FIAT JUSTISIA
Not a member yet
459 research outputs found
Sort by
OTONOMI DAERAH DALAM PERSEPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Get PDFFramework of the Unitary Republic of Indonesia of the concepts embodied in the provisions of Article 18 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, the Republic of Indonesia is divided into provincial regions and districts are divided into, each province, district government gets, the regulated by law. Local authorities at provincial and district levels have different strengths according to the level. With patterns and delegation of authority given to the attributes of the local government is subject to the provisions of Law No. 32 of 2004 on local governments, to organize and manage themselves well with the pattern of decentralization of government policy. In carrying out regional autonomy, which is assisted by the head unit area of each region as part of the elements to run local autonomy. Financial management should be based on the concept of accountability and transparency to the public.Keywords: Local Government and Affairs Division of the Central Government and Local Governmen
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU SEBAGAI UPAYA MEMULIHKAN KEPERCAYAAN DAN MEMPERKUAT LEGITIMASI PEMERINTAHAN DEMOKRASI
Get PDFWriting this journal using a normative approach concluded that first, that the best system of elections is a system that provides the institutional mechanisms of dispute resolution elections as a place to restore the rights of citizens are violated and restore confidence in the institution elections as a democratic institution for the formation of government legitimate and reliable; second, an outline of the disputed election in Indonesia consists of two types namely, administrative disputes and disputes over the results of elections. Procedurally, Election Suravaillance Body is an institution that is authorized to decide administrative disputes election are final and binding beyond dispute concerning the verification of Political Parties Elections and the list of candidates for members of DPR, DPD, Provincial DPRD and regency/city. Furthermore Superial Administration Court up to the level of the Supreme Court is an institution that is authorized to decide disputed election administration in particular the Commission's decision regarding the establishment of verification of Political Parties Elections and the list of candidates for members of DPR, DPD, Provincial DPRD and regency/city. Disputes dispute election results for DPR, DPD, Provincial DPRD and regency/city is the jurisdiction of the Court. Keywords: Dispute Resolution Elections and Democracy Government Legitimac
ASURANSI SYARIAH DAN GAGASAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG PERASURANSIAN
Get PDFSaria Insurance has been present since 1994 with the birth of PT Syarikat Takaful Indonesia, which then established PT Asuransi Takaful Family (Life Insurance) and PT Asuransi Takaful Umum (General Insurance). That is, already 18 years Saria Insurance live, thrive and exist in the midst of the people of Indonesia. In contrast to his siblings, Islamic banking, which has had legal certainty with the Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, Islamic insurance not specifically regulated in the rule of law. Though true, Islamic principles should be applied, and Law Number 2 of 1992 on the Insurance have not been able to accommodate all the principles of sharia Islamic insurance industry in Indonesia. The presence of legislation on Islamic insurance, either by making special laws or amendments to laws existing insurance, are great expectations in order to ensure legal certainty for stakeholders and provide confidence to the public in using the products and services of Islamic insurance. Keywords: Islamic Insurance, Insurance Act, Amendment, Rule of Law.
INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA
Get PDFHumanitarian intervention is an attempt to prevent or stop the gross human rights violations with particular strengths (diplomatic and military) in a State, either with or without the consent of the State (countries with internal conflict). The problems in this journal are: first, how the arrangement of international law on humanitarian intervention. Secondly, the role of the UN in humanitarian intervention in armed conflicts. The method used is a normative legal research methods with the main source of data collection procedures is a legal substance that contains of normative law. The results showed that the rules of international law on humanitarian intervention by the United Nations stipulated in the UN Charter and general principles of international law. Humanitarian intervention legally justified by following provisions in applicable international law, namely Articles 39-51 of UN Charter. While the role of the UN in humanitarian intervention in armed conflicts carried out by the Security Council as the organ of the United Nations in maintaining peace with the decision issued in the form of a resolution for areas experiencing conflict. Therefore, it takes an international treaty that regulates clearly about humanitarian intervention, so that in practice, remain consistent with the objectives and executive organs of humanitarian intervention. Keywords: Humanitarian Intervention, Security Council of UN, Armed Conflict
Perumusan Kebijakan dan Peraturan Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik
Get PDFTujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan normatif, disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik sangat penting guna membangun keterlibatan masyarakat sekaligus membentuk keterbukaan lembaga publik. Kondisi yang demikian selaras dengan prinsip negara hukum. Guna menjamin efektifitas mekanisme tersebut, maka daerah perlu mengundangkan peraturan daerah yang mengatur akan hal itu
Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik
Get PDFBerbeda dengan pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara pidana yang bersifat aktif maka pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) pada perkara perdata lebih bersifat pasif, dalam arti bahawa pelaksanaannya sangat tergantung dari upaya proaktif pemohon eksekusi untuk melakukan permohonan-permohonan pada setiap tahap pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana perkara yang bersangkutan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi di bidang perdata sangat penting untuk dipahami khususnya oleh masyarakat pencari keadilan yang mengalami kesulitan/permsalahan terhadap pemenuhan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik eksekusi terhadap pembayaran sejumlah uang yang melalui tahapan pelaksanaan lelang eksekusi, maupun terhadap eksekusi riil. Permasalahan hukum yang paling sering ditemui terkait pelaksanaan eksekusi perdata adalah pada tahapan lelang eksekusi, dimana sulitnya menjual objek lelang eksekusi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pada tahap eksekusi riil/pengosongan objek eksekusi yang sering menimbulkan konflik sosial dan tidak jarang berakhir dengan tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan (tindak pidana). Penelitian ini membahas mengenai prosedur dan permasalahan-permasalahan beserta solusi yang dapat ditempuh terkait permasalahan pelaksanaan eksekusi perdata di dalam praktik
Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo)
Get PDFKosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia, di Pristina. Deklarasi dibaca Perdana Menteri Kosovo, Hashim Thaci, pada sidang parlemen yang dihadiri 109 anggota. Permasalahan kemerdekaan Kosovo tidak terlepas dari permasalahan politik dan etnis yang ada, namun apakah eksistensi Kosovo sebagai Negara baru ditentukan oleh keharusan adanya pengakuan dari Negara lain? dan apakah sikap PBB terhadap lahirnya Negara baru seperti Kosovo. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dianalisis secara deskriftif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang merupakan masalah politik dan tidak terlepas dari permasalahan hukum, terutama politik internasional namun tidak dapat disangkal bahwa tindakan pengakuan itu berakibat hukum, terutama dalam kaitan hubungan antara pihak yang mengakui dan pihak yang diakui. Selain itu, ada tidaknya pengakuan terhadap negara baru tidak berpengaruh terhadap eksistensi negara baru tersebut, termasuk pengakuan dari PBB. Kata Kunci: Kemerdekaan Kosovo, Pengakuan Negara, Eksistens
Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
Get PDFThe purpose of this study was to determine the role of city planning office of Bandar lampung in Spatial Utilization Control. This study uses empirical and normative juridical approach. Based on this research, the role of city planning office of Bandar lampung in controlling the spatial utilization is to supervise and control the utilization of space. Control of spatial utilization conducted city planning office of Bandar lampung at this time is good enough to carry out the duties and functions of city planning office as has set in the Bandar Lampung Mayor Regulation No. 17 of 2008 on Duties, Functions and Administration of the City Planning Office Bandar Lampung. Key words: role, control, utilization, spatial
Implementasi Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Get PDFSupervision is should be the central government to the Hulu Sungai Selatan associated with the implementation of government and especially to local regulations. The authority is possession the central government through the competent authorities to supervise the authorities of the Hulu Sungai Selatan in shaping legislation, because it can be understood that the independence of the implementation of autonomy does not mean the area can make laws or decisions regardless of system of national legislation. The local level legislation is an integral part of the unified system of national legislation. Therefore, the local level legislation must not contrary with the regulations of higher level and also to must not contrary to the public interest. Key words: Otonomi daerah, pengawasan, peraturan daera
Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia
Get PDFTujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama, dan dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan dasar hukum yang dapat diterapkan terhadap delik penodaan agama adalah apabila terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP. Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, dan penodaan agama