Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam
Not a member yet
229 research outputs found
Sort by
POLITIK HUKUM DISKRESI DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA PEMERINTAH DAN LEGISLATIF
Diskresi (freies ermessen) merupakan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri yang dimiliki oleh Pemerintah atau pejabat administrasi negara. Diskresi sebagai sarana untuk mengatasi persoalan-persoalan yang penting, mendesak, muncul secara tiba-tiba, yang pengaturannya memberikan pilihan atau belum ada atau kewenangannya yang tidak jelas atau samar-samar. Pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam menggunakan kekuasaan diskresi harus dapat mempertanggungjawabkannya baik secara hukum maupun moral. Penggunaan diskresi hanya ditujukan demi kepentingan umum. Oleh karena itu, diskresi hadir sebagai alternatif untuk memenuhi kekurangan dan kelemahan implementasi asas legalitas (wetmatigheid van bestuur). Ia sebagai pelengkap terhadap asas legalitas, namun bukan mengesampingkan hukumnya sama sekali. Dengan menggunakan deskriptif-analisis, penelitian ini fokus pada kajian politik hukum diskresi sebagai bentuk pembagian kekuasaan antara pemerintah dan legislatif. Pendekatan politik hukum memudahkan untuk menggali ulang konsep diskresi yang telah ada. Sehingga kajian ini tidak bisa dilepaskan dari penelusuran sejarah tentang konsep diskresi dimasa lalu telah dibuat dan seharusnya dibuat. Hasil penelitian ini menunjukkan tujuan “mulianya” dilahirkannya konsep diskresi dalam politik hukum di indonesia. Sehingga, penggunaannya harus benar-benar untuk mendukung kesejahteraan dan kepentingan umum. [Discretion (freies ermessen) is a freedom of action on self- initiative which is owned by the Government or state administration officials. Discretion is a tool to overcome the important, urgent and emergent problems, and the arrangement provide choices or the authority is unclear or vague. The government or state administration officials in using discretionary power must be able to take responsibility both legally and morally. The use of discretion is only intended for the public interest. Therefore, discretion exists as an alternative to meet the weaknesses in the implementation of the legality principle (wetmatigheid van bestuur). It was as a complement to the principle of legality, but does not ignore the law itself at all. By using descriptive-analysis, this research focuses on the study of discretionary political law as a form of power sharing between the government and legislative. The political of law approach make it easy to re-explore the existing concept of discretion. So this study cannot be separated with the historical traces about the concept of discretion in the past that have been made. The results of this study indicate the purpose of the "nobility" of the discretion concept in the legal politics in Indonesia. So, its implementation must really support the welfare and the public interest.
ANALISIS KESETARAAN GENDER PADA PEMBELAJARAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK DI SMK PGRI 2 PONOROGO
Kesetaraan dan keadilan gender harus diwujudkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan responsif gender penting untuk diterapkan di seluruh lembaga pendidikan, sebab baik laki-laki maupun perempuan adalah sama dan berhak untuk memperoleh segala manfaat dalam pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya. SMK PGRI 2 Ponorogo merupakan salah satu sekolah kejuruan di Ponorogo dengan jumlah siswa perempuan yang minoritas.Perempuan sering kali dianggap lebih banyak memiliki kelemahan di dalam kegiatan praktik dibandingkan laki-laki.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesetaraan dan keadilan gender pada pembelajaran program keahlian teknik di SMK PGRI 2 Ponorogo.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Sumber data berasal dari kata-kata, tindakan, sumber tertulis dan foto yang berkaitan dengan proses kegiatan pembelajaran jurusan teknik di SMK PGRI 2 Ponorogo. Hasil menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender di SMK PGRI 2 Ponorogo telah terwujud. Dalam kegiatan pembelajaran, baik siswa perempuan maupun laki-laki, mendapatkan akses yang sama, kesempatan untuk berpartisipasi, memiliki kontrol dan dapat mengambil manfaat secara maksimal.Namun masih terjadi ketidaksetaraan gender, yakni pada kategori pelabelan, subordinasi dan pemiskinan. [Gender equality and justice are must be realized in all aspects of life, including educational activities. Gender responsive education is important to be implemented in all educational institutions, because both men and women are the same and are entitled to get all the benefits in education in accordance with their interests and talents. SMK PGRI 2 Ponorogo is one of the vocational schools in Ponorogo with a number of minority female students. Women are often considered to have more weaknesses in practical activities than men. This study aims to analyze gender equality and justice in learning technical skills programs at SMK PGRI 2 Ponorogo. The approach that used in this research is a qualitative approach with the type of case study. The source of the data comes from words, actions, written sources and photos that are all forms of data relating to the process of learning activities in the engineering department at SMK PGRI 2 Ponorogo. The results show that gender equality and justice in SMK PGRI 2 Ponorogo have been realized. In learning activities, both female and male students get equal access, the opportunity to participate, have control and can take maximum advantage. However, there is still a gender inequality, namely in the categories of labelling, subordination and impoverishment.
STATUS HAKAM DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
Dalam sebuah tatanan kehidupan dinamika tentang perselisihan selalu ada dan tidak akan pernah padam. Dimana perselisihan itu terkadang membuat sebagian orang terjerumus dalam hal-hal yang negatif misalnya pembunuhan dan lain sebagainya. Manfaat al-Qur’an diturunkan adalah untuk memperbaiki kualitas hidup umat muslim termasuk juga mendamaikan bagi orang yang berselisih. Salah satu ayat menjelaskan bahwa jika ada pasangan suami dan istri yang bertengkar secara terus menerus (shiqa<q) maka harus diangkat juru damai (hakam). Begitu pula dijelaskan dalam Undang ”“ undang bahwa hakim dapat mengangkat hakam dalam perkara perceraian. Namun kenyataannya dalam lingkup Pengadilan Agama seringkali tidak memakai hakam dikarenakan sudah ada mediator. Dengan menggunakan analisis descriptive comparative, penelitian ini membahas tentang keberadaan hakam dalam Pengadilan Agama di Indonesia. Hasilnya adalah hakam masih tetap dipakai dengan catatan sepanjang ijtihad hakim menyatakan bahwa perkara perceraian termasuk dalam kategori shiqa<q. Begitu pula sebaliknya, jika dinyatakan belum masuk maka pengangkatan hakam tidak diperlukan. [In the dynamic of life the conflict and tension will always exist and it likelihood will never disappear. Whereas the conflict sometimes make some people fall into the negative things such as murder and so forth. The benefits of al-Qur'an revealed is to improve the quality of Muslim’s life, including reconciling those who are in conflict. One of the verses explains that if there are husband and wife who quarrel continuously (shiqa<q) then a peacemaker (hakam) should be appointed. It is also explained in the law that judges can appoint hakam in the divorce cases. But in reality within the scope of the Religious Courts often do not use hakam because there are already judge mediators. By using a descriptive comparative analysis, this study discusses the existence of hakam in the Religious Courts in Indonesia. The result is that hakam is still used as long as the judge's ijtihad states that the divorce case is included in the category of shiqa<q. And vice versa, if it is not the category of shiqa<q, then the appointment of hakam is not needed.
SANTRI, JIHAD, DAN RADIKALISME BERAGAMA: IMPLIKASI ATAS PENAFSIRAN AYAT JIHAD
Santri, jihad, dan radikalisme adalah satu kesatuan yang digambar sebagai lingkaran pengontrol dalam beragama, pun bisa berlaku sebaliknya. Santri (orang yang tinggal di pesantren) dipahami sebagai orang yang mengerti dasar- dasar agama. Pemahaman tetang jihad adalah konsep dasar yang menuntun seseorang untuk melakukan tindakan radikalisme. Dan Toleransi adalah hasil dari pemahaman jihad berdasarkan ajaran Islam tersebut yang kemudian dimaknai sebagai Islam rahmatan lil ”˜alamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman santri terhadap makna jihad, yang kemudian berdampak pada tindakan radikalisme beragama. Penelitian dengan pendekatan field research ini menggunakan sampel para santri dari berbagai tipe pesantren (salaf, khalaf, dan campuran) di Kabupaten Semarang. Studi ini menemukan bahwa semua santri memiliki benih radikalisme, meskipun masih dalam taraf pemahaman, pun ada yang sudah dalam tindakan. Ini dipengaruhi beberapa faktor penting; jenis pesantren, pendidikan dan kurikulum yang diterima, bahan bacaan, serta keadaan lingkungan santri tinggal. Ada beberapa alternatif untuk mengurangi pergerakan intoleransi dan radikalisme; melalui lingkungan dengan pemahaman Islam yang baik, pendidikan agama yang moderat, serta pengamalan konsep Islam yang rahmatan lil ”˜alamin. [Santri, jihad, and radicalism are the unity which illustrates as the controlling circle in religion, and can be applied vice versa. Santri (Islamic boarding school student) is understood as a person who understands the basics of religion. An understanding of Jihad is a basic concept that leads someone to be radical. Tolerance is the result of the understanding of jihad based on Islamic teachings wholeheartedly, and called rahmatan lil ”˜alamin. The aim of this reseacrh is to determine the understand of santri about the means of Jihad which is becames a religious radicalism. The kind of this research is field research, which is the sampling is santri from all the type of pesantren (salaf, khalaf, and mixed) in Semarang district. The result of this study is that all of santri has the potential of radicalism, even still in their understood. There are some factors such as the model of pesantren, education system that received, or at least from the results of dissemination of the reading, and the neighbourhood. There are also several alternatives to reduce the movement of intolerance and radicalism. Starting from a good family environment, moderate religious education, and understanding the concept of rahmatan lil amin alamin in Islam.
DIALEKTIKA KESENIAN JARANAN THEK DI PONOROGO DENGAN AGAMA ISLAM
Agama Islam senantiasa berinteraksi dengan kebudayaan lokal. Di antara kesenian yang berinteraksi dan berdialektika dengan ajaran agama Islam adalah kesenian Jaranan Thek di Ponorogo. Keunikan dari kesenian Jaranan Thek ini adalah para pemain dan pawang yang memainkan Jaranan Thek menggunakan unsur magis dan kadang tidak sadar (trance), padahal mereka secara formal menganut agama Islam. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dalam mengkaji fenomena Jaranan Thek yang hingga kini tetap eksis dan bagaimana para pelaku kesenian ini mendealektikakannya dengan ajaran agama Islam. Penelitian kualitatif (dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi) ini menganalisis sejarah kesenian Jaranan Thek, strategi pelestarian, dan dialektikanya dengan Islam. Jaranan Thek di Ponorogo terkait dengan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Bantarangin (Ponorogo). Demi pelestarian Jaranan Thek, maka komunitas kesenian ini berinovasi, yakni menyisipkan kisah Kelono Sewandono (dari Kerajaan Bantarangin) dengan Dewi Songgolangit (dari Kerajaan Kediri); menambahkan variasi lagu (shalawatan, tembang Jawa, Campursari, maupun lagu populer di masyarakat); menggunakan alat musik modern (misalnya, drum dan organ elektrik) sambil mempertahankan gamelan; menggabungkan Jaranan Thek dengan kesenian lain (misalnya, tari tayuban dan jathilan); dan menyelaraskannya dengan ajaran Islam (misalnya, doa, ayat, maupun lafadh bernuansa Islam). Dialektika Jaranan Thek dengan Islam terwujud secara mencolok dalam bentuk sinkretisme setelah unsur-unsur keislaman dimasukkan dalam pementasan Jaranan Thek. [Islam always interacts with the local culture. Among of the arts that interact and dialectic with Islamic teachings is the art of Jaranan Thek in Ponorogo. The uniqueness of this Jaranan Thek art is that the players and handlers who play Jaranan Thek use magical elements and are sometimes unconscious (trance), even though they formally adhere to Islam. Therefore, this research is very important in examining the phenomenon of Jaranan Thek, which still exists today and how the actors of this art treat it with Islamic teachings. This qualitative research (with observations, in-depth interviews, and documentation) analyzes the history of Jaranan Thek, its conservation strategy, and its dialectic with Islam. The Jaranan Thek's art in Ponorogo related to the Kingdom of Kediri and the Kingdom of Bantarangin (Ponorogo) because Jaranan Thek's art was from Jaranan art in Kediri. There are many innovations to preserve Jaranan Thek, such as inserting the story of Kelono Sewandono (from Bantarangin Kingdom) with Dewi Songgolangit (from Kediri Kingdom); performing various songs (with shalawatan, Javanese song, Campursari, and popular songs); using modern musical instruments (drums and electric organs) besides gamelan (traditional music instruments); combining Jaranan Thek with other arts (tayuban and jathilan), and synchronizing Jaranan Thek with Islam (Islamic prayers, verses, and sayings). The dialectic of Jaranan Thek with Islam appears prominently in its syncretism with Islamic elements in its performance.]Sejarah kesenian Jaranan Thek di Ponorogo terkait dengan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Bantarangin (Ponorogo). Kesenian Jaranan Thek bersumber dari kesenian jaranan di Kediri yang kemudian dikembangkan para seniman Ponorogo. Diyakini bahwa kesenian Jaranan Thek ada sejak zaman Kerajaan Wengker. Kesenian ini dinamakan Jaranan Thek karena diambil dari barongan (caplokan kepala naga) yang disebut Thek dan berbunyi “thek” ketika dibuka dan ditutup. Tahun 2009 didirikan paguyuban Jaranan Thek pertama bernama Turonggo Wengker di Kecamatan Jetis (Kabupaten Ponorogo) dan pada 2017 dibentuk Ikatan Seni Jaranan Thek Ponorogo (ISJTP) sebagai organisasi pemersatu seluruh paguyuban. Jaranan Thek berfungsi untuk pelestarian kebudayaan masyarakat Ponorogo dan hiburan masyarakat. Demi pelestarian kesenian Jaranan Thek, maka komunitas kesenian ini melakukan inovasi. Pertama, penyisipan kisah Kelono Sewandono (dari Kerajaan Bantarangin) dengan Dewi Songgolangit (dari Kerajaan Kediri). Kedua, penambahan variasi lagu (shalawatan, tembang Jawa, Campursari, maupun lagu populer di masyarakat). Ketiga, penambahan alat musik modern (misalnya, drum dan organ elektrik) sambil mempertahankan gamelan. Keempat, kombinasi Jaranan Thek dengan kesenian lain (misalnya, tari tayuban dan jathilan). Kelima, penyelarasan dengan ajaran Islam (misalnya, doa, ayat, maupun lafadh bernuansa Islam). Kesenian Jaranan Thek berkembang di masyarakat Islam Abangan yang masih mempertahankan tradisi-tradisi animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha yang ada sebelum kedatangan agama Islam, misalnya pemakaian sesajen, persembahan kepada makhluk halus, dan permintaan bantuan kepada makhluk halus agar merasuki pemain Jaranan Thek. Dialektika Jaranan Thek dengan agama Islam terwujud secara mencolok dalam bentuk sinkretisme setelah unsur-unsur keislaman dimasukkan dalam Jaranan Thek, misalnya ketika pawang (gambuh) menggunakan ayat, doa, atau lafadh bernuansa keislaman untuk memulai ataupun mengakhiri pementasan, serta menyadarkan pemain yang kesurupan. The history of Jaranan Thek's art in Ponorogo related to the Kingdom of Kediri and the Kingdom of Bantarangin (Ponorogo) because Jaranan Thek's art was from jaranan art in Kediri. It was believed that Jaranan Thek has existed since the Kingdom of Wengker. This art is called Jaranan Thek because it is taken from the barongan or clipped head of a dragon called Thek with its sound of "thek" when opened and closed. In 2009 the first Jaranan Thek group (Turonggo Wengker) was founded in Jetis District (Ponorogo Regency) and subsequently in 2017 the ISJTP (Ikatan Seni Jaranan Thek Ponorogo or the Ponorogo Thek Jaranan Art Association) was formed as the unifying organization of all Jaranan Thek groups in Ponorogo. The Jaranan Thek's art is performed to preserve the culture of Ponorogo and at the same time as a means of entertainment for public. For the sake of preservation of Jaranan Thek's art, there are many innovations in Jaranan Thek. First, the insertion of the story of Kelono Sewandono (from Bantarangin Kingdom) with Dewi Songgolangit (from Kediri Kingdom). Second, the addition of song variations (with shalawatan, Javanese song, Campursari, and popular songs). Third, the addition of modern musical instruments (drums and electric organs), besides gamelan (traditional music instruments). Fourth, the combination of Jaranan Thek with other arts (tayuban and jathilan). Fifth, alignment with the teachings of Islam (Islamic prayers, verses, and sayings). The Jaranan Thek's art developed among the Abangan Islamic community who still retained the animism, dynamism, Hindu and Buddhist traditions that existed before the arrival of Islam, such as the use of offerings to spirits and requests for help to spirits to protect the players of Jaranan Thek. The Jaranan Thek's dialectics with Islam appears prominently in the form of syncretism between Islamic elements and Jaranan Thek's art
SISTEM PENGELOLAAN (PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI) LABORATORIUM IPA SMP NEGERI DI PONOROGO
Penelitian kualitatif ini dilakukan di empat SMP Negeri di Ponorogo untuk mengevaluasi pengelolaan laboratorium IPA di sekolah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan laboratorium pada keempat SMP Negeri yang ada di Ponorogo masuk kategori baik. Dari segi perencanaan, yaitu terkait tata letak, tata ruang, kelengkapan alat bahan, dan pengadministrasian sudah sesuai standar pedoman pengelolaan laboratorium. Berdasarkan pelaksanaan praktikum keempat sekolah tersebut telah melaksanakan praktikum sesuai dengan jadwal dan rutin sesuai dengan yang ada pada program semester. Tiga dari empat sekolah yang diteliti ini telah memanfaatkan laboratorium sesuai fungsinya, tidak digunakan untuk hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan praktikum. Panduan kerja yang digunakan di laboratorium masih belum maksimal dalam mencapai tujuan pembelajaran IPA. Dari segi evaluasi dan monitoring, keempat sekolah negeri yang diteliti ini telah rutin melakukan evaluasi laboratorium kemudian dilakukan monitoring setiap tahunnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan pengelolaan laboratorium di sekolah yang lain serta mengembangkan panduan praktikum yang sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA sehingga keberadaan laboratorium bermakna bagi siswa. [This qualitative research was conducted in four public junior high schools in Ponorogo to evaluate the management of the natural science laboratory. The results showed that the laboratory management system in the four public junior high school in Ponorogo was in a good category. In terms of planning that related to the layout, the variety of materials, and administration according to laboratory management guidelines. Based on the implementation of the practicum, the four schools have carried out practicums in accordance with the schedule and the routine was compatible with those in the semester program. Three of four schools have used laboratories according to their functions, not used for other things that have nothing to do with practicum. The work guidelines that used in the laboratory are still lack of achieving in the learning goals. In the case of evaluation and monitoring, the four public schools studied have routinely conducted laboratory evaluations and then carried out monitoring in every year. The results of this study are expected to be used as a reference in improving laboratory management in other schools as well as developing practical guidelines that are suitable with the aim of the natural science learning. So, the existence of the laboratory is important for students]
STUDI FATWA AL-LAJNAH AL-DAIMAH LI AL-BUHUS AL-ILMIYAH WA AL-IFTA’: KRITIK ATAS LARANGAN MAHAR PERNIKAHAN BERUPA HAFALAN AL-QUR’AN
Tulisan ini merupakan kajian pustaka yang mengkaji fatwa pelarangan mahar hafalan al-Qur’an. Sebagai alat analisis teori al-urf sangat tepat digunakan untuk memadukan kesenjangan tradisi yang berkembang dengan fatwa pelarangan tradisi tersebut. Tulisan ini mengkritisi fatwa tersebut dan menyimpukan; Pertama, fatwa mengedepankan aspek teoritis dan kurang memperhatikan aspek praktis yang tengah terjadi pada masyarakat. Kedua, metodelogi istinbat dalam berfatwa yang dilakukan adalah mengutamakan dalil-dalil muttafaq serta menomerduakan dalil-dalil mukhtalaf, sedangkan al-urf terkategori pada mukhtalaf sehingga kurang diperhatikan. Ketiga, Penulisan teks fatwa yang ada dianggap sangat singkat dan memerlukan kajian lebih lanjut agar memperoleh pemahaman dari maksud dari fatwa tersebut, sehingga menimbulkan kegamangan dan berpotensi menimbulkan silang pendapat. Keempat, prinsip fatwa yang digulirkan adalah berlepas dari mazhab tertentu, hal ini dianggap tidak sejalan dengan apa yang direkomendasikan oleh fukaha dan jauh dari mengayomi, karena proses beragama suatu masyarakat hendaknya memulainya dengan mengikuti mazhab tertentu agar tidak salah arah, dan tetap di dalam koridor keislaman yang benar. [This paper criticizes the fatwa on the prohibition of memorizing the Qur'an. As an analysis tool, al-urf theory is very appropriate to be used to integrate the growing of tradition gap with the fatwa prohibiting that tradition. This paper concludes; First, the fatwa emphasizes the theoretical aspects and pays little attention to the practical aspects that are happening to the community. Second, istinbat methodology in performing the obedience carried out is to prioritize the arguments of muttafaq as well as to put forward the arguments of the mukhtalaf, while the al-urf is categorized in the mukhtalaf so that it is heedless. Third, the writing of the existing fatwa text is considered to be very high and requires further study in order to gain an understanding the purpose of the fatwa, thus causing confusion and the possibility of the conflict. Fourth, the fatwa principle that is rolled out is not depend on a certain schools, by contrast with the recommendation of the jurist, because the religious process of a community should start by following the certain schools in order to remain stay in the Islamic pathway]
PENANAMAN NILAI MULTIKULTURAL MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL DI RA PSM NGRONGGOT NGANJUK
Keberagaman masyarakat Indonesia yang multicultural merupakan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Multikultural hadir dengan berbagai bentuk diantaranya status sosial budaya yang meliputi latar belakang, tempat, agama, ras, suku. Oleh karena itu penanaman nilai multikultural perlu diajarkan sejak dini pada anak usia dini dengan harapan mereka dapat menghargai sesama dan tidak saling mengejek antar teman. Pembelajaran tentang nilai-nilai multikultural dapat dilakukan dengan cara yang bervariasi dan tentunya menyenangkan dan mengena pada anak, salah satunya adalah dengan permainan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang penanaman nilai multikutral melalui permainan tradisional pada anak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dan menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari guru berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa nilai multikultural dalam permainan tradisional diantaranya sikap toleransi, sikap saling mempercayai, sikap keadilan dan demokrasi, sikap kebersamaan dan sikap tolong menolong. Sedangkan proses penanaman nilai-nilai multikultural dalam permainan tradisional pada anak usia dini dengan cara perencanaan, praktek langsung melalui kegiatan main dan pembiasaan yang dilakukan sehari-hari. [The diversity of Indonesian society that is multicultural is an undeniable reality. Multicultural comes in various forms including socio-cultural status which includes background, place, religion, race, ethnicity. Therefore multicultural value inculcation needs to be taught early on in early childhood in the hope that they can respect each other and not mock one another among friends. Learning about multicultural values can be done in a variety of ways and of course fun and enjoyable for children, one of which is with traditional games. This study aims to describe the inculcation of multicultural values through traditional play in early childhood. This research uses a descriptive qualitative approach. And using qualitative data obtained from teachers based on interviews, observations and documentation. The results obtained are that multicultural values in traditional games include tolerance, mutual trust, justice and democracy, togetherness and helping. While the process of planting multicultural values in traditional games in early childhood by means of planning, direct practice through play activities and daily habituation]
PROGRAM INDONESIA SEHAT BERBASIS KELUARGA: KONTRIBUSI MODAL SOSIAL KEAGAMAAN DI MASYARAKAT
Tulisan ini mendiskusikan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan (SDGS), khususnya pembangunan kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan modal sosial yang dimiliki. Tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat desa dan petugas kesehatan saling mempertahankan kerjasama dalam bentuk kegiatan program rutin dan pendirian lembaga kesehatan desa. Kemampuan dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan peran perangkat desa dapat menjadi faktor kunci keberhasilan. Adanya tolong menolong, rasa saling percaya (trust), dan norma yang ditaati merupakan merupakan modal dalam mengatasi persoalan kesehatan. Meski mampu mengatasi persoalan kesehatan, namun faktanya masih menyisakan persoalan. [This paper discusses the role and community participation in sustainable development (SDGS), especially health development by utilizing human resources and social capital owned. Religious leaders, community leaders, village communities and health workers maintain mutual bonding in the form of routine program activities and the establishment of village health institutions. The abilities and values of the community and the role of the village apparatus can be the key success factors. The existence of help, mutual trust, and adhered norms are social capital in overcoming health problems. Although able to overcome health problems, the fact the problem still remains]
INTEGRASI NILAI ISLAMI DALAM LAYANAN INFORMASI KESEHATAN REPRODUKSI
Reproduksi merupakan hal yang cukup tabu dikalangan masyarakat terlebih pada lembaga formal, namun setiap manusia yang melewati masa puber akan mengalami masalah di Era teknologi 4.0 dimana segala hal mudah diakses termasuk konten negatif. Seorang remaja dengan tingkat ingin tahu yang tinggi jika tidak dibekali dengan pemahaman yang baik justru akan menjerumuskannya pada perbuatan yang menyimpang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi uji keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan layanan informasi kesehatan reproduksi di SMP Walisongo Pecangaan Jepara dengan metode analisis reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Integrasi nilai islami dalam layanan informasi kesehatan reproduksi mencakup pengejawentahan salah satu dari lima tujuan prinsip syariat Islam (maqasid al-syari’ah), yaitu: hiz al-irdl (perlindungan kehormatan/hak reproduksi) dan materi layanan mata pelajaran Aqidah dan Pendidikan Agama Islam serta Guru BK. [Reproduction is quite taboo among the people, especially informal institutions. Still, every human who passes puberty will experience problems in the Age of Technology 4.0, where everything is easily accessible, including harmful content. A teenager with a high level of curiosity, if not equipped with good understanding will only lead to deviant behavior. This type of research is field research with a qualitative approach to the method of data collection used is interviews, observation, and documentation of data validity testing using source triangulation. The object of this research is the implementation of reproductive health information services in SMP Walisongo Pecangaan Jepara with data reduction analysis methods, data display, and conclusions drawing. The integration of Islamic values in reproductive health information services includes the realization of one of the five objectives of Islamic Sharia principles (maqasid al-syari'ah), namely: hiz al-irdl (protection of honor / reproductive rights) and material services for Aqidah and Islamic Religious Education subjects and Counseling Teacher]