FIAT JUSTISIA
Not a member yet
459 research outputs found
Sort by
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN GLOBAL WARMING AKIBAT DARI PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab terhadap Negara yang bersangkutan terhadap pencemaran udara yang melintasi batas Negara sebagai upaya mencegah global warming. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab akibat pencemaran udara yang disebabkan oleh perusahaan atau individu sekalipun, tetap berada pada Negara yang bersangkutan selain itu bentuk tanggung jawabnya dapat berupa restitusi, kompensasi dan pemuasan. Kata Kunci : Tanggung jawab, Pencemaran Udara, global warming
TUGAS DAN WEWENANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Get PDFTugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pencucian Uang. Berdasarkan ketentuan tersebut, tugas dan wewenang PPATK tersebut bertujuan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang, termasuk tindak pidana asal yang melahirkannya (predicate offences). Namun, Peranan PPATK akan berjalan secara efektif apabila aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bea dan Cukai, para regulator seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal serta Penyedia Jasa Keuangan, industri perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, perusahaan efek, pengelola reksadana, media massa, masyarakat bekerjasama secara terorganisir dan terpadu dalam pemberantasan tindak pencucian uang di Indonesia. Dengan kewenangan yang dimilikinya, PPATK dapat mengejar hasil dari kejahatan, apabila hasil kejahatan tersebut dapat dikejar dan disita maka negara dengan sendirinya akan mengurangi tindak kejahatan itu sendiri. Kata kunci : Pencucian uang, tindak pidana pencucian uang (money laundering), kejahatan terorganisir, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
REKONSTRUKSI HUKUM SURAT BERHARGA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL
Get PDFTujuan penelitian ini adalah melakukan analisis untuk mengetahui alasan terjadi pergeseran pemaknaan terhadap surat berharga, diperlukannya rekonstruksi Hukum Surat Berharga dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional dan upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan rekonstruksi Hukum Surat Berharga tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian doktrinal dengan tipe deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan kepustakaan untuk diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya pergeseran pemaknaan terhadap surat berharga adalah dimungkinkan dalam hubungannya dengan terjadinya perubahan sosial masyarakat. Dalam kondisi seperti itu dan demi terwujudnya kepastian hukum maka perlu segera dilakukan rekonstruksi terhadap Hukum Surat Berharga. Untuk melakukan rekonstruksi terhadap Hukum Surat Berhharga ada suatu upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan memposisikan hukum sebagai social engineering dan membuat peraturan yang mengarah kepada hukum yang responsif. Kata Kunci: Rekonstruksi, Hukum Surat Berharga dan Sistem Hukum Nasiona
Tinjauan Yuridis Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)
Get PDFTujuan penelitian ini, adalah mendeskripsikan proses penyelamatan dan penyelesaian kredit macet pada Koperasi kredit Mekar Sai Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk menangani persoalan kredit macet ini, Kopdit Mekar Sai menerapkan standar prosedur hukum penanganan pinjaman bermasalah/macet. Namun sebelum standar prosedur tersebut diterapkan, pihak Kopdit akan melakukan upaya lain berupa pendekatan-pendekatan secara personal kepada anggota (debitur) yang kreditnya mengalami masalah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan keterikatan Kopdit dengan anggotanya. Apabila upaya ini tidak berhasil dilakukan maka prosedur hukum penanganan kredit /pinjaman bermasalah(kredit macet) tersebut baru dilakukan.Kata Kunci: Kredit Macet, Koperasi Kredi
Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945
Get PDFArtikel ini bertujuan untuk memaparkan apa yang dimaksud Kemerdekaan pada Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Pendekatan secara normatif serta dengan analisis Perspektif mampu menjabarkan Kemerdekaan pada Kekuasaan Kehakiman yakni kemerdekaan dalam memberikan putusan, internal hakim, serta sistem dalam rangka menegakan keadilan dan kepastian hukum. Karena independensi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law. Key word: Kekuasaan Kehakiman, Kemerdekaan, dan Haki
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance
Get PDFBerhasilnya penyelenggaran pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan daerah.unsur –unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatf. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana cheek and balance serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan good governance. bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme checks and balances- dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (good governace) di daerah. Kata kunci : Pengawasan DPRD, pemerintah daerah, fungsi pengawasa
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
Get PDFElection of Governor and Deputy Governor in Law Number 32 of 2004 which is elected directly by the people. From the results of this study concluded that there are several principles. First, the background is applied to the election of the governor and vice governor directly in Law Number 32 of 2004 on Regional Government, philosophically motivated to carry out direct elections is partly due to indirect mechanisms of democracy does not guarantee accommodation in choosing future leaders. Second, the strengths and weaknesses of the election for governor and vice governor directly in Law Number 32 of 2004 on Regional Government, the benefits are local elections in person an opportunity for political education, the system of checks and balances between the legislative and executive more balanced, as a means to strengthen regional autonomy. As for the cost of the funds needed in the election for governor and lieutenant governor are relatively higher, opening the possibility of conflict and elite, activities of people with disabilities, especially during the campaign. Thirdly, it is necessary to correct weaknesses gubernatorial election in accordance with the development of local government is currently increasing citizens political awareness, empowerment of the governor and deputy governor are direct, general, free, confidential, honest, and fair. election of governors and vice-governors enforcement of financial restrictions consistent and campaigns.Keywords: Election of Governor and Deputy Governor, Local Governmen
Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional
Get PDFHak masyarakat adat telah diatur dalam beberapa perjanjian internasional. Masyarakat adat dalam hukum internasional merupakan bagian dari hak asasi manusia baik itu secara individu maupun kelompok (kolektif). Prinsip dasar hukum internasional dan hukum hak asasi manusia telah diterima masuk kedalam hukum nasional dan pada tataran implementatif peraturan hukum nasional untuk memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat terjamin sesuai dengan semangat konstitusi dan hak asasi manusia di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pencarian data berupa bahan hukum primer dan sekunder serta tersier, data-data yang dikumpulkan bersumberkan pada bahan pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Penelitian ini menitik beratkan pada kajian teori hak asasi manusia baik secara individu maupun kolektif sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan kaidah hukum internasional dan hukum nasional. Dalam pengaturan hukum internasional dan nasional, khususnya hukum nasional yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dalam hal penelitian ini juga membahas bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat baik menurut ketentuan-ketentuan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim atas tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandungnya, dan juga untuk mengetahui putusan apa yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara pendekatan normative dan emperis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sedangkan dalam pertimbangan hakim dalam putusannya menyatakan, hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi korban, sedangkan tidak ada alasan yang meringankan bagi terdakwa. Disarankan agar Hakim dalam menjatuhkan pidana, apabila atas diri terdakwa tidak ada hal yang meringankan, maka Hakim harus menjatuhkan hukuman maksimal, yaitu selama 15 tahun bukan selama 12 tahun, dan juga harus menjatuhkan hukuman denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kata kunci : tindak pidana, pemerkosaan anak kandung, dan sanksi pidan
PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL
Get PDFMenggunakan metode normatif empiris, penelitian ini berupaya agar dapat menemukan hukum in-concreto yang sesuai untuk diterapkan untuk menyelesaikan perkara jual beli barang internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaikan sengketa jual beli barang internasional dilakukan melalui perundingan dan konsiliasi. Kata kunci : kontrak, penyelesaian, konflik