Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
HARMONISASI TENTANG PENANGANAN PERKARA ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Penanganan Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak di Kabupaten Bengkayang)
No full textAbstrakTesis Ini Membahas Tentang Harmonisasi Tentang Penanganan Perkara Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Narkotika Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Penanganan Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Di Kabupaten Bengkayang). Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum normatif., adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis adalah : 1.Bagaimanakah harmonisasi dalam proses pelaksanaan penanganan perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika antara UU No. 11 Tahun 2011 dengan UU No. 35 Tahun 2009 di Kabupaten Bengkayang? 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan UU No. 11 Tahun 2011 dengan UU No. 35 Tahun 2009, khususnya di Kabupaten Bengkayang?. Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu : 1. Dalam penanganan perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Kabupaten Bengkayang, aparat penegak hukum baik pada tingkat penyidik maupun penuntut serta Hakim yang memutuskan perkara semuanya menggunakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga memperhatikan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penanganan kasus dengan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan tersebut membuat bahwa pendekatan keadilan restoratif lebih diutamakan, yaitu dengan tindakan diversi. Dengan tindakan diversi, proses yustisial beralih menjadi proses non yustisial. Hal ini penting karena bisa menghindarkan anak dari dampak negatif dari proses peradilan pidana, terutama dalam proses penyidikan, yaitu terjadinya stigmanisasi. Pada tingkat penuntutan, Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan yang dipertimbangan secara cermat sesuai dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selain itu diberikan berbagai pendampingan terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkotika, yaitu pendampingan oleh Bapas dan pendampingan oleh Pekerja Sosial (Peksos) di samping tentunya pendampingan oleh Penasehat Hukum dan juga oleh orang tua/wali sebagai upaya perlindungan kepada anak yang terlibat kasus narkotika tersebut. Pada tingkat pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh hakim pada PN Bengkayang penjatuhan pidana penjara dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium).Kata Kunci : Harmonisasi, Perkara Anak, Narkotika, Peradilan AnakAbstractThis Thesis Discusses Harmonization of Case Handling of Children Involved in Narcotics Crime Between Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Study of Narcotics Criminal Handling That Involves Children in Bengkayang Regency). This research uses normative law research. The problems taken in this thesis research are: 1. How is the harmonization in the implementation process of handling cases of children involved in Narcotics crime between Law no. 11 of 2011 with Law no. 35 of 2009 in Bengkayang Regency? 2. Factors that affect the handling of cases of children involved in the Narcotics crime based on Law no. 11 of 2011 with Law no. 35 of 2009, especially in Bengkayang Regency ?. From the results of the study, there are conclusions, namely: 1. In handling cases of children involved in narcotics crimes in Bengkayang Regency, law enforcement officers at both the investigator and prosecutor level as well as judges who decide cases all use Law no. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and also taking into account the provisions of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. Handling cases by harmonizing these laws and regulations means that the restorative justice approach is preferred, namely diversion. With the act of diversion, the judicial process turns into a non-judicial process. This is important because it can prevent children from the negative impacts of the criminal justice process, especially in the investigation process, namely the occurrence of stigmatization. At the level of prosecution, the public prosecutor conducts prosecutions that are carefully considered in accordance with Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. In addition, various assistance is given to children involved in narcotics cases, namely assistance by Bapas and assistance by Social Workers (Peksos) as well as of course assistance by legal advisors and also by parents / guardians as an effort to protect children involved in narcotics cases. At the level of examination and decision made by the judge at Bengkayang District Court, imprisonment was carried out as a last resort (ultimum remidium).Keywords: Harmonization, Child Cases, Narcotics, Juvenile Justic
EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN (RAZIA) DITINJAU DARI PASAL 264 DAN PASAL 265 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Satlantas Polresta Pontianak)
No full textAbstrakTesis Ini Membahas Tentang Efektivitas Hukum Terhadap Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Razia) Ditinjau Dari Pasal 264 Dan Pasal 265 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Satlantas Polresta Pontianak). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosilogis., adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis adalah : Bagaimana Efektivitas Hukum Terhadap Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Razia) oleh Satlantas Polresta Pontianak Ditinjau Dari Pasal 264 Dan Pasal 265 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Satlantas Polresta Pontianak dalam menerbitkan kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pontianak. Upaya-upaya hukum apa yang seharusnya dilakukan oleh Polresta Pontianak dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Dari hasil penelitian terdapat hasil penelitian yaitu Efektivitas hukum terhadap pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan (Razia) oleh Satlantas Polresta Pontianak ditinjau dari Pasal 264 dan Pasal 265 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sebagai alat Negara penegak hukum yang terutama membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai salah satu pihak yang menangani masalah lalu lintas keberadaan petugas yang melakukan patroli kawasan yang di anggap sering muncul pelanggaran lalu lintas. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (LLAJR) menyatakan penerapan razia yang melaksanakan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional sangatlah penting supaya keselamatan dan masalah kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dapat ditanggapi secara baik serta tidak tumpang tindih kewengan dalam penyelesaian setiap pelanggaran tentang lalu lintas. Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas khususnya Satlantas Kepolisian Resort Kota Pontianak. Upaya-upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Polresta Pontianak dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut pihak Sat Lantas Polresta Kota Pontinak melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu kepolisian juga mengadakan patrol-patroli rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan patroli rutin kurang maksimal maka pihak SatLantas Polresta Kota Pontinak menggelar operasi khusus lalu lintas.Kata Kunci: Efektivita, Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan AbstractThis Thesis Discusses Legal Effectiveness Against Inspection of Motor Vehicles on the Road (Raids) in terms of Article 264 and Article 265 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Study at the Pontianak Traffic Police). This research uses a normative approach and a sosilogical approach. The problems taken in this thesis research are: How is the Legal Effectiveness of the Inspection of Motor Vehicles on the Road (Raids) by the Traffic Police of Pontianak Police in terms of Article 264 and Article 265 of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 Regarding Traffic and Road Transportation. What are the obstacles faced by the Pontianak Traffic Police in publishing cases of traffic violations that have occurred in the jurisdiction of the Pontianak Police. What legal measures should the Pontianak Police take in overcoming these obstacles. From the research results, there are research results, namely the effectiveness of the law on inspection of motorized vehicles on the road (Raids) by the Pontianak Traffic Police in terms of Article 264 and Article 265 of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. As an instrument of the State to enforce the law, which primarily fosters public security and order. As one of the parties handling traffic problems, there are officers who patrol the area which are considered frequent traffic violations. Road Traffic and Transportation (LLAJR) states that the implementation of raids that carry out functions in the field of road traffic and transportation nationally is very important so that safety and public traffic law compliance issues can be responded to properly and do not overlap in the resolution of any traffic violations. cross. The law enforcers in question are the Indonesian National Police, the Attorney General's Office, and Civil Servant Investigators (PPNS) in the traffic sector, particularly the Pontianak City Police Traffic Police. The legal efforts that should have been taken by the Pontianak Police in overcoming these obstacles, the Pontinak City Police Department, carried out its duties by prioritizing preventive or preventive and repressive measures or taking action by reviewing an event that occurred in accordance with the provisions stipulated by law. invite. Apart from that the police also conduct routine patrols and routine operations. If routine operations and patrols are not optimal, the Pontinak City Traffic Police will hold a special traffic operation.Keywords: Effectiveness, Inspection of Motor Vehicles on the Roa
MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM UPAYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN (Analisis Terhadap Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana)
No full textABSTRAKTesis Ini Membahas Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Pertanahan (Analisis Terhadap Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dan empiris. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis ini adalah : 1. Bagaimana aturan mengenai manajemen penyidikan tindak pidana pertanahan dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019? 2. Faktor - Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan di wilayah Kalimantan Barat?. 3. Bagaimanakah upaya peningkatan penegakan hukum tindak pidana pertanahan di masa yang akan datang ?Dari hasil penelitian Tesis ini terdapat kesimpulan yaitu : 1. Bahwa dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tidak mengatur secara khusus penerapan manajemen dalam penyidikan tindak pidana secara umum maupun tindak pidana pertanahan secara khusus, karena pada dasarnya manajemen penyidikan sudah diatur secara umum dalam Hukum Acara Pidana, dan tidak menggunakan teori atau konsep manajemen tertentu untuk mengatur kegiatan penyidikan khususnya tindak pidana pertanahan. 2. Bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum/ penyidikan tindak pidana pertanahan di wilayah Kalimantan Barat antara lain adalah : a.Kurangnya kompetensi penyidik/ penyidik pembantu tindak pidana pertanahan, b.Pemanggilan saksi khususnya Notaris/ PPAT harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, c.Belum terintegrasinya sistem informasi kepemilikan tanah secara merata. 3. Bahwa dalam penyidikan tindak pidana pertanahan di masa yang akan datang dalam penanganannya perlu untuk memperhatikan dan melibatkan faktor internal dan eksternal dengan upaya: a.peningkatan kapsitas dan kompetensi penyidik, b.penggunaan instrument peraturan dalam bidang penyidikan tindak pidana pertanahan baik hukum pidana maupun di luar kodifikasi hukum pidana serta peraturan internal kepolisian dalam bidang penyidikan, c.melaksanakan sinergitas polisional dengan komponen negara dan masyarakat dalam menanggulangi potensi gangguan kamtibmas sebagai ekses dari permasalahan pertanahan.Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut : 1. kepada Kasubdit Hardabangtah Ditreskrimum Polda Kalbar agar mengusulkan draft SOP penanganan tindak pidana pertanahan kepada Bareskrim Polri secara berjenjang sehingga akan ada aturan khusus mengenai penanganan tindak pidana pertanahan yang selama ini belum diatur dalam peraturan internal kepolisian 2. kepada pengemban fungsi Sumber Daya Manusia agar merencanakan suatu program pelatihan khusus atau pendidikan kejuruan khusus bagi para penyidik tindak pidana pertanahan sekaligus melakukan sertifikasi.. 3. kepada Dirreskrimum Polda Kalbar agar mengadakan koordinasi dan kerjasama lintas sectoral dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pertanahan guna menghindari terjadinya konflik sosial baik sebagai akibat sengketa pertanahan maupun sebagai ekses dari penegakan hukum.TKata Kunci : Penyidikan, Manajemen penyidikan, Tindak pidana, Tindak Pidana Pertanahan.ABSTRACThis thesis discussed about the management of investigations criminal act in the regional police of west kalimantan in effort to land crime investigation (analysis of toward police chief regulations number 6 of 2019 about land criminal act investigation). This research uses normative and empirical legal research. The problems formulation in this research are: (1) How are the rules regarding the management of the investigation of land criminal act in police chief regulation number 6 of 2019 ? (2) What factor affects the law enforcement of land criminal act in West Kalimantan? (2) How to improve law enforcement on land criminal act in the future?From the result of this research above it can be concluded that (1). Police chief regulation number 6 of 2019 about land criminal act investigation does not specifically regulate apply the management of land criminal act investigation in generally or specifically, because the management investigate is generally regulated in criminal procedure law and do not use certain management theories or concept to organize investigative activities especially land criminal act investigation. (2) The factors of affecting the law enforcement or investigation of land criminal act in West Kalimantan as follows: a. Lack of investigator’s competence or police investigator. b. Witnesses, especially the notary or PPAT, must get approval from the notary honorary assembly. c. The land ownership information is not evenly integrated. (3) Land criminal act investigation in the future need to pay attention and involve internal and external factors with efforts to: a. Increasing the investigator capacity and competence, b. The use of regulatory instrument in the field of land criminal act investigation in criminal law or outside the codification of criminal law and police internal regulations in the field of investigation. c. The implementation of police synergy with state and community components in tackling the potential of Kamtibmas disruption as excesses to land issues.Based on the result of this research, it can be given the following advice: 1. Kasubdit Hardabangtah Ditreskrimum regional police of west Kalimantan to propose a draft SOP for handling criminal act on land to police Bareskrim gradually, so there will be specific rules about handling land criminal act which has not been regulated in internal police regulations. 2. To carry out the Human Resources function in order to plan a special training program or specialized vocational education for investigators of land criminal act while conducting certification. 3. Regional police Dirreskrimum of west Kalimantan in order to be able to carry out cross-sectoral coordination and cooperation in overcoming land criminal act to avoid social conflict as a result of land disputes or as excesses of law enforcement.Keyword: Investigation, Management Investigation, criminal act, land criminal ac
EFEKTIVITAS PENGAWASAN KELAUTAN DAN PERIKANAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Di Kalimantan Barat)
No full text ABSTRAKTesis ini membahas tentang “Efektivitas Pengawasan Kelautan Dan Perikanan Oleh Pemerintah Provinsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Kalimantan Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah Bentuk dan pola pengawasan kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengingat luasnya wilayah teritorial yang harus di awasi yaitu Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal/VMS, Desentralisasi Dalam Bidang Pesisir & Pulau-Pulau Kecil, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitar, kewenangan gubernur Kalimantan Barat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Setelah tidak berlakunya lagi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, berdasarkan Pasal 27 UU 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pengelolaan sumber daya di laut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah Provinsi kewenangan mutlak sepenuhnya menjadi milik provinsi, khususnya Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan sumber daya kelautan mulai dari garis pantai hingga 12 Mil kearah laut. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Sehingga Pengawasan Oleh Provinsi Kalimantan Barat Tidak Efektif Dalam Melakukan Pengawasan Kelautan Dan Perikanan yaitu Hukum dan peraturan itu sendiri, Petugas yang menegakkannya, Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut, Kebudayaan. Pemerintah daerah sebagai pengawas dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan yang ditunjuk sebagai pengawas setiap nelayan yang telah mendapatkan ijin. Hal ini penting karena guna menghindari adanya penyimpangan oleh para nelayan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan. Upaya-upaya yang telah dan seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Agar Pengawasan Kelautan Dan Perikanan dapat berjalan sebagaimana mestinya sebagai berikut :1. Seksi pengawasan dan pengelolaan sumber daya ikan mengajukan permohonan penambahan jumlah pengawas perikanan kepada Gubernur Kalimantan Barat yang selanjutnya dilantik oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia.2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mengikutkan /menugaskan Pengawas Perikanan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengawas Perikanan (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sehingga beban tugas yang dijalankan oleh Penyidik Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menjadi sedikit ringan karena dibantu oleh Pengawas Perikanan.3. Melakukan Tindakan pencegahan : Pencegahan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan para nelayan yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah yang diijinkan.4. Meningkatkan kesadaran hukum para nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di luar wilayah yang diijinkan, agar mengerti hukum untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh hukum.5. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi secara bersama-sama mengenai penegakan hukum sehingga pada akhirnya supremasi hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Efektivitas Pengawasan, Kelautan, Perikanan, Pemerintah ABSTRACTThis thesis discusses "The Effectiveness of Marine and Fisheries Supervision by the Provincial Government After the Implementation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (Study in West Kalimantan). The method used in this study is normative and sociological legal approaches. The conclusions of this thesis are the forms and patterns of marine and fisheries supervision carried out by the government of West Kalimantan Province considering the vast territorial area that must be monitored namely the Implementation of VMS Monitoring Systems, Decentralization in Coastal and Small Islands, utilization of small islands and the waters around, the authority of the governor of West Kalimantan in the management of coastal areas and small islands. After the enactment of Law No. 32 of 2004, Based on Article 27 of Law 23 of 2014 it is stated that the management of resources in the sea is fully the authority of the Province of the province and the absolute authority belongs to the province, especially the Province of West Kalimantan in the management of marine resources from the coast to 12 miles towards the sea. Factors That Become Constraints So Supervision By West Kalimantan Province Is Not Effective In Conducting Marine And Fisheries Supervision, namely Law and regulation itself, Officers who enforce it, Facilities that are expected to support the implementation of law, Community members who are exposed to the scope of the regulation, Culture. The regional government as the supervisor in this case the Fisheries and Marine Service appointed as supervisor of every fisherman who has obtained permission. This is important because in order to avoid any irregularities by fishermen who carry out fishing business activities. Efforts that have been and should have been carried out by the Government of West Kalimantan Province so that Marine and Fisheries Supervision can proceed as it should be as follows:a. The supervision and management section of fish resources submitted an application for the addition of the number of fisheries supervisors to the Governor of West Kalimantan which was subsequently appointed by the Indonesian Minister of Maritime Affairs and Fisheries.b. The West Kalimantan Province's Maritime Affairs and Fisheries Agency included / commissioned Fisheries Supervisors to take part in the Technical Guidance of Fisheries Supervisors (BIMTEK) held by the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries so that the task burden carried out by West Kalimantan Province Fisheries Investigators was a little lighter due to assistance from Fisheries Supervisors.c. Take precautionary measures: Prevention of acts of crime committed by fishermen carrying out fishing outside the permitted area.d. Increasing legal awareness of fishermen who carry out fishing activities outside the permitted area, in order to understand the law to be applied in daily life and to avoid acts that are prohibited by law.e. Consolidate and coordinate with relevant agencies to find solutions together regarding law enforcement so that ultimately the rule of law can proceed as it should.Keywords: Effectiveness of Supervision, Marine, Fisheries, Governmen
IMPELEMENTASI PELAKSANAAN PASAL 40 HURUF C PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2011 TERKAIT DUKUNGAN ANGGARAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Di Kepolisian Resort Mempawah)
No full textABSTRAKTesis ini membahas Tentang Impelementasi Pelaksanaan Pasal 40 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 Terkait Dukungan Anggaran Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana (Studi Di Kepolisian Resort Mempawah). Adapun permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Bagaimana Dukungan Anggaran Kepolisian Mencukupi Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kepolisian Resort Mempawah ? Bagaimana Tehnis Pihak Kepolisian Dalam Menyikapi Tidak Mencukupinya Dukungan Anggaran Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana ? Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Kepolisian Terhadap Anggaran Yang Dipergunakan Untuk Menutupi Dan Mencukupi Kekurangan Dukungan Anggaran Untuk Melakukan Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana ? dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Dukungan anggaran kepolisian mencukupi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di Kepolisian Resort Mempawah. Guna Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Kepolisian Resort Mempawah yang efektif, tepat guna, transparan dan akuntabel, mekanisme penggunaan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk program kerja, perlu dilengkapi dengan administrasi yang tertib sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada negara. Kepolisian Resort Mempawah terkait Dukungan Anggaran Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan pada Pasal 40 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Dukungan anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, digunakan untuk”: 1). Penyelidikan pelanggaran dan tindak pidana; 2) Penyidikan: a. Perkara sangat sulit b. Perkara sulit c. Perkara sedang d. Perkara mudah dan d. Pelanggaran. 3). Dukungan administrasi. Tehnis Pihak Kepolisian Dalam Menyikapi Tidak Mencukupinya Dukungan Anggaran Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas. Kurangnya dukungan anggaran untuk penanganan perkara pidana. Untuk memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik POLRI pada Kepolisian Resort Mempawah. Dengan minimnya anggara penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik Kepolisian Resort Mempawah.Kata Kunci : Anggaran Kepolisian, Penyelidikan Dan Penyidikan AbstractThis thesis discusses the implementation of Article 40 letter C of the Regulation of the National Police Chief Number 22 of 2011 Regarding the Support of the Police Budget in Conducting Investigations and Investigations of Criminal Acts (Studies in the Mempawah Resort Police). The problem in this thesis research is How is the Police's Budget Support Sufficient in Conducting Investigations and Investigations of Crimes that Happen at the Mempawah Resort Police? How is the Police Technical Technique in Dealing with Inadequate Police Budget Support in Conducting Investigations and Criminal Investigations? What Is The Form Of Accountability Of The Police For The Budget That Is Used To Cover And Sufficient Lack Of Budget Support For Conducting Investigations And Criminal Investigations? From the results of the study there is a conclusion that the police budget support is sufficient in conducting investigations and investigations of criminal acts that occur in the Mempawah Police Department. In order to realize the effective, effective, transparent and accountable tasks of the Mempawah Resort Police, the mechanism for using the budget outlined in the form of work programs needs to be supplemented with orderly administration as a form of financial accountability to the state. Mempawah Resort Police related to the Police Budget Support in Conducting Investigations and Criminal Investigations based on Article 40 letter c of the Republic of Indonesia National Police Chief Regulation Number 22 of 2011 Concerning Financial Accountability in the Environment of the Republic of Indonesia National Police stating "Budget support for investigative activities and investigation of acts of investigation criminal, is used for ": 1). Investigation of violations and criminal offenses; 2) Investigation: a. Case is very difficult b. Difficult case c. Medium case d. Easy matters and d. Violation. 3). Administrative support. The Police Technical In Response to Inadequate Police Budget Support in Conducting Investigations and Criminal Investigations is caused by several factors, namely Limited Human Resources. Inadequate quantity of police officers in terms of quantity. Lack of budget support for handling criminal cases. To process a criminal case certainly requires an operational budget to support the performance of POLRI investigators at the Mempawah Resort Police. With the lack of investigation budget, this will hamper the performance of law enforcement agencies in this case the Mempawah Police Police investigator.Keywords: Police Budget, Investigations and Investigation
KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN ORANG ASING (PORA) DALAM RANGKA MENCEGAH DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEBERADAAN DAN KEGIATANORANG ASING (Studi Di Kabupaten Sambas)
No full textABSTRACTThis thesis discusses the Coordination of Implementation of Duties and Functions of Overseas (Pora) Monitoring in the Context of Preventing Negative Impacts on the Existence and Activities of Foreigners (Study in Sambas District). The method used in this study is normative and sociological. From the results of this thesis research, it can be concluded that based on research conducted by researchers about the Coordination of the Foreign Persons Monitoring Team (TIMPORA) Immigration Class I Sambas, it can be concluded that the coordination between agencies in general is already underway but there are obstacles encountered in its journey. this can be seen from the Coordination Pattern Executed by the Foreigners Monitoring Team, including: Online implementation of Foreign Reporting Applications (APOA) that have been running in the area of the Immigration Class II office in Sambas Regency. Socializing immigration regulations to users of foreign workers. Conducting supervision of foreigners starting from when entering / exiting through the Immigration Checkpoint (TPI), at the time of the visa application, the issuance of a residence permit. Performs routine immigration supervision of companies and other places that employ foreign workers (TKA). Improving coordination with relevant agencies through TIMPORA meetings. Factors That Cause So that the Implementation of the Tasks and Functions of Foreigner Oversight (PORA) Less Coordinating Well are due to sectoral egos from PORA TEAM members, namely they do not want to share data related to the existence and activities of foreigners, the lack of special training on the human resources of the PORA TEAM and the Budget in each PORA TEAM are not the same, so supervisory work activities have not been maximized and adjusted to the existing budget. Efforts That Should Be Done so that the Foreign Monitoring Team In Implementing Tasks and Their Functions Coordinated Well To Prevent Negative Impacts on Activities and Existence of Foreigners in Sambas Regency is closed supervision carried out by immigration officers in a closed manner (under cover) to: collect information material about the existence of subject activities; truth about the subject; testimony of people around the subject and evidence that supports the violations committed by the subject. Collection of this information will run continuously both about the types of violations, citizens, and their involvement with Indonesian citizens. Independent monitoring (open) This supervision is carried out openly by the Immigration Office with clear targets / subjects, addresses and activities and tools evidence that Immigration has to carry out surveillance operations against foreigners.Keywords: Coordination, Task Implementation, Function, Supervision, Foreigners ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Orang Asing (Pora) Dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif Terhadap Keberadaan Dan Kegiatan Orang Asing (Studi Di Kabupaten Sambas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Imigrasi Klas I Sambas, dapat disimpulkan bahwa Koordinasi yang terjalin antar instansi secara umum sudah berjalan namun ada kendala-kendala yang dihadapi dalam perjalanannya, hal tersebut dapat dilihat dari Pola Koordinasi yang Dijalankan Tim Pengawasan Orang Asing, diantaranya :Implementasi Aplikasi pelaporan Orang Asing (APOA) secara online yang sudah berjalan diwilayah kantor Imigrasi Kelas II Kabupaten Sambas.Sosialisasi peraturan keimigrasian kepada pengguna tenaga kerja asing.Melakukan pengawasan terhadap orang asing mulai dari pada saat masuk/keluar melalui tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI), pada saat permohonan visa, pemberian izin tinggal.Melakukan pengawasan keimigrasian secara rutin keperusahaan-perusahaan maupun tempat-tempat lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja Asing (TKA).Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait melalui rapat TIMPORA.Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sehingga Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Orang Asing (PORA) Kurang Tekoordinatif Dengan Baik itu disebabkan karena adanya ego sektoral dari anggota TIM PORA yaitu mereka tidak mau sharing data terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing, kurangnya pelatihan-pelatihan khusus terhadap Sumber daya manusia TIM PORA dan Anggaran di setiap TIM PORA tidak sama, sehingga kegiatan kerja pengawasan belum maksimal dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.Upaya-Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Agar Tim Pengawas Orang Asing Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Terkoordinasi Secara Baik Guna Mencegah Dampak Negatif Terhadap Kegiatan Dan Keberadaan Orang Asing Di Kabupaten Sambas adalah Pengawasan tertutup dilakukan oleh petugas imigrasi secara tertutup (under cover) untuk: mengumpulkan bahan keterangan tentang keberadaan kegiatan subyek; kebenaran tentang diri subyek; kesaksian orang yang ada disekitar subyek dan alat bukti yang mendukung adanya pelanggaran yang dilakukan subyek. Pengumpulan bahan keterangan ini akan berjalan secara berkesinambungan baik tentang jenis pelanggaran, warga negara, maupun keterlibatannya dengan warga negara Indonesia.Pengawasan (terbuka) secara mandiri Pengawasan ini dilakukan secara terbuka oleh Kantor Imigrasi dengan sasaran/subyek yang sudah jelas, alamat dan kegiatan serta alat bukti yang sudah dimiliki Imigrasi untuk melakukan operasi pengawasan terhadap orang asing.Kata Kunci: Koordinasi, Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Pengawasan, Orang Asing
EFEKTIVITAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DALAM MEMBANGUN KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT (Studi Di Kabupaten Sekadau)
No full textABSTRAKTesis Ini Membahas Tentang Evektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Dalam Membangun Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat (Studi Di Kabupaten Sekadau). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan sosilogis., dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Model Kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Dalam Membangun Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Kabupaten Sekadau dalam melakukan koordinasi, dengan menggunakan tiga metode atau sistem dalam melakukan koordinasi, yaitu : 1. Koordinasi melalui kewenangan merupakan koordinasi yang dilakukan oleh Camat selaku Ketua forum koordinasi pimpinan di Kabupaten Sekadau yang dalam pelaksanaannya sebagai koordinator dalam setiap rapat dan pembahasanpembahasan urusan pemerintahan umum. 2. Koordinasi melalui konsensus merupakan suatu koordinasi yang dilakukan melalui adanya suatu kesepakatan. Dalam hal ini koordinasi yang dilakukan forum koordinasi pimpinan di kecamatan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara ketua (Camat) dengan angotanya (Kapolsek dan Danramil) yang selanjutnya dijadikan suatu kebiasaan dan ketetapan pelaksanaan koordinasi. 3. Koordinasi melalui Pedoman Kerja merupakan setiap kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pimpinan,baik berupa tugas, wewenang, hubungan dan tata kerja serta prosedur kerja dan lainnya merupakan landasan atau petunjuk yang harus disusun agar tercipta kesatuan gerak dan kesatuan tindak. Selain itu sebaiknya kebijaksanaan ini juga dituangkan dalam suatu ketentuan atau petunjuk dalam pelaksanaan tugas yang sifatnya membaku, seperti halnya apa yang disebut Standart Operating Procedures (SOP), yang disebut dengan Prosedur Tetap (Protap) atau Prosedur Tetap Pelaksanaan (Protatap), atau dalam proyek pelaksanaan pembangunan disebut Petunjuk Operasional (PO). Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) efektif dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat di Kabupaten Sekadau yang merupakan forum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan rasa aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan, dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan keresahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, baik yang dilakukan oleh orang perorangan atau pihak-pihak tertentu, salah satunya adalah aman dan nyaman dalam melaksanakan hidup di bermasyarakat. Salah satu implementasi pemerintahan adalah pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam membangun ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Sekadau, sebagai wadah komunikasi dalam membangun ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Sekadau. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berperan sebagai lembaga pranata sosial harus mampu mendorong peran serta masyarakat dalam rangka mengantisipasi dan menyelesaikan setiap gejala-gejala permasalahan dan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di dalam lingkup masyarakat tersebut serta bisa menjadi pelopor mediasi. Kata Kunci : Evektivitas, Koordinasi, Forkopimda, Ketertiban Dan Keamanan AbstractThis Thesis Discusses the Effectiveness of the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) in Building Order and Community Security (Study in Sekadau District). This study uses a normative approach with a sosilogis approach. From the results of the study there is a conclusion that the Working Model of the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) in Building Order and Community Safety in Sekadau District in coordination, using three methods or systems in coordinating, namely: 1. Coordination through authority is the coordination carried out by the Camat as Chair of the leadership coordination forum in Sekadau Regency which in its implementation acts as a coordinator in every meeting and discussion on public government affairs. 2. Coordination through consensus is a coordination that is done through an agreement. In this case the coordination carried out by the leadership coordination forum in the sub-district is based on the results of a joint agreement between the chairman (Camat) and his members (Kapolsek and Danramil) which subsequently becomes a habit and a determination for the implementation of coordination. 3. Coordination through the Work Guidelines is every policy that has been made by the leadership, in the form of duties, authority, relationships and work procedures as well as work procedures and others are the foundation or instructions that must be compiled in order to create a unity of motion and unity of action. In addition, this policy should also be set forth in a provision or instructions in the implementation of tasks that are standardized, such as what is called Standard Operating Procedures (SOP), which are called Fixed Procedures (Protap) or Permanent Procedures for Implementation (Protatap), or in projects the implementation of development is called the Operational Directive (PO). The Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) is effective in realizing order and security in the community in Sekadau District which is a forum formed under Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. The issue of security and public order is a basic need that is always expected by the community in carrying out daily activities. Therefore, the community craves the existence of confidence in the security of all forms of actions, actions, and intimidation that leads to and causes unrest in the social order, whether done by individuals or certain parties, one of which is safe and comfortable in carrying out live in a society. One of the implementation of the government is the formation of the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) in building public order and security in Sekadau District, as a place for communication in building order and community security in Sekadau District. The Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) has a role as a social institutions that must be able to encourage community participation in order to anticipate and resolve any symptoms of problems and disturbances of security and order that occur within the scope of the community and can be a pioneer of mediation.Keywords: Evectivity, Coordination, Forkopimda, Order and Securit
SINERGITAS TIM TERPADU PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK DAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Terhadap Sinergitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor: 23 Tahun 2002 dan Permendag Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014)
No full textAbstrakTesis ini membahas tentang Sinergitas Tim Terpadu Pemerintahan Kota Pontianak Dan Kepolisian Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Terhadap Sinegitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor: 23 Tahun 2002 dan Permendag Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan sosilogis., dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan Tim Terpadu dan Kepolisisan Untuk Memaksimalkan Sinergi Dalam Rangka Mengontrol Peredaran Minuman Beralkohol Kota Pontianak. Kepala Daerah/Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian serta penertiban peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Kepala Daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi yang terkait dan dapat melibatkan tokoh masyarakat. Tim memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam memberikan izin yang dibentuk dengan surat keputusan Kepala Daerah. Kepala Daerah berwenang mencabut izin peredaran minuman berakohol yang telah diberikan untuk mengurangi jumlah alokasi minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan di wilayah Kota Pontuanak karena pertimbangan kepentingan umum. Kepala Daerah juga dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Kepala Daerah berwenang melarang peredaran semua golongan minuman beralkohol di wilayah daerah apabila mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.Kata Kunci : Sinergitas Tim Terpadu, Pengawasan, Minuman Beralkohol.AbstractThis thesis discusses the synergy of the Pontianak City Government Integrated Team and the Police in the Supervision and Control of Alcoholic Beverages (Study of Pontianak City Regional Regulation Synergy Number: 23 of 2002 and Regulation of the Minister of Trade Number 72 / M-DAG / PER / 10/2014 concerning Amendments to Ministerial Regulations Trade Number 20 / M-DAG / PER / 4/2014). This study uses a normative approach with a sosilogis approach. From the results of the study there is a conclusion that the actions that should be carried out by the Integrated Team and Police to Maximize Synergy in the Context of Controlling the Circulation of Alcoholic Beverages in Pontianak. The Regional Head / Mayor has the authority to supervise and control and control the circulation of alcoholic beverages in Pontianak City. In carrying out activities of supervision, control of distribution and sale of alcoholic beverages, the Regional Head is assisted by a team consisting of relevant agencies and can involve community leaders. The team gives consideration to the Regional Head in granting the permit formed by the Decree of the Regional Head. The Regional Head has the authority to revoke the distribution license for alcoholic drinks that has been given to reduce the amount of alcoholic beverage allocation that is permitted to be circulated in the Pontuanak City area due to public interest considerations. The Regional Head can also stop selling alcoholic drinks due to special considerations, on certain days because it is considered to be disturbing the peace and order of the people. In addition, the Regional Head has the authority to prohibit the distribution of all classes of alcoholic drinks in the area if disturbing public peace and order.Keywords: Integrated Team Synergy, Supervision, Alcoholic Beverages
UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN GAJI TERKAIT KLAIM ASURANSI PADA BANK KALBAR CABANG PEMBANTU PASAR DAHLIA PONTIANAK
No full textABSTRAKUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan khususnya yang mengatur tentang perkreditan termasuk didalamnya mengenai pengaturan masalah jaminan kredit dan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditetapkan dilakukan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi. Terlihat bahwa adanya problematik di dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur yang dilakukan oleh pihak Bank Kalbar Cabang Pembantu Pasar Dahlia Pontianak tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan, sehingga dalam pelaksanuannya pihak bank hams berhati-hati dalam mengambil kebijakan memberikan pinjaman/kredit. Pada umumnya pihak bank harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan nasabah kepadanya. Setiap china yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit bermasalah. Oleh karena itu, jika terjadi kredit bermasalah, maka pihak bank akan mencari upaya untuk menyelematkan kredit bermasalah tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses penyelesaian terhadap kredit bermasalah dengan jaminan gaji pada Bank Kalbar Cabang Pembantu Pasar Dahlia Pontianak terkait dengan klaim asuransi? 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hambatan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Kalbar Cabang Pembantu Pasar Dahlia Pontianak? 3) Opsi apa saja yang digunakan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Kalbar Cabang Pembantu Pasar Dahlia Pontianak? Adapun dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-sosiologis, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan keterkaitan hukum dengan perilaku nyata manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian terhadap kredit bermasalah dengan jaminan gaji pada Bank Kalbar Cabang Pembantu Pasar Dahlia Pontianak terkait dengan klaim asuransi adalah dengan memenuhi prosedur persyaratan yang telah ditetapkan dalam proses dana pinjaman kredit. Kemudian ditemukannya faktor penyebab yang terjadinya hambatan debitur dalam proses penyelesaian kredit dana pinjaman dikarenakan mayoritas diantaranya debitur mengalami permasalahan dengan instansi tempat bekerja, kemudian faktor lainnya adalah faktor pribadi dari diri debitur sendiri. Oleh karenanya pihak bank mengambil keputusan dengan mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah debitur sesuai dengan prosedur ketentuan yang ditetapkan pihak bank.Saran yang dapat penulis berikan adalah untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah, maka dalam memberikan kredit sebaiknya pihak kreditur tetap harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, pembayaran, dan prospek pekerjaan debitur. Kredit yang diberikan pihak bank sebaiknya digunakan sepenuhnya oleh debitur sebagai modal usaha, dan membuat perencanaan dengan baik sehingga dapat mengantisipasi segala resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Jaminan Gaji, Klaim Asuransi ABSTRACTLaw No. 10 of 1998 on banking system regulates credit system which includes the regulation of credit guarantee and legal conditions in order to minimise risks in the future. There is a problematic issue in the proses of credit distribution (lending process) to debtors. Kalbar Bank, Dahlia Market Branch Office considers that the lending is not always as expected thus making the Bank should be cautious before deciding to give a loan. Generally, the Bank should take a responsibility for a trust that their customer gives to them. Funds issued from the Bank as a loan should be observed carefully to avoid the risks of problem credit. If the Bank finds a problem credit, they should find actions to solve the problem credit.This research formulates research questions as follow: 1) How does the Bank solve problem credit using salary as a guarantee regarding insurance claims? 2) What are the factors which inhibit to solve the problem credit at Kalbar Bank, Dahlia Market Branch Office? 3) What options do the bank take to solve the problem credit? In the present thesis, the author employs a research method namely normative-sociology; a method widely used in legal research by investigating library resources which are legally related to human behaviours. Findings of the research indicated that the problem credit was solved by fulfilling requirement procedures stipulated when the loan was given. The research also found out factors which caused the problem credit among debtors. The first factor was mainly debtors problems to institutions where they were working. In addition, personal factor was also reported in the finding. Therefore, the Bank will make a decision by trying to solve the credit as the regulation stipulated in the bank. The research therefore recommends to avoid problem credit. The Bank should carefully observe the debtor's characters, ability, capital, guarantee, payment, and profession of the debtor. The load should be used as effective as possible and well planned. Thus, all risks can be minimised in the future. Key words: Problem credit, Salary guarantee, Insurance clai
PENYELESAIAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAP IKAN CANTRANG (Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Cantrang di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/PSDKP Cilacap)
No full textABSTRAKTesis ini meneliti tentang bagaimana penyelesaian terhadap larangan penggunaan alat penangkap ikan cantrang khususnya di wilayah kerja Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris berupa penelitian lapangan (field research) dan penelitian normatif yuridis dimana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi dan melibatkan beberapa narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya di wilayah kerja PSDKP Cilacap serta Nelayan dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia / HNSI. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa persoalan mengenai cantrang yang pada mulanya diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2/PERMEN-KP/2015 tanggal 9 Januari 2015 hingga saat ini penerapan dan penindakan hukumnya masih belum berjalan dengan semestinya. Tarik ulur pemberlakuan tentang pelarangan penggunaan alat tangkap ikan di perairan Indonesia membuat peraturan menteri ini masih belum maksimal dapat diterapkan. Terdapat beberapa faktor penyebab, mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu karena ketidak tegasan dalam penerapan larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang, persepsi daya rusak cantrang yang masih belum teruji, banyak dampak negatif jika penggunaan cantrang dilarang serta peralihan alat tangkap yang belum terealisasi dengan baik. Untuk menangani kasus ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu Pemerintah harus secara tegas melakukan penegakan hukum terhadap larangan penggunaan cantrang, Adanya kajian yang komprehensif tentang Cantrang dengan melibatkan semua unsur, baik dari unsur pemerintah, dari pusat sampai ke daerah-daerah, nelayan, akademisi, pakar di bidang kelautan dan perikanan, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan cantrang, mensosialisasikan dan melakukan peralihan alat tangkap dari cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan. Dan dengan mengedepankan prinsip equality before the law dan supremacy of law diharapkan upaya-upaya untuk menyelesaikan kasus ini dapat teratasi dengan baik.Keyword : penyelesaian, cantrang, nelayan ABSTRACTThis thesis examines how to resolve the ban on the use of cantrang fishing equipment, especially at the Cilacap Maritime and Fisheries Resources Supervision Station (PSDKP) and the factors that influence it. The type of research used is Normative-Empirical in the form of field research and juridical normative research where the researcher examines the applicable legal provisions and what happens in reality in the community. The data collection method was carried out by interviewing and documenting the study and involving several speakers from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, especially in the Cilacap PSDKP area as well as fishermen and the All-Indonesian Fishermen Association. Based on the research results, it is known that the issue of cantrang which was originally regulated through the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation of the Republic of Indonesia No. 2/PERMEN-KP/2015 dated January 9, 2015 until now the application and legal action is still not running properly. Tug-of-war on the prohibition of the use of fishing gear in Indonesian waters makes this ministerial regulation still not optimally applicable. There are several factors causing why this can happen, namely because of the indecisiveness in the Implementation of the Prohibition on the use of cantrang fishing gear, the perception of cantrang damage that has not been tested, many negative impacts if the use of cantrang is prohibited and the shifting of fishing gear has not been realized properly. To handle this case, there are several things that can be done, namely the Government must strictly enforce the law against the prohibition of using cantrang. There is a comprehensive study of Cantrang involving all elements, both from government elements, from the central to the regions, fishermen , academics, experts in the field of maritime affairs and fisheries, as well as other parties related to cantrang, Disseminating and Carrying Out Fishing Gear from Cantrang to Environmentally Friendly Fishing Equipment. And by promoting the principle of equality before the law and the supremacy of law, it is hoped that efforts to resolve this case can be resolved properly.Keywords: Solution, Cantrang, Fisherma