Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam
Not a member yet
229 research outputs found
Sort by
STATUS WANITA DI NEGARA MUSLIM MODERN: STUDI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI TUNISIA DAN INDONESIA
Full text linkSalah satu fenomena penting yang muncul di dunia muslim sejak awal abad ke-20 adalah adanya upaya pembaharuan hukum keluarga di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim baik dengan metode intra doctrinal reform maupun extra doctrinal reform. Adapun tujuan pembaharuan hukum keluarga di antaranya ialah untuk unifikasi hukum, tuntutan peningkatan status wanita dan merespon perkembangan masyarakat yang selalu bergerak dinamis. Dapat dikatakan bahwa tujuan kedua ini merupakan tujuan dari reformasi Undang-Undang Perkawinan di mayoritas negara-negara muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara mencakup beberapa tujuan sekaligus. Dengan menggunakan metode descriptive comparative, penelitian ini membahas tentang materi-materi pembaharuan hukum keluarga dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembaharuan hukum keluarga di negara Tunisia dan Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pembaharuan hukum keluarga di Tunisia tidak lepas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal: pengaruh Prancis dalam usaha sekularisasi dan pengaruh Habib Bourguiba yang berhasrat menjadikan Tunisia sebagai negara sekuler dan faktor internal: adanya reinterpretasi nash Al-Qur’an dan peningkatan status wanita di Tunisia. Sedangkan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya heterogenitas masyarakat dan usaha unifikasi hukum. [One important phenomenon that has emerged in the Muslim world since the beginning of the 20th century is the effort to reform family law in Muslim-majority countries with both intra-doctrinal reform and extra doctrinal reform methods. Some of the objectives of the renewal of family law are to unify the law, to legalize women’s equal rights, and to respond to the dynamic development of a society. It is well known that the legalization of women’s equal rights is mostly becomes the main goal in reforming the Marriage Law in the majority of Muslim countries, although some countries may also put other goals at once. Using descriptive-comparative methods, this study attempts to discuss the renewal material of family law and the factors that underlie the renewal in Indonesia and Tunisia. The results of the study show that the renewal of family law in Tunisia is inseparably influenced by two factors; namely external factors: the influence of France in their secularization efforts as well as the influence of Habib Bourguiba, who desires to make Tunisia as a secular state; and the internal factors: the reinterpretation of the Qur'anic text and some efforts done in Tunisia to improve the women’s status. On the other hand, the renewal of family law in Indonesia is motivated by the heterogeneity of the community and the effort of law unification]
PARADIGMA HUKUM ISLAM TEOANTROPOSENTRIS: TELAAH PARADIGMATIS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN ABDULLAH SAEED
Full text linkPenelitian ini ingin melihat bagaimana paradigma dan teori penafsiran hukum Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed. Teori penafsiran Rahman (double movement) dan Saeed (teori kontekstual), penulis hipotesakan mempunyai sandaran paradigmatis yang mapan. Dalam konteks inilah, tulisan ini juga ingin menelisik bagaimana relasi paradigma dan teori penafsiran hukum mereka berdua. Hal ini penting karena telah terjadi krisis paradigmatis dalam studi hukum Islam, yakni terpisahnya wacana teologi sebagai basis paradigmatis hukum dengan wacana hukum Islam itu sendiri. Tulisan ini berbentuk kajian pustaka terhadap pemikiran Rahman dan Saeed. Sebagai alat analisis, penulis memakai teori paradigma sebagaimana digagas oleh Thomas Kuhn dan yang dikembangkan oleh pemikir lain semisal Kuntowijoyo dan Hans Kung. Tulisan ini menyimpulkan, pertama, paradigma Rahman dan Saeed berporos pada visi teologis yang telah bergeser dari teosentris atau antroposentris ke teoantroposentris. Pergeseran visi teologis tersebut adalah dari keimanan tauhidi yang abstrak ke yang fungsional, dari keadilan formal ke keadilan yang substantif, dari peran akal sebagai the logic of justivication and repetition ke the logic of discovery, dari keterbelengguan manusia (fatalisme) ke kebebasan (freedom). Kedua, konsisten dengan paradigma di atas, Rahman dan Saeed merumuskan teori double movement (gerakan ganda) dan teori kontekstual. Teori kontekstual Saeed adalah pengembangan lebih lanjut dari teori gerakan ganda Rahman. Saeed memperjelas bentuk teori gerakan ganda dan merumuskan hirarki nilai. karena itu penulis mensintesakan teori keduanya sebagai penalaran reflektif hukum berbasis nilai maqa>s}id. [This study wants to see how the paradigm and the theory of law interpretation of Fazlur Rahman and Abdullah Saeed. The theory of Rahman (double movement) and Saeed's interpretation (contextual theory), the hypothesis writer has an established paradigmatic backrest. In this context, this paper also wants to explore how the relations of paradigms and the theory of legal interpretation both of them. This is important because there has been a paradigmatic crisis in the study of Islamic law, namely the separation of theological discourse as a paradigmatic basis of law with the discourse of Islamic law it self. This paper takes the form of a literature study of the thoughts of Rahman and Saeed. As an analysis tool, the author uses paradigm theory as initiated by Thomas Kuhn and developed by other thinkers such as Kuntowijoyo and Hans Kung. This paper concludes, first, that the paradigm of Rahman and Saeed pivots on the theological vision that has shifted from theocentric or anthropocentric to theoanthropocentric. The theological vision shift is from the tauhidi faith which is abstract to the functional, from formal justice to substantive justice, from the role of reason as the logic of justification and repetition to the logic of discovery, from human reluctance (fatalism) to freedom. Second, consistent with the paradigm above, Rahman and Saeed formulated the theory of double movement and contextual theory. Saeed's contextual theory is a further development of Rahman's double movement theory. Saeed clarified the form of double movement theory and formulated a value hierarchy. Therefore the author synthesizes the second theory as a value-based legal reflective reasoning]
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT
Full text linkMasyarakat Indonesia berkembang berbagai obat tradisional. Namun, banyak beredar di pasaran beberapa obat tradisional yang didalamnya dicampuri bahan kimia obat (BKO). Peraturan yang mengandung aspek perlindungan konsumen obat tradisional sebetulnya telah ada dan tersebar dalam berbagai peraturan di Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini tentang dasar hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung BKO dan analisis yuridis perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung BKO. Jenis penelitian ini adalah penelitian Library Research, dengan pendekatan deskriptif analitis. Dari hasil penelitian diperoleh, pertama: Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dapat dikelompokkan dalam empat bagian, yaitu: bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan dan lingkungan hidup. Dasar hukum perlindungan konsumen obat tradisional BKO terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dapat pula dijumpai dalam UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Permenkes RI Nomor: 246/Menkes/ Per/V/1990. Kedua, masalah perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional BKO ini tidak dapat dipisahkan dengan tahapan-tahapan transaksi konsumen lainnya. Yang berlaku bukan lagi caveat emptor (bahwa konsumenlah yang harus berhati-hati), tetapi caveat venditor yaitu produsen/ penjual/penyalur produk atau kreditorlah yang harus bertanggung jawab, yang lazim disebut tanggung jawab produk. Dengan kata lain undang-undang tersebut hanya mengatur kepentingan konsumen dari sisi produsen atau pelaku usaha. Sementara dari sisi lain yang terpenting, hak-hak konsumen terabaikan. [Indonesian people develop various traditional medicines. However, many are circulating in the market some traditional medicines in which are mixed with medicinal chemicals. Regulations that contain aspects of consumer protection for traditional medicines actually exist and are spread in various regulations in Indonesia. The formulation of the problem of this research is about the legal basis of consumer protection against the circulation of traditional medicins containing medicinal chemicals and the juridical analysis of consumer protection against the circulation of traditional medicins containing medicinal chemicals. This type of research is library research, with an analytical descriptive approach. From the results of the study, first: laws that regulate consumer protection can be grouped into four parts, namely: the fields of industry, trade, health and the environment. The legal basis for the protection of consumers of traditional medicinal chemicals medicins contained in the regulation of law about consumer protection 1999 Number 8 and also in the regulation of law about health in 1992 point 23. Moreover, it can also be found in in the KUH Perdata 1945 and then in the regulation of law about Trade 2014 number 7, regulation of law about industry 2014 number 3, in the regulation of Law 2012 about Food, number 18 and the Government Regulation 1999 about Labels and Advertisement of Food 1999 Number 69 and Minister of Health Regulation 1990 Number 246. Secondly, the problem of consumer protection against the circulation of traditional medicinal chemicals medicins cannot be separated from the steps of the other consumer transactions. What applies is no longer the caveat venditor (that consumers must be careful), but the caveat venditor, which is the producer/seller/distributor of the product or the creditor, must be responsible, which is commonly called product responsibility. In other words, the law only regulates the interests of consumers in terms of producers or business actors. While from the other important side, consumer rights are neglected]
KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH ISLAMIC CENTRE BIN BAZ YOGYAKARTA
Full text linkUntuk memenuhi dan meningkatkan peran pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa, maka diadakanlah program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren salafiyah. Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada pondok pesantren bertujuan untuk a) meningkatkan peran serta pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa dan mengoptimalkan pelayanan Program Nasional Wajib Belajar melalui salah satu jalur alternatif, dalam hal ini adalah pondok pesantren salafiyah. b) melalui penyelenggaraan wajib belajar, diharapkan para santri dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan dasar dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa lembaga pendidikan lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. [To fulfill and enhance the role of Islamic boarding schools in educating the nation, a compulsory 9-year basic education program is held at the salafiyah Islamic boarding school. The compulsory 9-year basic education policy at Islamic boarding schools aims to a) increase the role of Islamic boarding schools in educating the nation and optimizing the services of the National Mandatory Learning Program through one of the alternative routes, in this case the salafiyah Islamic boarding school. b) through the implementation of compulsory education, it is expected that the santri can have abilities that are equivalent to basic education and have the same opportunities as students of other educational institutions to continue to higher education].
PENEGAKAN HUKUM DAN KESADARAN HUKUM NARAPIDANA WANITA DI LAPAS PONOROGO
Full text linkLamanya Napi wanita untuk mengikuti persidangan sebanyak 15 kali / 4 bulan, dan pada umumnya Napi wanita tersebut banyak yang tidak paham hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini akan membahas bagaimana penegakan hukum dan kesadaran hukum narapidana wanita di Lapas Ponorogo dan bagaimana proses pembinaan dari petugas lapas terhadap narapidana wanita di Lapas Ponorogo. Hasil dari penelitian ini bahwa hukuman yang diberikan Napi wanita berkisar 3 bulan ”“ 9 bulan kurungan penjara, setelah dipotong masa tahanan menjadi 1-3 bulan masa tahanan. Putusan hukuman yang diberikan oleh hakim dan diterapkan di lapas Ponorogo akan sesuai apabila diterapkan sesuai kenyataan. Namun apabila penegak hukum yang terdiri dari hakim, polisi, jaksa, dan petugas lapas meminta sejumlah uang tertentu kepada narapidana wanita hal ini tidak diperbolehkan dan melanggar hukum. Setelah di penjara barulah napi wanita sadar akan kejahatannya. Proses pembinaan di lapas Ponorogo sudah berjalan secara baik, hanya saja proses pembinaan tersebut belum sampai pendampingan sampai keluarnya narapidana. [The length of time for female prisoners to take a part in the trial is 15 times / 4 months, and in general there are many female prisoners who do not understand the law. This type of research is a field research (field research), the method used in this study using a qualitative research approach. This study will discuss how law enforcement and legal awareness of female prisoners in Ponorogo prison and how the process of coaching from prison officers to female prisoners in Ponorogo prison. The results of this study that the sentences given by female prisoners ranged from 3 months to 9 months in prison, after being detained the prison period was 1-3 months in prison. The verdict given by the judge and applied to the Ponorogo prison will be appropriate if applied according to reality. However, if law enforcers consisting of judges, police, prosecutors, and prison officers request a certain amount of money to female prisoners this is not permitted and breaks the law. After being imprisoned, women prisoners are aware of their evil. The process of coaching in the Ponorogo prison has been going well, except that the coaching process has not reached assistance until the release of inmates]
DARI PLURALISME DISINTEGRATIF MENUJU PLURALISME INTEGRATIF (Analisis Interaksionisme Simbolik Masyarakat Beda Agama di Kelurahan Karang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri)
Full text linkPluralisme agama seringkali dijadikan sebagai sarana pemicu timbulnya konflik sosial sehingga pluralisme agama menimbulkan pluralisme yang disintegratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui simbol dan makna simbol dalam interaksi sosial masyarakat kelurahan Karang Slogohimo Wonogiri yang mampu menjadikan pluralisme integratif. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi dari pemikiran G.H. Mead tentang interaksionisme simbolik sebagai pisau analisa. Objek sekaligus fokus penelitian ini adalah masyarakat beda agama di kelurahan Karang Slogohimo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Hasilnya adalah bahwa simbol”“simbol yang digunakan masyarakat Karang dalam interaksi sosial secara umum melalui dua bentuk yaitu verbal dan non verbal. Kemudian Pemaknaan atas simbol”“simbol tersebut dapat dikatagorikan menjadi tiga yaitu mind, self dan society sebagaimana maksud dari teori interaksionisme simbolik. Mind (pikiran) masyarakat Karang tentu sangat beragam yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang yang berbeda”“beda namun ada konsep mind dalam sebagian besar masyarakat Karang beranggapan bahwa agama adalah “ageman, terhadap saudara lain “podho kulit lan balunge” sehingga perbedaan agama tidak menjadi suatu persoalan. Konsep Self (diri) faktor “Me” lebih dominan dari pada faktor “I” sehingga kecenderungan egois tidak begitu tampak. Adapun Konsep Society (masyarakat) mereka memiliki rasa peduli dan ada kecenderungan untuk interaksi sosial dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga baik particular other maupun generalized other dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang baik. [Religious pluralism is often used as a means of triggering social conflicts so that religious pluralism creates disintegrative pluralism. This study aims to determine the symbols and meanings of symbols in the social interaction of the people of the Wonogiri Karang Slogohimo village that can make integrative pluralism. To achieve the objectives of this study, researchers used the sociological approach of G.H. Mead thinking about symbolic interactionism as a knife of analysis. The object as well as the focus of this research is the religiously diverse community in Karang Slogohimo village. This research is a descriptive field research method, data collected through documentation, observation and in-depth interviews. The result is that the symbols used by the Karang community in general social interaction through two forms, namely verbal and non verbal. Then the meaning of the symbols can be categorized into three, namely mind, self and society as intended by the theory of symbolic interactionism. The mind of the Karang community is certainly very diverse which is influenced by a variety of different backgrounds, but there is a mind concept in most Karang people who think that religion is "ageman, against another brother" podho kulit lan balunge "so that religious differences do not become a problem. The concept of Self factor "Me" is more dominant than the factor "I" so that selfish tendencies are not so visible. The concept of the Society (community) they have a sense of caring and there is a tendency for social interaction with the surrounding community, so that both the other particular and other generalized can function as good social control]
IMPLEMENTASI KONSEP ISLAM WASATHIYYAH (Studi Kasus MUI Eks. Karesidenan Madiun)
Full text linkMunas MUI ke-9 yang digelar di Surabaya tahun 2015, mengusung tema “Islam wasathiyyah untuk Indonesia dan dunia yang berkeadilan dan berkeadaban.” Tema dikehendaki untuk membumikan Islam yang berkeadilan, moderat, seimbang, berkemajuan dan toleran. Posisi MUI sebagai tenda besar umat Islam, memiliki posisi strategis bagi umat Islam di Indonesia yang majemuk. Namun, sejauh mana tema tersebut tersosialisasikan kepada struktur organisasi di bawahnya?. Dengan menggunakan logika induktif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian menemukan bahwa wasathiyyah dimaknai sebagai pertengahan, akomodatip, adil, dan moderat. Konsep tersebut diimplementasikan pada program kerja yang terfokus pada empat hal yaitu a) Pembentukan kesadaran terhadap aturan, baik agama maupun Negara. b) Penyatuan umat. c) Edukasi sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. d) Kaderisasi dan pengkajian. Faktor Pendukung program adalah wilayah Karesidenan Madiun yang kental sistem kekerabatannya, wilayah pesantren, struktur dan kepengurusan MUI yang akomodatif, serta program kerja MUI yang mengacu pada kemaslahatan umum. Sementara faktor penghambat adalah adanya ketidakterwakilan dari sebagian elemen keagamaan, peluang keterlibatan sebagian anggota MUI dalam kontestasi politik dukung mendukung, kuatnya dominasi dan doktrinasi ormas keagamaan dan ketaatan kepada tokoh, dan kurang maksimalnya transformasi konsep wasathiyyah. The 9th MUI National Conference held in Surabaya in 2015 carries the theme "Wasathiyyah Islam for Indonesia and the world that is just and civilized." The theme is intended to ground Islam that is just, moderate, balanced, progressive and tolerant. MUI's position as a large Muslim tent has a strategic position for Muslims in a pluralistic Indonesia. However, to what extent is the theme socialized to the organizational structure below? By using inductive logic and using a qualitative approach. The study found that wasathiyyah was interpreted as mid, accommodative, fair and moderate. The concept is implemented in a work program that focuses on four things, namely: a) Establishing awareness of rules, both religion and state. b) Unification of the Ummah. c) Social education and empowerment of community welfare. d) Cadreization and assessment. Program Supporting Factors are the Madiun Residency area which has a strong kinship system, boarding area, accommodative MUI structure and management, and MUI work programs that refer to general welfare. While the inhibiting factor is the absence of representation from some religious elements, the chance of involvement of some members of the MUI in supporting political contestation supports, strong domination and doctrination of religious organizations and obedience to figures, and a less than optimal transformation of the concept of wasathiyyah
QAZA’ DITINJAU DARI TEORI MAQASID
Full text linkTulisan ini memuat bagaimana memahami hadis-hadis nabi dengan konteks saat ini, perkembangan budaya yang semakin canggih sangat mudah untuk mengakses dan juga mengikuti tren fashion di berbagai belahan dunia yang lebih maju, terutama bagi para remaja yang gemar dalam menjaga penampilannya atau fashion. Dengan mengikuti tren fashion ini menjadikan mereka lebih percaya diri terhadap penampilannya. Akan tetapi jika dikaitkan dengan syari’at agama yang bersumber kepada hadis nabi tentang adanya larangan qaza’ maka haram hukumnya mengikuti tren fashion saat ini, Agama Islam sebagai likulli zaman wa makan maka Perlu adanya telaah ulang atau menafsirkan kembali untuk mengetahui latarbelakang bagimana hadis itu muncul, dan apa penyebabnya nabi mengharamkan qaza’. Maka dari itu penulis mengunakan teori maqasid syariah untuk mengetahui bagaimana hukum yang diambil sebagai kemaslahatan di dalam Islam dan maksud hadis yang tersembunyi dibalik larangan qaza’, apakah bisa di gunakan sampai saat ini yang mana mempunyai konteks yang sangat berbeda dengan zaman nabi Muhammad saw. [This article contains how to understand the prophetic traditions in the current context, increasingly sophisticated cultural developments that are very easy to access and also follow fashion trens in more advanced parts of the world, especially for teenagers who are fond of maintaining their appearance or fashion. By following this tren the fasion makes them more confident about their appearance. However, if it is associated with the Islamic Shari'a that originates from the Prophet's hadith about the existence of a qaza ban 'then the law is forbidden to follow the current Fashion tren, Islam as a likulli era wa makan, therefore a review or reinterpretation is needed to find out how the hadith appeared, and what causes the prophet to forbid qaza'. Therefore the writer uses the theory of maqasid sharia to find out how the law taken as a benefit in Islam and the purpose of the hadith hidden behind the qaza’ ban, can it be used until now which has a very different context from the time of the prophet Muhammad saw]
PENGARUH PENDEKATAN SAINTIFIK DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK
Full text linkProses pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang belum secara penuh dipahami oleh guru mengakibatkan kurang menarik perhatian peserta didik yang berakibat pada menurunnya motivasi belajar dan berimbas pada rendahnya hasil belajar. Penggunaan pendekatan saintifik dengan tepat dipandang dapat memberikan pengaruh terhadap motivasi dan dapat meningkatkan hasil belajar. Penelitian ini menekankan pada pengaruh pendekatan saintifik dan motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an-Hadist. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di MTs Negeri se Kabupaten Trenggalek. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 104 peserta didik. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi dan analisis inferensial. Dari hasil penelitian ini, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendekatan saintifik dan motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran Al-Qur’an-Hadist di MTs Negeri se Kabupaten Trenggalek. Pendekatan saintifik memberi pengaruh sebesar 18,7% dan motivasi belajar memberikan pengaruh sebesar 17,8%. Secara bersama-sama terdapat interaksi yang positif dan signifikan antara pendekatan saintifik dan motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik sebesar 21,5%. [The learning process in kurikulum 2013 that has not been fully understood by the teacher results in less attracting the attention of students which results in a decrease in learning motivation and an impact on the low learning outcomes. The use of a scientific approach is rightly seen to have an influence on motivation and can improve learning outcomes. This study emphasizes the influence of the scientific approach and learning motivation on the learning outcomes of students in the subjects of Al-Qur'an-Hadist. The research method uses a quantitative approach with a survey method. The population in this study were all students MTsN in Trenggalek Regency. The sample in this study amounted to 104 students. Data analysis used is description analysis and inferential analysis. From the results of this study, there is a positive and significant influence between the scientific approach and learning motivation towards the learning outcomes of the Al-Qur'an-Hadist subjects in MTsN Trenggalek Regency. The scientific approach has an effect of 18.7% and learning motivation has an effect of 17.8%. Together there is a positive and significant interaction between the scientific approach and learning motivation towards student learning outcomes of 21.5%]
STRATEGI MEWUJUDKAN LAYANAN PRIMA DI PERPUSTAKAAN IAIN PONOROGO
Full text linkLayanan prima menjadi salah satu hal yang harus diwujudkan oleh perpustakaan agar pengunjung memperoleh kenyamanan dan dapat mengambil manfaat dari keberadaan perpustakaan. Artikel ini memaparkan bagaimana kondisi perpustakaan STAIN Ponorogo setelah upaya pelayanan prima dilakukan utamanya pada peralihan status dari STAIN menjadi IAIN Ponorogo. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perpustakaan IAIN Ponorogo telah melakukan berbagai macam upaya yakni: strategi menyediakan koleksi buku yang lengkap, layanan mandiri peminjaman kunci dengan tiga komputer, memberikan attention yang lebih, memberikan pelatihan/training ORS (Online Research Skill) setiap hari jum’at, selving setiap hari dengan bantuan Office Boy, penghitungan denda dengan otomasi komputer, pelayanan kartu kunjung, kartu sakti dan layanan silang antar perpustakaan, penyimpanan barang di loker dan penggunaan cctv, request buku baru, penelusuran buku dengan menggunakan komputer OPAC, dan ketepatan jam buka layanan, serta memberikan layanan yang ramah dan cepat. Meskipun demikian masih terdapat kekurangan dalam pelayanan yakni layanan yang ramah dan cepat tersebut belum konsisten. [Excellent service is one of the things that must be realized by the library so that visitors get comfort and can take the advantage of the library existence. This article describes how the condition of the STAIN Ponorogo library after the efforts of excellent service is carried out primarily on the transition of status from STAIN to IAIN Ponorogo. The results of the study shows that IAIN Ponorogo library has made various efforts namely: a strategy of providing a complete collection of books, key lending independent services with three computers, giving more attention, providing training/ORS (Online Research Skill) training every Friday , arranging the book (selving) every day with the help of Office Boy, calculating fines with computer automation, visiting card services, magic cards and cross services between libraries, storing goods in lockers and using cctv, request for the new books, searching books using OPAC computers, and accuracy in opening hours service, as well as providing friendly and fast service. Nonetheless is still lacking of friendly and fast service]