Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam
Not a member yet
229 research outputs found
Sort by
Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo
Full text linkAbstrak: Salah bentuk pemberdayaan ekonomi umat adalah dengan mengembangkan kewirausahaan yang dilakukan oleh rakyat kecil yang sering disebut dengan istilah usaha kecil mikro (UKM). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang secara naluriah lebih cocok dengan UKM, dikarenakan menyediakan jasajasa keuangan bagi penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Di kabupaten Ponorogo, lembaga keuangan mikro yang banyak berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah BMT dan KSP. Dalam hal ini yang dijadikan sampel adalah BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana (pembiayaan) masuk dalam tahapan inisiator saja, belum masuk pada tahapan fasilitator dan pendampingan. Sedangkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh KSP Baku Makmur dalam bentuk inisiator, fasilitator dan pendampingan, dilaksanakan dalambentuk penghimpunan dan penyaluran dana, dilanjutkandalam bentuk pembinaan dan pendampingan kelompok ekonomi perempuan-berkaitan dengan manajemen usaha anggota dan ekonomi rumah tangga. Prosedural pemberian pembiayaan atau pinjaman produktif bagi UKM di BMT Surya mandiri maupun di KSP Baku Makmur sangat mudah dan cepat, walaupun keduanya mewajibkan persyaratan adanya jaminan. Dalam melakukan pembiayaan terhadap UKM, BMT Surya mandiri menggunakan sistem mudárabah, dengan menentukan besarnya bagi hasil berdasarkan besarnya pokok pinjaman bukan laba. Sementara KSP Baku makmur menggunakan sistem bunga yang ringan.Dampak pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT maupun KSP adalah secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja
STRATEGI DIFERENSIASI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF LAYANAN PENDIDIKAN
Full text linkAbstraks: Tingginya tingkat kompetisi diera global ini mendorong sekolah untuk memberikan program dan layanan pendidikan yang tidak sekedar berkualitas, tetapi juga memiliki nilai beda (diferentiated value) sebagai karakter keunggulan (competitive advantages) sekolah tersebut. Salah satu sekolah yang telah berusaha untuk mendiferensiasikan layanan pendidikannya adalah SDIT Bina Insani Kediri. Artikel ini akan membahas strategi diferensiasi yang telah dilakukan oleh SDIT Bina Insani Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelola sekolah harus mampu menetapkan strategi diferensiasi layanan keunggulan yang tepat yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan kecenderungan masyarakat
Dampak Ketidakhadiran Ibu Sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Terhadap Perkembangan Psikologis Remaja
Full text linkAbstrak: Bagi remaja yang memiliki ibu TKW, dinamika psikologis yang terjadi dalam proses perkembangan ini menjadi hal yang menarik karena ketidakhadiran ibu sebagai salah satu tokoh sentral yang biasanya memiliki peran besar dalam perkembangan sang anak. Hasil dari riset ini adalah: pertama,keempat subjek merasakan kesedihan saat ditinggalkan oleh sang ibu pada awalnya (saat masih anak-anak), namun berangsurangsur tiga subjek (H, P, dan D) bisa beradaptasi, hingga saat remaja dapat menerima keadaan tersebut. Hanya ada satu subjek (A) yang sampai saat ini masih terus merasa sedih dengan kepergian ibunya, hal ini ada kaitannya dengan ketidaktersedian figur attachment pengganti sang ibu dari keluarga. Kedua, tiga subjek (A, H, dan P)memiliki persepsi positif mengenai pekerjaan sang ibu sebagai TKW (pekerjaan mulia, halal, sumber keuangan, pahlawan keluarga, dan pahlawan devisa) sedangkan satu subjek (D) menilai sebenarnya pekerjaan ibunya sebagai TKW kurang layak tetapi ini adalah pekerjaan yang halal. Ketiga, tiga subjek (H, P, dan D) menemukan figur attachment pengganti setelah kepergian sang ibu dari keluarga. Sedangkan subjek A tidak menemukan figur attachment pengganti ibu dari pihak keluarga sehingga ia mencari figur attachment dari luar keluarga (sahabat A beserta keluarganya). (d) Self esteem dipengaruhi kuat oleh keharmonisan keluarga. Dari 4 subjek, hanya satu (P) yang merasa bahwa keluarganya harmonis meskipun ibu bekerja sebagai TKW. 3 subjek lainnya (A, H, dan D) menilai bahwa keluarga mereka tidak harmonis. Kondisi keluarga yang tidak harmonis tidak mendukung terbangunnya self-esteem yang positif sehingga bisa disimpulkan bahwa self-esteem dari aspek keluarga pada subjek A, H, dan D adalah negatif
DISKURSUS MAKNA JILBAB DALAM SURAT AL-AHZAB AYAT 59: Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab
Full text linkArtikel ini secara umum bertujuan untuk mengetahui makna jilbab dalam surat al-Ahzab ayat 59. Secara lebih rinci tulisan ini menjelaskan pertama, makna jilbab menurut Ibnu Kathir. Kedua, mengetahui makna jilbab menurut M. Quraish Shihab. Ketiga, menjelas kan penyebab perbedaan pemaknaan jilbab antara perspektif Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab. Artikel ini merupakan hasil kajian library research yang dimaksudkan untuk mengetahui perbeda an makna jilbab menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dengan metode penafsiran muqarrin atau metode komparatif. Ibnu Katsir mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Sementara, M. Quraish Shihab tidak cenderung mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka kemukakan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan berarti gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal al-Quran sendiri menyebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan. Adapun penyebab perbedaan para ulama dalam memaknai jilbab adalah penafsiran mereka terhadap surat al-Nur ayat 31
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Asasi Anak: Studi Wilayah Kepolisian Resot Kabupaten Ponorogo
Full text linkAbstrak:Kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas perlu dipertimbangkan dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak nakal. Dalan realitanya kedudukan anak dengan ciri dan sifat yang khas ini seringkali dilanggar oleh penegak hukum, sehingga anak kehilangan hak asasinya. Artikel ini akan menjelaskan: pertama, proses penyidikan guna melindungi hak asasi anak. Anak mempunyai beberapa hak di antaranya hak untuk segera diperiksa; penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan; penyidik tidak memakai pakaian dinas; hak anak yang dikenakan upaya paksa penahanan, maka tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi; hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan; hak untuk memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak butuh waktu lama, menggunakan bahasa lugas dan dimengerti anak; dalam penyidikan anak perlu dirahasiakan; dan lamanya waktu penahanan. Hak-hak tersebut diatas, dalam prakteknya tidak semuanya terpenuhi dengan baik dengan beberapa alasan, diantaranya keterbatasan personel, ruangan yang terbatas, prosedur yang lambat, keterbatasan dana dan kurangnya kesadaran dari penyidik. Kedua, faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak. Rata-rata tersangka anak itu adalah anaknya golongan menengah kebawah, sehingga tidak mampu membayar pengacara. Dalam proses penyidikan terkadang penyidik juga susah meminta keterangan kepada anak. Dalam aturan kasus anak harus tertutup tetapi dalam realitanya media selalu mencari berita, akhirnya terekspos. Belum maksimalnya peran PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) sehingga visum untuk perbuatan tindak pidana (korban/pelaku) khususnya anak harus bayar sendiri dan hasilnya kadang membutuhkan waktu lama; Ruangan pemeriksaan dan shelter yang terbatas; Belum adanya LSM yang benar-benar konsen menangani masalah anak yang bermasalah dengan hukum; Selama ini PPT terfokus pada perlindungan korban, sedangkan dalam aturan dan prakteknya juga, masih sangat minim sekali perlindungan terhadap pelaku terutama masalah pelayanan kesehatan
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMANFAATAN HARTA WAKAF MAJLIS WAKAF PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH PONOROGO
Full text linkWakaf memegang peranan penting dalam perjalanan dakwah Islam dan mengantarkan pada peradaban dua dinasti besar, Muawiyah dan Abasiyah. Pengalolaan wakaf juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan pemahaman fiqh wakaf, dari yang sekedar tradisional sampai dengan manajemen modern, dari konsumtif menuju pem berdayaan produktif. Perkembangan yang cukup menggembirakan tersebut harus diiringi dengan manajemen yang profesional efektiv dan effisien. Salah satu nadzir wakaf yang kelihatan cukup rapi dalam manajemen dan luas secara kuantitatif pengelolaan wakafnya adalah Muhammadiyah Ponorogo, yang menerapkan pola integrasi dalam pengelolaan wakaf. Harta wakaf tidak dikelola secara mandiri tetapi menjadi penopang dan bersinergi dengan harta kekayaan Muhammadiyah lainnya. Dengan pola ini wakaf di Muhammadiyah bisa berdaya dan amal usaha (nadzir) yang mengelola bisa lebih leluasa dan fleksibel dalam pengelolaannya, sehingga effektivitas dan effisiensi dapat dilaksanakan meski belum sangat optimal
AGAMA, TUBUH, DAN PEREMPUAN: Analisis Makna Tubuh Bagi Perempuan Berjilbab di Ponorogo
Full text linkAbstraks: Perlindungan terhadap tubuh perempuan dilakukan dengan mengenakan kain panjang yang dikenal dengan jilbab. Sebagai anjuran agama yang masuk dalam kesadaran perempuan muslimah, perintah menutup aurat bagi perempuan dengan berjilbab memunculkan keanekaragaman bentuk dan model jilbab yang dikenakan para perempuan, termasuk di Ponorogo. Artikel ini berusaha menemukan jawaban atas makna tubuh bagi perempuan berjilbab di balik bentuk jilbab yang mereka pilih. Selanjutnya akan dipaparkan landasan pilihan tersebut akan diketahui permasalahan kedua tentang makna tubuh dalam model praktik berjilbab bagi perempuan. Dari penelitian di lapangan dan hasil anaalisis data dapat disimpulkan. Pertama, Tiga kategori perempuan berjilbab di Ponorogo secara ideologis memiliki alasan yang sama, yaitu sebagai bentuk implementasi pemahaman mereka terhadap konsep aurat. Kedua, tubuh bagi perempuan jilbaber adalah hak individu yang sangat sakral dan menjadi tubuh pribadi yang diciptakan Tuhan dan menjadi tubuh populasi yang menempatkan agama yang tersubordinasi pada kontrol seksualitas bagi perempuan berjilbab sedang. Adapun bagi perempuan berjilbab dengan busana sexy, tubuh dimaknai sebagai komoditas yang menjadi aset bagi pemiliknya
INTEGRASI ILMU DAN AGAMA: Studi Atas Paradigma Integratif Interkonektif UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta
Full text linkAbstraks: Penelitian ini berangkat dari polemik tentang integrasi ilmu dan agama yang tak kunjung selesai. Di tengah polemik tersebut, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta menjadikan paradigma integratif-interkonektif sebagai basis pengembangan keilmuan yang mengintegrasikan ilmu dan agama. Penelitian ini akan menjawab dua permasalahan yaitu; bagaimana paradigma integratifinterkonektif sebagai payung keilmuan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta serta implementasi paradigma tersebut ke dalam penyusunan kurikulum. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis interaktif, penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, secara epistemologis, paradigma keilmuan UIN Sunan kalijaga yang dikenal dengan paradigma integratif-interkonektif merupakan pengembangan dari epistemologi bayãnî, ”˜irfãnî dan burhãnîyang digagas oleh al-Jãbirî.Dari aspek lain, paradigma integratif-interkonektif termasuk model integrasi ilmu (hadarãt al-’ilm) dan agama (hadarãt alnass)dengan tipologi triadik. Dalam model triadik ini ada unsur ketiga yang menjembatani sains dan agama yaitu filsafat (hadarãt al-falsafah). Kedua, dalam tataran prakteknya, banyak kalangan menilai bahwa paradigma integrasi interkoneksi yang dibangun oleh UIN Sunan Kalijaga masih memiliki keterbatasan, karena cenderung lebih bersifat teoritis. Konsep paradigma tersebut belum dijabarkan dalam empat ranah utama dalam melaksakan kurikulum yaitu ranah filosofis, materi, metodologi dan strategi
Menggugat Perkawinan: transformasi kesadaran gender Perempuan dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo
Full text linkAbstrak: Fenomena tingginya gugat cerai di Ponorogo sudah melampaui prilaku perceraian konvensional, talak. Hingga medio Juli 2010, dari 789 kasus perceraian yang terjadi di Ponorogo, 483 kasus merupakan gugat cerai, sisanya 306 cerai talak. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat selama ini dalam tradisi keluarga konvensional, perempuan selalu menjadi objek perceraian, bahkan korban perceraian. Meskipun fakta di persidangan, sebagaimana dilansir Humas Pengadilan Agama Ponorogo, menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya gugat cerai adalah kemandirian ekonomi perempuan, tapi menurut asumsi penulis kemandirian dan persoalan ekonomi bukanlah faktor yang sebenarnya. Ada fakta yang lebih dalam dari sekedar persoalan ekonomi, yaitu kesadaran dan pemahaman gender pelaku gugat cerai yang sudah mengalamai transformasi. Dalam konteks inilah, penulis ingin mengetahui lebih mendalam apakah keputusan gugat cerai ditentukan oleh tingkat pemahaman dan kesadaran gender pelakunya, dan bagaimana persepsi perempuan subyek gugat cerai terhadap relasi gender. Pendekatan fenomonologis dan perspektif feminis digunakan untuk membaca dan menganalisis data-data lapangan yang diperoleh dari hasil in-dept interview dan observasi berperan serta. Dari hasil riset tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Keputusan gugat cerai sangat ditentukan oleh transformasi pemahaman dan kesadaran gender para pelakunya. Mereka menolak semua jenis ketidakadilan gender, stereotipe, diskriminasi, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan berbasis gender. Meskipun begitu, para informan tetap memandang lembaga perkawinan sebagai lembaga yang sakral karena mereka pada umumnya mendambakan perkawinan menjadi lembaga yang adil bagi perempuan