29842 research outputs found
Sort by
PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERHADAP PELAKSANAAN DOKUMEN RKL DAN RPL OLEH HOTEL DI KABUPATEN SLEMAN
Full text linkPengawasan merupakan instrumen penting dalam hukum lingkungan. Dengan
adanya pengawasan diharapkan munculnya perilaku taat oleh para pelaku kegiatan
atau usaha. Dalam kenyatannya pengawasan kurang berjalan maksimal sehingga
masih sering terjadi pelanggaran yaitu perilaku tidak taat terhadap peraturan
Perundang-Undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan
terhadap pelaksanaan dokumen RKL dan RPL oleh Dinas Lingkungan Hidup di
Kabupaten Sleman serta mengetahui kendala dan Solusi dalam pengawasan
terhadap pelaksanaan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup oleh Hotel di Kabupaten Sleman. Metode
penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan hasil
penelitian dapat diperoleh bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Yogyakarta telah melaksanakan pengawsan terhadap pelaksanaan dokumen RKL
dan RPL oleh Hotel di Kabupaten Sleman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Yogyakarta masih memiliki beberapa kendala yaitu keterbatasan SDM maupun
finansial sehingga Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak berjalan dengan
maksimal. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta perlu melakukan
pelatihan dalam bidang pengawasan dan perlu menambah SDM sehingga kegiatan
pengawasan berjalan dengan optimal
PELAKSANAAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL DI SEMPADAN REL KERETA API DI KECAMATAN BEKASI TIMUR
Full text linkPermasalahan di sempadan rel kereta api Kecamatan Bekasi Timur terjadi
akibat urbanisasi, keterbatasan lahan, dan faktor ekonomi. Sehingga penelitian ini
bertujuan menganalisis dan mengetahui pelaksanaan penggunaan tanah untuk
rumah tinggal di area tersebut serta mengkaji efektivitas regulasi dan kendala dalam
implementasi penataan ruang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris
dengan data primer dari survei, wawancara, dan observasi, serta data sekunder dari
studi kepustakaan. Pengambilan sampel dilaksanakan secara random di Kelurahan
Bekasijaya. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
hukum dan sosial, serta penarikan kesimpulan secara induktif dari data khusus
untuk mengkaji implementasi regulasi terhadap penggunaan tanah di sepanjang rel
kereta api.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan tanah
untuk rumah tinggal di sempadan rel kereta api di Kecamatan Bekasi Timur
bermasalah karena mayoritas pemilik tidak dapat memvalidasi kepemilikan
sertifikat. Bangunan berdiri di area hijau yang melanggar aturan tata ruang dan
Undang-Undang Perkeretaapian. Banyak bangunan berdiri sebelum regulasi
berlaku atau akibat program PTSL. Bangunan umumnya tidak memiliki IMB/PBG.
Penataan kembali harus melalui mekanisme sah, seperti pengadaan tanah atau ganti
rugi, sementara PT KAI dapat menempuh jalur hukum atas sertifikat bermasalah
IMPELEMENTASI ASAS KECEPATAN WAKTU MELALUI INOVASI NIGHT DRIVE THRU DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN
Full text linkPelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan salah satu
indikator keberhasilan pemerintahan dalam memberikan layanan kepada
masyarakat. Inovasi dalam pelayanan publik menjadi penting guna
meningkatkan kualitas layanan, salah satunya adalah melalui penerapan Night
Drive Thru di Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas kecepatan waktu
dalam pelayanan publik melalui inovasi Night Drive Thru, mengidentifikasi
kendala yang muncul dalam penerapannya, serta mengetahui pertimbangan
yang diambil oleh instansi dalam mengadopsi inovasi ini. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.
Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait serta observasi
langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi Night Drive
Thru berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pajak
kendaraan bermotor dengan mengurangi waktu antrean, mempercepat proses
administrasi, serta memberikan fleksibilitas waktu bagi wajib pajak. Kendala
yang dihadapi dalam implementasi inovasi ini meliputi keterbatasan sumber
daya manusia, hambatan teknis dalam sistem pembayaran berbasis daring, serta
tantangan dalam sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya inovasi Night
Drive Thru, pelayanan publik di KPPD DIY di Kabupaten Sleman menjadi
lebih cepat dan efisien, sesuai dengan asas kecepatan waktu sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik. Diharapkan inovasi serupa dapat diterapkan di daerah lain guna
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
Full text linkPengelolaan sampah di Kabupaten Sleman menjadi isu lingkungan penting akibat
peningkatan volume sampah seiring pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Penelitian
ini menganalisis tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Sleman dalam
pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, serta
mengidentifikasi kendala dan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan sampah.
Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan wawancara,
observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama
mencakup keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran. Upaya yang
dilakukan termasuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST),
penguatan sistem pengangkutan sampah, serta pemberdayaan masyarakat.
Kesimpulannya, meskipun ada kendala, komitmen pemerintah melalui program
inovatif dan kolaborasi masyarakat perlu didorong dengan peningkatan anggaran dan
penguatan regulasi untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM DIPLOMATIK TERHADAP DIPLOMAT AMERIKA SERIKAT DI MASA REVOLUSI IRAN (STUDI KASUS: UNITED STATES DIPLOMATIC AND CONSULAR STAFF IN TEHRAN 1980)
Full text linkThe United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran 1980 case was a case
of forced occupation of the United States Embassy Building and hostage-taking of
diplomatic officials, consular officers, Embassy staff, and visitors to the Embassy
carried out by Iranian militant students. This study focuses on the analysis of the
actions of Iranian militant students who occupied and took hostage US diplomatic
officials in Tehran based on the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations.
This study uses a normative legal research method based on international
conventions and decisions of the International Court of Justice handling this case.
Based on the study, it was found that the actions taken by Iranian militant students
and the Iranian Government were contrary to the principles of Diplomatic Law in
the 1961 Vienna Convention. The advice that can be given based on this case is that
the receiving states must uphold and implement the rules in the 1961 Vienna
Convention and the principles in Diplomatic and Consular Law, as well as
Customary International Law
PERENCANAAN HOTEL 6 LANTAI DI BADUNG BALI
Full text linkBerkembangnya Bali sebagai icon pariwisata di Indonesia menuntut untuk menyediakan
fasilitas penginapan yang menunjang wisatawan lokal dan mancanegara. Salah satunya adalah
pembangunan Hotel 6 lantai di Badung Bali sebagai salah satu penunjang untuk wisatawan
lokal dan mancanegara yang dapat digunakan sebagai tempat beristirahat. Perancangan
pembangunan hotel 6 lantai di Badung Bali ini perlu memenuhi syarat aman dari segi structural
dan dapat diperhitungkan biaya dan durasu pekerjaannya melalui standar yang telah ditetapkan
dalam Standar Nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan
kuantitatif sumber literatur dan pengolahan data yang ada.
Perancangan pembangunan hotel 6 lantai ini dibagi menjadi tiga aspek, yaitu
Perancangan Struktur Atas, Perancangan Struktur Bawah, dan Manajemen Konstruksi. Pada
perancangan struktur atas, perancangan yang dilakukan adalah preliminary design, penentuan
KDS (Kelas Desain Seismik), perencanaan atap, perencanaan tangga dan pelat lantai,
pembebanan pada struktur gedung, pengambilan gaya dalam elemen strutkur, perencanaan
balok anak, perencanaan balok induk, perencanaan kolom, dan hubungan balok kolom. Untuk
aspek manajemen konstruksi, terdapat penyusunan Work Breakdown Structure (WBS), Analisis
Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), perhitungan volume kegiatan, Rencana Anggaran Biaya
(RAB), perhitungan durasi kegiatan, penentuan hubungan antar kegiatan, penyusunan network
diagram, penyusunan bar chart dan kurva-s untuk pembangunan Hotel 6 lantai di Badung Bali.
Perhitungan struktur Hotel 6 lantai di Badung Bali menggunakan ETABS serta hasil
dari perhitungan ini berupa gambar teknik yang terdiri dari gambar struktur yang disajikan
menggunakan AUTOCAD yang dapat dilihat pada lampiran. Perhitungan manajemen proyek
menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Project
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH BESERTA ASPEK TRANSPORTASI
Full text linkPerancangan Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah harus memenuhi
syarat keamanan struktural sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Standar Nasional Indonesia (SNI). Proyek ini memerlukan perancangan yang
komprehensif untuk memastikan bangunan yang direncanakan aman, fungsional, dan
memenuhi kebutuhan pengguna serta standar keselamatan yang berlaku. Hal ini sangat
krusial untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna gedung, serta
memastikan keberlanjutan fungsi bangunan dalam jangka panjang. Proyek ini
memerlukan perencanaan yang sangat mendetail dan komprehensif untuk memenuhi
berbagai kebutuhan teknis dan fungsional, termasuk aspek keamanan struktural,
kenyamanan, serta efisiensi operasional.
Metode yang digunakan dalam perancangan Gedung Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Tengah ini adalah studi pustaka dan pendekatan kuantitatif. Studi pustaka
dilakukan dengan meneliti berbagai sumber literatur yang relevan, sementara
pendekatan kuantitatif dilakukan melalui pengolahan data. Proyek ini mencakup tiga
aspek utama: perancangan struktur atas, perancangan struktur bawah, dan perancangan
lahan parkir. Pada perancangan struktur atas, proses perancangan meliputi desain awal
(preliminary design), penentuan Kategori Desain Seismik (KDS), serta perencanaan
komponen struktur seperti atap, tangga, pelat lantai, beban struktur, balok, kolom, dan
sambungan balok-kolom. Pada Perancangan struktur bawah meliputi penentuan jenis
dan dimensi fondasi, serta denah fondasi. Pada perancangan lahan parkir, aspek yang
diperhitungkan adalah jumlah pengguna kendaraan, kebutuhan serta kapasitas parkir,
dan desain petak parkir yang mengacu pada standar dari Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat.
Perhitungan struktur Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dilakukan
menggunakan perangkat lunak ETABS untuk memastikan ketepatan dan keamanan
perencanaan struktural. Hasil perhitungan tersebut dituangkan dalam bentuk gambar
teknik yang disajikan menggunakan AUTOCAD, termasuk desain detail struktur atas
dan bawah, serta visualisasi desain petak parkir. Gambar teknik ini dilampirkan sebagai
acuan untuk pelaksanaan pembangunan, memastikan bahwa hasil desain dapat
diwujudkan secara akurat dan sesuai standar
PERENCANAAN GEDUNG KANTOR 5 LANTAI DI KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Full text linkPerencanaan gedung kantor bertingkat memerlukan pendekatan yang komprehensif
dalam aspek struktur, keamanan, dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk
merancang gedung kantor 5 lantai di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta, dengan struktur beton bertulang yang memenuhi standar perencanaan
konstruksi di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah memastikan gedung
mampu menahan beban gravitasi dan lateral, terutama beban gempa, mengingat
lokasi Kabupaten Sleman yang berada di wilayah rawan gempa.
Metodologi yang digunakan melibatkan analisis struktur menggunakan perangkat
lunak berbasis elemen hingga untuk mengevaluasi respon struktur terhadap beban
yang bekerja. Perencanaan ini mengacu pada standar nasional, termasuk SNI
1726:2019 untuk ketahanan gempa, SNI 2847:2019 untuk beton struktural, dan SNI
1727:2021 untuk pembebanan minimum. Analisis dilakukan terhadap elemen-
elemen utama seperti kolom, balok, pelat lantai, dan pondasi untuk memastikan
kekuatan, stabilitas, dan efisiensi desain.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur gedung yang dirancang memenuhi
kriteria kekuatan, stabilitas, dan kenyamanan berdasarkan standar yang berlaku.
Pemilihan material beton bertulang memberikan keunggulan dalam aspek daya
dukung dan durabilitas, sementara desain struktur dirancang untuk memaksimalkan
efisiensi konstruksi. Selain itu, rancangan gedung ini juga mempertimbangkan
aspek keberlanjutan dengan memanfaatkan prinsip hemat energi dan efisiensi
material.
Dengan hasil perencanaan yang telah disusun, diharapkan penelitian ini dapat
menjadi acuan dalam perencanaan gedung bertingkat di wilayah rawan gempa
PEMBENTUKAN CITRA DIRI DI INSTAGRAM MELALUI AKTIVITAS NONGKRONG DI COFFEE SHOP (Studi Kasus pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
No full textPenelitian ini membahas pembentukan citra diri mahasiswa Ilmu Komunikasi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Instagram melalui aktivitas nongkrong di coffee
shop. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana mahasiswa menampilkan diri dan mengunggah momen di
Instagram ketika nongkrong di coffee shop sebagai pembentukan citra diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi, estetika, audiens, dan interaksi sosial berperan dalam proses pembentukan citra diri yang ditampilkan di Instagram. Penelitian ini memberikan wawasan tentang keterkaitan antara lingkungan sosial dan pembentukan identitas di media digital
PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PANEMBAHAN SENOPATI DITINJAU DARI ASAS KECEPATAN DAN KETERJANGKAUAN BIAYA PELAYANAN
Full text linkThe thesis is entitled "Public Services at Panembahan Senopati Regional Hospital
Seen from the Principles of Speed and Affordability of Service Costs". Public
services are a series of activities to meet community needs, especially in the field
of health services. The aim of public services is to provide convenience, justice
and quality services to all levels of society, including speed and affordability of
services. The research method used is empirical legal research, namely research
that focuses on social facts. This research was conducted directly with sources to
obtain primary data as main data and supported by secondary data. The results
of the research show that the implementation of public services at Panembahan Senopati Hospital is currently running relatively well and in accordance with the
principles of speed and affordability of service costs, although there are still obstacles and problems in providing health services to the community. society, for example land. and limited space, unprofessional human resources and achievement of indicators that have not become a top priority in hospital
management