FIAT JUSTISIA
Not a member yet
459 research outputs found
Sort by
Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Get PDFTulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sistem ketatanegaraan.Penulisan bersifat normatif dengan menempatkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai rujukan. Hasil pengkajian menunjukan bahwa terdapat implikasi yang nyata dalam sistem ketatanegaraan berupa perubahan di berbagai bidang kehidupan bernegara. Perubahan tersebut secara positif mengarah kepada pembentukan negara Indonesia yang lebih demokratis.Kata kunci : Implikasi, perubahan UUD, dan sistem ketatanegaraan
MODEL KEBIJAKAN HUKUM DESENTRALISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS PENDEKATAN EKOSISTEM
Get PDFConceptually, policies of environmental decentralization aims to environmental conditions will be better. But the reality since the enactment of Act No. 22 of 1999 (now replaced by Act No. 32 of 2004) environmental damage tends to increase. This study aims to find a model appropriate legal policy in environmental management. The method used depart from the doctrinal legal research, which is reviewing all legal product both at national and local levels Lampung related to environmental management. As a complement to use socio-legal method. The results of this research show that the legal policy of decentralization is not reflecting the ecosystem approach, among other because of the strong interest of the sector, the domination of economic interests, and the weakness of good governance. The ideal legal policy model is to combines aspects of democratization and the sustainability of ecosystems. This model is implemented in the division of authority, institutional capacity of the environment and interregional cooperatio
EKSTRADISI DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA
Get PDFExtradition is the delivery of an accused or convicted individual who escape to abroad to avoid punishment or trial process. Extradition should be into force whether the two States have made the former treaty related to or based to reciprocity principle. Sometimes, Requested State refuses to surrender the accused person to the Requesting State for many reasons, for example Adrian Kiki who escaped to Australia, but Indonesia could not reach him, although the two States have made a treaty related to. But sometimes, without the treaty of extradition, a State, such as Columbia, surrendered M.Nazaruddin to Indonesia. So basicly, the execution of extradition treaty is uneffective, because it depends on to the good will of the Requested State to do it.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP DAMPAK RADIASI NUKLIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Radiasi Nuklir Jepang Pasca Gempa Dan Tsunami)
Get PDFRadiasi nuklir Jepang pasca gempa dan tsunami tahun 2011 telah berdampak buruk bukan hanya bagi Jepang tetapi juga bagi negara lain seperti Korea Selatan. Peristiwa kecelakaan yg menyebabkan radiasi nuklir tersebut terjadi karena dua factor, yaitu factor yang murni sebagai akibat langsung karena gempa bumi danTsunami atau bencana alam, serta factor adanya tindakan operator instalasi nuklir membuang limbah ke laut. Terhadap factor bencana alam, hukum internasional mengatur bahwa Jepang tidak dapat dibebani tanggung jawab, namun terhadap factor perbuatan atau tindakan, Jepang dapat dikenakan tanggung jawab karena telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional
PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
Get PDFPenangkapan ikan secara tidak sah ( illegal fishing ) oleh kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) semakin tahun semakin meningkat. Seiring dengan kondisi tersebut negara menderita kerugian yang besar dari tindakan ini. Ada anggapan bahwa terjadinya hal tersebut karena kewenangan penegakan hukum oleh negara pantai ( Indonesia ) yang terbatas disebabkan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 ( KHL 1982 ). Kemudian jika dilihat dari segi penegakan hukum oleh pemerintah, penanganan illegal fishing nampaknya masih memprihatinkan. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana kewenangan Indonesia dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah ZEEI berdasar KHL 1982. Selain itu dalam tulisan ini juga ingin dikaji bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap tindak illegal fishing ini. Data dalam tulisan ini dicari dengan cara melakukan studi kepustakaan, artinya dengan cara mempelajari buku-buku, naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapat kemudian dikumpulkan lalu disistematisasi. Data yang sudah disistematisasi itu kemudian dijelaskan untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil yang didapat dari pembahasan dalam tulisan ini adalah: Indonesia berdasar KHL 1982 mempunyai kewenangan yang tegas dalam menindak pelaku illegal fishing, namun dalam pelaksanaan penanggulangan illegal fishing di wilayah ZEE masih mengalami beberapa hambatan
PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE(GCG) DALAM PERSERO
No full textAbstrakGood Corporate Governance (GCG) Merupakan suatu pedoman tatakelola perusahaan yang baik, adapun isi dari pedoman ini mencakup prinsip-prinsip mengenai transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam suatu perusahaan sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan BUMN khususnya dalam persero sebagaimana ditegaskan dalam Kep. Men. BUMN Nomor 117/M-MBU/2002Kata Kunci: Good Corporate Governace, Persusahaan, Persero
UPAYA PENINGKATAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DI INDONESIA
No full textSalah satu hasil amandemen UUD 1945, adalah munculnya Lembaga Negara baru dalam sistem perwakilan rakyat di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil dalampembuatan keputusan politik yang bersifat nasional dan untuk memberdayakan potensi daerah, maka diperlukan suatu lembaga perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat mewakili kepentingan daerah yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Namun DPD masih banyak mengalami kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat, diantaranya dalam struktur Bikameral (dua kamar) pada lembaga MPR yang terdiri dari DPR dan DPRD seharusnya kedua lembaga ini mempunyai kewenangan yang seimbang sehingga akan terwujud adanya checks and balances, namun dalam kenyataannya DPD hanya mempunyai kewenanyan untuk mengusulkan tidak sampai memutuska
STUDI KOMPARATIF ANTARA UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948 DAN THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM 1990
Get PDFDiskusi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu topik yang tetap aktual dan mengglobal di samping masalah demokrasi dan lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial memiliki hak-hak asasi yang mesti dihormati dan dilindungi oleh siapapun. Di dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) dan di dalam The Cairo Declaration on Human Rights In Islam 1990 (CD), berbagai macam hak-hak asasi dimaksud telah diatur secara general dan komprehensif. Meskipun demikian, di antara kedua deklarasi tersebut di samping mempunyai persamaan juga memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain tentang asal atau sumber dari masing-masing deklarasi yang tidak sama, hak atas kebebasan beragama dan hak untuk menikah, serta hak atas kewarganegaraan seseorang. Sementara itu ada juga ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam CD tetapi tidak diatur dalam UDHR atau sebaliknya, seperti tentang riba (Pasal 14 CD) tidak diatur di dalam UDHR, sebaliknya ketentuan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 20 UDHR) tidak diatur di dalam C
EVALUASI KINERJA APARATUR PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
Get PDFPasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diatur bahwa Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Berdasarkan Hal tersebut Penelitian ini akan melihat bagaimana Kinerja Apatur Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, berdasarkan Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung, mempunyai modal SDM yang produktif dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILSAFAT ILMU
No full textMenjelaskan dinamuka dan perkembangan filsafat ilmu merupakan tujuan penulisan ini. Metode penelitian normatif (doctrinal research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah (historical approach) dan filosofis (fhylosofy approach) dipergunakan untuk menemukan jawaban atas tujuan tersebut. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangaan filsafat ilmu tidak dapat dilepaskan dengan sejarah filsafat tu sendiri, khususnya filsafat barat. perkembangan foilsafat barat dibagi menjadi 4 (empat) periodesasi yaitu: (a) zaman yunani kuno (b) zaman abad pertengahan (c) zaman abad moderen (d) zaman abad kontemporer