29842 research outputs found
Sort by
PENGARUH TANGGUNG JAWAB SOSIAL DIGITAL TERHADAP NIAT PEMBELIAN ULANG DAN ELECTRONIC WORD OF MOUTH DIMEDIASI SIKAP KONSUMEN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengaruh tanggung jawab sosial digital
terhadap eWOM dan Niat membeli ulang dengan sikap konsumen sebagai variabel mediasi,
penelitian ini dilakukan pada generasi Z di Indonesia yang pernah membeli produk Aqua dan
pernah melihat bentuk tanggung jawab sosial digital Aqua di media sosial. Metode penelitian yang
digunakan adalah SEM dengan bantuan perangkat lunak smartPLS. Data dikumpulkan melalui
kuesioner yang dibagikan secara online kepada 256 responden, dan yang telah memenuhi kriteria
ada 218 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial digital
berpengaruh positif signifikan terhadap sikap konsumen, eWOM, dan niat membeli ulang. Sikap
konsumen sebagai mediasi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap eWOM dan niat membeli
ulang, serta memediasi hubungan antara tanggung jawab sosial digital dengan eWOM dan Niat membeli ulan
PENGARUH AKTIVITAS PEMASARAN MEDIA SOSIAL TERHADAP NIAT UNTUK MENDAFTAR DI SEKOLAH MENENGAH ATAS
Full text linkPemasaran dengan menggunakan aktivitas pemasaran dengan menggunakan media
sosial (Social media marketing activities/SMMA) dilakukan untuk menjaring peserta didik
yang merupakan generasi Z dimana aktivitas keseharian mereka lebih banyak dengan
menggunakan perangkat seluler dan digital. Hal ini merupakan peluang bagi institusi
pendidikan untuk memperkenalkan program yang bagus dan menciptakan daya tarik bagi
calon peserta didik baru untuk mengaksesnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peran SMMA terhadap niat untuk mendaftar dengan mediasi kepuasan konsumen,
kesadaran merek dan citra merek. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui
google form dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Pertanyaan penelitian
disampaikan secara online dengan menggunakan google form dengan menggunakan skala
likert 1-5. Sebanyak 715 sampel penelitian direkrut dengan menggunakan metode
purposive sampling. Karakteristik sampel yang dijadikan responden adalah konsumen yang
pernah mengakses sosial media sekolah Marsudirini. Penelitian ini menggunakan alat
analisis statistik SmartPLS untuk mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan SMMA
memegaruhi niat untuk mendaftar secara signifikan. Variabel pemediasi kepuasan
konsumen dan citra merek memengaruhi hubungan SMMA dan niat untuk mendaftar.
Sedangkan Variabel kesadaran merek tidak memengaruhi niat untuk mendaftar baik pada
efek langsung maupun sebagai variable pemediasi. Implikasi manajerial pada penelitian ini
dapat digunakan untuk sekolah mengatur strategi konten yang lebih menarik dan platform
insagram, whatsapp dan youtube yang disesuaikan dengan karakteristik generasi z
PENGARUH LEADERSHIP COACHING TERHADAP INOVASI GURU DENGAN GROWTH MINDSET DAN WORK ENVIRONMENT SUPPORT SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leadership coaching terhadap
inovasi guru dengan growth mindset dan work environment support sebagai variabel
pemediasi. Subyek penelitian ini adalah guru dari sekolah-sekolah Yayasan Marsudirini
perwakilan Bogor, Bekasi, Jakarta, Yogyakarta, Muntilan, Surakarta, Salatiga, dan
Semarang.
Penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian
ini 222 guru dari sekolah-sekolah Yayasan Marsudirini. Metode yang digunakan untuk
menganalisis hasil penelitian adalah Partial Least Square dengan software SmartPLS3.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Leadership coaching berpengaruh negative
terhadap inovasi guru. Leadership coaching berpengaruh secara positif terhadap growth
mindset. Growth mindest memiliki pengaruh langsung secara positif terhadap inovasi guru.
Leadership coaching memiliki pengaruh langsung secara positif terhadap work environment
support. Work environment support memiliki pengaruh langsung secara positif terhadap
inovasi guru. Growth mindset dapat memberikan efek complete mediasi terhadap hubungan
antara leadership coaching dan inovasi guru. Work environment support dapat memberikan
efek complete mediasi terhadap hubungan antara leadership coaching dan i
PENGARUH TERPAAN KONTEN CLASH OF CHAMPIONS TERHADAP MINAT BELAJAR SUBSCRIBERS YOUTUBE RUANGGURU PADA PEMBELAJARAN ILMU EKSAKTA
No full textTingginya pemanfaatan platform digital dalam pendidikan menuntut penyedia konten untuk
menyajikan materi ajar yang informatif, menarik, dan memotivasi siswa. Salah satu tantangan
utama dalam pembelajaran ilmu eksakta adalah kurangnya minat belajar siswa, yang
seringkali disebabkan oleh anggapan bahwa mata pelajaran ini sulit dan tidak menarik. Dalam
upaya mengatasi hal ini, Ruangguru menghadirkan konten Clash of Champions sebagai
strategi untuk meningkatkan daya tarik siswa terhadap ilmu eksakta melalui pendekatan
kompetitif dan menghibur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh
paparan konten Clash of Champions terhadap minat belajar ilmu eksakta pada subscribers
YouTube Ruangguru. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatif dengan
pendekatan survei. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden yang dipilih dari populasi
subscribers YouTube Ruangguru per Oktober 2024 yang berjumlah lebih dari 1.960.000 akun.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan konten Clash of Champions memberikan kontribusi sebesar 37,1% terhadap minat belajar ilmu eksakta subscribers, sementara 62,9%
sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Temuan ini mengimplikasikan bahwa konten edukatif yang dikemas secara menarik dapat menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran eksakta
ANALISIS YURIDIS KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DARI UPAYA KRIMINALISASI DITINJAU DARI KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA
Full text linkKebebasan pers merupakan bentuk fundamental dari demokrasi dalam
menyampaikan informasi, tapi seringkali terjadi benturan dengan regulasi lain.
Objek dari penelitian ini adalah jurnalis yang sering mengalami kriminalisasi
jurnalis. Maka, penelitian ini bertujuan untuk melindungi jurnalis dari ancaman
kriminalisasi kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
tipe penelitian hukum normatif, yang mana berfokus pada hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
(UUPDP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian
bersifat deskriptif analisis yang disertai dua sumber data yaitu data primer dan data
sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kebebasan pers harus
diimbangi dengan pemahaman bahwa peliputan yang melibatkan data pribadi harus
tetap mematuhi prinsip kehati-hatian dan kode etik jurnalistik dan harmonisasi
regulasi antara UU Pers dan UU PDP diperlukan untuk menghindari kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap jurnalis
PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEBAGAI PEMEGANG HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAM TERHADAP PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN
Full text linkThe protection of the community as the holder of the right to a good environment
is part of Human Rights (HAM). However, in practice, this protection has not
been maximized, especially in terms of law enforcement. Regulations related to
environmental protection have been stipulated in Law Number 32 of 2009
concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH). However,
environmental pollution, including that caused by forest fires, has not been
categorized as a human rights violation under Law Number 39 of 1999
concerning Human Rights (UU HAM), making it ineligible for prosecution
through human rights courts. This research employs a normative legal research
method using a statute approach and a conceptual approach. The study aims to
analyze the extent to which community protection against air pollution caused
by forest fires has been implemented as part of human rights. The findings
indicate that despite various regulations and related institutions such as the
Environmental Management Agency (BPLH), the National Commission on
Human Rights (Komnas HAM), and Non-Governmental Organizations (NGOs),
law enforcement regarding the right to a clean environment remains weak. One
of the main factors is the absence of a specialized institution handling
environmental pollution cases as human rights violations, as well as the lack of
synchronization between UUPPLH and UU HAM. Therefore, amendments to
UUPPLH and UU HAM are necessary to recognize environmental pollution,
including forest fires, as human rights violations. Additionally, the government
should consider introducing ecocide as a serious crime and establish a
specialized institution responsible for handling environmental pollution cases to
strengthen law enforcement and create a deterrent effect on environmental offenders
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA OLEH HAKIM ATAS KEGAGALAN DI TINGKAT PENUNTUTAN
Full text linkThe application of Restorative Justice regulates that judges can try criminal cases with
Restorative Justice is an approach in handling criminal cases that is carried out by
involving the parties, namely victims, families of victims, defendants or children, families
of defendants or children, and other related parties, with the process and purpose of
recovery, and not retaliation. The application of restorative justice between the victim and
the perpetrator will be used as a reason that mitigates the punishment and becomes a
consideration for the judge to impose a conditional supervision sentence. This research
uses a normative method that refers to secondary data and uses data analysis methods
carried out with primary legal materials, namely laws and regulations and secondary legal
materials, namely interviews with sources. Based on the results of the research, it shows
that the failure of the application of restorative justice at the prosecution level does not
affect its application at the level of examination of criminal cases by judges. The success
of restorative justice depends on the agreement between the victim and the defendant. In
practice, the judge still acts as a facilitator to seek peace between the victim and the
defendant by considering the interests of both parties
IMPLEMENTASI PERMENDAG NO 35/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DI KAWASAN KULINER TERAS MALIOBORO 1
Full text linkPencantuman harga barang merupakan kewajiban pelaku usaha sekaligus
hak konsumen dalam jual beli. Namun seringkali transaksi jual beli dilakukan
dengan itikad tidak baik sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Malioboro merupakan salah satu tempat wisata yang seringkali menjadi tempat
terjadinya praktik kecurangan pelaku usaha. Kerugian konsumen akibat tidak
dicantumkannya harga barang di tempat usaha seringkali terjadi di Malioboro,
sehingga harus menjadi perhatian dalam pengelolaan Malioboro guna melindungi
konsumen. Penelitian ini mengambil objek penelitian di Kawasan Kuliner Teras
Malioboro 1. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan
dengan wawancara dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
beberapa tahun terakhir praktik kecurangan di Kawasan Kuliner Teras Malioboro
1 sudah cenderung berkurang, namun masih ditemukan oknum pelaku usaha yang
belum melakukan kewajiban pencantuman harga barang. Hal ini menunjukkan
upaya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menekan angka
kecurangan di Kawasan Kuliner Teras Malioboro 1 telah berjalan baik, namun
masih perlu pengawasan dan penegakan yang lebih baik
TINJAUAN YURIDIS FLASH SALE YANG DILAKUKAN OLEH SHOPEE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
Full text linkPELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERPADU SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DI DPMPTSP KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PRINSIP KETEPATAN WAKTU DAN PRINSIP KETERBUKAAN
Full text linkPenelitian ini membahas penerapan sistem Online Single Submission (OSS) di
DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul berdasarkan prinsip ketepatan waktu dan
keterbukaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ketepatan
waktu telah diterapkan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK) yang ditetapkan pemerintah. Prinsip keterbukaan juga terlaksana melalui
pelaporan rutin izin terbit menggunakan aplikasi SRIKANDI. Kendala utama
dalam penerapan OSS adalah gangguan koneksi internet, kurangnya pemahaman
pelaku usaha, serta ketidaksinkronan data yang mempengaruhi transparansi
layanan. Untuk mengatasi masalah tersebut, DPMPTSP Gunungkidul melakukan
pemantauan sistem secara real-time, menyediakan panduan digital bagi pelaku
usaha, serta memperbaiki akurasi data perizinan. Penelitian ini merekomendasikan
peningkatan infrastruktur digital, sosialisasi sistem OSS, serta evaluasi berkala
guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik