29842 research outputs found
Sort by
PERAN GRAPEVINE COMMUNICATION DALAM RELASI KELOMPOK DI ORGANISASI SUARA.COM
No full textDi dalam sebuah organisasi terdapat relasi kelompok yang menjalankan
komunikasi informal. Pesan yang beredar dalam kelompok informal identik dengan gosip
dan rumor. Adanya gosip dan rumor yang beredar dalam relasi kelompok dapat merugikan
organisasi jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran
grapevine communication dalam relasi kelompok di organisasi Suara.com. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap organisasi Suara.com. Simpulan
dari penelitian ini yaitu grapevine communication dalam relasi kelompok berperan dalam
memenuhi kebutuhan personal dan psiko-sosial karyawan. Grapevine communication dalam
relasi kelompok juga berperan dalam mempercepat aliran informasi formal perusahaan
PROSES KOMUNIKASI INTERPERSONAL PENGASUH DALAM MEMBANGUN KEKOMPAKAN ANAK ASUH PENYANDANG DISABILITAS TUNANETRA (Studi Kasus pada Panti Guna Dria Raba Denpasar)
No full textPanti Guna Dria Raba Denpasar merupakan asrama khusus bagi anak
penyandang disabilitas tunanetra. Dalam asrama, kekompakan menjadi aspek yang
sangat penting untuk menciptakan lingkungan positif, terlebih pada anak tunanetra yang
membutuhkan satu sama lain dalam melakukan aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan proses komunikasi interpersonal pengasuh Panti Guna Dria Raba Denpasar
dalam membangun kekompakan anak asuh penyandang disabilitas tunanetra. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dan teknik pengumpulan data
melalui wawancara, observasi non partisipatif, studi pustaka, dan dokumentasi.
Simpulan dari penelitian ini adalah komunikasi interpersonal dapat menumbuhkan rasa
kebersamaan, ikatan emosional, dan kekompakan di antara anak asuh
MANAGEMENT IMPRESSION 3 MAKE UP ARTIST DI KABUPATEN SINTANG MELALUI INSTAGRAM
Full text linkManajemen impresi merupakan suatu stratergi yang digunakan oleh seseorang
untuk membangun citra diri melalui ekspresi yang ditampilkan di hadapan orang lain
dengan tujuan mendapatkan penerimaan sosial. Instagram merupakan salah satu media
sosial yang populer dalam membangun dan menampilkan impresi identitas profesional
bagi make up artist. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketiga make up
artist memanfaatkan instagram sebagai alat untuk membangun impresi profesional mereka
di bidang kecantikan. Studi yang digunakanan adalah metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara eksploratif. Teori yang
digunakan adalah konsep manajemen impresi menurut Leary dan Kowalski, yang meliputi
dua proses, yakni impression motivation dan impression construction. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa ketiga make up artist menerapkan impression motivation melalui
relevansi tujuan dan impresi, nilai serta tujuan yang diinginkan, serta perbedaan citra yang
diharapkan dan citra saat ini. Ketiga make up artist juga menggunakan proses impression
motivation, di mana mereka menerapkan impression construction melalui pembentukan
konsep diri, identitas visual yang ingin ditampilkan, kendala peran, dan nilai-nilai yang
menjadi target, serta citra sosial yang potensial. Cara yang dilakukan ketiga make up artist
dalam membangun kesan di instagram, yang pertama, membuat konten yang berkualitas.
Kedua, konsistensi dalam mengunggah konten. Ketiga, kolaborasi dengan photographer,
make up artist dan model. Keempat, membangun personal branding. Kelima, interaksi
dengan audiens. Keenam, menghindari citra negatif. Temuan dalam penelitian ini
memperkuat pemahaman tentang bagaimana media sosial dapat menjadi wadah dalam
membangun impresi dan identitas profesional di era digital
KEBIJAKAN BEA CUKAI TERHADAP KEGIATAN IMPORT BARANG BRANDED MELALUI JASA TITIP (JASTIP) SEBAGAI PIHAK PERANTARA DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI YOGYAKARTA)
Full text linkPenelitian ini membahas kebijakan Bea Cukai terhadap kegiatan impor barang
branded yang dilakukan melalui jasa titip (jastip) di Kantor Bea dan Cukai
Yogyakarta. Fokus penelitian adalah penerapan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 203/PMK.04/2017, kendala yang dihadapi pelaku usaha jastip, dan upaya
yang dilakukan Bea Cukai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara dan survei. Hasilnya
menunjukkan bahwa pelaku usaha jastip menghadapi kendala seperti regulasi yang
kompleks, perubahan kebijakan yang sering, dan pemeriksaan barang yang sulit.
Bea Cukai telah berupaya melalui penyederhanaan prosedur, edukasi, serta
pengembangan teknologi untuk mempercepat proses impor dan meningkatkan
kepatuhan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki
implementasi kebijakan demi menjaga keseimbangan antara pengawasan
pemerintah dan keberlangsungan usaha jastip
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERIZINAN USAHA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA DI KOTA YOGYAKARTA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta
terkait perizinan usaha penyalur pekerja rumah tangga dan implikasinya terhadap
pelaksanaan perizinan tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami
bagaimana peraturan yang berlaku dalam sistem perizinan berbasis risiko
mempengaruhi prosedur perizinan bagi penyalur pekerja rumah tangga, serta
kendala-kendala yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha.
Penelitian ini mengumpulkan data dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan
perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan didukung dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait,.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk
menyederhanakan proses perizinan, masih terdapat tantangan signifikan dalam hal
pemahaman dan penerapan sistem OSS (Online Single Submission) oleh pelaku
usaha. Selain itu, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai prosedur perizinan
menjadi hambatan utama dalam kelancaran proses tersebut. Penelitian ini
merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pengembangan platform OSS yang
lebih user-friendly, serta pendampingan intensif bagi pelaku usaha agar proses
perizinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien
PELAKSANAAN DOKUMEN RKL/RPL AMDAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN GESYA TALENTA TEMBESI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA BATAM
Full text linkBatam City is undergoing rapid economic and infrastructure development, particularly in
large-scale housing projects. This growth, however, presents significant environmental
challenges, necessitating the implementation of Environmental Impact Assessments
(AMDAL) as stipulated by Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and
Management. This research examines the implementation of the Environmental
Management Plan (RKL) and the Environmental Monitoring Plan (RPL) in the
construction of the Gesya Talenta Tembesi Housing Project in Batam City. The study
employs an empirical legal research method, combining primary data collection through
interviews and field observations with secondary data from legal regulations, literature,
and relevant case studies. The findings indicate that while AMDAL serves as a guideline
for sustainable development, its implementation faces obstacles such as weak supervision,
limited developer awareness, and low community participation. To enhance compliance
and effectiveness, stricter monitoring, increased public involvement, and improved
collaboration between stakeholders are necessary
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DAN FASILITAS UMUM
Full text linkRapid urban growth has an impact on environmental quality. To overcome this, the
government is promoting the Green City concept by providing Green Open Space
in dense urban areas. Green Open Space limits private and public green open
spaces. This study focuses on the provision of public green open spaces based on
Yogyakarta Mayor Regulation No. 17 of 2021 in order to provide 20% public green
open spaces in Yogyakarta. However, until 2024, the total green open spaces in
Yogyakarta only reached 23.06%, with 15% private and 8.06% public. The lack of
public green open spaces is mainly due to the conversion of land from open spaces
to built-up spaces and prioritizing development over green open spaces. This study
uses an empirical legal method, by analyzing social facts through direct studies.
The research findings show that the Yogyakarta City Environmental Service is
responsible for providing community green open spaces, but its implementation is
still not optimal due to various challenges
KONSTITUSIONALITAS CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA
Full text linkThe Indonesian Constitution mandates that Regional Head Elections be conducted
democratically. Through the Law on Regional Head Elections, democracy as
mandated by the constitution is defined as the way elections are conducted directly
and democratically. Democracy according to Robert A. Dahl's theory includes two
main elements, namely the level of participation and competition. The existence of
a single candidate in the Regional Head Election continues to increase every year
it is held. The purpose of this study is to determine and analyze the constitutionality
of a single candidate in the Regional Head Election and its consequences for the
realization of democracy in Indonesia. The type of research used is normative legal
research using primary legal materials and secondary legal materials. The data is
analyzed qualitatively. The results showed that a single candidate in the Regional
Head Election is constitutionally valid because it is in line with the constitution
which mandates democratic elections based on democratic measures according to
Robert A. Dahl's theory which includes the level of competition and participation
even though it is less perfectly realized. A single candidate in the Regional Head
Election has consequences for decreased voter participation, reduced democratic
quality, and the impact of further regional governance if led by an appointed
Regional Administrator due to an empty column wins or otherwise won by a single
candidate
ANALISIS KOMERSIALISASI STEM CELL DALAM PRAKTIK MEDIS DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN
Full text linkKesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggung
jawab semua pihak seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945. Melalui perkembangan teknologi yang semakin canggih, dapat
menimbulkan tantangan baru secara hukum dan etika kesehatan. Salah satu
bentuk tantangan tersebut adalah Komersialisasi stem cell. Dalam praktik medis
di Indonesia, hingga kini komersialisasi stem cell belum diatur dengan regulasi
yang tegas sehingga hal tersebut mampu menimbulkan risiko pelanggaran secara
etika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
rumusan masalah bagaiamana komersialisasi stem cell dalam praktik medis di
indonesia berdasarkan perspektif hukum kesehatan Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum memberikan kepastian hukum yang
kuat, sehingga berisiko menimbulkan pelanggaran secara etik terhadap pasien
sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan. Sehingga, saran yang dapat diberikan adalah untuk
membentuk regulasi terhadap komersialisasi stem cell dengan lebih rinci serta
pembentukan badan pengawas khusus. penegakan hukum yang tegas diperlukan
agar komersialisasi stem cell tidak melanggar hak pasien dan tetap selaras dengan nilai kemanusiaan
PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN MELALUI PENATAAN PERMUKIMAN SEKITAR SUNGAI GAJAHWONG KELURAHAN MUJA MUJU KOTA YOGYAKARTA
Full text linkThe residential areas of Yogyakarta City cause environmental problems.
Based on the letter issued by the Mayor of Yogyakarta Number 158 of 2021, there
are 273 hectares of slum areas in the City of Yogyakarta. This situation is an
important concern for the Yogyakarta City Government and the Yogyakarta City
Public Works and Residential Areas Department to reduce environmental problems
in slum areas. The author's aim in writing this journal is to find out the role of the
Yogyakarta City Housing and Settlement Area Public Works Department in
maintaining environmental quality through the arrangement of Yogyakarta City
settlements. The empirical legal research method is a legal research method that
focuses on social facts. The role of the Yogyakarta City Housing and Settlement
Area Public Works Department in maintaining environmental quality through
Yogyakarta City Settlement Arrangement is very large. General Working, Housing
and Residential Area Bureau (DPUPKP) is a state institution that carries out
government affairs to assist the regional head in implementing government affairs
in the fields of public works, housing, and settlement areas. The KOTAKU program
is a national program to increase infrastructure acces and basic service in urban
slum area for handling slum settlements into livable settlements In its
implementation, the KOTAKU program involves the community to provide space to
build sanitation rooms. Therefore, the PUPKP Service together with the
Cleanliness and Parks Service have an obligation to provide an integrated and
environmentally friendly waste management system, such as recycling and
composting organic waste