FIAT JUSTISIA
Not a member yet
459 research outputs found
Sort by
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Get PDFThis research aims to outline the policy choice of law in forming the Law on prohibition of monopoly and business competition. Based on the normative approach and by using secondary data, it can be concluded that prior to Act Number 5 of 1999 established, practices of monopoly and business competition are not regulated within the law, after the birth of that Law, business activity is prohibited if it proves detrimental to other businesses, consumers, society and the State. Businessperson that practicing monopoly and unfair business competition among another businessperson obviously threatened by administrative and criminal sanctions. Choice of law is made to anticipate the free market in the era of economic globalization in order to realize the prosperity and welfare of the people as mandated by the 1945 Constitution. Law enforcement of business competition in Indonesia submitted to the supervisor commission of business competition (KPPU), in addition to the involvement of police officers, prosecutors, and courts. Enforcement of competition law violations must be made in advance by the Commission. Keywords: Legal Politic, Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition
PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI NEGARA FEDERAL JERMAN
Get PDFTujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep pengaduan konstitusional di Jerman. Berdasarkan tinjauan normatif dan perbandingan dengan Indonesia, didapatkan fakta bahwa Negara Federal Jerman merupakan salah satu contoh yang tepat dalam hal memahami dan mempraktekkan suatu model perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dengan menjalankan mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Kewenangan untuk memproses pengaduan tersebut dimiliki oleh Mahkamah Federal Jerman. Indonesia sebagai negara yang telah memiliki rumusan perlindungan hak-hak warga negara serta telah menegaskan sebagai negara hukum hendaknya dapat mengadopsi dan mengadaptasikan apa yang telah dijalankan di Jerman dalam hal pengaduan konstitusional. Sebab pengakuan hak-hak dasar warga negara tanpa perlindungan atau mendengung-dengungkan perlindungan tanpa tersedia upaya hukum yang cukup adalah sama-sama pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara. Hal penting yang dapat diadopsi dan diadaptasikan dari model pengaduan konstitusional di negara Jerman adalah memposisikannya sebagai upaya hukum luar biasa. Kata Kunci : Pengaduan Konstitusional, Negara Federal Jerma
Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek yuridis pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dan penyusunan program-program CSR yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian notmatif (doctrinal reseacrh) yang menggunakan bahan hukum sekunder melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, pengaturan CSR banyak ditemukan di dalam berbagai peraturan perundangan, yaitu UUD 1945 dan diberbagai undang-undang sektoral lain, baik yang khusus mengatur perusahaan swasta maupun bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mencapai corporate sustainability dalam membuat program CSR di samping harus memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, juga harus memperhatikan aspek lingkungan sehingga akan terjaga eksistensi perusahaannya dan sekaligus kelestarian lingkungannya. Artinya, program-program CSR perlu diselaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan green constitution UUD 1945. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, pembangunan berkelanjuta
Pengaturan Hukum Interasional Terhadap Penggunaan Nuklir Untuk Tujuan Damai
Get PDFPenggunaan tenaga nuklir tidak hanya menimbulkan efek yang bermanfaaat dan berguna bagi kehidupan masyarakat negara penggunanya. Tenaga nuklir juga dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi makhluk hidup maupun lingkungan apabila tidak digunakan dengan hati-hati. Hukum internasional mengatur penggunaan nuklir untuk tujuan damai sebagaimana diatur dalam Pasal 13 butir 1 bagian b Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan alasan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar yang termuat di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu juga diatur dalam Convention on Nuclear Safety (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir) dan The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Konvensi Tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir). Kata kunci: tenaga nuklir, tujuan damai, konvens
PENGATURAN ULANG PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT
Get PDFSejak diberlakunnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung. Terkait dengan UU ini saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang pemilihan kepala daerah yang ingin mengembalikan tata cara pemilhan kepala daerah secara langsung menjadi pemilihan kepala daerah oleh DPRD”. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, Penyelenggaran Pemilukada dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan oleh DPRD. Ketentuan ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam menentukan model pengisian jabatan kepala daerah semestinya Undang-Undang Dasar memberikan ketentuan yang tegas seperti tata cara pemilihan presiden dan wakil Presiden secara atau sesuai atau sejalan dengan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 dimana prinsip kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan langsung.Kata kunci : pengisian jabatan, kepala daerahdan kedaulatan rakyat
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SAMSAT LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF BUDAYA PIIL PESENGGIRI
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengukur Kualitas Pelayanan Publik Samsat Lampung dalam Perspektif Budaya Piil Pesenggiri. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian dengan menggunakan teknik sampel semi terbuka untuk menganalisis berbagai fenomena proses penyelenggaraan otonomi daerah yang disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka statistik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penilaian yang diberikan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Samsat rata-rata dinilai cukup baik dan sesuai dengan aturan yang telah digariskan. Pelayanan yang diberikan Samsat baik dalam prinsip nemui nyipah (sopan santun pada pengguna jasa). Penilaian yang kurang baik, terletak pada variabel nengah nyappur, indikator toleransi ( 48,3 %), indikator memegang teguh prinsip ( 55 %), indikator bersaing dalam memberikan pelayanan terbaik (53,3 % ). Prinsip Sakai Sambayan, beberapa indikator yang dinili kurang baik dalam pelayanan publik adalah indikator kedua mampu menjadi pemersatu ketika ada masalah dalam melayani (dinilai responden kurang mampu dengan skor 40,7 %, dan tidak mampu dengan skor 53,3 %). Indikator ketiga mampu bekerjasama dengan pegawai lain dalam melayani pengguna jasa (dinilai kurang mampu dengan skor 30 %).Kata Kunci : Pelayanan Publik, Samsat , Piil Pesenggiri
Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan
Get PDFTujuan penelitian ini untuk mengetahui model penegakan hukum pidana dan faktor penghambat terhadap cybersex dan cyberporn sebagai delik susila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn dilakukan melalui Kebijakan Non Penal melalui upaya-upaya yang bersifat Preventif atau pencegahan diantaranya melalui sosialisasi, meningkatkan komitmen strategi.Kebijakan Hukum Pidana( Penal Policy ) yaitu melalui penerapan dan pengaturan didalam Hukum Positif Indonesia dan Undang-undang yang terkait serta melalui Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana yang akan datang yaitu Konsep RUU KUHP 2004/2005 dirumuskan perluasan asas territorial dan perumusan delik Pornografi anak melalui komputer. Faktor yang menjadi penghambat didalan penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn adalah Faktor Substansi Hukum (Undang-Undang), Faktor Aparat Penegak Hukum serta Faktor Sarana dan Prasarana.Key words: cybersex, cyberporn, and delik mora
URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA
Get PDFThe purpose of this paper is to describe the importance of village-owned enterprises and the management in the interests of rural communities. Referring to the legislation governing the rural , particularly Law No. 6 of 2014, it can be concluded that the village-owned enterprises is a village economic institution that has an important role in the welfare of the community, the village, and the village government. A professional governance that refers to the guidelines in the formation of village-owned enterprises based on legislation is a prerequisite of village-owned enterprises goes properly. Thus the economic activities of village-owned enterprises should ideally be part of efforts to increase local and regional economies within the scope of the national economy. Keywords: Urgency of Village-Owned Enterprises, Formation and Management
Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum
Get PDFIndeed the legal establishment aspired by the 1945 Constitution is economic development and legal development that includes political and cultural development is also derived from the word "achieve sosial justice for all Indonesian peoples" is a form of justice in many respects. The complexity of economic problems, economic integration and technological nations in the trading process has a lot to make the laws contained in economic interest that so many laws actually lead to wrong interpretation by the general public so that the need for strict enforcement of government officials
Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-undang Keormasan
Get PDFSesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM adalah salah satu wadah warga, rakyat, masyarakat untuk berekspresi, mengapresiasikan pikirannya ditengah masyarakat dan Negara. Melalui wadah tersebut mereka bebas mengemukakan visi dan misinya, hati nuraninya, melampiaskan uneg-uneg serta secara sadar memperjuangkan hak-hak sipil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 memberikan garansi akan keberadaan LSM di Indonesia sebagaimana Pasal 28E: “Setiap warganegara diberikan kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat”. Di era otonomi daerah keberadaan LSM sangat penting dan berguna dalam rangka memanfaatkan ruang partisipasi masyarakat, perencanaan dari bawah dan kemitraan, anggaran yang pro-poor dan peka jender serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prinsip-prinsip utama yang mempengaruhi warna pembangunan daerah