FIAT JUSTISIA
Not a member yet
459 research outputs found
Sort by
Prosedur Pembukaan Unit Usaha Syariah Pada Bank Konvensional
Get PDFPertumbuhan dan perkembangan perbankan yang begitu pesat membawa angina segar bagi para pelakunya, karena bank-bank yang pada umumnya operasional di tengah-tengah masyarakat mulai mencoba untuk merambah pada perbankan yang memiliki system syariah. Salah satu wujudnya adalah adanya bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Untuk lebih mendorong terciptanya perbankan yang tangguh dan efisien diperlukan pengaturan mengenai pembukaan bank yang jelas dan memberikan kepastian hukum. Kata Kunci : Bank Konvensional, Sistem Syariah, Unit Usaha Syariah
Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Kasus: Itar-Tass Russian Agency Melawan Russian Kurier Agency)
Get PDFKasus Itar-Tass Russian Agency melawan Russian Kurier Agency yang berkaitan dengan hak cipta, perkara ini dimulai ketika warga negara Rusia menggandakan dan menyebarluaskan karya sastra warga negara Amerika Serikat, penggandaan ini dilakukan di Inggris dan disebarluaskan di Cina. Dalam Perkara ini terdapat 4 negara, yaitu Rusia (negara pelaku pelanggaran), Amerika Serikat (orang yang hak ciptanya dilanggar), Inggris (tempat terjadinya pelanggaran) serta Cina (tempat penyebarluasan). Apabila warga negara Amerika hendak menuntut ganti rugi kepada warga negara Rusia yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak ciptanya, maka kemanakah tuntutan tersebut harus diajukan, Hukum apakah yang akan digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa ini, merupakan permasalahan yang hendak ditemukan jawabnya. Berdasarkan kajian teoretis ditemukan jawaban bahwa peradilan yang berhak menangani perkara ini adalah peradilan Amerika Serikat. Sedangkan untuk menentukan hukum yang digunakan menyelesaikan perkara tersebut, hakim menggunakan kualifikasi bertahap, pada tahap pertama hakim Lex Fori mengunakan hukum atas dasar; karya cipta dalam sengketa adalah hasil karya dari warga Negara Rusia, Karya cipta ini pertama kali dipublikasikan di Rusia dan County of Origin-nya adalah Rusia, setelah hakim Lex Fori memutuskan bahwa hukum Rusia yang di gunakan makan hakim melakukan kulifikasi tahap kedua, pada tahap ini hakim melihat bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Rusia perkara ini masuk dalam klasifikasi berdasarkan kepemilikan, dan hukum Rusia menunjuk hukum yang belaku bagi kepemilikan adalah hukum pemilik.artinya, hukum Amerikalah yang berwenang untuk itu.Kata kunci : Pelanggaran Hak Cipta, internet dan perdata internasional
TELAAH REZIM PARTAI POLITIK DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA
Get PDFPenyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara mengharuskan partisipasi rakyat secara penuh. Secara akademis partisipasi rakyat dalam pemerintahan harus dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan atas kehedak rakyat melalui melalui model keterwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadapnya. Disinilah urgensi hadirnya Partai Politik dalam negara yang berdaulat. Peran partai politik sangatlah besar, melalui saluran pemilu diharapkan sebagai pintu masuk keterlibatan rakyat dalam pengelolaan negara. Sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan rezim partai politik lahir dan mewarnai dinamika ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan talah mencatat rezim partai politik Indonesia adalah Rezim Ode Lama, Rezim Orde Baru dan Rezim Reformasi. Ketiga rezim partai politik tersebut secara langsung telah memberikan sumbangsih akan pasang-surut negara sekaligus mempengaruhi kedudukan, peran dan fungsi partai poltik dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Kata Kunci: Peraturan, Parpol, Rezi
Lembaga Negara : makna, kedudukan dan relasi
Get PDFTulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna lembaga negara, kedudukan dan relasi antar lembaga negara menurut UUD Tahun 1945. Menggunakan data kepustakaan disimpulkan bahwa, pertama lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan, kedua lembaga negara dapat dibentuk oleh konstitusi, Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, ketiga, lembaga negara berkedudukan di pusat pemerintahan dan dapat pula di daerah, keempat, Fungsi dan wewenang dapat menentukan kedudukan lembaga negara, sehingga terdapat kelompok lembaga negara utama (main state organt) serta lembaga negara bantu (auxiliary organt), dan kelima, relasi antar lembaga negara dapat bersifat hirarkis struktural sebagaimana doktrin pembagian kekuasaan semasa UUD 1945 sebelum perubahan, dan dapat pula secara flat, horizontal yang berada dalam kesederajatan, dan berbeda karena wewenang belaka. Kata kunci : Lembaga negara, kedudukan dan relas
Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis
Get PDFPemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan media atau sarana yang diberikan oleh Negara untuk pergantian pemegang kekuasaan baik dieksekutif maupun legislatif secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.Terkait dengan pentingnya pemilu dalam proses demokratisasi di suatu Negara, maka penting untuk mewujudkan pemilu yang memang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrasi itu sendiri artinya pemilu yang dapat menyalurkan dan mewujudkan aspirasi suara rakyat dalam berbagai kebijakan penyelenggaran Negara bukan sekedar pemberian legitimasi pemegang kekuasaan dengan begitu keberhasilan pemilu yang dilaksanakan merupakan kemenangan besar artinya kemenangan itu milik semua komponen bangsa bukan milik kemenangan peserta pemilu. Untuk mencapai tujuan tersebut pemilu harus dilaksanakan dengan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas itu mengikat mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara Negara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah. UUD 1945 menentukan, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Kata kunci : pemilu dan pemilu demokratis
PERAN NEGARA HUKUM INDONESIA MELINDUNGI RAKYATNYA DALAM MENYAMBUT MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015
Get PDFIndonesia is a sovereign country. Sovereign does not only mean "denotation"; which is the state has the power of government that is not subject to other state power. Implementation of the state intended to realize the people's welfare. If it is associated to the competition with other countries, then, we will know more about the role of the state in protecting its citizens in order to avoid "homo homini lupus" as what Hobbes said. So, this is the challenge of the welfare state, wherein it should not fail. The existence of state failure cases in providing protection for its citizens, especially in free trade has become a scourge for the people. Those people who are not able to compete in free trade, in the end, they will only be a spectator and do not have any role in AEC 2015. State efforts to protect people among others: increasing competitiveness and export volume, then, prioritizing the use of the goods / services in the country. In the regulation, it needs to set rules on the security measures of domestic products and supervision over circulation of goods and services, and by applying the Early Warning System to the possibility of a surge in imports. Keywords: Sovereign, Welfare State, Competitiveness, ASEAN Economic Community 201
POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH
Get PDFThe study aims to find a legal political model the Indonesian government in the implementation of fiscal decentralization that is oriented towards improving the welfare of people in the area. Using normative approach can be concluded that the system updates the state financial management with the adoption of several laws in the management of state finances, among others, by arranging the principles of best (best practice) management of state finances, budgeting system and the structure of the budget, control range (span of control) financial administration, oversight and accountability mechanisms of state financial management, which is also applied in the area of financial management. However, developments in the field of state financial arrangements turned out to show a tendency towards recentralisation power system, at least in the areas of fiscal, necessitating the re-strengthening fiscal decentralization of financial management in order to achieve the welfare of all Indonesian people. Keywords: Politics Law, Fiscal Decentralization and Local Government
PERKEMBANGAN PENGATURAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BURUH/PEKERJA
Get PDFEach worker/workers face the risks of social-economic and social security can cope with the risks of the socio-economic. Setting social security law for labors has been started since the days of the Dutch East Indies colonial rule until the time of independence of the Republic of Indonesia both early era of independence as well as in the reform era. Therefore, this paper intends to study the development of legal regulation of social security. Social security arrangements colonial era the Netherlands East Indies, set in the Civil Code and Regulations Accident or Ongevallen-Regelling 1939, but the laborers / workers unprotected. New on the independence of the Republic of Indonesia, especially after the enactment of legislation in the field of social security such as: Law Number 3 of 1992 on Social Security of Labor, Law 20 of 2004 on National Social Security System and the Law 24 of 2011 on Social Security Organizing Body, laborers / workers obtain legal protection in the field of social security, which programnyapun not only guarantees compensation for workplace accidents alone, but includes work accident insurance program, program life insurance, security program today old, pension insurance programs, and health care insurance program. Keywords: Social Security Labor Protection Law, the Labour / Workers, Development, Settings
PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN ANAK
Get PDFChildren are people who have physical or mental limitations. Limitation understand everything, tends to bring negative influences into themselves and can cause it to do damage (juvenile delinquency) or even become perpetrators of delinquency (a criminal offense). Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice (Juvenile Court Act), in principle, was born to protect and nurture children in conflict with the law (ABH). However, it was legally incapable angle Court Law provide legal protection against the ABH. Thus was born the amount of number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child (Law SPPA) to replace the Juvenile Justice Act. In the case of change of the Act there are striking differences in issues related to children in the examination of the case law SPPA. The purpose of this paper are: first, to determine the child's examination of the case in court demanding the setting ABH Court Law Act with SPPA angle. Second, to determine the advantages and disadvantages of the examination of cases in court, according to Law ABH juvenile justice law with Law SPPA. Keywords: Comparative, investigation, Case, Children in conflict with the law(ABH), Juvenile Justic
PROBLEMATIKA PEREKRUTAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA
Get PDFThe issue of children recruitment in armed conflict will come into contact with the regime of International Law; International Humanitarian Law, International Human Rights Law, International Criminal Law and International Labor Law. The settings in the various legal regimes still leave problems related to the first, there is no uniformity about the minimum age of children who can be recruited as a child, whether 15 or 18 years old? second, legal obligations for the state does not have the same legal force between the obligations that just becomes commemoration to the state or the compulsory obligation. Keywords: Children Recruitment, Armed Conflict