FIAT JUSTISIA
Not a member yet
459 research outputs found
Sort by
TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
Get PDFPornography has damaged morale of Indonesian people, especially the youth. Pornography happens must have a lot of special attention, especially the enforcement of law and community to cooperate in fighting the pornography. Pornography has been enacted in the Law Number 44 of 2008 on pornography, but has not been able to give the benefit of addressing pornography crimes, because the Law still has a weakness in the system of criminal responsibility and overlap with the ideas such as producing, reproducing for copying, distributing and reselling. There's also a weakness in determining the criminal related to Article 8, 9, and 11 of Pornography Laws, the lack of definition of the word "download" with regard to article 5, that no one is allowed to lend or download pornography as referred to in Article 4 verse (1). Of these weaknesses affect criminal responsibility in the acts of pornography. Keywords: Obligation, Crime, Pornograhphy.
Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
Get PDFMarriage is one of elementary institution (basic institution) in law of Islam family, marriage is agreement which born from desire of a men and woman to coexist in tying akad. Marriage do not only have a meaning of the civil agreement, but also agreement owning meaning spiritual, later on will generate the rights and obligations of among/between spouse well-balancedly, however everybody do not can form an family which is is dreamed of the. Marriage can break and end because several things, that is because the happening of divorce which is is knocked down by husband to its wife, or because divorce that happened among/between both. Delivering birth nya of PERMA number 1 Year 2008 about Mediasi can assist the process of is solving of dispute of among/between spouse to obtain;get the agreement of the parties assistively by mediator. Mediasi one of process is solving of cheap and quicker dispute, and also can give to access the larger ones to the parties find the satisfying solution and fulfill sense of justice
METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM
Get PDFThe aim in this article is to determine the method of normative and empirical legal research with the typical characteristics of the methods of researching Law. The approach used qualitative methods through the study of literature. Based on the research findings and discussion, it can be concluded, first, science law (jurisprudence) and all sub-study with him in a large family study of the law, no matter how controversial as as a discipline independent and peculiar (sui generis), part from the humanities and social sciences, as well as natural science (exact) and social sciences which has had an undeniable place in the branches of science. Science of law must be recognized as having the research methods typical and unique, in terms of interest / usefulness to do a research in the field of law, both theoretical and practical, or of how to look at the science of law as a discipline prescriptive and applied, as well as from the point of view of human behavior relating to the existence of the law. Secondly, the penstudi law should realize the importance of legal research which is the authority, even advised not to leave, ie normative legal research / doctrinal, both from the point of view of the approach commom law system (statutes approach, case approach, historical approach, comparative approach and conceptual approach) as well as from the standpoint of research form the principles of law, the synchronization of legislation and others. which has been used as a handle by penstudi law in Indonesia and tend intended for academic interest. Third, the differences in conceptions, notions in the study of legal research in various law schools and high schools of law, especially for academic interest (thesis and dissertation), the main question is whether or not a uniformity is realized, or let it all by referring to the belief respective legal research on how it thinks best. Keywords: Research Methods law, Legal Normative and Empirica
DINAMIKA KEDUDUKAN TAP MPR DI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Get PDFPeople's Consultative Assembly (MPR) decree dynamics position in the hierarchy of legislation and as the legislation arising drowned in accordance political developments and laws and regulations governing the order of legislation. Keywords: Position, People's Consultative Assembly (MPR) and the hierarchy of legislatio
POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Get PDFThe purpose of this study was to find a political choice of law in criminal law reform. Using a juridical approach using secondary data, it can be concluded that the legal political reform criminal law in Indonesia is still ongoing and to be part of the development of the national legal system. Legal political development of the national legal system should be based on Pancasila as a guide and tool for political filtering of national law and UUDNRI 1945 Constitution as the basic law. One form of political reform criminal law is by adopting the concept of restorative justice as an alternative mechanism for the settlement of legal issues that occur without the use of judicial proceedings. With the approach of restorative justice, the enforcement of which has always used retributive approach (retaliation) would merely shift to restorative approaches (recovery). The concept of restorative justice can be political legal permanent (permanent) in building the national criminal justice system that will come.Keywords: Politics Law, Restorative Justice and Criminal Cas
TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENYUSUI ANAK SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlindungan hukum terhadap hak menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja bagi pekerja perempuan telah terjamin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan bahan pustaka sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangannya sudah ada, tetapi perlindungan hukum terhadap hak menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja bagi pekerja perempuan belum terpenuhi. Pengusaha dengan alasan efisiensi, efektivitas kerja, dan penghindaran ekonomi biaya tinggi sangat melalaikan kewajiban yang sudah tercantum dalam perundang-undangan. Seringkali hak pekerja perempuan ini tidak terakomodir oleh peraturan. Upaya pemerintah adalah dengan membuat PP tentang ASI sebagai pelaksana UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.36/2009 tentang Kesehatan, yang memuat sanksi bagi pengusaha yang melalaikan kewajiban untuk memenuhi hak pekerja perempuan untuk menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja, maupun di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, bandar udara, perbelanjaan, dan sebagainya, baik sanksi pidana penjara, denda, maupun pencabutan izin usaha. Kata Kunci : ASI, perlindungan hukum, hak pekerja perempuan, menyusui
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS
Get PDFPerjanjian internasional di bidang perdagangan inernasional mencakup perjanjian internasional yang bersifat multilateral (WTO), regional (AFTA, ACFTA) maupun bersifat bilateral (RI-Jepang). Berbagai perjanjian internasional tersebut tujuan utamnya adalah liberalisasi perdaganga dimana tidak ada lagi hambatan perdagangan baik bersifat tarif maupun non-tarif. Liberalisasi perdagangan ternyata tidak saja menimbulkan keuntungan bagi sistem perdagangan antar negara, dampak negatifpun berupa bangkrutnya industri nasional merupakan sebuah hal yang tidak terelakan. Untuk itu sebuah negara harus mengambil kebijakan hukum untuk mengambil tindakan dalam melindungi industri dalam negeri. Indonesia mengambil kebijakan Politik hukum melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan meletakan prinsip-prinsip dasar perekonomian nasional, baik yang tertera dalam UUD 1945, maupun dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP dan Prolegnas. Politik hukum yang diambil dalam pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan menjadikan industri nasional memiliki daya saing tinggi dan perlindungan industri dalam negeri dari praktek perdagangan tidak sehat sebagai imbas dari perdagangan internasional yang bebas. Pemerintah dan DPR masih perlu menyempurnakan kebiajakan perlindungan industri dalam negeri melalui penguatan regulasi yang bersifat nasional maupun internasional, kelembagaan dan kepasitas diplomasi perdagangan. Kata Kunci : Politik Hukum, prlindungan hukum, industri dalam negeri
Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan
Get PDFSuatu negara hukum (rechts staat), peranan hukum menempati kedudukan yang utama apabila hukum tersebut dapat melaksanakan fungsi, sebagaimana yang digariskan dalam konstitusi kita yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas pemerintah yakni menciptakan instrumen sosial untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian. Untuk menjelaskan fenomena kejahatan ada tiga aliran pemikiran, yaitu kriminologi klasik bahwa kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan, kriminologi positivis yaitu mengarahkan usaha untuk menganalisis sebab-sebab prilaku kejahatan melalui studi ilmiah, dan kriminologi kritis yaitu tidak berusaha menjawab persoalan-persoalan apakah prilaku manusia bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangunan dunianya dimana dia hidup. Penanggulangan kejahatan tentu mencari faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sehingga dengan penemuan faktor-faktor menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun penanggulangan kejahatan.Kata Kunci : Penanggulangan Kejahata
Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap AMDAL reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan wawancara ditemukan bahwa penegakan hukum lingkungan yang dilakukan di Bandar Lampung adalah mencakup penegakan hukum pidana (code penal), perdata dan administrasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah faktor Hukum, faktor Aparat (Pemerintah) dan faktor Ekonomi. Kata Kunci : AMDAL, reklamasi pantai, dan faktor penghambat
Mekanisme Konsultasi Publik :Instrumen Pembangun Good Governance Di Daerah
Get PDFTujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan teoritis, filosofis, sosiologis, dan yuridis disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik di daerah sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) oleh karena itu bagi daerah perlu mengadopsi pengaturannya di tingkat daerah.Kata Kunci : Mekanisme Konsultasi Publik, Good Governanc