social spirit so that they could help each other. There are two systems that are used as a reference for mortgaging this land, namely that some of the parties who receive the pawn provide conditions on advice by taking into account the object used in returning the credit which was discussed when the initial agreement was made. feel speech about the transaction made. However, if at the end of the transaction it is not in accordance with the initial contract in terms of the specified price benchmark, then this transaction is not permitted.
PRINCIPLES OF MASLAHAH MURSALAH ON WOMEN'S EQUALITY AND JUSTICE: An Analysis towards Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 3 2017 Concerning with Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law
Full text linkPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum lahir dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan agar mendapatkan akses yang sama atas sumber daya di dalam proses persidangan. Dengan kata lain, peraturan tersebut memuat ketentuan yang berkenaan dengan kontrol yang sejajar terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan atas pemberian hak dan kewajiban khususnya pada proses persidangan sehingga keadilan substantif bagi perempuan dapat terwujud. Dengan kata lain, peraturan tersebut memberikan pedoman bagi hakim agar memberikan akses yang sama terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, misalnya, akses pengambilan keputusan terhadap hak mendapatkan ganti kerugian, akses menjelaskan dampak kasus dan kebutuhan pemulihan. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini akan menggali yaitu pertama, kesetaraan gender dan keadilan gender dalam prinsip maslahah mursalah. kedua, prinsip maslahah mursalah kesetaraan dan keadilan gender dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Ketiga, prinsip maslahah mursalah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, kesetaraan gender dan keadilan gender sejalan dengan prinsip maslahah mursalah. Kedua, prinsip maslahah mursalah kesetaraan dan keadilan gender sangat terakomordir oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dikonstruksikan dengan tujuan utuk merubah relasi kuasa sedemikian rupa antara laki-laki dan perempuan, baik dalam tataran pengetahuan maupun tindakan khususnya dalam ruang persidangan. [The Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with the Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law is intended to create justice for women in order to have equal access on the resources in the trial process. In other words, the regulation contains provisions relating to equal control towards the relationship between men and women over the granting of rights and obligations, especially in the trial process, so that substantive justice for women can be realized. In other words, the regulation provides guidelines for judges to provide equal access to women conflicting with the law, for example, access to decision-making on the right to compensation, access to explain the impact of cases and the need for remedies. By using library research, it will explore, firstly, gender equality and gender justice in the principle of maslahah mursala; secondly, the principle of maslahah mursalah on equality and gender justice in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with the guidelines for Adjudicating Women's Cases with the Law; thirdly, the principle of maslahah mursalah in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with guidelines for Adjudicating Women's Cases conflicting with the Law. The results of this study show that first, gender equality and gender justice are in line with the principle of maslahah mursalah, second, the principle of maslahah mursalah on equality and gender justice is accommodated by the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with the Guidelines for Adjudicating Women's Cases Against the Law, third, the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning with the Guidelines for adjudicating women's cases against the law are constructed with the aim of changing power relations in such a way between men and women,at the level at both knowledge and action, especially in the courtroom.
EDUCATION AUTONOMY IN THE DISRUPTION ERA: CONSTRUCTION OF SCHOOL BASED MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN MADRASAH
Full text linkBesarnya peluang kemandirian yang diberikan pemerintah kepada satuan pendidikan melalui otonomi dan desentralisasi pendidikan yang ditambah juga dengan perkembangan zaman di era revolusi industry 4.0 menjadi sebuah tantangan dan tuntutan yang harus dipenuhi. Disrupsi yang terjadi pada semua aspek termasuk pendidikan mengharuskan pengelola pendidikan banyak melakukan penyesuaian terutama dalam aspek manajemen. Artikel ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan datanya melalui interview, observasi dan dokumentasi. Fokus terletak pada bagaimana kontruksi otonomi pendidikan dan keberhasilannya di MIN 1 Trenggalek di era disrupsi, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontruksi otonomi pendidikan di MIN 1 Tenggalek dan keberhasilannya dalam melaksanakan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di era disrupsi. Temuan yang diperoleh bahwa otonomi pendidikan yang dikonstruk pada MIN 1 Trenggalek dengan membangun kesiapan antara pemerintah dan satuan pendidikan atas pembagian tugas (job discriptions), penggunaan kesempatan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Madrasah untuk mengorganisir program pendidikan, pemberdayaan madrasah dengan memanfaatkan sumberdaya (SDM dan SDA) yang ada di madrasah. Keberhasilannya diantaranya, MIN 1 Trenggalek memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas, sebagai ciri khas serta keberhasilan pada program pendidikan dan program-program pengembangan lainnya yang menunjukkan peningkatan mutu yang dihasilkan. [The magnitude of the opportunities for independence provided by the government to education units through education autonomy and decentralization coupled with the times in the era of the industrial revolution 4.0 is a challenge and demands that must be met. The disruption in many aspects, including education, requires education managers to make many adjustments, especially in the management aspect. This article is field research that uses a qualitative approach by collecting data through interviews, observation, and documentation. The focus lies on how the construction of educational autonomy and its success in MIN 1 Trenggalek in the era of disruption, to know and analyze educational autonomy at MIN 1 Tenggalek and its success in implementing School-Based Management policies in the era of disruption. The findings show that educational autonomy is constructed at MIN 1 Trenggalek by building readiness between the government and education units for job descriptions, using authority by the head of the madrasah to organize educational programs, empowering madrasah by utilizing resources in the madrasah. Its successes include MIN 1 Trenggalek has a clear vision, mission, and objectives, as a characteristic and success in educational programs and other development programs that show the quality improvement produced.
WOMEN AND NETWORKING AUTHORITY IN BOARDING SCHOOL: THE BACKGROUND AND LIFE HISTORY PERSPECTIVE
Full text linkKepemimpinan boarding school identik dengan peran seorang kyai. Masyarakat yang patriarki, dan narasi ekstrimis yang melegitimisasi konsep domestikasi meletakkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua. Begitu juga dengan nyai, diposisikan sebagai pendampaing kyai dan pengatur kebutuhan dometik di boarding school saja. Dengan latar kondisi yang sedemikian rupa, maka keberadaan nyai sebagai sosok baru dalam boarding school dewasa ini menarik untuk dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi gender. Adapun perspektif life history digunakan untuk menjelaskan persoalan individual dan bagaimana relevansinya dalam pembentukan budaya dan masyarakat secara umum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, perempuan dan jejaring kekuasaan di boarding school dimulai dari diadakannya kongres KUPI pertama pada 2017. Kedua, kecakapan perempuan dalam memimpin boarding school Mahasina didukung oleh keterlibatan nyai dalam politik praktis, pendidikan formal dan informal, serta pengalaman tergabung dengan NGO yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan. Perempuan dan jejaring kekuasaan yang dibangun di boarding school ini membentuk kesadaran masyarakat. Bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam kepemimpinan termasuk didalamnya kepemimpinan agama. [The leadership of the boarding school is identical to the role of a kyai. A patriarchal society, and extremist narratives that legitimize the concept of domestication place women in a second-class society. Likewise, nyai are positioned as kyai's companion and regulator of domestic needs in boarding schools. With the background of such conditions, the existence of nyai as a new figure in boarding schools today is interesting to analyze. This study uses a gender anthropological approach. The life history perspective is used to explain individual problems and how they are relevant to the formation of culture and society in general. Methods of data collection are done by using an interview and observation. The results showed that women and power networks in boarding schools started from holding the first KUPI congress in 2017. Second, women's skills in leading the Mahasina boarding school are supported by the involvement of nyai in practical politics, formal and informal education, as well as their experience of joining NGOs engaged in empowering women. Women and the power network built in this boarding school form public awareness. That women and men have equal rights in leadership, including religious leaders. Keywords: boarding school network; woman; student; KUP