FIAT JUSTISIA
Not a member yet
459 research outputs found
Sort by
Prinsip Free And Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Get PDFThe true policy in protection of land indigenuos peoples in Indonesian can be done by implemented the “free and prior informed consent” in national and local regulation, as international human right law placing these principle as fundamental principle which internalized in all articles
Pemetaan Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk memetakan kedudukan dan materi muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi normatif yang menggunakan batu uji kelembagaan negara. Penelitian ini menemukan bahwa kedudukan PMK harus ditinjau dari aspek kelembagaan negara sehingga bisa disimpulkan bahwa kedudukan PMK setingkat dengan Peraturan Presiden. Selain itu, penelitian ini menghasilkan pemetaan materi muatan yang harus diatur dalam PM
KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU
Get PDFPenanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kondisi tersebut tentunya membawa implikasi bagi Polri yaitu dianggap kurang memiliki kemampuan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pidana.Ketidaklengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh PPNS kehutanan dan polisi kehutanan dalam undang-undang kehutanan menimbulkan beda persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut “mandul” sehingga dalam hal tidak tertangkap tangan, PPNS masih meminta bantuan POLRI untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan membuat permintaan bantuan penangkapan ke kepolisian terdekat meskipun polisi kehutanan dan PPNS kehutanan sudah memiliki kewenangan itu berdasarkan undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kata kunci : Kewenangan, penyidik, pencurian kayu
PERANSERTA MASYARAKAT DI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Get PDFTujuan penulisan ini adalah untuk memparkan model partisopasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan daerah yang dilaksanakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan pendekatan normatif disimpulkan bahwa, pertama, peranserta masyarakat dalam pembentukan perda merupakan salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah, baik dengan cara tertulis, lisan, ikut terlibat dalam diskusi atau seminar, kedua, DPRD tidak dapat menolak kehendak-kemauan masyarakat melaksanakan partisipasinya sesuai peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta kearifan lokal. Kata kunci : insiatif, pembentukan perda dan kebutuhan masyarakat
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung
Get PDFArtikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen listrik di Bandar Lampung dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sehubungan dengan tegangan listrik tinggi di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum konsumen listrik akibat teganggan tinggi yang ada di Bandar lampung telah sesuai dengan UUPK dimana PT PLN selaku pelaku usaha bersedia mengganti kerugian yang dialami warga di tanjung Karang. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen listrik akibat teganggan tinggi yang ada di Bandar lampung yaitu dengan meminta bantuan pihak YLKI. Ada tiga hal yang telah disepakati bersama antara pihak PT PLN, YLKI dan warga yaitu Pihak PT PLN Cabang Tanjung Karang bersedia memperbaiki seluruh barang-barang elektronik warga, terutama warga yang tercantum dalam daftar pengaduan, mengganti semua lampu bohlam yang pecah dengan lampu yang baru dan akan ditanam grounded di rumah-rumah warga untuk mengantisipasi tegangan listrik tinggi.Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Tegangan tinggi, Listri
PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN ROLE AMBIGUITY TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA ANGGOTA DIREKTORAT LALU LINTAS (DIRLANTAS) KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
Get PDFObjectives to be achieved in this paper is to investigate the influence of locus of control, and role ambiguity on the effectiveness of the members in Lampung Police Ditlantas. The approach used is a quantitative by using survey method, which involves total population of 179 people and sample 119 people, 14 of them were not present, so that only 105 people as samples. Data collection techniques using questionnaires. Data analysis techniques using a test instrument (validity and reliability), the classic assumption test and test hypotheses. Based on the findings of research and discussion, conclusions: (1) the influence of locus of control is a positive and significant on the effectiveness of members' work; (2) the effect of role ambiguity is significant to the effectiveness of members' work; and (3) the influence of locus of control and role of ambiguity is significant to the effectiveness of members' work. It is therefore recommended: (1) that the parties of organization or management making methods / guidelines are very clear for members, so members are not confused about what the organization wishes to members regarding their performance, (2) role ambiguity can be eliminated with the organizational structure along with a clear job description, giving a clear task information, so that members not only to fumble on the description of each task.Keywords: Locus of Control, Role Ambiguity, work effectivenes
MEMPERTIMBANGKAN AMANDEMEN KONSTITUSI (KAJIAN CALON PRESIDEN PERSEORANGAN DARI ASPEK KEDAULATAN RAKYAT DAN KONSTITUSIONALISME)
Get PDFPeople's expectations of the political party the less, as seen in the decline of voter participation and cynicism on the performance of the elite in the executive and legislative branches. Of his own political party, does not appear seriousness introspection headed clear modern party program and the recruitment of cadres. In the midst of apathy towards political parties at this time, and the approach of the national public needs to elect a president who can fix the state of the nation and state, discourse of individual presidential candidates should be encouraged through mechanisms that reflect the state of law based on democratic constitution. Through the constitutional process, the results will reflect the development of constitutionalism systematic, holistic, and focused and not constitutionalism sporadic development and pragmatic. Keywords: Amandement, Sovereignty of the People, Constitutionalism
KEDUDUKAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON DI PEKON WAY EMPULAU ULU KEC. BALIK BUKIT, KAB. LAMPUNG BARAT
Get PDFThis research aims to ascertain the position of Customary Institution in forming the Village Regulation, and also its role in the Way Empulau Ulu, Subdistrict - Balik Bukit, West Lampung. This research uses the method of normative-empirical; by doing library research, field research, and interviews. Results of the discussion showed that the Customary Institution of Way Empulau Ulu has the same position with the Institution of Rural Association. Although the Customary Institution has a position that is outside of organizational structure within the Village government, but the role of Customary Institution in forming the Village Regulation is just the structural and position of Customary Institution functionally is still less than optimal in the communication and interaction between the village government and the villagers. Keywords: Position of Customary Institution, Participation of Customary Institutio
POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL 2007 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUSAHA KECIL
Get PDFabstractThis research aims to describe the choice of law of foreign investment after the entry into force of the Law on Investment and Its Implications for Small Entrepreneurs. By using a normative approach and secondary data, it can be concluded that the regulation and law on the matter of foreign investment in the Investment Law of 2007 do not distinguish between domestic investors and foreign investors. Equal treatment between domestic investors and foreign investors; providing facilities for foreign investors, among others: exemptions or tax relief, repatriation of capital, facilities of permit, and the submission of disputes to international arbitration body. However, the liberalization principles of international trade and foreign investment are contrary to the principles of economic democracy on Article 33 of 1945 Constitution, which requires the fulfillment of the fundamental rights of every individual without exception, while the terms of trade liberalization contained in the WTO are based on the idea of capitalism that restrict the basic rights and only those who are able to compete can enjoy the benefits of international trade provisions of the WTO. It means that Investment Law economically and legally does not provide adequate protection for small entrepreneurs. Keywords: Legal Politics, Investment and Implications
Asas-Asas dan Landasan Teoretis dalam Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016
Get PDFMenggunakan pendekatan normatif tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan asas-asas dan landasan teoretis dalam pembentukan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2016. Hasil penelusuran kepustakaan ditemukan bahwa asas-asas dalam penyusunan RPJMD meliputi asas hukum yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun landasan teoretisnya mencakup antara lain wewenang pemerintahan daerah dalam menjalankan asas otonomi seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kata kunci : RPJMD, asas-asas, landasan teoretis dan Naskah Akademik