Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam
Not a member yet
229 research outputs found
Sort by
APLIKASI SYIRKAH BERBASIS BAGI HASIL TANGKAPAN IKAN NELAYAN: PERSPEKTIF SOSIAL EKONOMI
Full text linkFenomena kemiskinan yang dialami oleh sebagian nelayan pesisir pantai Lhokseumawe disebabkan faktor ekonomi dan sosial, sehingga para nelayan tidak mampu mendapatkan pendapatan yang layak dan akses pendidikan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik bagi hasil tangkapan ikan nelayan, aplikasi syirkah pada praktik bagi hasil tersebut di kalangan nelayan Kota Lhokseumawe serta melihat berbagai fenomena kemiskinan pada nelayan di Kecamatan Banda Sakti, kota Lhokseumawe Aceh. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan penelitian lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik bagi hasil tangkapan ikan yang ada dikalangan nelayan Kecamatan Banda Sakti melibatkan dua pihak sebagai pemberi modal yaitu toke boat dan toke bangku dan selanjutnya di kelola oleh pihak rakan meupakat beserta pawang (nahkoda laut). Aplikasi syirkah terletak pada kerjasama dan kesepakatan dari percampuran modal kedua pihak toke boat dan toke bangku yang kemudian dikelola bersama dengan pihak pengelola. [The phenomena related to the poverty experienced by most fishermen in the coastal areas of Lhokseumawe were caused by the economic and sosial factors. Thus, the fisherman were then unable to obtain reasonable income and adequate education. This research aims at revealing the profit sharing and syirkah (cooperation) practices related to the fish caught by the local fishermen in Lhokseumawe as well as the phenomena of poverty experienced by the fishermen in Banda Sakti sub-district of Lhokseumawe. This research used a descriptive-qualitative method with various research fields. The results of this research showed that the profit sharing practices related to the fish caught by the local fishermen in Lhokseumawe involved both parties consisting of capital providers called toke boet (boat owner) and toke bangku (capital owner) which were then managed by the rakan meupakat and pawang. The syirkah was practiced due to the cooperation and agreement related to the boat and capital made by toke boet and toke bangku which were mutually managed by the managers until the processes of fish caught by the local fishermen were well completed.]This study aims to find out about the tradition of fishing revenue mudharabah systems and see various phenomena of poverty in fishermen in Banda Sakti District, Lhokseumawe city, Aceh. The method in this study uses descriptive qualitative methods with the type of research using field research. The results of the study revealed that the existing fisheries revenue sharing practices among fishermen in Banda Sakti District were viewed from two different regions and were led by two regional commander namely Kuala Pusong and Kuala Mamplam. Each region has a different production sharing practice. The practice of mudharabah syirkah application has been applied unwritten among the fishermen.Keywords: Syirkah, Mudharabah, Fisherme
IMPLIKASI BEBAN GANDA WANITA INDONESIA TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus di Kampung Songket Kecamatan Indralaya)
Full text linkArtikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor utama penyebab terjadinya beban ganda pada wanita pekerja di Kampung Songket, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kajian ini merupakan studi lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologi keluarga untuk mengkaji faktor-faktor penyebab beban ganda wanita kampung songket tersebut. Studi ini bersifat eksploratif, data yang dihimpun ditentukan secara purposive sample. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama ketidakadilan gender pada wanita kampung songket adalah faktor Kultur Hukum yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan budaya masyarakat kampung songket. Adapun faktor lainnya yaitu substansi hukum baik dari pemahaman nash al-Quran dan Sunnah serta materi hukum positif tidak begitu berpengaruh. Sebagai implikasi dari adanya beban ganda ini, posisi wanita kampung songket semakin kuat dalam penetapan harta gono gini sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII pasal 85 ”“ pasal 97. [This article aims to examine the main factors causing the double burden of working women in Kampung Songket, Indralaya, Ogan Ilir, South Sumatra. This study is a field research with a family sociological approach to examine the factors causing the double burden of the Kampung Songket women. The results of this study indicate that the main cause of gender injustice in Kampung Songket women is the legal culture factor which is influenced by the family background and culture of the Kampung Songket community. The other factors, namely the substance of the law, both from the understanding of the texts of the Koran and Sunnah and positive legal material, are not very influential. As an implication of this double burden, the position of songket village women is getting stronger in determining the assets of gono gini as regulated in Article 35 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and is also regulated in the Compilation of Islamic Law Chapter XIII Article 85 - Article 97.]This article aims to examine the main factors that causing gender injustice among female workers in Kampung Songket, Indralaya, Ogan Ilir, South Sumatra. The results of this study indicate that the main cause of gender injustice in Kampung Songket’s women is culture of the law factors, namely family background and local culture. As for the other factors, namely the substance of the law, both from the understanding of the texts of the Koran and Sunnah and positive legal material, are not very influential. As an implication of this double burden, the position of Kampung Songket’s women is increasingly strong in determining assets according to the provisions of Article 35 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and based on the Compilation of Islamic Law in Chapter XIII Article 85 - Article 97
OTORITAS SPRITUAL DI ERA SYARIAT JARINGAN DAN KONTESTASI TAREKAT DALAM MASYARAKAT ACEH KONTEMPORER
Full text linkHadirnya teknologi telah memberikan dampak negatif bagi sebagian orang yang tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Selain itu zaman modern yang dianggap sebagai zaman yang menyebabkan seseorang untuk terjebak pada pola hidup materialistik-hendonistik yang mendorong dirinya lebih banyak menghabiskan hidupnya untuk mencari kepuasan yang bersifat materi dan sering kali bersifat tak acuh kepada Tuhannya. Penerapan syariat Islam di Aceh selalu terkait dengan hukum Islam. Hal ini telah menafikan aspek spritualitas dalam tarekat yang merupakan akar Islam di Aceh, apalagi kelompok-kelompok tarekat seperti tidak menampakkan diri kepermukaan. Namun yang menjad ipertanyaan apakah kelompok tarekat benar-benar hilang karena diberlakukan syari’at Islam. Tulisan ini mencoba menelusuri bagaimana pola adaptasi dan perubahan gerakan tarekat di Aceh pasca modern, dimana penulis mengambil contoh pada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) Syekh Haji Amran Wali sebagai representasi tarekat Naqsyabandi al-Khalidi (Aceh Selatan dan Banda Aceh). Dari penelusuran ini, penulis menemukan beberapa pola adaptasi tarekat terhadap kebijakan dan kecenderungan masyarakat Islam dalam hukum Islam. MPTT Amran Wali cenderung melakukan pemaknaan ulang atas doktrin-doktrin tasawuf klasik yang dianggap bertentangan dengan syariat namun berbeda dengan lainnya. [The existence of technology has had a negative impact on some people who cannot use it wisely. In addition, modern era is considered as the period that caused peoples to get caught up in a materialistic-hendonistic lifestyle that drives them to spend more of their life looking for material satisfaction and ignored their God. The implementation of Islamic law in Aceh is always related to Islamic law. This has denied the spirituality aspect in the tarekat which is the root of Islam in Aceh, moreover tarekat groups are reluctant to appear on the surface. The question is whether the tarekat group was truly disappeared because of the implementation of sharia. This paper tries to explore how is the adaptation patterns and changes in the tarekat movement in post-modern Aceh, and the sample of this research is the Study of Tawheed Tasawuf (MPTT) Sheikh Haji Amran Wali as the representation of the Naqsyabandi al-Khalidi congregation (South Aceh and Banda Aceh). This study reveals several adaptation patterns of the tarekat to the policies and trends of the Islamic community in the implementation of Islamic law. MPTT Amran Wali tended to redefine classical Sufism doctrines that were considered to be contrary with the Sharia.
KONTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. ALI YAFIE DALAM MERESPONS PROGRAM PEMERINTAH DI ERA ORDE BARU
Full text linkTulisan ini menjelaskan posisi pemikiran KH. Ali Yafie dalam mengkaji fikih yang berdimensi sosial sekaligus bagaimana responsnya terhadap program pemerintah di era orde baru. Tulisan ini berpendapat bahwa keluasan dan keluwesannya dalam membaca realitas sosial sosial, terutama dalam konteks memahami kebijakan pemerintah, menghadirkan sebuah persepsi bagi masyarakat bahwa fikih sosial bisa menjadi basis pengetahuan dalam memahami ajaran Islam secara kontekstual. Meskipun dalam beberapa aspek, pemikiran fikih sosial KH. Ali Yafie terbilang pro-status quo karena mengamini berbagai kebijakan pemerintah yang seolah-olah dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Namun sesungguhnya pemikiran fikih sosial KH Ali Yafie menjadi pintu masuk bagi kita untuk mendudukkan secara proporsional dan kontekstual bagaimana memahami ajaran Islam yang berdimensi sosial. Maka, melalui penelitian ini, penulis ingin menguraikan, pertama, seperti apa konsep kemaslahatan yang dikontekstualisasi dalam fiqh sosial KH. Ali Yafie dalam merespons program pemerintah. Kedua, bagaimana wawasan sosilogis mewarnai pikiran fiqh sosial KH. Ali Yafie guna mengenengahkan alternatif pemikiran Hukum Islam yang kontekstual. Untuk menganalisis dua pokok masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian pustaka dengan cara melacak dan membedah karya-karya KH. Ali Yafie yang berkaitan langsung dengan Fiqh Sosial dan secara umum berkaitan dengan pikirannya tentang keislaman. [This paper explains the position of KH. Ali Yafie in studying fiqh with social dimensions as well as how he responded to government programs in the new order era. This paper argues that the breadth and flexibility in reading the social reality, especially in the context of understanding government policy, presents a perception for the community that social fiqh can be a knowledge based on the understanding of Islamic teachings contextually. Although in some aspects, KH. Ali Yafie is considered as a pro-status quo because he agrees with the various government policies that appear to be contrary to Islamic teachings. But actually KH Ali Yafie's social fiqh thinking is an entry point for us in order to have position proportionally and contextually how to understand the Islamic teachings with the social dimensions. So, through this research, the writer wants to elaborate, first, what kind of maslahah (benefit) concept is contextualized in KH Ali Yafie's social fiqh in responding to the government programs. Second, how is the sociological worldview of KH. Ali Yafie works to highlight the alternative of contextual Islamic Law thought. So, to analyze these two main problems, the writer uses library research method by tracking and dissecting the works of KH. Ali Yafie which is directly and particularly related to the Social Fiqh and generally related to his thoughts about Islam.]
MUDHARABAH SCHEME WITHIN THE ISLAMIC BANKING: PROFIT SHARING AND ASSOCIATED PROBLEMS IN IT
Full text linkArtikel ini membahas prinsip bagi hasil dalam skema mudharabah di perbankan syariah dan permasalahan yang terdapat di dalamnya dengan metode deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan dan eksploratif literatur. Skema mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan investas yang melibatkan dua pihak: shahib al-maal dan mudharib. Kedua belah pihak bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian finansial, shahib al-maal akan menanggung semuanya, tetapi jika disebabkan oleh kelalaian pengelola modal maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh mudharib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akad mudharabah mayoritas bank syariah menerapkan prinsip revenue-sharing yang secara tidak langsung direstui oleh Fatwa DSN 07/2000. Penerapan prinsip ini dapat memicu timbulnya rasa ketidakadilan karena bagi hasil dihitung berdasarkan laba kotor yang lebih menguntungkan pihak shahib al-maal dan kurang menguntungkan bagi mudharib. Kondisi ini membuat nasabah kurang termotivasi untuk memilih bank syariah ketimbang bank konvensional. Dilihat dari perspektif fiqh, bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan bersih sebagaimana diterapkan pada prinsip profit/loss-sharing, yang penerapannya juga direkomendasikan oleh OKI. Pada akhirnya, penyempurnaan pada Fatwa DSN 07/2000 perlu dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi semua entitas mudharabah: shahib al-maal dan mudharib. [This article was created to discuss the principle of profit-sharing in the mudharabah scheme in Islamic banking and the problems contained therein using descriptive-qualitative methods through library study and literature exploratory. Mudharabah schemes are usually applied to financing and investment products that involve two parties: shahib al-maal and mudharib. Both parties collaborate to get profits which will be shared according to the nisbah agreed at the beginning of the contract. If there is a financial loss, shahib al-maal will bear everything, but if it is caused by the negligence of the capital-user then the loss must be borne by the mudharib. The results showed that in the mudharabah contract, the majority of Islamic banks apply the principle of revenue-sharing which is indirectly blessed by Fatwa DSN 07/2000. The implementation of this principle could trigger a sense of injustice because the profit-sharing is calculated based on gross profit which is more beneficial for the shahib al-maal and less profitable for the mudarib. This condition makes customers less motivated to choose Islamic banks rather than conventional banks. From the perspective of fiqh, profit-sharing is calculated based on net profit as it’s applied to the principle of profit/loss-sharing as well as recommended by the OIC. At the end, improvements to the Fatwa 07/2000, needs to be done to provide a sense of justice for all mudharabah entities: shahib al-maal and mudharib.
Tren Model Bisnis Kolaborasi Antar Perusahaan Startup Perspektif Bisnis Islam
Full text linkMemasuki era industri 4.0 membuka peluang besar bagi bisnis digital di Indonesia. Para pelaku bisnis yang mayoritas berasal dari generasi milenial tentu turut meramaikan gaung ini. Perusahaan rintisan (startup) yang biasanya bergerak di bidang teknologi dan aplikasi secara perlahan namun pasti turut mengalami perkembangan yang signifikan. Dibuktikan dengan beberapa data yang menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke empat dunia dalam jumlah perusahaan startup. Bahkan Indonesia sendiri setidaknya memiliki 4 unicorn dari jumlah total 8 unicorn di ASEAN. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan startup di Indonesia, salah satunya adalah model bisnis kolaorasi antar beberapa startup untuk mengembangkan perusahaan. Disini peneliti ingin memaparkan bagaimana bisnis kolaborasi itu jika dilihat melalui perspekttif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang mana memfokuskan kepada studi fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah bisnis kolaborasi antar perusahaan startup dianggap sudah memenuhi unsur-unsur etika bisnis dalam Islam, yang memuat kesatuan, kejujuran, keadilan, kebenaran, kebajikan, kehendak bebas dan tanggung jawab. Pola bisnis kolaborasi pun dirasa cukup menguntungkan bagi semua pihak, baik antar perusahaan startup yang melakukan kolaborasi dan juga bagi masyarakat yang menjadi konsumen. [Entering the fourth industrial era, it opens up a great opportunities for digital businesses in Indonesia. The majority of business people who come from millennial generation certainly helped enliven this phenomenon. Startups which are usually engaged in technology and applications are slowly but surely also experiencing the significant developments. Evidenced by some data that says that Indonesia ranks fourth in the world in the number of startup companies. Indonesia also has at least 4 unicorns out of a total of 8 unicorns in ASEAN. There are several factors that influence the development of startups in Indonesia, one of which is the business model of collaboration between several startups to develop a company. Through this study, the researcher explains the collaboration of business that viewed by the perspective of Islam. This research is a qualitative research with the descriptive method, which focuses on the study of phenomenology. The results of this study are the business collaboration between startup companies considered to have fulfilled the elements of business ethics in Islam, which contain unity, fair, equilimbrium, truth, wisdom, free will and responsibility. The business collaboration pattern is also considered quite beneficial for all parties, both startup companies that collaborate and also for people who are the consumers.]Abstract Entering the fourth industrial era, it opens up great opportunities for digital businesses in Indonesia. The majority of business people who come from millennial generation certainly helped enliven this phenomenon. Startups which are usually engaged in technology and applications are slowly but surely also experiencing significant developments. Evidenced by some data that says that Indonesia ranks fourth in the world in the number of startup companies. Indonesia also has at least 4 unicorns out of a total of 8 unicorns in ASEAN. There are several factors that influence the development of startups in Indonesia, one of which is the business model of collaboration between several startups to develop a company. Here the researcher wants to explain how the collaboration business is viewed through the perspective of Islam. This research is a qualitative research with descriptive method, which focuses on the study of phenomenology. The results of this study are business collaboration between startup companies considered to have fulfilled the elements of business ethics in Islam, which contain unity, fair, equilimbrium, truth, wisdom, free will and responsibility. The business collaboration pattern is also considered quite beneficial for all parties, both between startup companies that collaborate and also for people who are the consumers.AbstrakMemasuki era industri 4.0 membuka peluang besar bagi bisnis digital di Indonesia. Para pelaku bisnis yang mayoritas berasal dari generasi milenial tentu turut meramaikan gaung ini. Perusahaan rintisan (startup) yang biasanya bergerak di bidang teknologi dan aplikasi secara perlahan namun pasti turut mengalami perkembangan yang signifikan. Dibuktikan dengan beberapa data yang menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke empat dunia dalam jumlah perusahaan startup. Bahkan Indonesia sendiri setidaknya memiliki 4 unicorn dari jumlah total 8 unicorn di ASEAN. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan startup di Indonesia, salah satunya adalah model bisnis kolaorasi antar beberapa startup untuk mengembangkan perusahaan. Disini peneliti ingin memaparkan bagaimana bisnis kolaborasi itu jika dilihat melalui perspekttif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang mana memfokuskan kepada studi fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah bisnis kolaborasi antar perusahaan startup dianggap sudah memenuhi unsur-unsur etika bisnis dalam Islam, yang memuat kesatuan, kejujuran, keadilan, kebenaran, kebajikan, kehendak bebas dan tanggung jawab. Pola bisnis kolaborasi pun dirasa cukup menguntungkan bagi semua pihak, baik antar perusahaan startup yang melakukan kolaborasi dan juga bagi masyarakat yang menjadi konsumen
PEACE BUILDING BERBASIS KEARIFAN LOKAL: Studi tentang Budaya Lokal dan Fungsinya dalam Membangun Harmoni antarumat Beragama di Dusun Trenceng Desa Mrican Jenangan Ponorogo
No full textDalam beberapa kasus, perbedaan suku, ras, agama, dan golongan seringkali menjadi pemicu konflik. Namun, ternyata hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Dusun Trenceng Desa Mrican Jenangan Ponorogo. Meski masyarakatnya memiliki latar belakang perbedaan agama, namun mereka tetap mampu hidup berdampingan dengan harmonis. Hal ini tentu terjadi bukan tanpa sebab melainkan ada faktor yang turut berperan yang salah satunya adalah kearifan lokal masyarakat setempat. Untuk itu, artikel ini mengkaji secara mendalam tentang bentuk-bentuk kearifan lokal yang merajut harmoni antarumat beragama di Dusun Trenceng beserta fungsinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang menyatukan masyarakat Dusun Trenceng yang multireligius diantaranya adalah perayaan hari raya, sambat-sinambat, gotong royong, kegiatan rutin masyarakat, perayaan hari besar nasional, dan slametan. Keseluruhan bentuk kearifan lokal masyarakat Dusun Trenceng tidak hanya berfungsi sebagai perekat hubungan antarumat beragama, melainkan juga memerankan fungsi sentral yang lain, yaitu sebagai penanda identitas, sarana resolusi konflik, memberi ”˜warna’ keharmonisan dan kebersamaan bagi masyarakat, mengubah mindset dan menciptakan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground atau kearifan lokal yang dimiliki, dan berfungsi untuk mendorong tercipta dan terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk mencegah berbagai potensi yang mungkin saja dapat meredusir bahkan merusak solidaritas komunal masyarakat. [In some cases, differences in ethnicity, race, religion, and class often trigger conflict. But, it turns out that this does not apply to the society of Dusun Trenceng, Mrican Jenangan Ponorogo. Even though the societies have different religious backgrounds, they are still able to live in harmony. This certainly does not happen without a reason but there are factors that play a role, one of which is the local wisdom of the local community. For this reason, this paper examines the depth of the forms of local wisdom that weave inter-religious harmony in Trenceng village and their functions. This research used a qualitative research approach and type of case study research. The results showed that the forms of local wisdom that unite the multi-religious community of Trenceng village include the celebration of holidays, sambat-sinambat, mutual cooperation, routine community activities, national holidays celebrations, and slametan. The whole forms of local wisdom of Trenceng village society do not only serve as the glue for the relationship between religious believers in Trenceng village, but also play another central functions, namely as a marker of identity, as the tool of conflict resolution, providing a 'color' of harmony and togetherness to the community, changing mindset and creating reciprocal relationships between individuals and groups by placing them on the common ground or local wisdom they have, and the encouragement to create and to develop the togetherness, appreciation, as well as the mechanism to prevent various possibilities that may reduce and even destroy the communal solidarity of society.]Dalam beberapa kasus, perbedaan suku, ras, agama, dan golongan seringkali menjadi pemicu konflik. Namun, ternyata hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Dusun Trenceng Desa Mrican Jenangan Ponorogo. Meski masyarakatnya memiliki latar belakang perbedaan agama, namun mereka tetap mampu hidup berdampingan dengan harmonis. Hal ini tentu terjadi bukan tanpa sebab melainkan ada faktor yang turut berperan yang salah satunya adalah kearifan lokal masyarakat setempat. Untuk itu, makalah ini berusaha mengkaji secara mendalam tentang bentuk-bentuk kearifan lokal yang merajut harmoni antarumat beragama di Dusun Trenceng beserta fungsinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang menyatukan masyarakat Dusun Trenceng yang multireligius diantaranya adalah perayaan hari raya, sambat-sinambat, gotong royong, kegiatan rutin masyarakat, perayaan hari besar nasional, dan slametan. Keseluruhan bentuk kearifan lokal masyarakat Dusun Trenceng tidak hanya berfungsi sebagai perekat hubungan antarumat beragama di Dusun Trenceng, melainkan juga memerankan fungsi sentral yang lain, yaitu sebagai penanda identitas, sarana resolusi konflik, memberi ”˜warna’ keharmonisan dan kebersamaan bagi masyarakat, mengubah mindset dan menciptakan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground atau kearifan lokal yang dimiliki, dan berfungsi untuk mendorong tercipta dan terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk mencegah berbagai potensi yang mungkin saja dapat meredusir bahkan merusak solidaritas komunal masyarakat
HUKUM KELUARGA ISLAM RAMAH GENDER: ELABORASI HUKUM KELUARGA ISLAM DENGAN KONSEP MUBADALAH
Full text linkArtikel ini mengelaborasi hukum keluarga Islam dengan prinsip mubadalah yang bertujuan untuk meminimalisir praktik dominasi, subordinasi dan bahkan kekerasan dalam keluarga. Sehingga sangat perlu mengangkat topik tentang relasi gender suami istri dalam keluarga untuk “membuka mata” akan pentingnya relasi yang sadar gender. Melalui kajian ini, diharapkan mampu mempertahankan akar hukum keluarga Islam yang ramah gender sehingga tidak akan ada lagi praktik dominasi dan subordinasi dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai macam sumber literatur yang berkaitan dengan topik relasi gender dalam keluarga sekaligus memadukannya dengan pendekatan feminis. Berdasarkan hasil penulusuran dari berbagai sumber referensi dijelaskan bahwa pola relasi suami istri yang baik itu adalah berdasar pada prinsip Al- Mu’asyarah bi Al- Ma’ruf. Hal tersebut akan terwujud jika kedua belah pihak yaitu suami istri saling memahami sekaligus menjalankan hak-hak dan kewajibannya secara resiprokal dan proposional, sehingga akan tercipta keselarasan. Tidak ada dominasi antara suami istri karena keduanya adalah saling melengkapi. Selain itu, keberadaan prinsip mubadalah dalam Hukum Keluarga Islam merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan tatanan hukum yang ramah gender dalam keluarga Islam. [This study elaborates on Islamic family law with the principle of mubadalah which aims to minimize the practice of domination, subordination and even violence in the family. Moreover, the discussion also reveals the importance of gender-awareness relations in the family life. Through this study, it is expected to be able to maintain the root of Islamic family law in the gender-friendly relation point of view. So, there will be no more practices of domination and subordination in the domestic life. This research uses the library research method by examining various sources of literature related to the topic of gender relations in the family and also involves the feminist approach. The results show that the pattern of an ideal relationship between husband and wife is based on the principle of Al-Mu'asyarah bi Al-Ma’ruf. It can be realized if the husband and wife can understand each other and at the same time carry out their rights and obligations proportionally and reciprocally, thereby the harmony can be realized. There is no domination between husband and wife because both are complementary. In addition, the existence of the principle of mubadalah in Islamic Family Law is a necessity to realize and optimize a gender-friendly legal order in the Islamic family.]Artikel ini mengelaborasi hukum keluarga Islam dengan prinsip mubadalah yang bertujuan untuk meminimalisir praktik dominasi, subordinasi dan bahkan kekerasan dalam keluarga. Sehingga sangat perlu mengangkat topik tentang relasi gender suami istri dalam keluarga untuk “membuka mata” akan pentingnya relasi yang sadar gender. Melalui kajian ini, diharapkan mampu mempertahankan akar hukum keluarga Islam yang ramah gender sehingga tidak akan ada lagi praktik dominasi dan subordinasi dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai macam sumber literatur yang berkaitan dengan topik relasi gender dalam keluarga sekaligus memadukannya dengan pendekatan feminis. Berdasarkan hasil penulusuran dari berbagai sumber referensi dijelaskan bahwa pola relasi suami istri yang baik itu adalah berdasar pada prinsip Al- Mu’asyarah bi Al- Ma’ruf. Hal tersebut akan terwujud jika kedua belah pihak yaitu suami istri saling memahami sekaligus menjalankan hak-hak dan kewajibannya secara resiprokal dan proposional, sehingga akan tercipta keselarasan. Tidak ada dominasi antara suami istri karena keduanya adalah saling melengkapi. Selain itu, keberadaan prinsip mubadalah dalam Hukum Keluarga Islam merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan tatanan hukum yang ramah gender dalam keluarga Islam. [This study elaborates on Islamic family law with the principle of mubadalah which aims to minimize the practice of domination, subordination and even violence in the family. Moreover, the discussion also reveals the importance of gender-awareness relations in the family life. Through this study, it is expected to be able to maintain the root of Islamic family law in the gender-friendly relation point of view. So, there will be no more practices of domination and subordination in the domestic life. This research uses the library research method by examining various sources of literature related to the topic of gender relations in the family and also involves the feminist approach. The results show that the pattern of an ideal relationship between husband and wife is based on the principle of Al-Mu'asyarah bi Al-Ma’ruf. It can be realized if the husband and wife can understand each other and at the same time carry out their rights and obligations proportionally and reciprocally, thereby the harmony can be realized. There is no domination between husband and wife because both are complementary. In addition, the existence of the principle of mubadalah in Islamic Family Law is a necessity to realize and optimize a gender-friendly legal order in the Islamic family.
THE CHANGE IN THE HAGIA SOPHIA MUSEUM BY ERDOGAN: HISTORICAL PERSPECTIVE AND ITS IMPLICATIONS FOR INDONESIAN
Full text linkPeristiwa Penaklukan Konstantinopel pada 1453 menjadi sorotan dunia sekarang ini salah satu pemicunya adalah presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengubah kebijakan status museum Hagia Sophia menjadi Masjid. Hal tersebut mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat dunia terutama dari Barat dan Islam. Pro dan kontra muncul karena mereka menilai status Hagia Sophia merupakan warisan dunia yang tidak boleh berganti statusnya dan harus menjadi benda cagar budaya. Dari kubu yang mendukung memiliki argumentasi bahwa merupakan hak dan kebebasan suatu negara untuk merubah identitasnya dengan dukungan rakyatnya. Sementara mereka yang menolak status perubahan tersebut dikarenakan akses untuk mengunjungi tempat paling suci dan sakral akan mengalami kesulitan sehingga akan sulit untuk mengunjunginya dengan bebas. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metodologi kualitatif. Metodologi ini digunakan agar bisa menjelaskan suatu fenomena yang terjadi sekarang mengenai isu Hagia Sophia. Salah satu fenomena yang muncul di Indonesia, isu ini mendapat sorotan media nasional hingga internasional bahkan sampai viral. Sebagai umat Islam langkah yang diambil dalam mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan sejarahnya melalui pendekatan sejarah dengan tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. [The Conquest of Constantinople in 1453 is in the spotlight of the world today. One of the triggers is the Turkish president Recep Tayyip Erdogan changing the policy of the status of the Hagia Sophia museum into a mosque. This has received a tremendous response from the world community, especially from the West and Islam. Pros and cons arise because they consider the status of the Hagia Sophia to be a world heritage that cannot change its status and must become a cultural heritage object. Those from the supporting camp have argued that it is the right and freedom of a country to change its identity with the support of its people. Meanwhile, those who refuse the change of the status due to access to the most holy and sacred places will experience difficulties so that it will be difficult to visit them freely. This research is descriptive with a qualitative methodology. This methodology is used to explain a current phenomenon regarding the issue of the Hagia Sophia. One of the phenomena that have emerged in Indonesia, this issue became a prime focus of the national to the international media and even viral. As Muslims, steps are taken in making wise decisions by their history through a historical approach with the step of heuristic, criticism, interpretation, and historiography.
MODEL PENERAPAN KONTRAK BISNIS SYARIAH DALAM MANAJEMEN RISIKO BMT UGT SIDOGIRI
Full text linkKSPPS BMT UGT Sidogiri adalah salah satu BMT terbesar di Indonesia dengan banyak jaringan kantor cabang yang tersebar di Indonesia. BMT UGT Sidogiri memilikikinerja keuangan bagus dan terbaik dilihat dari perkembangannya beberapa tahun terakhir.Dengan pembiayaan yang semakin besar dan meningkat, maa pihak BMT haruslah siap untuk menghadapi risiko-risiko dalam pembiayaan dan operasionalnya. Maka BMT UGT Sidogiri memerlukan adanya penerapan manajemen yang baiksehingga mampu mengurangi risiko yang akan dihadapi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak BMT. Penelitian ini merupakan kualitatif yang bersifat induktif. Pada penelitian ini maka permasalahan dibiarkan muncul untuk diinterpretasi. Data dikumpulkan dengan pengamatan, mencakup deskripsi dalam konteks mendetail yang disertai catatan hasil pengamatan, wawancara, serta hasil analisis dokumen dan catatan. Teknik analisis menggunakan deskriptif analitis. Dengan hasil penelitian bahwa BMT UGT Sidogiri dalam menerapkan kontrak bisnis syariah menggunakan prinsip 5C dan 1S yaitu: 1) Character, 2) Capacity, 3) Capital, 4) Collateral, 5 Condition of Economic dan 6) Sharia. Penerapan prinsip tersebut dalam manajemen risiko digunakan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur yang berlaku, sehingga dapat menimialisir risiko yang terjadi dan juga dapat membantu mengembangkan usaha masyarakat sekitar. [KSPPS BMT UGT Sidogiri is one of the largest BMT in Indonesia with many branch offices in Indonesia. The BMT UGT Sidogiri has good financial performance and best viewed from its development in recent years. With the increasing of financing, the BMT must be ready to deal with the risks that involved in the financing and operations. Therefore, BMT UGT Sidogiri requires the implementation of good management to reduce the risk that will be faced by any activities undertaken by the BMT. This research uses an inductive qualitative method. This research let the problems appear to be treated for interpretation. The data are collected by observations, including the descriptions in a detailed context with the transcript of observations, interviews, documents and record analysis results. The analytical technique that used is descriptive analytic. With the results of study that BMT UGT Sidogiri in implementing of Sharia business contracts using the principles of 5C and 1S as follow: 1) Character, 2) Capacity, 3) Capital, 4) Collateral, 5 Condition of Economic and 6) Sharia. The implementation of these principles in the risk of management is used in accordance with the operational standards of the applicable procedures, so to be able to improve the risks that occur and also can help to develop the community's livelihood.]