FIAT JUSTISIA
Not a member yet
459 research outputs found
Sort by
STATUS HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI LELANG BERDASARKAN HAK MENDAHULU NEGARA
Get PDFAbstractTax is one of the biggest fund sources proponents in Indonesia’s development activities. Tax payment is an obligation for every Tax Subject. They would be reputed to have the debt to Country once they don’t pay the tax. Tax liability is a debt that particularly arises because of law, so it has the precedence characteristic over other debts. If a Taxpayer doesn’t pay their tax, Government can sell their valuable assets of by the auction based on State Precedence Rights. In Bandar Lampung City, land title transfer registration that is obtained by auction based on Country’s Precedence Right happened to the ownership land of a personal property on behalf of individual belonging, which became a company’s tax liability payment, and also an object of an inheritance dispute. The land title transfer registration validity then became legally questionable, because the auction object is recorded on behalf of individual ownership, not the Companies. Moreover, it was under inheritance dispute and has been blockaded at The Bandar Lampung Land Affair Office. Keywords: Country’s Precedence Rights, Auction, Land Certificate Blockage AbstrakPajak merupakan salah satu pendukung sumber dana terbesar dalam kegiatan pembangunan Indonesia. Pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi setiap Subyek Pajak. Mereka akan dikenal memiliki utang kepada Negara setelah mereka tidak membayar pajak. Kewajiban pajak adalah utang yang sangat timbul karena hukum, sehingga memiliki karakteristik didahulukan dari hutang lainnya. Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak mereka, Pemerintah dapat menjual hasil aset yang bernilai tinggi oleh yang berdasarkan Hak Mendahulu Negara. Di Kota Bandar Lampung, pendaftaran tanah judul transfer yang diperoleh dengan lelang berdasarkan Hak Mendahulu Negara terjadi tanah kepemilikan properti pribadi atas nama pribadi milik, yang menjadi pembayaran kewajiban pajak perusahaan, dan juga obyek sengketa warisan. Judul tanah validitas pendaftaran pengalihan kemudian menjadi hukum dipertanyakan, karena objek lelang dicatat atas nama kepemilikan individu, bukan perusahaan. Selain itu, di bawah sengketa warisan dan telah diblokade di Kantor Pertanahan Bandar Lampung. Kata Kunci: Hak Mendahulu Negara, Lelang, Pemblokiran Sertifikat Tana
PERLINDUNGAN HAK PATEN (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)
Get PDFAbstractThe differences of the legal system that patent scope protection in various countries, not only importing for new investment but determine the process of transfers of the technology of a state. Widespread protection cause transfers of technology become not easy eventhought less protection cause patent owner quit being lost. Both difference intention results in the need of comparative study on protection scope of the patent in countries. There are two problems should be explored, first what is the difference and similarity scope patent protection in the state's regulation and the second how legal system influenced to the differ occurrence? These problems used research methods that are statute approach and comparative approach, case approach, and conceptual approach. Result research found patent protection in Europe countries, United State, Japan, and Indonesia had similarity in protection requirement regulated such novelty, inventive step, and industrial applied. However, United State protection base on first to invent meanwhile other state based on first to file. Then scope of patent protection there has Germany applied the widest protection, then United State, and Japan, then Netherland. Mean England as the limited protection country. The difference patent protection is influenced by the legal system such common law that more referred to the precedent than civil law system with its codification. Germany is the only one country applied rigid codification on patent protection. Means, Indonesia formulated the of patent protection that is still limited related to the limited cases resolved in court. Keywords: Patent Right, Scope Protection, Comparative Law.AbstrakPerbedaan sistem hukum perlindungan lingkup paten di berbagai negara, tidak hanya mengimpor investasi baru namun juga menentukan proses transfer teknologi suatu negara. Perlindungan yang meluas menyebabkan transfer teknologi menjadi tidak mudah walaupun kurangnya perlindungan karena pemilik paten mengalami kerugian. Kedua perbedaan niat tersebut menghasilkan perlunya studi komparatif tentang cakupan perlindungan paten di negara-negara. Ada dua masalah yang harus dijajaki, pertama apa perbedaan dan kesamaan cakupan perlindungan paten dalam peraturan negara dan yang kedua bagaimana sistem hukum mempengaruhi kejadian yang berbeda? Masalah ini akan menggunakan metode penelitian pendekatan statuta menyeluruh dan pendekatan komparatif, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan perlindungan paten di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia memiliki kesamaan dalam persyaratan proteksi yang mengatur hal baru, langkah inventif, dan penerapan industri. Namun, perlindungan di Amerika Serikat pada awalnya untuk menciptakan sementara basis negara lain berdasarkan berkas pertama. Kemudian ruang lingkup proteksi paten di sana telah ada Jerman menerapkan proteksi terluas, kemudian Amerika Serikat, dan Jepang, lalu Belanda. Berarti Inggris sebagai negara perlindungan terbatas. Perbedaan proteksi paten dipengaruhi oleh sistem hukum common law yang lebih mengacu pada precedent daripada civil law dengan kodifikasinya. Jerman adalah satu-satunya negara yang menerapkan kodifikasi yang kaku terhadap perlindungan paten. Berarti, Indonesia merumuskan cakupan proteksi paten yang masih terbatas yang terkait dengan terbatasnya kasus yang diselesaikan di pengadilan. Kata kunci: Hak Paten, Perlindungan Ruang Lingkup, Hukum Komparati
TPP (Trans-Pacific Partnership) and Digital Copyright Infringement (Conflict Interest between Japan, USA, and Indonesia)
Get PDFJapan and the United States are sample countries, which have effectively control to reduce the number of illegal file sharing. They attempt to create a healthy Internet environment by promoting the Trans-Pacific Partnership (TPP). However, not all the members and its domestic parliaments agree with the whole provisions, specifically on Intellectual Property Chapter. Though, they keep strain to invite other nations to join the treaty. Indonesia agreed with the virtuous purposes of TPP, but it is too fast for Indonesia to ratify into domestic regulation. Indonesia is not ready yet to face the global market with low-potency. The article will show what the interest of both countries behind the TPP agreement is. It also describes how domestic copyright regulation touches illegal file sharing practices. Keywords: TPP, illegal file sharing, enforcemen
STUDI KOMPARATIF PENGATURAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA
Get PDFAbstract Electoral system is one of the factors that affect the development of democracy and political state. It is need to get the attention of people who want improvement democracy. The electoral system, especially in implementation of house of representative election, it becomes a study that need attention given during the general election of house of representative (DPR) members eleven times from some period of democracy is different, it cannot fully realize the elections are truly ideal for the development of democracy and resulted in the representatives of the people and reflecting the aspirations properly represent the people's interests. Electoral Systems Member house of representative applied to the Election Period Old Order Period until Election Reform Order, both the closed proportional system and open proportional system and the rest of the votes, in principle have a weakness at the same advantages. Keywords: Regulation, Election System, House of Representative AbstrakSistem pemilu sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi dan politik negara, tentunya sangat perlu untuk mendapat perhatian dari kita semua yang menginginkan perbaikan demokrasi. Sistem pemilu, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, menjadi kajian yang perlu mendapat perhatian mengingat selama penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR sebanyak 11 (sebelas) kali dari beberapa masa demokrasi yang berbeda-beda, belum sepenuhnya dapat mewujudkan pemilu yang benar-benar ideal bagi perkembangan demokrasi dan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang aspiratif dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Sistem Pemilihan Umum Anggota DPR yang diterapkan pada Pemilu Masa Orde Lama sampai dengan Pemilu Masa Orde Reformasi, baik sistem proporsional tertutup maupun sistem proporsional terbuka dan sisa suara terbanyak, pada prinsipnya memiliki kelemahan sekaligus kelebihan. Kata Kunci: Pengaturan, Sistem Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakya
IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)
Get PDFAbstract The implementation of rehabilitation on underage narcotics users based on state regulation of narcotics, an addicts narcotics users is obliged to take a rehabilitation process, but this policy has never been applied, most of the underage narcotics users were sentenced to be put in jail than taking rehabilitation. The formulation of the problem in this thesis is: why is the implementation of rehabilitation on underage narcotics users so low. What is the problem with implementing rehabilitation on underage narcotics users? What do the police at Polda Lampung do on underage narcotics users? The result of the research show that the implementation of rehabilitation on underage narcotics users is not in line with state regulations, they are government policy, policy of health minister on technical regulation on medical rehabilitation for the drugs addicts, drugs users, and victim of drugs users, which stated that the underage narcotics users is supposed to be put in rehabilitation but this rule has never been applied on, most of the underage narcotics users were put in jail than on rehabilitation. The problem on rehabilitation is affected by some factors like law structure of Direktorat Narkoba Polda Lampung on the implementation of rehabilitation is not optimal, law culture on the level of obedience of the society about the law is not optimal, and the effort of Kepolisian Daerah Lampung in solving the underage narcotics users is through preemptive, preventive, and repressive way. Keywords: Rehabilitation, Under Age, NarcoticsAbstrak Pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika di bawah umur berdasarkan peraturan negara narkotika, pengguna pecandu narkotika wajib mengambil proses rehabilitasi, tetapi kebijakan ini belum pernah diterapkan, sebagian besar narkotika di bawah umur pengguna dihukum untuk diletakkan di penjara daripada mengambil rehabilitasi. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: mengapa pelaksanaan rehabilitasi pada narkotika pengguna di bawah umur sangat rendah. Apa masalah dengan melaksanakan rehabilitasi pada pengguna narkotika di bawah umur? Apa yang polisi di Polda Lampung lakukan pada pengguna narkotika di bawah umur? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi pada pengguna narkotika di bawah umur tidak sejalan dengan peraturan negara, mereka kebijakan pemerintah, kebijakan menteri kesehatan pada regulasi teknis rehabilitasi medis untuk pecandu obat, pengguna narkoba, dan korban narkoba pengguna, yang menyatakan bahwa pengguna narkotika di bawah umur seharusnya dimasukkan ke dalam rehabilitasi tapi aturan ini belum pernah diterapkan pada, sebagian besar pengguna narkotika di bawah umur yang dimasukkan ke dalam penjara dari pada rehabilitasi. Masalah rehabilitasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti struktur hukum Direktorat Narkoba Polda Lampung pada pelaksanaan rehabilitasi tidak optimal, budaya hukum pada tingkat kepatuhan masyarakat tentang hukum tidak optimal, dan upaya Kepolisian Daerah Lampung dalam memecahkan pengguna narkotika di bawah umur adalah melalui cara preemptive, preventif, dan represif. Kata Kunci: Rehabilitasi, di Bawah Umur, Narkotik
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR MELALUI PENGUATAN BUDAYA MARITIM DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Get PDFAbstractThe role of the people is needed to the achievement of development, because the success of development in a country is how the government determines empowerment models to community. Local government policy in the construction of having partnership with implement measures serious. Furthermore Indonesia will deal with public of the ASEAN economic MEA) on 2016, aimed at as an effort to to increase stability the economy in ASEAN. This gave rise to problems of them how policy as well as the anything that becomes obstacle strengthening for the coastal communities by the provincial governments East Java. The research is the qualitative study to the source of the data in the form of a source of primary and secondary data. Research locations in East Java which includes several districts whose were selected purposively. Primary and secondary data collected through a method of interactive and non interactive and analyzed by using analysis interactive and flows. Required continuity between the local government and communities to the face challenges MEA. Disquiet fishermen when it comes to develop businesses is where marketing their products. The regional government should creating regulations related system resinous warehouse to cut the “tengkulak” a highly lethal businesses fishermen in ensure the availability of business capital for the production of continuing; control the availability of their food needs of the regions and stabilize commodity prices. Keywords: Fishermen, Local Governments, the Asean Economic, Resinous Warehouse AbstrakPeran masyarakat sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan pembangunan, karena keberhasilan pembangunan ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah menentukan model pemberdayaan kepada masyarakatnya. oleh sebab itu, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan harus dilakukan melalui upaya-upaya yang serius. Lebih lagi Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2016, yang bertujuan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Memunculkan masalah diantaranya bagaimana kebijakan serta faktor apa saja yang menjadi kendala penguatan bagi masyarakat pesisir oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber datanya berupa sumber data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Jawa Timur yang meliputi beberapa kota/kabupaten yang ditentukan secara purposive. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui metode interaktif dan non interaktif serta dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif dan mengalir. Diperlukan kesinambungan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat guna menghadapi tantangan MEA. Keresahan nelayan ketika ingin mengembangkan usaha adalah tempat pemasaran hasil produknya. Pemerintah daerah harus membuat regulasi terkait sistem resi gudang guna memangkas jalur tengkulak yang sangat mematikan hasil usaha nelayan dalam menjamin ketersediaan modal usaha untuk produksi yang berkelanjutan; mengendalikan ketersediaan kebutuhan pangan daerah dan menstabilkan harga komoditi. Kata Kunci: Nelayan, Pemerintah Daerah, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Resi Gudan
POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN (ILLEGAL FISHING) DI INDONESIA
Get PDFThe demand for changes in law sector (political law), particularly in maritime and fishery sector, have the consequences of changes to happen. Thus, can be observed for the last 24 years (1985-2014) and has been changed twice, respectively, Law Number 9 of 1985 on Fishery, Law Number 31 of 2004 on Fishery and Law Number 45 of 2009 on Fishery. The changes shows that laws are made to suit society needs and social development, based on theories and law changer aspect. Fishery crime in Indonesia’s territory are dominated by IUU fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). The even rising number of illegal fishing crime that caused financial less to Indonesia has made the government to produce law instruments outside of laws concerning fishery in order for enforcement of law and justice. Keywords : political law, law enforcement, and illegal fishin
HUKUM, MORAL, DAN KEKUASAAN DALAM TELAAH (Hukum adalah Alat Teknis Sosial)
Get PDFAbstractThe negative impact of the use of law as a means of changing society in authoritarian countries is seen already clear when in authority a regime that was decades on authority in Indonesia. The regime overcome all the forces that exist in society and the bureaucracy is crucial. Political parties in that era were not independent. The decisions in the field of legislation more influenced by the government's political vision. Here, the law has been used as synonymous with power, so that can not be distinguished more clearly, where the law where power, where “rechtsstaat” and where “machtstaat”, where state laws and which countries tyranny legitimized by law. The law should be given charges philosophical truth values are deduced from the principles of the law by the authorities, in fact the loaded power itself that must be regarded as truth. Manipulation of the truth that's going on here is misdirection logic through language games that the law is the same as the laws in the flow of positivism. Keywords: Legal, Moral and Authority AbstrakDampak negatif penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dalam negara otoriter terlihat sudah secara terang benderang ketika berkuasanya sebuah rezim yang puluhan tahun berkuasa di Indonesia. Rezim tersebut mengatasi semua kekuatan yang ada dalam masyarakat dan birokrasinya sangat menentukan. Partai-partai politik pada era itu tidak mandiri. Keputusan-keputusan di bidang legislasi lebih banyak diwarnai oleh visi politik pemerintah. Disini hukum telah dijadikan identik dengan kekuasaan, sehingga tidak dapat dibedakan lagi secara tegas, mana hukum mana kekuasaan, mana rechtsstaat dan mana machtstaat, mana negara hukum dan mana negara tirani yang dilegitimasi secara hukum. Hukum yang seharusnya diberi muatan-muatan nilai-nilai kebenaran filosofis yang dideduksi dari asas-asas hukum oleh kekuasaan, pada kenyataanya diberi muatan kekuasaan itu sendiri yang harus dipandang sebagai kebenaran. Manipulasi kebenaran yang terjadi disini berakar penyesatan logika melalui permainan bahasa (language of the game) bahwa hukum itu sama dengan undang-undang dalam aliran positivisme. Kata Kunci: Hukum, Moral, dan Kekuasaan
EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)
Get PDFAbstractThe execution of foreclosure can only be implemented if the results of the analysis states that there is no ability and no goodwill from the customers to return the loans and it also has passed through several stages of restructuring to a set of schedule. However, the customers are still not able to meet their obligations. The procedure of foreclosure on PT Bank Muamalat was done through non-litigation stage by conducting offsetting in accordance with Article 20 (2) and (3) UUHT and through the stage of litigation (Legal Line / Courts). The execution of auction on PT Bank Muamalat Branch Lampung has been done in two ways: First, the bank applied for Write of Execution of Mortgage right to the Religious Court in accordance with Article 14 paragraph (2) UUHT. Second, the Bank can also apply for an auction execution directly (parate execution) to the State Property Office and Auction (KPKNL) in accordance with Article 6 UUHT. According to Mursalah Mashalihul theory and The theory of 'Urf, the practice of mortgage rights is in conformity with the Islamic law. Keywords: Islamic Banking, Foreclosure, Mortgage Payment Problems AbstrakEksekusi jaminan dengan memenuhi syarat yaitu hasil analisa menyatakan bahwa tidak ada kemampuan dan niat baik nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, telah melalui restrukturisasi. Namun dari upaya tersebut nasabah belum juga dapat memenuhi kewajibannya. Prosedur eksekusi jaminan yaitu melalui tahapan Non Litigasi yaitu penjualan dibawah tangan (Offsetting) sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT dan melalui tahapan Litigasi (Jalur Hukum/Pengadilan). Praktek lelang eksekusi jaminan hak tanggungan dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, Bank mengajukan permohonan fiat eksekusi Hak Tanggungan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUHT. Kedua, Bank juga dapat mengajukan permohonan lelang eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan secara langsung (parate eksekusi) ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai Pasal 6 UUHT. Melalui teori Mashalihul Mursalah dengan mengambil filosofi kemanfaatan bagi orang banyak dan Teori ‘Urf sesuai dengan qaidah “Al-‘adatu muhakkamah” (Adat kebiasaan itu merupakan syari’at yang ditetapkan sebagai hukum) ditemukan bahwa Hak Tanggungan dalam penerapannya sudah sesuai dengan Hukum Islam. Kata Kunci: Perbankan Syariah, Eksekusi Jaminan, Hak Tanggungan, Pembiayaan Bermasala
PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DENGAN BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Get PDFAbstractIn early 2016 the ASEAN countries have officially implement the commitments which named the Asean Economic Community (AEC). The spirit of the stretcher is the spirit of ASEAN economic integration. In the MEA of skilled labor in the region is given the freedom to work anywhere in the ASEAN region. However, each country still has licensing restrictions. Law No. 13 of 2003 be the main pillars that govern the licensing of foreign workers, especially in Chapter VIII started to subsection 42 through subsection 49. That should be of concern is subsection 45 paragraph (1a) requires manpower Indonesian citizen who becomes the companion of foreign. The presence of foreign workers in the MEA era is no longer in the context of knowledge transfer and technology transfer, but TKA comes with the spirit of ASEAN economic integration. Or in other words the freedom to work wherever the foreign workers want to work. Employers of foreign workers required to implement the education and training for workers who become facilitators TKA. But employers are reluctant. Because, there are loopholes in our licensing that would allow foreign workers to work continuously in Indonesia. By regulation, of course, the implementation of the MEA are now in violation of the contents of Law 13/2003 on Manpower. Another major problem associated MEA is the readiness of Indonesian Labor competence and the availability of jobs for Indonesian workers. Keywords: Foreign Workers, AEC, Economic Integration AbstrakDi awal Tahun 2016 Negara-negara ASEAN sudah resmi melaksanakan komitmen bersama yang bernama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Semangat yang di usung adalah semangat integrasi ekonomi ASEAN. Di dalam MEA tenaga kerja terampil yang ada di kawasan ini di berikan kebebasan untuk berkerja di mana saja di kawasan ASEAN. Namun masing-masing negara tetap memiliki batasan perizinan. UU Nomor 13 Tahun 2003 menjadi pilar utama yang mengatur perizinan TKA terutama di Bab VIII mulai Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Yang harus menjadi perhatian adalah Pasal 45 ayat (1a) yang mewajibkan adanya tenaga kerja warga negara Indonesia yang menjadi pendamping. Kehadiran TKA di era MEA ini tidak lagi dalam konteks alih pengetahuan (transfer of knowledge) dan alih tehnologi (transfer of technology), tetapi TKA hadir dengan dengan semangat integrasi ekonomi ASEAN. Atau dengan kata lain kebebasan bekerja dimanapun TKA tersebut ingin bekerja. Pengusaha pengguna TKA wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi TKI yang menjadi tenaga pendamping TKA. Namun pengusaha seringkali enggan. Pasalnya, ada celah dalam perizinan kita yang menungkinkan TKA bisa bekerja terus di Indonesia. Secara regulasi, tentunya pelaksanaan MEA saat ini sudah melanggar isi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Masalah utama lain terkait MEA adalah kesiapan kompetensi Tenaga Kerja Indonesia dan ketersediaan lapangan kerja buat pekerja Indonesia. Kata Kunci: TKA, MEA, integrasi ekonom