Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
No full textABSTRAKPenanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang harus segera diatasi oleh Pemerintah untuk segera dituntaskan dan diputus rantai penyebebnya. Penanggulangan kemiskinan saat ini masih berorientasi material sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen Pemerintah. Langkah kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari PKH, yaitu meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, serta kesehatan masyarakat terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dinas Sosial sebagai reperesentase Pemerintah di Kabupaten Sintang menjadi penyelenggara bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan, menemukan faktor pendukung dan penghambat dan upaya mengatasinya dalam peran Dinas Sosial Kabupaten Sintang dalam melaksanakan bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) banyak mengalami kendala dan belum dilaksanakan dengan baik. Sosialisasinya belum menyeluruh, sehinggah kurang mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Saran yang dapat diberikan penulis dalam permasalahan yang dibahas, yakni: memaksimalkan sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan tata cara pelaksanaannya guna menunjang kemampuan masyarakat dalam menjalankan Program Keluarga Harapan kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan persuasif. Dengan demikian penyampaian atau sosialisasi dapat terlaksana dengan tepat.Kata Kunci: Peran, Kebijakan Pemerintah, Pelaksanaan ABSTRACTTaking proverty out is problem that should be overcome and cut the chain of its cause by the government as soon as possible. Nowadays, taking proverty out is still only be orientated on the financial so the continuity depends on the available of financial and commitment of the government. Family Hope Programs is one of the policies that have been done by the government to overcome the poverty. Prosperity is the final goal of the Family Hope Programs it is to improve quality of living of very poor families by accessing health and education service. By doing Family Hope Programs it is expected to improve standard of living in social economic, education and health of society especially poor society. The Social Department as a representation of central government in Sintang Distric is to host social assistance in accordance with based on Government Regulation Number 1 of 2018 on Family Hope Programs. The goal of this research is to describe the implemenattion of Family Hope Programs in role of the Social Department in the distribution of social assistance for Family Hope Programs.The result of this research showed that the implemenatation Family Hope Programs had many abstructions and had not been done well yet. The socialization had not thorougly, so that it could not yet supports from the stakeholder. There were still many poor falies had not got the assistance of this program. The guidance had not done well yet. The use of financial support of this program was out of its function. For long range, it could not change mindset and attitude of poor family significantly. It is suggested that the local government should be maximized to support the community ability to run Family Hope Programs as well as the long term benefits for the community; there should be persuasi technique approach the community in order to reach the most appropriate way to socialize Family Hope Programs.Keywords: Role, Policy Government, Impletation
KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PT. PLN (Persero) KABUPATEN SINTANG SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang)
No full textAbstrak Tesis Ini Membahas Tentang Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada PT. PLN (Persero) Kabupaten Sintang Sebagai Badan Usaha Milik Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis adalah: Bagaimana Mekanisme Hukum Terhadap Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap PT. PLN (Persero) Kabupaten Sintang Sebagai BUMN Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. Bagaimana Implementasi Bantuan Hukum Litigasi/Non Litigasi Yang Diberikan Oleh Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Sintang. Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap PT. PLN (Persero) Kabupaten Sintang Selaku BUMN Yang Berada Di Wilayah Hukum Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian terdapat beberapa analisa pembahasan yaitu : Mekanisme hukum terhadap Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum terhadap PT. PLN (Persero) Kabupaten Sintang sebagai BUMN berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila setelah pemberian pertimbangan hukum tersebut diputuskan untuk menggunakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.Implementasi bantuan hukum litigasi/non litigasi yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sintang. Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh JPN merupakan bentuk dari bantuan hukum dibidang DATUN kepada instansi pemerintah, BUMN atau BUMD. Terhadap bantuan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara tersebut maka JPN tersebut bertindak sebagai pihak yang mewakilinya. Berdasarkan pada tugas dan wewenang tersebut, terlihat bahwa salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan RI adalah: ”dalam bidang DATUN, Kejaksaan RI dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah “. Pada hakekatnya, alasan mendasar yang menyebabkan Kejaksaan RI diberi peran dalam bidang DATUNtersebut karena adanya kondisi objektif yang memerlukan Kejaksaan RI di bidang tersebut. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan dengan tahan-tahap yaitu : Tahap Negosiasi. Tahap Penandatanganan kesepakatan atau nota. Tahap Penyusunan Rumusan Perjanjian atau Akta Perdamaian. Tahap Penandatanganan Perjanjian atau Akta Perdamaian. Tahap Pelaksanaan Isi Perjanjian. Adapun rekomendasi saya sebagai penulis Hendaknya kejaksaan sebagai pemeran utama dalam hal menyelamatkan kekayaan negara, menegakan keadilan, serta menjaga kewibawaan pemerintah harus benar benar memahami tugas dan wewenang jaksa pengacara negara.Kata Kunci : Kewenangan Jaksa, Pengacara Negara, Bantuan Hukum PT. PLN (Persero)Abstract This Thesis Discusses the Authority of State Attorneys in Providing Legal Aid to PT. PLN (Persero) Sintang District As State-Owned Enterprises (Study at the Sintang District Attorney's Office. This research uses a normative approach, while the problems taken in this thesis research are: How is the Legal Mechanism for Prosecutors as State Lawyers in Providing Legal Aid to PT. PLN (Persero) Sintang District As a State-Owned Enterprise Based on the Legislative Regulations Applicable in Indonesia How to Implement Litigation / Non-Litigation Legal Aid Provided by State Attorney Attorney Sintang District Attorney. Law Against PT. PLN (Persero) Sintang District As a State-Owned Enterprise in the Legal Area of West Kalimantan. From the research results there are several discussion analyzes, namely: Legal mechanisms for prosecutors as State Attorneys in providing legal assistance to PT. PLN (Persero) Sintang District as Based BUMN rkan the Prevailing Laws and Regulations in Indonesia. If after the provision of legal considerations it is decided to use the Sintang District Attorney to help resolve the problem, implement litigation / non-litigation legal assistance provided by the State Attorney at the Sintang District Attorney. The settlement of cases carried out by JPN is a form of legal assistance in the DATUN sector to government agencies, BUMN or BUMD. With regard to legal assistance carried out in the context of settlement of the case, the JPN acts as the party representing him. Based on these duties and powers, it is seen that one of the duties and powers of the Indonesian Prosecutor's Office is: "in the DATUN field, the RI Attorney with special powers can act both inside and outside the court for and on behalf of the State or government". In essence, the basic reason why the Indonesian Attorney General's Office was given a role in the DATUN sector was because of the objective conditions that required the Indonesian Attorney's Office in that field. Dispute resolution through non-litigation channels is carried out in stages, namely: Negotiation Stage. Stage of signing an agreement or memorandum. Stage of Compilation of Agreement Formulation or Peace Deed. Stage of Signing the Agreement or Peace Deed. Implementation Stage of the Agreement Content. As for my recommendation as a writer, the prosecutor's office as the main actor in saving the country's wealth, upholding justice, and maintaining the authority of the government must really understand the duties and powers of state attorneys.Keywords: Attorney's Authority, State Lawyers, Legal Aid PT. PLN (Persero
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPEMILIKAN SENJATA AIR SOFT GUN TANPA IJIN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAHRAGA (Studi Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat)
No full textAbstrak Tesis Ini Membahas Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepemilikan Senjata Air Soft Gun Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga (Studi Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosilogis., adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis adalah : Bagaimana Pengawasan Dan Pengendalian Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat. Kendala-Kendala Apa Yang Dihadapi Oleh Polda Kalimantan Barat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Ijin. Upaya-Upaya Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Polda Kalimantan Barat Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut . Dari hasil penelitian terdapat beberapa analis yaitu Mensosialisasikan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft gun dan Paintball kepada jajaran Polres atau Polsek dan klub airsoft gun yang ada disetiap wilayah kepolisian agar dapat dipahami dan dilaksanakan. Mengakomodir dan bekerjasaman dengan Federasi Airsoft Indonesia, Perkumpulan Olahraga Airsoft Seluruh Indonesia, dan Brotherhood Unity dalam rangka melakukan pembinaan, sosialisasi dan pendataan airsoft gun yang telah dimiliki oleh para anggota organisasi airsoft gun di setiap wilayah dengan memberikan kode atau nomor registrasi yang akan digrafir sesuai arahan peraturan terdahulu. Mendata perkumpulan atau klub dan kepemilikan replika senjata jenis airsoft gun dan paintball yang ada di wilayah, serta megirim softcopy via email dan hardcopy kepada Direktorat Intelijen Keamanan u.p Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polda Kalimantan Barat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Ijin yaitu Faktor Peraturan Perizinan. Faktor Instansi dan Badan Terkait Perizinan. Faktor kewajiban dan larangan. Faktor Surat izin import dan Pembelian. Faktor Buku Pass (Kepemilikan Airsoft Gun). Faktor Penggudangan dan Penyimpanan Unit Airsoft Gun. Kendalanya datang karena peraturan terkait masih bersifat baru sehingga belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya di Daerah Kalimantan Barat.Kata Kunci : Kepemilikan, Pengawasan, Tanpa Ijin, Air Soft Gun AbstractThis Thesis Discusses Supervision and Control of Ownership of Air Soft Guns Without Permits Based on the Chief of Police Regulation Number 8 of 2012 Concerning Firearms for Sports Purposes (Study in the Legal Area of Polda Kalimantan Barat). This research uses a normative approach and a sosilogical approach. The problems taken in this thesis research are: How to Supervise and Control Unlicensed Airsoft Gun Ownership Based on the Chief of Police Regulation Number 8 of 2012 concerning Firearms for Sports in West Kalimantan Regional Police. What Constraints Are Faced By The Regional Police Of West Kalimantan In Supervision And Control Of Ownership Of Airsoft Gun Without Permit. What Efforts Should West Kalimantan Police Do In Overcoming These Constraints. From the results of the research, there are several analysts, namely Socializing Police Regulation Number 5 of 2018 concerning Supervision and Control of Airsoft Gun and Paintball Replica Weapons to Polres or Polsek and airsoft gun clubs in each police area so that they can be understood and implemented. Accomodating and cooperating with the Indonesian Airsoft Federation, the Indonesian Airsoft Sports Association, and the Brotherhood Unity in order to carry out coaching, socialization and data collection of airsoft guns owned by members of airsoft gun organizations in each region by providing a registration code or number which will be engraved according to directions previous regulations. Registering associations or clubs and ownership of replicas of airsoft gun and paintball weapons in the area, as well as sending softcopy via email and hardcopy to the Directorate of Security Intelligence at the head of the Community Service Section. The Constraints faced by the West Kalimantan Regional Police in Supervision and Control of Ownership of Airsoft Gun Without a Permit, namely the Licensing Regulation Factor. Institution and Agency Factors Related to Licensing. Liability and prohibition factors. Import and Purchase Permit Factors. Pass Book Factor (Airsoft Gun Ownership). Airsoft Gun Unit Storage and Storage Factor. The obstacle comes because the related regulations are still new, so they cannot be implemented optimally in accordance with statutory regulations, especially in the West Kalimantan Region.Keywords: Ownership, Supervision, Without Permit, Air Soft Gun
KOORDINASI PELAKSANAAN PEKERJAAN TERKAIT INFRASTRUKTUR JALAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (Studi di Kabupaten Sambas)
No full textABSTRAKTesis ini membahas Koordinasi Pelaksanaan Pekerjaan Terkait Infrastruktur Jalan Antara Dinas Pekerjaan Umum Dengan Perusahaan Daerah Air Minum (Studi Di Kabupaten Sambas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah Bentuk Koordinasi Antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur Jalan sebagai berikut :a.Kerjasama Lintas Lembaga terkait : Kerjasama antara antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sambas dengan Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Sambas terkait yaitu : antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sambas dengan Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Sambas dan Instansi terkait selama ini telah terjalin dengan baik terutama keterlibatan dalam melaksanakan koordinasi dalam pekerjaan terkait infrastruktur jalan,b.Komunikasi lintas lembaga : Komunikasi yang telah diterapkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Instansi terkait dengan lintas lembaga terkait dalam rangka koordinasi permasalahan yang memerkukan pemecahanya atau keputusan bersama biasanya dapat dilakukan secara formal dan informal, c.Mekanisme Koordinasi : Mekanisme koordinasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sambas ini dapat dikatakan telah sesuai dengan pernyataan bahwa koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah bagian atau bidang funsional dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, d.Koordinator dalam Pelaksanaan Koordinasi : Koordinator dalam pelaksanaan koordinasi lintas lembaga Pelaksanaan pekerjaan infrastruktur jalan di Kabupaten Sambas. Perlunya adanya Koordinasi Pelaksanaan Pekerjaan Terkait Infrastruktur Jalan Antara Dinas Pekerjaan Umum Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Di Kabupaten Sambas. Fakto-faktor yang menyebabkan koordinasi tidak berjalan dengan baik antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur jalan ialah Faktor Koordinasi yang buruk : Koordinasi yang buruk antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan PDAM merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya kerusakan berlarut dijalan. Baik PUPR dan PDAM memiliki Asumsi dan pendapat masing-masing terkait perbaikan jalan. Akibat dari lempar tanggung jawab itulah menyebabkan kondisi jalan makin parah, dan aliran air ke konsumen terganggu, akibat tidak ada pihak-pihak yang ingin melakukan perbaikan dan faktor tumpang tindih tupoksi.Upaya-upaya yang harus dilakukan agar koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam melaksanakan pekerjaan infrastruktur jalan dapat berjalan dengan baik adalah :a.Menjalankan Komunikasi yang efektif : dalam melaksanakan pekerjaan infrastruktur jalan di kabupaten sambas perlunya kominasi yang efektif sebagai upaya yang harus dilakukan agar koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam melaksanakan pekerjaan infrastruktur jalan dapat berjalan dengan baik,b.Sumber daya/resources; meliputi : a) Staf yang cukup (jumlah mutunya) b) Informasi yang dibutuhkan guna mengambil keputusan. c) Kewenangan atau authority yang cukup dalam melaksanakan tanggung jawab. d). Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan, c.Disposisi; yaitu sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer dari program, terutama adalah aparatur birokrasi.Kata Kunci: Koordinasi, Pelaksanaan, Infrastruktur, Pekerjaan Umum, Air ABSTRACTThis thesis discusses the Coordination of Implementation of Work Related to Road Infrastructure between Public Works Offices and Regional Water Companies (Study in Sambas District). The method used in this study is normative and sociological legal approaches. The conclusion of this thesis is the Form of Coordination Between Public Works Agency (PU) and Regional Water Supply Companies (PDAM) in the Implementation of Road Infrastructure Works as follows: in the Sambas Regency concerned, namely: between the Sambas District Public Works Office and the Regional Water Supply Company in Sambas Regency and related institutions so far it has been well established, especially involvement in coordinating work related to road infrastructure, b. Cross agency communication: Communication that has been implemented by the Public Works Agency (PU) with Regional Water Companies (PDAMs) and related institutions with cross-related institutions in the context of coordinating problems that require resolution or joint decisions can usually be done formally and informally, c. Coordination mechanism: Coordinating mechanism this Sambas Regency government can be said to be in accordance with the statement that coordination is the process of integrating the goals and activities of units that are separate parts or functional fields of an organization to achieve organizational goals efficiently, d. Coordinator in Implementation Coordination: Coordinator in implementing cross-agency coordination Implementation of road infrastructure work in Sambas District. The Need for Coordination of Implementation of Work Related to Road Infrastructure between the Public Works Agency and Regional Water Companies in Sambas District. Factors that lead to poor coordination between the Public Works Agency (PU) and Regional Water Companies (PDAMs) in carrying out road infrastructure work are poor coordination factors: Poor coordination between the Public Works Agency (PU) and PDAMs is wrong one important factor that causes protracted damage on the road. Both PUPR and PDAM have their own assumptions and opinions regarding road repairs. The consequence of throwing responsibility is that the road conditions are getting worse, and the flow of water to consumers is disrupted, because there are no parties who want to make improvements and overlapping factors tupoksi. Efforts must be made so that coordination between the Public Works Agency (PU) with Regional Water Companies (PDAMs) in carrying out road infrastructure works that can run well are: a. Run effective communication : in carrying out road infrastructure work in Sambas district the need for effective commissions is an effort that must be made so that coordination between the Public Works Agency (PU) and Regional Water Supply Companies (PDAMs) in carrying out road infrastructure works can run well, b. Resources ; include: a) Sufficient staff (number of quality) b) Information needed to make decisions. c) Authority or authority that is sufficient in carrying out responsibilities. d). Facilities needed in the implementation, c.Disposition; namely the attitude and commitment of the implementers of the program, especially from those who become implementers of the program, especially the bureaucratic apparatus.Keywords : Coordination, Implementation, Infrastructure, Public works, Wate
ANALISIS KESADARAN HUKUM NAHKODA TERHADAP UNDANG-UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DENGAN RESIKO KECELAKAAN PADA KAPAL YANG DIOPERASIKAN PT PERTAMINA (PERSERO) DI PELABUHAN PONTIANAK
No full textABSTRAK Besarnya faktor manusia dalam kontribusi kecelakaan kapal, perlu diteliti lebih lanjut terkait ketidakdisplinan, ketidaktahuan atau ketidakpatuhan dari awak kapal terutama nahkoda yang menjadi pengambil keputusan diatas kapal. Karena sebenarnya didalam dunia pelayaran terdapat SOP (Standart Operation Procedure) atau peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tata cara kerja yang benar sehingga terlaksananya kegiatan pelayaran secara aman dan selamat. Penelitian ini menganalisa kesadaran hukum nahkoda Terhadap Undang-Undang Ri Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dengan Resiko Kecelakaan Pada Kapal Yang Dioperasikan Pt Pertamina (Persero) Di Pelabuhan Pontianak.Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dengan menganalisa hubungan dari dua variabel, menggunakan Uji Spearman. Jumlah sampel sebanyak 30 orang nahkoda.Uji korelasi Spearman didapatkan nilai p Value 0,001 dengan makna adanya hubungan yang signifikan antara kesadaran Hukum Nahkoda dengan Resiko kecelakaan kapal, dengan nilai r -0,569 yang artinya memiliki kekuatan hubungan negatif yang mantap.Semakin baik kesadaran hukum seorang nahkoda akan menurunkan resiko kecelakaan kapal, peningkatan kesadaran hukum dalam dipengaruhi oleh usia dan lama berlayar nahkoda yang berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan nahkoda akan aturan yang berlaku.Kata kunci : kesadaran hukum nahkoda, resiko kecelakaan kapal, undang-undang pelayaran. ABSTRACTMany numbers of ship accident mostly from human error need to have further investigated, related to indiscipline, ignorance or disobedience of the ship’s crew especially the captain, the decision maker on board. In the world of shippping, there is an SOP (Standard Operation Procedure) or regulations about the operation procedure to have a safe shipping.This research analyzes the legal awareness of the captain related to Indonesian Law Number 17, 2008 regarding The Shipping within the Risk of Accidents on the Ship Operated by PT Pertamina (Persero) Pontianak Port.The approach in this research is quantitative research with a cross sectional approach. This research analyzed the relationship of two variables, using the Spearman Test. The number of samples is 30 captains.Spearman correlation test obtained p value 0.001 which means that there is a significant relationship between captain’s legal awareness and the risk of ship accidents, the value of r -0.569, means that there is a strong negative relationship.A better fully understanding of legal awareness about Shipping Law from a captain will reduce the risk of ship accidents, the enhancement of legal awareness is influenced by age and the length of sea service time of the captain which related to the experience and the knowledge.Keywords: Captain legal awareness, risk of ship accident, shipping law
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
No full textAbstrak Tesis Ini Membahas Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten MelawI. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosilogis., adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis adalah : Indikator-Indikator Apa Saja Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi. Sampai Sejauh Mana Pengaruh Indikator-Indikator Tersebut Terhadap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi. Upaya Apa Saja Yang Dapat Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi . Dari hasil penelitian terdapat pembhasan penelitian yaitu a. Indikator Kerangka Pengukuran Kinerja : Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama : Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis : Secara umum Pemerintah Kabupaten Melawi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Melawi sebanyak 2 sasaran.Pengaruh Indikator-Indikator Tersebut Terhadap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi. Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Melawi sudah berjalan. Meskipun demikian, masih banyak pengaruh indikator-indikator tersebut terhadap penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Melawi yang perlu diperbaiki dan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya untuk menjadi lebih maksimal lagi. Adapun faktor penghambat yang dimaksud diantaranya adalalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang, adanya program/kegiatan yang bersifat kondusif/tidak menentu, adanya perubahan kebijakan, ritme/periode pemerintah pusat dan daerah yang berbeda, dan faktor alam.Kata Kunci: Melawi, Kinerja, Akuntabilitas AbstractThis thesis discusses the performance accountability of the MelawI district government agencies. This study uses a normative approach and a sosilogical approach. The problems taken in this thesis research are: What Indicators Affect Accountability of Performance of Government Agencies in Melawi Regency. To what extent the influence of these indicators on the performance accountability assessment of Melawi district government agencies. Any Efforts That Can Improve Performance Accountability of Melawi Regency Government Agencies. From the research results there are research limitations, namely a. Performance Measurement Framework Indicators: Performance measurement is used to assess the success and failure of implementing activities in accordance with the program, the targets that have been set in order to realize the mission and vision of government agencies. Achievement of Key Performance Indicators: In order to measure and improve performance and increase accountability for government performance, each government agency needs to establish Key Performance Indicators (IKU). Achievement of Strategic Target Performance: In general, the Melawi Regency Government has been able to carry out its duties in order to achieve the goals and targets set out in the Strategic Plan. The number of targets set to achieve the mission and vision of the Melawi Regency Government are 2 targets. The Influence of These Indicators on the Performance Accountability Assessment of Melawi Regency Government Agencies. Based on the explanation in the previous section, it can be said that the implementation of the Melawi Regency RPJMD has been running. Even so, there are still many influences of these indicators on the assessment of the Performance Accountability of Melawi Regency Government Agencies that need to be improved and become an inhibiting factor in its implementation to be even more maximal. The inhibiting factors in question include the lack of human resources (human resources), the existence of programs / activities that are conducive / uncertain, changes in policy, different rhythms / periods of central and regional government, and natural factors.Keywords: Melawi, Performance, Accountabilit
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Di Kabupaten Landak)
No full textABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, studi di Kabupaten Landak. Dalam tesis ini pendekatan metodologi penelitian menggunakan metode hukum normatif sosiologis. Pembatasan masalah dalam tesis ini adalah, yang pertama apa faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum berjalan dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Landak, yang kedua adalah upaya-upaya apa saja yang dilakukan agar pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Landak. Teori dasar yang digunakan sebagai kerangka teori untuk membantu mengupas permasalahan di tesis ini adalah teori negara hukum, teori negara kesejahteraan, teori efektifitas hukum dan teori pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hasil dari penulisan tesis ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum bisa berjalan dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Landak dikarenakan faktor-faktor seperti keadaan peraturan itu sendiri yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang belum mengatur mengenai pembiayaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi tiap-tiap daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang kecil, belum mengatur kewenangan pengukuran dan legalitas pengukuran untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta belum mengatur keselarasan antara pelaksana kegiatan dan pembiayaan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, faktor personil pengukur yang juga minim ditambah dengan pola koordinasi antar instansi vertikal yakni Pemerintah Kabupaten Landak dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Landak, dan faktor-faktor penyelarasan dan sinkronisasi antara perencanaan dan pembiayaan pada masing Organisasi Perangkat Daerah terutama Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Landak. Masukan dan saran atas permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah adanya revisi atau perubahan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terutama mengenai pembiayaan untuk daerah-daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kecil, kewenangan pengukuran dan penyelarasan antara pelaksana kegiatan dan pembiayaan.Kata Kunci : Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumABSTRACTThis thesis discusses the implementation of land acquisition for development in the public interest based on Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest, study in Landak Regency. In this thesis the research methodology approach uses sociological normative legal methods. The limitation of the problem in this thesis is, firstly what are the factors that have led to the implementation of land acquisition for development in the public interest that has not gone well according to Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest in Landak District, the second is what are the efforts made so that the implementation of land acquisition for development in the public interest based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest can run well in Landak Regency. The basic theory used as a theoretical framework to help explore the issues in this thesis is the theory of the rule of law, the theory of the welfare state, the theory of legal effectiveness and the theory of land acquisition for public use. The result of writing this thesis is that the implementation of land acquisition for development in the public interest has not been able to run properly based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest in Landak District due to factors such as the state of the regulation itself namely the Law Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest that has not yet regulated the financing of land acquisition for public purposes for each region that has a small Regional Revenue Budget, has not yet regulated the measurement authority and measurement legality for land acquisition for development for public interest, and have not yet regulated the alignment between implementing activities and financing of land acquisition activities for development in the public interest, the measurement personnel factor which is also minimal coupled with the pattern of coordination between vertical agencies namely the Landak District Government and B and Land Land District National Land and the factors of alignment and synchronization between planning and financing in each Regional Apparatus Organization especially Land Land District Secretariat Section. Inputs and suggestions for problems in this thesis research are the revision or amendment to Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest, especially regarding financing for regions that have small Regional Revenue and Expenditure Budgets, measurement authority and alignment between implementing activities and financing.Keywords: Land Procurement for Development in the Public Interes
EFEKTIVITAS PASAL 4 HURUF A PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANAG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH TERKAIT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA
No full textAbstrakTesis Ini Membahas Tentang Efektivitas Pasal 4 Huruf A Peraturan Daerah Kota Singkawanag Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosilogis., adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis adalah : Bagaimana Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera. Faktor Apa Yang Menyebabkan Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Belum Efektif. Upaya Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Singkawang Melalui Dinas Terkait Agar Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Dapat Berjalan Efektif. Dari hasil penelitian terdapat pembahasan yaitu Bahwa proses pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh dan pemukiman kumuh belum berjalan secara efektif terkait dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, masih banyak terdapat kekurangan dalam pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Singkawang. yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh dan pemukiman kumuh Kota Singkawang diantaranya Masih banyaknya pelanggran yang dilakukan dalam hal perizinan bangunan inilah yang mengakibatkan bangunan yang ada tidak memenusi standarisasidan pengaturan tata letak permukiman menjadi tidak teratur. Dan faktor partisipasi masyarakat terhdap lingkungan terasa masih kurang yang menyebabkan pengendalian permukiman kumuh belum efektif. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Singkawang dalam pengawasan dan pengendalian perumahan dan permukiman kumuh adalah dengan memperketat perizianan sesuai dengan aturan yang telah berlaku dan memperdayakan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar terlibat dalam proses pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci: Efektivitas, Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas, Perumahan Kumuh, Sejahtera AbstractThis Thesis Discusses the Effectiveness of Article 4 Letter A Regional Regulation of Singkawanag City Number 8 of 2018 concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements Related to Supervision and Control of Slum Housing and Slum Settlements in Creating a Prosperous Society. This study uses a normative approach and a sociological approach. The problems taken in this thesis research are: How to Supervise and Control Slum Housing and Slum Settlements in Creating a Prosperous Society. What factors cause the supervision and control of slum housing and slum settlements in creating a prosperous society is not yet effective. What Efforts Are Made By The City Government Of Singkawang Through Related Services So That The Supervision And Control Of Slum Housing And Slum Settlements Can Run Effectively. From the results of the study, there is a discussion, namely that the process of monitoring and controlling slum housing and slum settlements has not been effective in relation to realizing community welfare, there are still many deficiencies in the supervision and control of slum housing and slum settlements in Singkawang City. which causes the not optimal supervision and control of slum housing and slum settlements in Singkawang City, among others, there are still a large number of violators in terms of building permits that have resulted in the existing buildings not fulfilling the standard and arrangement of settlement layout to be irregular. And the factor of community participation in the environment is still lacking, which causes slum control to be ineffective. The efforts made by the Singkawang City government in the supervision and control of housing and slum settlements are by tightening licensing in accordance with existing regulations and empowering the community and increasing public awareness to be involved in the process of monitoring and controlling development in realizing community welfare.Keywords: Effectiveness, Prevention and Quality Improvement, Slum Housing, Prosperou
MULTI LEVEL MARKETING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Multi Level Marketing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Multi Level Marketing yang ada dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Islam, apabila mendapatkan sertifikasi dari DSN MUI Pusat, yaitu terpenuhi 12 (dua belas) kriteria yang ada dalam syarat pengeluaran sertifikat tersebut, memiliki Dewan Pengawas Syariah di setiap perusahaan yang bergerak dalam bisnis Multi Level Marketing, tidak terdapat 5 unsur yang dilarang yaitu: Money Game, Member get Member, Binary atau Trinary, Skema, Piramida Bonus (skema Ponzi), Bonus berbasis Recruitment.Perbedaan Multi Level Marketing Konvensional dengan Multi Level Marketing Syariah yang sesuai dengan Kaidah - kaidah dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari, kepemilikan perusahaannya seluruhnya muslim, visi, misi dan orientasi perusahaannya harus jelas dan berpihak pada pemberdayaan umat Islam. Legalitas dan Supervisi mencakup hal-hal berikut ini, punya sertifikat APLI, punya sertifikat DSN MUI Pusat, ada DPS intra corporate untuk supervisi syariah. Produknya kehalalan dan manfaatnya wajib halal dan jelas bermanfaat (Thoyib), Jelas ada produknya (riil), kewajaran harga sesuai kualitasnya. sistem pemasarannya harus adil dan terbuka, biaya dan syarat bergabung harus murah/tidak memberatkan dan tidak harus membeli produk, harga produk wajar tidak ada over/excessive price, tidak ada pemaksaan dalam belanja, berbasis pada penjualan (murni transaksi jual beli), sumber hadiah yang berupa reward dan promo tidak berasal dari poin produk, mendapatkan kelulusan Sertifikasi APLI dan DSN MUI Pusat. Keuntungan lain yang bahkan bisa didapatkan bagi member yang pasif adalah pengetahuan manfaat produk, edukasi dan motivasi positif kehidupan, konsultasi terkait manfaat produk yang dibutuhkan.budaya kerja yang positif dan panduan support system serta akhlaq para leadernya yang mengarah pada keimanan.Kata kunci: Multi Level Marketing, Hukum Ekonomi Islam. ABSTRACThis thesis discusses about MultiLevel Marketing in the perspective of Islamic economic law. The method used in this research is a normative juridical approach. Based on the results of this research, it is concluded that the existing Multi Level Marketing conforms to provisions of Islamic economic law if it obtains a certification from DSN MU! Pusat. The certification requires 12 (twelve) criteria to be fulfilled, the Multi Level Marketing business having Sharia Supervisory Board, and the business not having 5 prohibited elements which consist of money game, member get member, binary or trinary, Ponzi scheme, and recruitment based bonus.The difference between conventional Multi Level Marketing and Sharia Multi Level Marketing that conforms to the principles in Islamic economy can be observed from the ownership of the company which is entirely muslim, the vision, mission, and orientation of the company is clear and in favor of the empowerment of muslims. Legality and Supervision consist of APLI certification ownership, DSN MUI Pusat ownership, and the availability of DPS intra corporate for sharia supervision. The product has to be halal, beneficial (Thoyib), tangible (Hi!), reasonable in prices with quality.Key Word: Multi Level Marketing, Economic Islamic La
JAMINAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (Studi Kasus Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang Jaminan Kredit Dengan Jaminan Surat Keterangan Tanah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi Kasus Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau). Latar belakang penulisan tesis ini adalah bahwa pada pelaksanaan pemberian kredit pada Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau ternyata masih menerima jaminan tanah dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT). Untuk tanah dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak dapat diikat Hak Tanggungan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, namun untuk tanah dalam bentuk SKT ini diikat dengan Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Penerimaan Kuasa (PPJPK) yang disertai dengan akta Kuasa Jual.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis modal pengikatan jaminan dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) pada perjanjian pinjaman di Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau, Menganalisis Eksekusi yang dilakukan oleh Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau terhadap barang jaminan dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah), untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau dalam melakukan eksekusi terhadap barang jaminan dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah). Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah Modal Pengikatan Jaminan Dalam Bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) Pada Perjanjian Pinjaman Di Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau. Pada pelaksanaan pemberian kredit pada Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau ternyata masih menerima jaminan tanah dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT). Eksekusi yang dilakukan Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau terhadap barang jaminan nasabah atau anggota Koperasi Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau mempunyai tujuan untuk melunasi hutang nasabah atas kredit yang diberikan, dengan pertimbangan telah terjadinya wansprestasi, seperti nasabah tidak sanggup lagi membayar hutang kreditnya atau karena perbuatan lain (yang dilakukan nasabah) yang menyebabkan barang jaminannya dapat di eksekusi oleh Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau dalam melakukan eksekusi terhadap barang jaminan dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan pinjaman/kredit menjadi macet ialah Faktor dari anggota Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau selaku debitur. Faktor dari Credit Union selaku kreditor. Faktor Dari Luar Debitor dan Kreditor (Ekstern). Langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut dengan Melakukan upaya penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah tetap mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan.Kata Kunci: Jaminan Kredit, Surat Keterangan, Tanah. ABSTRACTThis thesis discusses Credit Guarantees with Guarantees of Land Certificates in the Perspective of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights to Land and Objects Related to Land (Case Study of Kumang Riving Credit Union Sekadau District). The background of the writing of this thesis is that in the implementation of the granting of credit to the Keling Kumang Credit Union, Sekadau Regency, it turned out that it still received land guarantees in the form of Land Certificate (SKT). Underwriting rights for land in the form of land certificates (SKT) cannot be tied because they are not in accordance with the provisions stipulated in the Act, but for land in the form of SKT tied to the Agreement of Submission of Proxy Guarantee and Revenue (PPJPK) accompanied by deed Selling power.The purpose of the writing of this thesis is to find out and analyze the collateral binding capital in the form of SKT (Land Certificate) in the loan agreement at Keling Kumang Credit Union, Sekadau Regency, Analyzing the Execution of Keling Kumang Credit Union Sekadau Regency against collateral in the form of SKT ( Land Certificate), to find out and analyze the obstacles faced by the Kumang Riving Credit Union Sekadau Regency in executing collateral in the form of SKT (Land Certificate). To find out and analyze the steps carried out by the management of the Keling Kumang Credit Union Cooperative in Sekadau Regency in overcoming these obstacles. The method used in this study is the Sociological Normative approach.The conclusion of this thesis is the Capital Engagement Guarantee in the form of SKT (Land Certificate) on the Loan Agreement at the Keling Kumang Credit Union, Sekadau Regency. In the implementation of granting credit to the Keling Kumang Credit Union, Sekadau Regency, it turned out that it still received land guarantees in the form of a Land Certificate (SKT). The execution carried out by the Sekadau District Rivang Kumang Credit Union against collateral customers or members of the Keling Kumang Credit Union Cooperative in Sekadau Regency has the purpose of repaying the customer's debt for the credit given that the customer is no longer able to pay his credit debt or due to actions other (done by the customer) that can be executed by the Keling Kumang Credit Union Sekadau Regency. The constraints faced by the Kumang Riving Credit Union in Sekadau Regency in executing collateral in the form of SKT (Land Certificate) caused by various factors that could cause the loan / credit to become bogged down were Factors from members of the Kumang Riving Credit Union Sekadau Regency as debtor. Factors of Credit Union as creditors. External Factors of Debtors and Creditors (External). The steps taken by the management of the Keling Kumang Credit Union Cooperative in Sekadau Regency in overcoming these obstacles by making efforts to handle and settle non-performing loans still prioritize a family-friendly approach.Keywords: Credit, Certificate, Land Guarantee