FIAT JUSTISIA
Not a member yet
459 research outputs found
Sort by
Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah
Get PDFThe existence of mastering rights of the state for land is the constitutional base for state to arranging the exploitation of land in Indonesia for the maximum of people prosperity. The Competention as expressed in Section 33 sentence ( 3) UUD 45 and get furthermore coherent in Section 2 sentence ( 1) UUPA, so that state in conducting arrangement have to pursuant to law which populis for the maximum of people prosperity. State as a personification of all people was given the mastering rights. Its target is to give the service in arranging exploiting of the natural resource of the nation to reach the target of land exploiting to give the competent life for as much as possible people
Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya
Get PDFPasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan dibantu wakil kepala daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan pemerintah daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Menurut UU No. 32 No. Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011, Perda merupakan peraturan perudang-undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan lainnya berupa Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah. Kata Kunci : Kewenangan, Perda dan Peraturan lainny
Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat)
Get PDFTujuan penelitian ini adalah mengetahui landasan teoretis dan landasan yuridis pengaturan desa dan/atau sebutan lainnya dalam peraturan daerah di Tulang Bawang Barat. Menggunakan pendekatan yuridis dogmatik, disimpulkan bahwa landasan teoretis pengaturan kampung dengan perda antara lain mencakup sejarah penamaan, asal-usul kampung, dan wewenang pemerintahan daerah dalam mengatur kampung dengan peraturan daerah. Adapun landasan yuridis pengaturan kampung dengan peraturan daerah adalah sebagaimana dimaksud angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Kata kunci : Kampung, Desa, dan Peraturan daerah
PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI KEPEMILIKAN MODAL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) (Suatu Kajian Hukum Ekonomi)
Get PDFKeikutsertaan Pemerintah Daerah dengan pembelian atau pengambilalihan saham Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah berdiri merupakan alternatif tercepat daripada mendirikan bank baru. Pendirian BPRS baru membutuhkan berbagai kajian mendalam, pemenuhan syarat yang cukup banyak, harus didukung berbagai dokumen dan prosedur pendirian sebagaimana diatur Undang-undang Perseroan Terbatas dan Perbankan Syariah. Berdasarkan kajian hukum ekonomi, pembelian atau pengambilalihan saham dilakukan dengan syarat dan prosedur relatif sederhana dan singkat. Pemerintah daerah dapat melakukan pembelian atau pengambilalihan modal atau saham BPRS tersebut berdasarkan kajian mendalam dan dengan alasan yang menguntungkan dalam peningkatan peran pemerintah daerah bagi kehidupan ekonomi masyarakat daerahnya dan peningkatan pengelolaan aset agar berhasil guna dan meningkatkan keuntungan bagi keuangan daerah. Kata kunci : Modal, dan BPR Syaria
53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945
Get PDFTulisan ini bertujuan untuk melacak bentuk-bentuk kedaulatan dalam UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, akan diuraikan teori-teori kedaulatan sebagai alat analisis terhadap pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Setelah menguraikan teori-teori kedaulatan, pembukaan dan batang UUD 1945 dibedah secara substansi untuk melacak bentuk-bentuk kedaulatan dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memberikan bentuk-bentuk kedaulatan yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat-kalimat seperti “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa” dan “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Oleh karena itu dilihat dari pembukaan UUD 1945, bentuk kedaulatan rakyat dan kedaulatan tuhan tercermin jelas bagi dalam Pembukaan UUD 1945. Ketentuan UUD 1945 dalam batang tubuhnya terutama dalam hal pembagian kekuasaan menegaskan dasar kedaulatan rakyat yang dianut oleh konstitusi kita. Dalam konteks ini bentuk kedaulatan rakyat harus menjadi acuan dalam membaca konstitusi kita. Dalam hubungannya dengan kedaulatan rakyat, konstitusi kita menyandingkannya dengan negara hukum sehingga sangatlah tepat jika NKRI mempunyai dasar kedaulatan rakyat dalam koridor kedaulatan hukum. Konstitusi dan kedaulatan rakyat sangat berkaitan erat karena hakikinya konstitusi merupakan suatu bentuk hukum dari konsepsi kedaulatan rakyat. Dalam konsep ini, kedudukan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan hal yang sangat penting karena hukum akan selalu berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat, konstitusionalisme, dan kedaulatan hukum kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai negara hukum berdasar pada demokrasi konstitusional atau constitutional democracy. Demokrasi konstitusional ini pun mempunyai dasar kedaulatan tuhan dalam ruh-nya. Kata kunci : kedaulatan dan UUD Tahun 194
Pemerintahan Provinsi Lampung 1945-1964
Get PDFThis is a library research about political elite contestation in Lampung from 1945 until 1964, at that time there are three major ideology, first is Islam, second is Nationalism and third is Communism. In the old orde era, the elite politics competition in the national level describe the same thing with the local level. If in the national level there are three major ideology, in Lampung also three ideology had played important role, the Party Communist (PKI), Indonesian Nationalsit Party (PNI) and Masyumi (Islamic Faction). In the first political stage after Independence of Indonesia. In 1964, there was a first Lampung’s Governor Election, at that time R.A Zulkifli Warganegara had appointed to be Lampung first Governor, but because of the political intervention his position was replaced by Koesno Danopoyo which was fully supported by Communist Party. This is a decsriptive qualitative research, the main data comes from indepth interview and documentation. The results shown that there is basic difference between Lampung’s political elite contestation in the old orde era and reformation era. In the old orde era the competition based on ideology but in the reformation era the competition based on purely political interest.Keywords: contestation, political elite and electio
Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Program Jamsostek
Get PDFProgram Jamsostek merupakan program publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang memberikan hak dan kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja.Pada kenyataannya masih ada perusahaan yang tidak mengikut serta kan tenaga kerja dalam program jamsostek, sehingga menimbulkan akibat hukum pada perusahaan yaitu adanya sanksi administratif dan sanksi kurungan, dan ini secara tegas telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010.Kata Kunci : Perusahaan, Program Jamsostek, Akibat Huku
Payung Hukum Pembentukan BUMDes
Get PDFTujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa memiliki landasan hukum yang kuat. Peraturan yang mendasari pembentukan BUMDes terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Jika diperlukan untuk mengatur lebih lanjut, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah tentang BUMDes. Demikian pula ditingkat desa, dapat dibuat peraturan desa tentang BUMDes sesuai dengan keadaan dan kekhasan desa masing-masing.Kata Kunci : Payung Hukum, dan BUMDe
IMPLIKASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PENATAAN RUANG DI JAWA BARAT
Get PDFGreen Open Space (RTH) diminishing lead to the emergence of insecurity and social diseases and influence the improvement of micro-climate, air pollution, floods, and various other negative environmental impacts. The study was conducted by looking at the green open space in a holistic manner. This method is expected to explain the policy of the green space in West Java and the policy implications of the Spatial Plan. Research results indicate the overall amount of green space in West Java has not fulfilled the amount of 30% as mandated by the Law on Spatial Planning, so the RTH policy directed at meeting the quota of 30%, with a range of strategies for improving the quality and quantity of green space Regency/City. RTH is an important part of City Spatial System, the procurement of green space is part of planning in the protection and management of the environment. As part of the layout, RTH is an instrument of prevention of pollution and/or damage to the environment. Keywords: Policy, Green Open Space, Spatia
HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENGURUS BIDANG PERTANAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF
Get PDFLaw Number 32 of 2004 of governmental authority in the land sector remains handed over to the autonomous region. Law Number 32 of 2004 requires the district/city governments to conduct business in the area of land as part of the implementation of regional autonomy and a mandatory affair because it is so fundamental with regard to rights and basic services citizens. The affairs of the land sector is very essential as it relates to the issue of community rights to land. Therefore, the government must provide the public with regard to the maintenance in the land sector. But on the other hand the government has not completed the handover of authority in the field of regulation of land through implementing regulations. Keywords: Central and Local Government Authority, Land and Legal Affairs Positiv