FIAT JUSTISIA
Not a member yet
459 research outputs found
Sort by
HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM NEGARA PANCASILA
Get PDFRelations among the state and religion in the state of Pancasila, wherein the first principle of Pancasila is Belief in the one and only God asserted that Indonesia is not a country which is based on a religion and not a state that separates religion and state. But countries that believe in the existence of God, wherein the state puts the religion and belief as spirit of integrity of the Unitary Republic of Indonesia. Relations among the state and religion are interdependent relations, where in religion gives spirituality in the nation and state, while the state guarantees religious life. Keywords: State, Religion, Interdependent
DINAMIKA HUKUM PEMERINTAHAN DESA
Get PDFThe existence of the village government in Indonesia has been experiencing the dynamics depend on the legal politics of government prevailing at that time. The village as a unit of community has a characteristic that has always been a discussion in every era of reign by the various policies that have been issued. Hence this research only focused on the dynamics of changes in the law on the village and and the things that affect these changes are the implications of the policy change. Keywords: Village Government, Changes in the Law on The Villag
ANALISIS HUKUM DAMPAK BELUM DIRATIFIKASI KERANGKA KERJA KONVENSI PENGENDALIAN TEMBAKAU (FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL) BAGI INDONESIA
Get PDFFramework Convention on Tobacco Control (FCTC) is an international treaty for tobacco control efforts for world health under the WHO. Indonesia has not ratified the treaty as far as the impact that would be acceptable for Indonesia, while many countries in the world have ratified and observed what steps should be taken in the case of the strategic Indonesia. Keywords: Impact, Ratification, Framework Convention On Tobacco Contro
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA ANTARA LESSEE DAN LESSOR
Get PDFPerjanjian sewa guna usaha (leasing) yang diadakan oleh Lessor dan Lesseen dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian standar. Isi perjanjian tersebut ditentukan oleh jenis dari leasing itu sendiri dan hubungan hukum (hak dan kewajiban) timbal balik antara Lessor dan Lessee. Bagi Lessor, hak dan kewajibannya adalah memperoleh pembayaran sebagai imbalan jasa dan menyerahkan barang modal kepada Lessee. Sedangkan hak dan kewajiban Lessee adalah meperoleh kegunaan dari barang modal dan membayar sewa secara berkala. Tidak dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak maka dapat disebut wanprestasi. Perjanjian akan berakhir jika hak dan kewajiban Lessor dan Lessee telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Kata Kunci: Leasing, Lessor, Lessee, hak dan kewajiban
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Suatu Executive Summary Naskah Akademik)
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian Tioritis dan Praktik Empiris, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis dan praktis pengelolaan sumber daya hutan adalah berbasis pada kewenangan daerah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis bersandar pada nilai-nilai kearifan pemanfaat sumber daya hutan, sedangkan landasan sosiologis bersumber pada perilaku publik dan landasan yuridis secara hirarkis struktural bersumber dari norma atau peraturan perundang-undangan dari tingkat terendah sampai pada derajat konstitusi. Adapun peraturan perundang-undangan terkait meliputi bidang konesrvasi alam, kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumberdaya Hutuan Di Kabupaten Lampung Barat adalah mencakup materi muatan peraturan daerah yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau yang sederajat maupun dalam rangka menjalankan urusan otonomi daerah. Kata kunci : Pengelolaan, Sumberdaya Hutan dan Otonomi Daerah
Kebijakan Negara Tentang Privatisasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Relevansinya Dengan Keadilan Sosial Ekonomi
Get PDFAbstra
Perkembangan Hukum Merek di Indonesia
Get PDFMerek merupakan suatu tanda berupa nama atau gambar untuk mengidentifikasi barang atau jasa di bidang perdagangan. Pengaturan Merek di Indonesia terus berkembang sejak zaman Hindia Belanda hingga dewasa ini. Perkembangan pengaturan tentang Merek senantiasa dipengaruhi oleh perjanjian internasional dan kemajuan zaman. Makalah ini membahas perbandingan antara ketentuan merek sebelum dan sesudah ratifikasi WTO bagi perkembangan hukum merek di Indonesia dan prospek UU Merek No. 15 Tahun 2001 di masa yang akan datang dikaitkan dengan teori dasar perlindungan merek
Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential
Get PDFPT Prudential Life Assurance memberikan perlindungan bagi tertanggung disertai dengan investasi dengan jangka waktu yang sangat lama memiliki risiko yang tinggi. Hal ini dikarenakan di samping perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung memiliki risiko juga adanya risiko yang berasal dari investasi yang sensitif dengan adanya krisis global yang tidak bisa dipastikan kapan akan terjadi. Penelitian ini difokuskan pada manfaat dan mekanisme asuransi prudential. Metode penelitian menggunakan normatif empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum non judicial case study yaitu pendekatan studi pada PT Prudential Life Assurance di Bandar Lampung dengan mengkaji pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat PT Prudential Life Assurance memberikan perlindungan selama 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dikombinasikan dengan investasi. Jika hasil investasi selama masa kewajiban pembayaran premi tidak mencukupi maka polis dapat berstatus lewat waktu (lapsed) bahkan batal dan tidak mempunyai manfaat. Keluarga sebagai ahli waris akan mendapatkan memiliki dana yang cukup untuk biaya pendidikan anak-anak. Seandainya tertanggung meninggal dunia secara tiba-tiba atau mengalami sakit harus dirawat inap sampai cacat total akibat penyakit sehingga tidak dapat bekerja lagi. Manfaat lain untuk membiayai biaya pendidikan atau memenuhi kebutuhan tunjangan hari tua bagi tertanggung. Mekanisme klaim asuransi prudential melalui proses yang telah ditentukan di dalam polis dan sudah disiapkan bagian klaim. Tertanggung diwajibkan mengisi seluruh formulir klaim yang sudah ditentukan. Apabila tertanggung kecelakaan/sakit menyiapkan dokumen penunjang (kwitansi asli, hasil rekaman medis, hasil laboratorium, laporan kepolisian). Selanjutnya jika terjadi peristiwa meninggal dunia, ahli waris menyerahkan surat keterangan dokter klaim/Rumah Sakit dan perusahaan akan menvalidasi seluruh dokumen dan hasil investasinya. Selanjutnya dana ditransfer ke rekening tertanggung atau ahli waris terkait. Kata kunci: manfaat, mekanisme klaim, asuransi prudentia
TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
No full textHak kekayaan intelektual dapat beralih dan dialihkan berdasarkan undang-undang dan perjanjian. Pengalihan HKI berdasarkan Undang-undang dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, dan wasiat sedang pengalihan berdasarkan perjanjian dilakukan dengan cara lisensi. Hak atas HKI yang beralih karena pewarisan terjadi secara otomatis dari pemilik atau pemegang hak selaku pewaris kepada ahli warisnya. Hibah terjadi saat pemberi hibah dimasa hidupnya menyerahkan HKI kepada penerima hibah secara cuma-cuma sedangkan Wasiat terjadi saat pemberi wasiat meninggal dunia meninggal kan wasiat kepada penerima wasiat, pengalihan HKI dengan perjanjian lisensi harus dibuat dalam satu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk akta yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima lisensi dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris atau dengan akta dibawah tangan untuk Hak Cipt
FIDUSIA SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
No full textUndang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia lebih memberikan kepastian hukum sehingga perbedaan-perbedaan penafsiran tentang segala hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia akan berkurang. Selain itu diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salahsatu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini juga memberikan kesempatan para pengusaha-pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk meningkatkan usahany