FIAT JUSTISIA
Not a member yet
459 research outputs found
Sort by
Orientasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Pringsewu 2011 (Studi Pada Siswa/i SMUN di Kabupaten Pringsewu)
Get PDFOrientasi memilih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sd Agustus 2011 , pada siswa/siswi di empat SMU Negeri (pemilih pemula) yang ada di Pringsewu dengan 200 sampel. Metode yang dipakai adalah kuantitatif deskriftif dengan teknik sampel penarikan sampel bertingkat (stratified purposive sampling). Hasil penelitian Pilkada Pringsewu akan berlangsung dengan tingkat partisipasi yang tinggi , sebesar 92 %. Calon Bupati yang diharapkan berasal dari tokoh agama, berusia 41-50 tahun dan beragama Islam. Juga berasal dari putra daerah Pringsewu dan menetap disana. Berjenis kelamin laki-laki. Popularitas calon Bupati, tertinggi dipegang oleh pasangan Ririn K dan pasangan Sujadi.Kata Kunci : Orientasi Memilih, Pemilih Pemula, Pilkada, Pringsew
Pengaturan dan Tanggungjawab Negara terhadap Global Warming dalam Protokol Kyoto 1997
Get PDFMetode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab negara terhadap pemanasan global yang diatur dalam Protokol Kyoto 1997. Hasil kajian disimpulkan bahwa, pertama, negara maju dan berkembang memanggul tanggung jawab berbeda, Artinya Semua negara pihak mempunyai tanggung jawab yang sama namun dalam tingkat yang berbeda dalam hal target pengurangan emisi gas rumah kaca. Perbedaan tanggungjawab tersebut, berdasarkan hal target pengurangan emisi gas rumah kaca dan keadaan ekonomi masing-masing negara. Dalam kenyataan, terlihat aspek ketidak adilan dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab negara dalam pelaksanaan Protokol Kyoto, karena negara maju sebagai penghasil sebagian besar emisi dan mempunyai kemampuan paling besar untuk mengurangi emisi GRK, tetapi mereka mengambil porsi tanggungjawab yang tidak sesuai dalam menangani perubahan iklim. Kedua, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations framework Convention on Climate Change dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nation Framework Convention On Climate Change, seperti undang-undang lain di Indonesia, pelaksanaan kedua undang-undang ini juga lemah. Kata kunci : pemanasan global, dan tanggungjawab negara
KEDUDUKAN DAN ARTI PENTING PEMBUKAAN UUD 1945
Get PDFTulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan arti penting Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks tujuan tersebut, tulisan ini memuat diskusi mengenai apakah pembukaan tersebut? Bagaimanakah kedudukan dari pembukaan tersebut dan apakah peran pembukaan dalam peradilan konstitusi dan design konstitusi? Dan mengapa negara menambahkan pembukaan pada konstitusi? Dilihat dari sudut teori ketatanegaraan, pembukaan, preambule, atau mukadimah dalam setiap dokumen konstitusi selalu berisikan pernyataan yang singkat tapi sungguh padat. Di dalamnya tertuang visi, misi, dan nilai-nilai dasar sebuah institusi atau organisasi sebagai wadah kebersamaan yang hendak dibangun dan dijalankan bersama. Selain itu juga merupakan pengantar hidmat berisi ide-ide politik, moral, dan keagamaan yang hendak dikemukakan oleh konstitusi tersebut. Pembukaan ini lebih mengandung karakter ideologis daripada karakter hukum. Dalam konteks Indonesia, Pembukaan UUD 1945 adalah bagian terpenting dari UUD 1945 yang disepakati oleh MPR 1999 untuk tidak diubah sama sekali. Pembukaan dikatakan sebagai bagian terpenting karena disanalah tertuang norma fundamental negara (staatsfundamental norm), tujuan bangsa dan tujuan bangsa inilah merupakan hasil kontrak kenegaraan antara rakyat dan negara.Kata kunci : kedudukan, arti penting, dan Pembukaan UUD 194
PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS (RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES)
Get PDFTujuan penulisan ini yaitu mendeskripsikan urgensitas perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional dan pentingnya pengaturan hal tersebut dalam peraturan di tingkat daerah. Berdasarkan penelitian normatif dan mengamati kenyataan dalam perkembangan sosial disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas (rights of persons with disabilities) merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, ditegaskan dengan UU ratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan penyandang disabilitas ditingkat daerah sangatlah penting dituangkan dalam peraturan daerah sebagai sarana keberpihakan pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas, hal ini juga sesuai dengan rumusan UU Nomor 4 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 2011. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Daera
Perlindungan hukum atas dana nasabah pada bank melalui lembaga penjamin simpanan
Get PDFKebutuhan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang semakin meningkat. Untuk itu, diperlukan tindakan nyata dari lembaga perbankan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bank dan harus mampu menjamin keamanan dana yang disimpan di bank. Keberadaan dan kegiatan bank sebagai tempat penyimpanan dana yang senantiasa akan berhadapan dengan adanya risiko, baik risiko akibat bank mengalami pailit atau dilikuidasi. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, melahirkan kewajiban bagi setiap bank untuk menjaminkan dana nasabahnya melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS adalah badan hukum yang berfungsi menjamin dana nasabah penyimpan yang disimpan di bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau yang dipersamakan dengan itu dengan nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar 2(dua) milyar rupiah per nasabah per bank. Apabila seorang nasabah memiliki beberapa rekening pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Pembayaran atas klaim penjaminan wajib dilakukan oleh LPS kepada nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan yang layak dibayar dan simpanan yang tidak layak bayar. Pengajuan klaim penjaminan sudah wajib dilakukan oleh nasabah penyimpan paling lambat 5(lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.Kata kunci : perlindungan hukum, dana nasabah, lembaga penjaminan
PENERAPAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
No full textPolicies prevention of crimes and violations in essence defense) and efforts to achieve the welfare of society (social walfare) In the application of the policy of criminal sanctions stipulated in Local Regulation as a means of protection of public interests, the application will succeed, if in the formulation of criminal penalties in accordance with the purpose of punishment, in addition based on the Criminal Code and Law Number 32 of 2004 and other legislationKeywords: Local Regulation, the Regional Criminal Sanction in the Local Regulatio
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN AKIBAT HUKUMNYA
No full textKeberadaan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator diatur oleh UU Kepailitan 2004 yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. berdasarkan ketentuan UU Kepailitan 2004, setelah putusan pailit bagi debitur lahir maka tugas atau kewenangan selanjutnya adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas dari Kurator merupakan kunci penentu dari proses penyelesaian perkara kepailitan. Pengurusan dan Pemberesan yang baik dan efektif akan mempermudah pengembalian hak kreditur dan pemenuhan hak debitur pailit akibat kepailitan. Balai harta Peninggalan sebagai Kurator untuk mengurus dan membereskannya. Untuk itu penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi lengkap jelas dan rinci tentang keberadaan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dan proses pengurusan serta pemberesan harta pailit oleh Balai Harta Peninggalan
INSOLVENSI DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA (Studi Putusan No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika)
Get PDFAmendments to the Bankruptcy Law is dominant protect the interests of creditors, because it should be a provision which requires that the debtor should have to go bankrupt. This is contrary to the philosophy of universal bankruptcy. This study aims to determine the bankruptcy provisions in the bankruptcy law in Indonesia and analyze the determination of bankruptcy within the bankruptcy decision No. 48/Bankrupt/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. This research is a normative law with normative juridical approach. The data used in this research is secondary data. This study uses literature study with qualitative analysis methods. The authors conclude, first, the provisions of bankruptcy in Indonesia is based on article 2, paragraph (1), which is when the debtor does not repay the debt that will be the bankruptcy estate will go into phase bankruptcy with two possibilities, namely (i) after being declared bankrupt (ii) Through PKPU. Secondly, Award Bankrupt Assets not yet in the stage of bankruptcy because of the Supreme Court overturned the decision of the Commercial Court Decision Number 48/Bankrupt/2012/PN.NIAGA.JKT.PST through decision Number 704K/Pdt.Sus/2012, which ended before the bankruptcy Telkomsel Meeting Debt Verification completed. Advice, first there should be amendments to the Law No. 37 of 2004 specifically test the concept of insolvency and bankruptcy. The authors are aware that this study is not perfect, so the authors hope that further research is done, to continue and resolve the issues raised in this study. Keywords: Bankruptcy, Insolvency, the Rule of La
POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA
Get PDFabstractThis research aimed to describe the choice of law carried out by Local Government of Bandar Lampung in tackling illegal activities of street vendors in the Bambu Kuning Market. By using normative approach and utilizing secondary data, it could be concluded that use of a means of penal or (law) criminal in a policy is a way to streamline the implementation of the regulation. In addition, it can be concluded that the existence of criminal in a regulation will only be effective if: 1) the criminal is seriously preventing, 2) criminal it does not cause an even more dangerous or harmful than would occur if the criminal is not charged, and 3) no other criminal that can effectively prevent the harm or loss smaller. The provision of criminal sanctions in a regulation serves to prevent the occurrence of crime, and in addition, if a crime has occurred, then the function of criminal provisions is to give deterrent effect to the perpetrators. Keywords: Legal Politics, Criminal Law and Street Vendors
PRINSIP EFISIENSI DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA PERIKANAN
Get PDFThis article seeks to examine the principle of efficiency in the execution of fisheries court. Based on the normative approach by using secondary data; can be concluded that the Fisheries Court is the Special Court in the scope of General Court that has an authority to examine, hear and decide criminal offenses of fisheries. Law on Fisheries is one of the cornerstones of a fundamental change in the law enforcement process of fisheries, through Fisheries Court by applying the principle of efficiency. Selection of efficiency principle is based on the simplicity to be understood, because it does not require the technical formulation of economics or figures. The focus of attention is regard to the possibility of emergence an inefficiency of the establishment, implementation and enforcement of legislation, namely the offenses fisheries, which includes investigation, prosecution, and examination against the criminal activities of fisheries in foreign fishing vessels which is doing an illegal fishing in the exclusive economic zone of Indonesia can be resolved by litigation that fulfill the principles of efficiency that is fast, accurate, and inexpensive. Keywords: Efficiency, Fisheries Court and Economic Law