FIAT JUSTISIA
Not a member yet
459 research outputs found
Sort by
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBATASAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)
Get PDFThe criminal law policy of the authority restriction in investigation against the notary is at the stage of policy formulation of the law provided authority Honorary Council of Notaries in the proceedings against the notary is to give consent to the investigator, prosecutor or judge to take copies Minuta Deed and / or letters attached to Minuta Deed or the Protocol Notary Notaries in storage. The legal implications for restricting the authority in the investigation of the Notary of the proceedings for the notary is not in accordance with equality of citizens before the law should not discriminate between the treatments of nationals who commit criminal acts. Additionally, Notary Honorary Council approval is also contrary to the principle of independence in the judicial process. Keywords: Policy, Restriction Authority, Notar
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Get PDFAbstractDemocracy substance is “raison de etre” on regulating direct election system and it’s position about implementation principle of the state by law. Based on evaluating in 2005 until 2014, conducted alteration for implementation system, who reflected alteration policy purpose about election supervisor institute. An aim of this research is (a) to explain the direction of reinforcement supervisor election institute policies based on Law Number 1 of 2015 attached its alteration, and (b) the impact of reinforcement concerning institutional capacity. This research used juridical normativism method, through statue approach, conceptual and institutional in an integrative manner. Data resources used a secondary material with qualitative analysis technique.These research conclude the direction policies about reinforcement has been formed by enforcement duties, authority, obligation, character and function head for transformation as control institution. An impact about institution capacity is forming mechanism not including for enforcement capacity orientation, asymmetry on implementation administrative function, procedure, and finances ordering, rather regulation quality from Bawaslu with the result obstruction concerning the effectiveness of institutionally implementation function. Suggestion is (a) upgrading typology of Election Supervisor Board Province and alteration characteristic Election Supervisor Kabupaten/Kota become permanent institution or increasing quality, quantity and qualification human resources, (b) correction regulating about procedure and duty on pieces as integrative, also (c) completing regulation about observatory implementation function based on norm and rule pursuant to election ordinance. Keywords: Institusional Reinforcement, Election Supervisor and Local Election AbstrakSubstansi demokrasi merupakan raison de etre Pilkada secara langsung dan menegaskan kedudukannya atas implementasi prinsip negara hukum. Berdasarkan evaluasi tahun 2005 s.d 2014, dilakukan perubahan sistem penyelenggaraan yang merefleksikan perubahan arah kebijakan terhadap kelembagaan pengawas Pemilu. Tujuan penelitian ini (a) menjelaskan arah kebijakan penguatan kelembagaan pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan perundangan perubahannya, dan (b) dampak penguatan terhadap kapasitas lembaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, melalui pendekatan undang-undang, konseptual dan kelembagaan secara integratif, menggunakan sumber data sukunder dengan teknik analisis kualitatif. Disimpulkan penguatan kelembagaan diwujudkan melalui penguatan tugas, kewenangan, kewajiban, peran dan fungsi kelembagaan yang mengarah transformasi fungsi sebagai institusi kontrol. Dampak terhadap kapasitas lembaga diantaranya mekanisme pembentukan belum berorientasi penguatan kapasitas, kesenjangan penatalaksanaan fungsi administrasi, tata kerja dan penatausahaan keuangan, serta lemahnya kualitas Peraturan-Peraturan Bawaslu yang menghambat efektifitas fungsi kelembagaan. Disampaikan saran (a) peningkatan tipelogi Bawaslu Provinsi dan perubahan kelembagaan ditingkat Kabupaten/Kota menjadi bersifat tetap dan/atau peningkatan kualitas, kuantitas dan kualifikasi SDM (b) pembenahan regulasi tata kerja dan uraian tugas secara integratif, serta (c) penyempurnaan regulasi pengawasan Pemilu berdasarkan norma dan kaidah peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan, Pengawas Pemilu dan Pilkad
PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN
Get PDFAbstractThe Act No. 30 year 2014 of governance administration give the atribution authority to receive, examine and decide abuse of authority whether there were any abuse of authority in decision and/or the act of government officials. Providing authority by PTUN to examine abuse of authority as a result of the absence of forum a defense for agencies and/or government officials in thought have done abuse in addition to criminal law. Agencies and/or government officials feel victims of criminal acts the policies the government was taken. Problems research this is how to examine abuse of authority of the decision and/or the act of government officials by PTUN and the implications law decisions PTUN for an applicant who expressed is or no abuse of authority on the criminal justice process. Methods used in this research is with the statute approach and case approach. The data used was primary and secondary data. Data analysis be done in legal analysis.The results of the study showed that construction examine to abuse of authority of the decision and/or the act of government officials by PTUN covering authority PTUN which is based on the act No. 30 year 2014 and PERMA No. 4 year 2015. Substance to examine pertaining to a subject entreaty namely agencies and government officials and object entreaty the decision and/or the act of government officials. Given the procedure examine limits namely after the introduction of the results and supervision APIP before the presence of criminal justice process. Legal implications of the administrative court decisions stating that decision and/or the act of government officials there are abuse of authority can continue in criminal justice process. Along proven there are malicious intent (mens rea). Next, implication law decisions PTUN who stated that the decision and/or the act of government officials no abuse of authority, basically not to continue to the criminal justice process, because they did not fulfill bestanddelict from act the crime of corruption. Keywords: Abuse of Authority, Decision and/or the Act of Government Officials, Administrative Court AbstrakUndang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan atribusi kewenangan kepada PTUN untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan. Pemberian kewenangan oleh PTUN dalam menguji unsur penyalahgunaan wewenang muncul sebagai akibat dari tidak adanya forum pembelaan bagi Pejabat Pemerintahan yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang selain di ranah hukum pidana. Pejabat Pemerintahan seringkali menjadi korban kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konstruksi pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN dan implikasi hukum putusan PTUN bagi pemohon yang dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang terhadap proses pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara analisis hukum (legal analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa konstruksi pengujian unsur penyalahgunaan wewenang terhadap Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN meliputi wewenang PTUN yang didasari atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan PERMA No. 4 Tahun 2015. Substansi pengujian berkaitan dengan subjek permohonan yaitu Badan atau Pejabat Pemerintahan serta objek permohonan yaitu Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan. Prosedur pengujian diberikan batasan yaitu setelah adanya hasil pengawasan APIP dan sebelum adanya proses pidana. Implikasi hukum Putusan PTUN yang menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang dapat berlanjut pada proses pidana (criminal process) sepanjang terbukti ada niat jahat (mens rea). Selanjutnya, implikasi hukum Putusan PTUN yang menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, pada dasarnya tidak dapat dilanjutkan pada proses pidana, karena tidak terpenuhinya bestand delict (delik inti) dari Pasal 3 UU Tipikor. Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan, PTU
UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Get PDFThe importance of the protection of victims of crime to obtain serious attention, it can be seen from one form of protection by the state is the administration of justice. In addition completeness of legislations, witness and victim protection agency (LPSK), law enforcement agencies, relevant government agencies, and other parties relevant, then the judicial function plays an important role. The function of the court not only making verdict, but also recept report of compensation, or restitution, announce it and ordered the agency or the parties to implement the decision and so on. By applying legal sanctions to the perpetrator, then it implies that it is a form of attention (protection) judicially to victims of crime. Legal protection to women who are victims of this crime is not just limited to the penalization to the perpetrators, but also to the consequences that happened to him, like a pregnancy caused by rape. Keywords: Protection, Victim, Rap
KEWENANGAN PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PANJANG DALAM PENGELOLAAN LAHAN KEPELABUHANAN (Study Pemisahan Regulator dan Operator Pelabuhan)
Get PDFThe authority PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang in land management Ports after enactment Law Number 17 of 2008 on Shipping have experienced changes. Where the scope of portland management includes the formulation of Port Master Plan, the provision of portland, port monitoring land use, and exploitation of the portland. The results showed that the scope of authority land management port is a portland concession. it relates to the status of PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang as a Badan Usaha Pelabuhan(BUP) which has the function of a role as a port operator. As for the formulation of the Port Master Plan, the provision of portland, port monitoring land use under the authority of the Port Authority which has the function of a role as a regulator. In a land concession pass port, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang is not included in the Port Enterprises whose business activities can run only after getting the concession of the port authority. Because granting concessions only to Port Business Entities are new. In addition, in article 344 paragraphs (2) of Law Number 17 of 2008 on Shipping provides legal certainty on the legal status of SOEs Ports presence in the business activities of port services. Keywords: Authority, the Port Authority, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjan
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET
Get PDFAbstractThe legal protection of copyright the creators of songs downloaded through the internet done in a way that the administration, through the instrument of criminal law and civil lawsuit. Legal efforts to protect the copyright of the creator of the song that is downloaded via the internet to do some ways that is the Ministry of Information and Technology to actively participate in doing the blocking of websites that provide the facility to download songs for free, and prepare human resources in the field of investigation as the police of Republic of Indonesia and civil servant investigators and others such as prosecutors and judges who have the ability and knowledge in the field of IPR and the role of the Copyright Council to provide knowledge about the importance of IPR. Keywords: Legal Protection, Copyright, Song, Internet Abstrakperlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan cara yaitu secara administrasi, melalui instrumen hukum pidana dan gugatan perdata. Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan beberapa cara yaitu Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas download lagu gratis dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang penyidikan seperti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan lainnya seperti jaksa dan hakim yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang HKI serta peran Dewan Hak Cipta untuk memberikan pengetahuan mengenai arti penting HKI. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu, Internet
EFISIENSI PEMILIHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARALABA
Get PDFAbstractFranchise as a business contract between franchisor and frachisee which in the practice sometimes leads to a dispute. A dispute happens because their rights and obligations are not met. Dispute settlement businesses can choose a judiciary or non-judiciary institution. However, considering of the business continuity, the dispute must be resolved so each side can fulfill their needs to solve the dispute. The problems in this study are the factors that can arise disputes franchise and the efficiency of selecting alternatives of dispute resolution to resolve the dispute franchise. This type of the research used by the researcher is a normative legal research. This type of research is a descriptive research. The conclusions of this study are the factors that cause disputes franchise is the existence of rights and obligations are not met and fulfilled, and it happens mostly because the oversight and discontinuance of the franchise that are assumed not giving advantages or inflicting one of the parties. Moreover, there are possibilities of not keeping promises which have been decided before. Keywords: Alternative Dispute Resolution, Franchise Dispute AbstrakWaralaba sebagai suatu kontrak bisnis antara franchisor dan frachisee dalam pelaksanaannya tidak sedikit yang menimbulkan suatu sengketa. Suatu sengketa muncul dikarenakan adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Penyelesaian sengketa bisnis dapat memilih lembaga pengadilan atau lemabaga non-peradilan. Namun, dengan pertimbangan akan kelanjutan bisnis yang dijalani alternatif penyelesaian sengketa dianggap lebih dapat menyalurkan keinginan para pihak untuk menyelesaiakan sengketa bisnis. Permasalahan pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan sengketa waralaba dan efisiensi pemilihan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa waralaba. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Simpulan dari penelitian ini, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa waralaba adalah adanya suatu hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi dan paling banyak terjadi dikarenakan pengawasan dan pemutusan hubungan waralaba yang dianggap merugikan salah satu pihak. Selain itu, ketidakpastian karena ada kemungkinan tidak ditepatinya janji serta risiko permintaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Sengketa Waralab
Restorative Model: the Alternative Justice Response to the Victims of Sexual Violence
Get PDFIt is seen there is no proper repositioning of the victims of sexual crimes since the process of contrarian justice is only concerning the sexual offender. Alternative justice models for victims of sexual crimes by involving them in the judiciary process result is necessary to do. However, there is a command from the court for an offender in indemnification though recompensing judgment by Criminal Procedure Code is legitimated. Examining compensation for the victim and urging a legitimated system as alternative justice models for sexual criminal crimes are the aims of this study. The legitimated system as alternative justice which will be recommended in this article is mechanism suitable for justice administration in Malaysia. Through recompensing as well as indemnification, it is considered as a model that can make an impact in restorative justice as the response of alternative justice. Victim Compensation Scheme (VCS) is aimed to be formed and applied with the control of the Criminal Procedure Code too. Keywords: Response of Alternative Justice, Sexual Force Victim
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Get PDFAbstractThe objective of this research was to find out why the Village Representative Board (BPD) was not yet able to draft participative village regulations in East Lampung district. This was a qualitative research with normative and empirical jurisdiction approaches with literary study, statute approach, case approach and historical approach. Data were collected with the literary study. The results showed that the role of Village Representative Board (BPD) and drafting village regulation has been exercised in a participative way but not optimal because of some factors. The village regulation should be drafted by BPD, but the village regulation was initiated and drafted by Head of Village. BPD lack of knowledge related to their tasks and functions in village legislation, mechanism and process of making participative village regulation, and BPD was less optimal in making synergy with public related to participative village regulation making. The rights of the public in Bojong village has been participative in making village regulation but not optimal as it was regulated Article 96 of Law Number 12 of 2011 on legislation related to public participation rights. The making of village regulation in Bojong so far was conducted with village public deliberation by public figures as public representatives of each sub-villages to deliver public aspiration in making village regulation in Bojong village. Interview results with the chairman of BPD in Bojong village suggested that village deliberation in making village regulation was only a formality because the majority of participants such as public figures, religion figures, youth figures, and members of BPD almost always agreed with any draft of village regulation proposed by village government. Keywords: Village Representative Board (BPD), village regulation, participativeAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mampu menyusun peraturan desa yang partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Ini merupakan penelitian kualitatif dengan yuridis normatif dan empiris pendekatan dengan studi sastra, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Data dikumpulkan dengan studi sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penyusunan peraturan desa telah dilakukan dengan cara partisipatif tetapi tidak optimal karena beberapa faktor. Peraturan desa harus disusun oleh BPD, tapi peraturan desa yang digagas dan dirancang oleh Kepala Desa. BPD kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka dalam undang-undang desa, mekanisme dan proses pembuatan peraturan desa partisipatif, dan BPD kurang optimal dalam membuat sinergi dengan masyarakat terkait partisipatif pembuatan peraturan desa. Hak-hak masyarakat di Desa Bojong telah partisipatif dalam membuat peraturan desa tetapi tidak optimal seperti yang diatur Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak partisipasi publik. Pembuatan peraturan desa di Bojong sejauh dilakukan dengan desa musyawarah publik oleh tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat dari masing-masing sub desa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam membuat peraturan desa di Desa Bojong. Hasil wawancara dengan ketua BPD di Desa Bojong menyarankan bahwa musyawarah desa dalam membuat peraturan desa hanya formalitas, karena mayoritas peserta seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan anggota BPD hampir selalu setuju dengan rancangan peraturan desa diusulkan oleh pemerintah desa. Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa, Partisipati
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
Get PDFAbstractLand registration law by the court judgement often faced some implementation issues, it happens because there are unsynchronized regulations of land register based on court judgement (PP 24/1997 and PerkaBPN No.3/2011) and it tends to be lexical ambiguity (even potentially inexcusable) for example the Kalianda district court judgement No.16/Pdt/G/2008/PN. KLD between PT. Saburai Utama to Basais Sutami and Sugan Sukiandjojo. The research result shows that only the final judgement (inkracht van gewijsde) and synchronise court judgement toward of the same object can be registered as land right registry, especially the condemn judgement (condemnation) by the district court. District court judgements needs to authorize offices interpretation about procedure to take (publishing, transferring, and/or cancelling land right) and which basic law should be used (PP No. 24/1997 or PerkaBPN No. 3/2011) to implementing land right registration, while administrative law court is being simpler, because it only focusing about cancellation followed by certificate publishing. Keywords: Land Register, Court JudgementAbstrakHukum pendaftaran Tanah dengan putusan pengadilan yang sering dihadapi beberapa masalah pelaksanaan, hal itu terjadi karena ada peraturan pendaftaran tanah yang tidak sinkron berdasarkan putusan pengadilan (PP 24/1997 dan PerkaBPN No.3/2011) dan itu cenderung menjadi ambiguitas leksikal (bahkan berpotensi dimaafkan) misalnya putusan pengadilan Kabupaten Kalianda No.16/Pdt/G/2008/PN.KLD antara PT. Saburai Utama terhadap Basais Sutami dan Sugan Sukiandjojo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya putusan terakhir (inkracht van gewijsde) dan sinkronisasi keputusan pengadilan terhadap objek yang sama dapat didaftarkan sebagai pendaftaran hak atas tanah, terutama pertimbangan putusan (hukuman) oleh pengadilan kabupaten. keputusan pengadilan kabupaten perlu otorisasi kantor penafsiran tentang prosedur untuk mengambil (penerbitan, memindahkan, dan/atau membatalkan tanah kanan) dan yang menjadi dasar hukum harus digunakan (PP No. 24/1997 atau PerkaBPN No. 3/2011) untuk melaksanakan hak atas tanah pendaftaran, sementara pengadilan hukum administrasi yang lebih sederhana, karena hanya berfokus tentang pembatalan diikuti oleh penerbitan sertifikat. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Putusan Pengadila