Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SINTANG
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sintang. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Sumber data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Tiga Orang Pengusaha Pariwisata di Kabupaten Sintang, dan Tiga Orang Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang memiliki program-program dalam menunjang pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sintang, program-program yang dimaksud antara lain program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan kemitraan. Tingkat efektivitas pendapatan sektor pariwisata yang diukur dengan rasio efektivitas di Kabupaten Sintang dari tahun 2015-2016 tergolong efektif sedangkan dari tahun 2017-2019 tergolong sangat efektif.Faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sintang terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung diantaranya, faktor masyarakat yang menjadi faktor utama dalam pengembangan sektor pariwisata, kemudian faktor internet dimana internet sebagai media promosi yang murah dan cepat guna memasarkan pariwisata di Kabupaten Sintang. Selanjutnya faktor penghambatnya yakni keterbatasan anggaran dalam pengembangan sektor pariwisata, karena masih belum ada investor yang berminat untuk berinvestasi dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sintang.Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yakni melakukan upaya pemasaran. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang juga memiliki upaya-upaya dalam pengembangan pariwisata untuk menghadirkan minat masyarakat untuk berkunjung, yakni sebagai berikut : melaksanakan penataan objek wisata; mengadakan pameran wisata di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional; pembuatan media promosi; peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata; dan pengembangan jaringan kerjasama promosi wisata.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah ABSTRACT This thesis discusses of the role local government in tourism potential management To increase indigenous revenue of Sintang Regency.In this research using Sociological Law Research which examines the provisions of the law and what is happening in reality in the community. Data sources by conducting interviews to Head of tourism and creative economics of youth Service Sports and Tourism of Sintang Regency, Head of Sub Registration field and local revenue management Agency data collection of Sintang Regency, Three people of tourism entrepreneurs in Sintang district and three travelers visiting to attraction.Based on the research results that Department of Youth Sports and Tourism Sintang District have programmes in supporting the development of tourism in Sintang District, the programs in question include Tourism Marketing Development Program, Tourism Destination Development Program, and Partnership Development Program. Tourism sector's revenue-effectiveness level measured by the ratio of effectiveness in Sintang of the year 2015-2016 is effective while 2017-2019 is very effective.The factors that affect the development of tourism sector in the effort to increase local indigenous revenue in Sintang district there are supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include, factors that are a major factor in the development of tourism sector and then the internet factor where the Internet as a promotional medium is cheap and fast to market tourism in Sintang District. The inhibiting factors is budget constraints in tourism sector development because there is still no investor who is interested to invest in the development of tourism sector in Sintang district.Efforts undertaken by the Government of Sintang regency to increase indigenous revenue in the area of marketing efforts. The Department of Youth Sports and Tourism Sintang District also has efforts in the development of tourism to bring people's interest to visiting is implementing the attraction arrangement, conducting tourism exhibitions at the district, provincial and national level, promotional media creation, increased utilization of information technology in tourism marketing and development of tourism promotion cooperation network. Keywords : The role of government, Tourism, Original Local Government Revenu
PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI PESANAN ANTARA PENJUAL DENGAN PEMBELI (Studi Kasus Distributor Pakaian Wordsculinary Dengan Konsumen Di Pontianak)
No full textABSTRAKPerkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi online (transaksi e-commerce). Transaksi e-commerce merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Saat ini banyak bermunculan situs-situs belanja yang menawarkan berbagai macam barang, antara lain: Lazada, Buka Lapak, JD.id, dan khusus yang berada di Kota Pontianak adalah Wordculinary. Wordsculinary merupakan pelaku usaha yang menjual produknya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Wordsculinary merupakan distributor pakaian pria berupa baju kaos dan kemeja. Wordsculinary ini berdomisili di Pontianak, tetapi para pembeli produk ini tidak hanya berasal dari Pontianak. Keberadaan dari usaha ini pada dasarnya memudahkan para pembeli untuk tidak perlu lagi pergi mencari tempat penjual menawarkan barangnya. Hanya kelemahannya, pembeli tidak dapat memeriksa secara langsung pakaian yang akan dibelinya. Dalam membeli produk Wordsculinary Pontianak mereka tidak dapat memeriksa secara langsung pakaian yang akan dibelinya. Selain itu, mereka tidak pernah bertemu secara langsung dengan pihak penjual (distributor pakaian dengan merek Wordculinary Pontianak) karena pihak penjual menawarkan produknya di media sosial Facebook dan Instagram, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian ukuran dari pakaian yang dibeli atau ketidakcocokan kualitas bahannya dengan keinginan pembeli, maka pakaian tersebut tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce yang membeli produk Wordsculinary Pontianak tidak sesuai pesanan, tanggung jawab Wordsculinary Pontianak selaku pihak penjual terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce yang menjual produk tidak sesuai dengan pesanan, dan upaya penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce yang tidak sesuai pesanan antara penjual pakaian Wordsculinary dengan pembeli di Pontianak. Melalui jenis penelitian yuridis sosiologis, jenis data primer dan sekunder dan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta menggunakan metode analisis data kualitatif, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam kenyataannya, kedudukan konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum dalam transaksi e-commerce yang membeli produk Wordsculinary Pontianak karena pakaian yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan pesanan. Distributor pakaian dengan merek Wordculinary Pontianak belum bertanggungjawab terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce yang menjual produk tidak sesuai dengan pesanan, hal ini disebabkan posisi atau keberadaan dari distributor pakaian dengan merek Wordculinary Pontianak tidak diketahui secara jelas. Upaya yang dilakukan oleh konsumen terhadap distributor pakaian dengan merek Wordculinary Pontianak yang menjual pakaian tidak sesuai dengan pesanan, sebenarnya sudah dilakukan konsumen dengan melakukan konfirmasi melalui situs-situs yang diposting oleh Wordculinary Pontianak, tetapi tidak pernah ditanggapi dan terkesan distributor pakaian dengan merek Wordculinary lari dari tanggung jawabnya. Di samping itu, konsumen tidak tahu dan tidak paham harus ke mana lagi untuk mengajukan keluhan mereka. Memang ada pembeli yang melaporkan perbuatan dari Wordculinary Pontianak ke Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN) Provinsi Kalimantan Barat, namun pihak LPKN Provinsi Kalimantan Barat tidak bisa berbuat apa-apa karena posisi dari pihak penjual tidak jelas. Di sisi lain, media sosial seperti Facebook dan Instagram yang digunakan oleh distributor pakaian dengan merek Wordculinary selaku pihak penjual hanya sebagai tempat untuk menjual produknya.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Transaksi E-Commerce, Konsumen. ABSTRACTThe development of information technology has changed people's habits in buying and selling transactions. The habits of people who previously carried out buying and selling transactions directly or face-to-face, are now slowly changing to a new style, namely buying and selling transactions via the internet or online transactions (e-commerce transactions). E-commerce transactions are a new way of buying and selling activities by utilizing advances in information technology. Currently, there are many shopping sites that offer various kinds of goods, including: Lazada, Buka, JD.id, and specifically in Pontianak City is Wordculinary. Wordsculinary is a business actor who sells their products through social media such as Facebook, Instagram, and Marketplace such as Tokopedia and Shopee. Wordsculinary is a distributor of men's clothing in the form of t-shirts and shirts. This wordsculinary is domiciled in Pontianak, but the buyers of this product do not only come from Pontianak. The existence of this business basically makes it easier for buyers to no longer need to go looking for places where sellers offer their goods. The only drawback is that the buyer cannot directly check the clothes they will buy. In buying Wordsculinary Pontianak products, they cannot directly check the clothes they are going to buy. In addition, they have never met directly with the seller (a clothing distributor with the Wordculinary Pontianak brand) because the seller offers their products on social media Facebook and Instagram, so that if there is a mismatch in the size of the clothes purchased or the quality of the ingredients is incompatible with the buyers' wishes, then these clothes cannot be exchanged or returned. As for the purpose of this research is to reveal legal protection for consumers in e-commerce transactions who buy Wordsculinary Pontianak products not according to order, the responsibility of Wordsculinary Pontianak as the seller to consumers in e-commerce transactions that sell products not in accordance with the order, and efforts to resolve disputes in e-commerce transactions that are not according to the order between Wordsculinary clothing sellers and buyers in Pontianak. Through sociological juridical research, primary and secondary data types and data collection through literature studies and interviews, and using qualitative data analysis methods, it is concluded that in reality, the position of consumers has not received legal protection in e-commerce transactions that buy Wordsculinary products. Pontianak because the clothes purchased by consumers do not match the order. The clothing distributor with the Wordsculinary Pontianak brand is not yet responsible for consumers in e-commerce transactions that sell products not according to the order, this is because the position or existence of the clothing distributor with the Wordsculinary Pontianak brand is not clearly known. Efforts made by consumers towards clothing distributors with the Wordsculinary Pontianak brand that sell clothes not in accordance with the order have actually been done by consumers by confirming through websites posted by Wordsculinary Pontianak, but they have never been responded to and impressed that clothing distributors with the Wordsculinary brand run away from its responsibilities. In addition, consumers do not know and do not know where else to make their complaints. There are buyers who report the actions of Wordsculinary Pontianak to the National Consumer Protection Agency (LPKN) of West Kalimantan Province, but the West Kalimantan Province LPKN cannot do anything about it because the position of the seller is not clear. On the other hand, social media such as Facebook and Instagram are used by clothing distributors with the Wordsculinary brand as the seller only as a place to sell their products.Keywords: Dispute Resolution, E-Commerce Transactions, Consumers
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA YANG DIRUMAHKAN TERKAIT UPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
No full textAbstrakBerdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan banyak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, apalagi akhir-akhir ini Indonesia sedang dilanda wabah covid-19 yang banyak menyebabkan hak-hak dari pekerja/buruh terutama mengenai upah tidak dibayar oleh perusahaan selaku pemberi kerja. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi landasan hukum bagi pekerja/buruh di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk bekerja. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mencoba untuk menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja yang dirumahkan terkait upah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana peran pemerintah khususnya dibidang ketenagakerjaan di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dari tenaga kerja yang dirumahkan terkait upah yang tidak dibayarkan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif Empiris. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, kemudian menggunakan beberapa peraturan-peraturan yang mendukung dan saling beketerkaitan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Menteri yang dan seorang narasumber yang dimintai keterangannya mengenai masalah haknya terkait dengan upah ketika dirumahkan yang tidak dibayarkan.Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan penulis ini yaitu Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh yang tertuang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja yang menyebutkan bahwa “Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau kesepakatan bersama” dan Peran pengawas ketenagakerjaan yang harus melaksanakan peran fungsional yang diberikan pemerintah dalam melindungi hak-hak tenaga kerja yang dirumahkan dimasa pandemi covid-19 terkait dengan upah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Kata Kunci: Hak, Perlindungan Hukum, UpahABSTRACT Number 13 of 2003 conceming Manpower considerably regulates legal protection for workers / laborers, especially recently Indonesia is being hit by the Covid-19 outbreak which causes many rights of workers / laborers, especially regarding wages not being paid by companies as employer. This is of course contrary Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower which is the legal asis for workers / laborers in exercising their rights and obligations to work, Ncd on this description, this research seeks to analyze the legal protection of workers' rights which is related to wages based on Law Number 13 of 2005 concerning Manpower and the role of the government, especially in the labor sector, in providing legal protection for the rights of workers who were sent home related to unpaid wages.The method used in this research is the Normative Empirical method. This research was conducted by conducting a literature study, then using several supporting and interrelated regulations such as laws, Government Regulations, the Ministerial Circular and respondents who were asked for information regarding the issue of their rights related to unpaid wages when they were sent home.Based on the results of the research on the legal protection of the rights of workers / laborers as stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Circular of the Minister of Manpower No SE-05/M/BW / 1998 concerning Wages of Workers Who Are Home Not Towards Termination of Employment, in full, namely which states that "Employers continue to pay wages in in the form of basic wages and allowances while the workers are sen home, unless otherwise stipulated in the work agreement in company regulations or collective agreement and the role of labor inspectors who must carry out the functional role given by the government in protecting the rights of workers who were sent home during the Covid-19 pandemic related to wages based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.Keywords: Rights, Legal Protection, Wage
PENYELESAIAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Di Kota Pontianak)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Di Kota Pontianak ). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pada Jembatan Landak II mengacu kepada ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Walaupun adanya tim penilai independen dan dijadikannya hasil penilainnya dalam musyawarah hanya sebagai pedoman, penetapan ganti kerugian tetap tidak menjamin tercapainya kesepakatan dalam besarnya ganti rugi karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri dan maupun permintaan dari pemilik tanah yang minta ganti rugi jauh lebih tinggi dari harga pasaran, dalam tahap perencanaan pengadaan Pemerintahan Kota Pontianak sedikit sekali melakukan musyawarah tentang penetapan ganti rugi bidang tanah yang terkena objek pengadaan, yangg menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan, ganti rugi bisa saja berupa penggantian tanah dan atau bangunan di daerah lain, ataupun masyarakat bisa mengajukan ganti rugi pekerjaan yg telah hilang. Selanjutnya, upaya yang di lakukan masyarakat untuk mempertahankan haknya menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan sangat tidak tidak relevan, di karenakan pemerintah sangat memaksa, masyarakat hanya bisa mengajukan keberatan kepengadilan, sedangkan dana penggantian ganti rugi sudah di titipkan ke pihak pengadilan, hal ini otomatis masyarakat harus menerima ganti rugi yang diberikan Pemkot Pontianak. Upaya-upaya hukum yang dapat di lakukan terhadap penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bersifat merugikan kepentingan masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak segera menuntaskan pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan jalan Jembatan Landak II di Kecamatan Pontianak Timur dan Utara. Prinsip tanah untuk kepentingan umum harus tersedia. Pemerintah dengan kewenangannya akan bisa melakukan pembebasan tanah atau pencabutan hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu perlu ada keseimbangan antar hak privat, pribadi, dan publik/masyarakat menjadi keharusan melalui proses yang adil, terbuka dan melibatkan masyarakat. Prinsip terjaminnya hak- hak masyarakat. berdasarkanUUD 1945 Pasal 28 H Ayat(4) mengamanatkan pembatasan- pembatasan dan atau pengambil alihan atas tanah melalui prosedur yang benar, juga disertai dengan ganti kerugian yang adil. pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan tersebut. Yakni sebagai Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum represif yaitu masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terhadap lokasi penetapan pembangunan duplikasi jembatan landak.Kata Kunci: Penyelesaian Ganti Rugi, Pengadaan, Tanah, KepentinganABSTRACT This thesis discusses Compensation Settlement for Land Procurement in the Public Interest (Study in Pontianak City). The method used in this study is normative and sociological legal approaches. The conclusion of this thesis is Determination of Land Acquisition Compensation in Bridges of Porcupine II refers to the provisions of Article 34 paragraph (3) of Law No. 2 of 2012 states that the compensation value based on the appraisal assessment results becomes the basis for deliberation on the determination of compensation. Although there is an independent assessment team and the results of its assessment are made in deliberation only as a guideline, the determination of fixed compensation does not guarantee an agreement in the amount of compensation due to limited funds owned by the government itself and also requests from landowners who request much higher compensation from market prices, in the planning stage of procurement, the Pontianak City Government has very little discussion about the compensation for land parcels affected by the object of procurement, which according to Law No. 2 of 2012 Land Procurement for the Implementation of Development in the Interest, compensation can be in the form of replacing land and or buildings in other areas, or the community can submit compensation for lost work.Furthermore, efforts made by the community to defend their rights under Law No. 2 of 2012 Land Procurement for the Implementation of Development for Interest is very irrelevant, because the government is very compelling, the community can only raise objections to the court, while the compensation fund has been handed over to the court, it is automatically the community must receive compensation provided Pontianak City Government. Legal measures that can be taken to settle compensation for land acquisition for the public interest which is detrimental to the interests of the community. The Pontianak City Government immediately completed the land acquisition affected by the construction project of Jembatan Landak II in East and North Pontianak Districts.Land principles for public purposes must be available. the government with its authority will be able to carry out land acquisition or revocation of the land rights. Therefore there needs to be a balance between private, private and public / community rights to be a necessity through a process that is fair, open and involves the community. The principle of guaranteeing community rights. pursuant to the 1945 Constitution Article 28 H Paragraph (4) mandates restrictions and or takeovers of land through correct procedures, also accompanied by fair compensation. the implementation of land acquisition for public interest is intended to provide protection for residents of the community whose land is affected by the development. Namely as preventive legal protection and repressive legal protection, namely the public can file a lawsuit to the state administrative court against the location of the establishment of the construction of duplicate porcupine bridges.Keywords: Compensation Settlement, Procurement, Land, Interes
PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (Studi di Kabupaten Sanggau)
No full textABSTRAKPenelitian ini dilakukan dalam rangka mengkaji hambatan dan upaya Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan yakni Penyusunan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah agar Peraturan Kepala Daerah dapat terlaksana sesuai dengan Efektifitas Hukum, sehingga sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Kata Kunci : Eksistensi Produk Hukum Daerah, Penyusunan Peraturan Kepala Daerah, Pembinaan dan Pengawasan ABSTRACTThis research was conducted in order to examine the obstacles and efforts in the Formulation of Regional Legal Products in the form of Regulations, namely the Draft of Regional Head Regulations based on Domestic Ministerial Regulation Number 80 of 2015 concerning Formation of Regional Legal Products, as amended by Minister of Domestic Affairs Regulation Number 120 of 2018 concerning Amendments to Regulations Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning Formation of Regional Legal Products so that Regional Head Regulations can be implemented by the Effectiveness of Law, so that according to the authority of Regional Government based on Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government as has been amended several times, most recently by Act Number 9 of 2015 concerning Second Amendment to Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Keywords : Existence of Regional Legal Products, Formulation of Regional Head Regulations, Development and Supervision
PERLINDUNGAN NASABAH PENGGUNA FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG PONTIANAK ATAS ADANYA KENAIKAN SUKU BUNGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
No full textABSTRAKPT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan salah satu Bank Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan program kredit perumahan yang disebut dengan KPR-BTN. Masyarakat yang ingin memiliki rumah dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. BTN (Persero) Tbk dengan mengadakan perjanjian kredit KPR. Klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit ini telah dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh Bank, sehingga nasabah tidak memiliki pilihan lain selain menolak atau menerima klausula yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya formulir perjanjian KPR yang dibuat secara sepihak tersebut, maka debitur harus siap menerima jika sewaktu-waktu tingkat suku bunga mengalami perubahan. Jika tingkat suku bunga meningkat, maka jumlah pinjaman KPR yang harus dibayar akan meningkat juga. Begitu pula jika tingkat suku bunga turun maka (seharusnya) jumlah cicilan KPR yang harus dibayar akan turun. Melihat kejadiannya tersebut, nasabah (debitur) pengguna fasilitas KPR pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Pontianak jelas merasa dirugikan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis perlindungan nasabah pengguna fasilitas KPR pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Pontianak atas adanya kenaikan suku bunga dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, faktor-faktor yang menyebabkan nasabah pengguna fasilitas KPR pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Pontianak belum mendapatkan perlindungan atas adanya kenaikan suku bunga, dan upaya agar nasabah pengguna fasilitas KPR pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Pontianak mendapatkan perlindungan atas adanya kenaikan suku bunga. Melalui penelitian hukum empiris, jenis data primer dan sekunder dan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta menggunakan metode analisis data kualitatif, maka diperoleh kesimpulan bahwa nasabah (debitur) pengguna fasilitas KPR pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Pontianak belum mendapatkan perlindungan atas adanya kenaikan suku bunga dalam perspektif hukum perlindungan konsumen atau perlindungan terhadap nasabah sangat lemah. Hal ini disebabkan karena posisi tawar debitur (konsumen) yang mau tidak mau harus menerima keputusan dari pihak PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Pontianak. Faktor penyebab nasabah (debitur) pengguna fasilitas KPR pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Pontianak belum mendapatkan perlindungan atas adanya kenaikan suku bunga dikarenakan pihak PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Pontianak tidak pernah melakukan konfirmasi kepada debitur apabila ada kenaikan suku bunga KPR, debitur baru mengetahui adanya kenaikan suku bunga setelah adanya surat dari PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Pontianak yang dikirim melalui pos, itupun setelah beberapa minggu setelah adanya kenaikan suku bunga KPR. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran debitur akan haknya sebagai konsumen juga menjadi faktor penyebab nasabah (debitur) belum mendapatkan perlindungan atas adanya kenaikan suku bunga. Upaya agar nasabah pengguna fasilitas KPR pada PT. BTN (Persero) Tbk Cabang Pontianak mendapatkan perlindungan atas adanya kenaikan suku bunga sebenarnya dapat dilakukan dengan mengajukan keluhan atau pengaduan. Pengaduan tersebut dapat diajukan secara litigasi melalui lembaga Peradilan dan pengaduan dapat pula dilakukan secara non litigasi melalui lembaga non peradilan yang berwenang menangani sengketa konsumen seperti BPSK.Kata Kunci: Perlindungan, Nasabah, Kredit Pemilikan Rumah, Kenaikan, Suku Bunga, Hukum Perlindungan Konsumen. ABSTRACTPT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk is one of the State Banks appointed to implement a housing loan program called KPR-BTN. People who want to own a house can take advantage of the credit facilities provided by PT. BTN (Persero) Tbk by entering into a KPR credit agreement. The clauses contained in this credit agreement have been formulated unilaterally in advance by the Bank, so that the customer has no other choice but to reject or accept the clauses stated in the agreement. With the KPR agreement form made unilaterally, the debtor must be ready to accept if at any time the interest rate changes. If the interest rate increases, the number of mortgage loans that must be paid will also increase. Likewise, if the interest rate decreases, (should) the amount of mortgage installments that must be paid will decrease. Seeing this incident, customers (debtors) using KPR facilities at PT. BTN (Persero) Tbk Pontianak Branch clearly feels aggrieved. The objective of this research is to reveal and analyze customer protection for KPR facility users at PT. BTN (Persero) Tbk Pontianak Branch for the increase in interest rates in the perspective of Consumer Protection Law, the factors that cause customers to use KPR facilities at PT. BTN (Persero) Tbk, Pontianak Branch has not received protection from an increase in interest rates, and efforts to make customers use KPR facilities at PT. BTN (Persero) Tbk Pontianak Branch is protected against an increase in interest rates. Through empirical legal research, types of primary and secondary data and data collection methods through literature study and interviews, as well as using qualitative data analysis methods, it is concluded that the customer (debtor) users of KPR facilities at PT. BTN (Persero) Tbk, Pontianak Branch has not received protection for an increase in interest rates in the perspective of consumer protection law or protection for customers is very weak. This is due to the bargaining position of the debtor (consumer) who inevitably has to accept the decision from PT. BTN (Persero) Tbk Pontianak Branch. Factors causing customers (debtors) to use KPR facilities at PT. BTN (Persero) Tbk Pontianak Branch has not received protection from an increase in interest rates because PT. BTN (Persero) Tbk Pontianak Branch never confirms to the debtor if there is an increase in KPR interest rates, the debtor only knows of an increase in interest rates after a letter from PT. BTN (Persero) Tbk Pontianak Branch sent by post, even then after a few weeks after the KPR interest rate hike. In addition, the low level of awareness of debtors of their rights as consumers is also a factor that causes customers (debtors) not to receive protection from an increase in interest rates. Efforts to make customers use KPR facilities at PT. BTN (Persero) Tbk Pontianak Branch has received protection against an increase in interest rates which can actually be done by filing a complaint or complaint. These complaints can be filed in litigation through the judiciary and complaints can also be made non-litigation through non-judicial institutions that have the authority to handle consumer disputes such as BPSK.Keywords: Protection, Customers, Home Ownership Credit, Increase, Interest Rates, Consumer Law
IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2017 TERKAIT PENUNDAAN PENERBITAN HAK GUNA USAHA PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Studi di Provinsi Kalimantan Barat)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Terkait Penundaan Penerbitan Hak Guna Usaha Pada Area Penggunaan Lain Oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi Di Provinsi Kalimantan Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 dapat dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait penundaan penerbitan Hak Guna Usaha pada areal Penggunaan Lain. ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan sejumlah langkah lanjutan diantaranya : a.Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha dan hak pakai pada Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru. b.Melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerja sama dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota. c.Turut serta menyelesaikan sejumlah konflik pertanahan, baik yang timbul sebelum adanya Inpres Nomor 6 tahun 2017 maupun setelah Inpres tersebut dikeluarkan.Menurut peneliti terdapat Implikasi positif dan negatif yang ditimbulkan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 terhadap tanah-tanah yang telah dibebaskan dalam rangka pembangunan kebun kelapa sawit dan terhadap iklim investasi perkebunan kelapa sawit antara lain Implikasi Positif, yaitu :a.Secara bertahap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghapus 90.347 hektar lahan dari Peta Indikatif Penundaan Penerbitan Izin Baru (PIPPIB) Revisi XV. Bila dikaitkan dengan teori Hukum artinya KLHK telah berusaha menerapkan Teori Hukum Responsif. b.Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit sebagai perlindungan terhadap masyarakat dan investasi perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini, Pemerintah berusaha memberi jaminan Kepastian Hukum. c.Pemberlakuan Moratorium Izin Hutan Primer dan Lahan Gambut dapat menekan laju deforestasi meskipun tidak secara signifikan. Terdapat upaya meskipun tidak siginifikan artinya Pemerintah berhasil menjalankan fungsinya dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).Implikasi Negatif, yaitu:a.Inkonsistensi penerapan areal moratorium ini membuka peluang pemberian izin baru, baik izin usaha kehutanan maupun perkebunan melalui pelepasan kawasan hutan.b.Kedua, bidang-bidang regulasi hutan dan gambut memiliki semangat berbeda-beda dan saling berlawanan sehingga Istilah, definisi dan kriteria beragam ini melahirkan interpretasi jamak oleh pelaksana regulasi hingga melahirkan ketidakpastian hukum dan Persoalan sektoralisme seperti sinkronisasi data dan koordinasi antar Kementerian dan lembaga-lembaga negara terkait muncul dalam kasus-kasus tumpang tindih hak atas tanah pada kawasan hutan dan tumpang tindih izin yang kompleks sehingga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tidak bias dijalanakan sebagaimana mestinya. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam mengatasi dampak dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Kementerian ATR/BPN menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur tata cara peninjauan kembali tata ruang wilayah, melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh para pihak-pihak, serta mempercepat penerbitkan Sertipikat hak atas tanah di seluruh Indonesia dalam upaya meredam konflik.Kata Kunci: Implementasi intruksi, Penundaan, Penerbitan HGU, Area ABSTRACTThis thesis discusses the Implementation of Presidential Instruction Number 6 of 2017 Regarding the Delay of Issuance of Business Use Rights in Other Use Areas by the National Land Agency (Study in West Kalimantan Province). The method used in this study is normative and sociological legal approaches. The conclusion of this thesis is that Presidential Instruction No. 6 of 2017 can be implemented by the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency regarding the delay in the issuance of Business Use Rights in other Use areas. ATR / BPN of West Kalimantan Province has taken a number of further steps including: a. Continuing delays in the issuance of land rights, among others, usufructuary rights and usufructuary rights in the Use Area (APL) based on the Indicative Map of Delaying New Permits b. Accelerate the consolidation of the Indicative Map for the Delay of Granting New Permits in the revision of the regional spatial map as part of improving land use governance through cooperation with the Governor and Regent / Mayor. c. In accordance with and resolving a number of land conflicts, both those arising before the Presidential Instruction Number 6 of 2017 and after the Inpres was issued.According to the researchers there are positive and negative implications caused by the issuance of Presidential Instruction Number 6 Year 2017 on lands that have been freed in the context of the development of oil palm plantations and the climate of investment in oil palm plantations, including Positive Implications, a. Gradually the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) removed 90,347 hectares of land from the Indicative Map for the Delay of New License Issuance (PIPPIB) of the XV Revision. When associated with legal theory, the Ministry of Environment and Forestry has tried to apply Responsive Legal Theory. b. President Joko Widodo issued Presidential Instruction Number 8 of 2018 concerning Delays and Evaluation of Licensing of Oil Palm Plantations and Increased Productivity of Oil Palm Plantations as protection for the community and investment in oil palm plantations. In this case, the Government seeks to guarantee legal certainty. c. Implementation of Moratorium on Primary Forest Permits and Peatlands can reduce the rate of deforestation, although not significantly. There is an effort even though it is not significant, meaning that the Government has succeeded in carrying out its functions in implementing Good Governance Principles (AAUPB).Negative implications, namely: a. The consistency of the implementation of the moratorium area opens up opportunities for the granting of new permits, both forestry and plantation business permits through the release of forest areas. b. Secondly, the fields of forest and peat regulation have different and conflicting spirit so that the term, various definitions and criteria give birth to multiple interpretations by implementing regulations to give rise to legal uncertainty and sectoral issues such as data synchronization and coordination between Ministries and institutions. relevant state institutions appear in cases of overlapping land rights in forest areas and complex overlapping permits so that the Good Governance Principles (AAUPB) cannot be implemented properly. Efforts must be made by the National Land Agency in overcoming the impact of the issuance of Presidential Instruction No. 6 of 2017. The ATR / BPN Ministry issued a Ministerial Regulation that regulates the procedures for reviewing regional spatial planning, completing land tenure in forest areas that are controlled and utilized by parties, and accelerating the issuance of certificates of land rights throughout Indonesia in an effort to reduce conflict.Keywords: Implementation of instructions, Delays, Issuance of HGU, Are
ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYARAN (Studi Di Kalimantan Barat)
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Di Kota Pontianak ). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pada Jembatan Landak II mengacu kepada ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Walaupun adanya tim penilai independen dan dijadikannya hasil penilainnya dalam musyawarah hanya sebagai pedoman, penetapan ganti kerugian tetap tidak menjamin tercapainya kesepakatan dalam besarnya ganti rugi karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri dan maupun permintaan dari pemilik tanah yang minta ganti rugi jauh lebih tinggi dari harga pasaran, dalam tahap perencanaan pengadaan Pemerintahan Kota Pontianak sedikit sekali melakukan musyawarah tentang penetapan ganti rugi bidang tanah yang terkena objek pengadaan, yangg menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan, ganti rugi bisa saja berupa penggantian tanah dan atau bangunan di daerah lain, ataupun masyarakat bisa mengajukan ganti rugi pekerjaan yg telah hilang. Selanjutnya, upaya yang di lakukan masyarakat untuk mempertahankan haknya menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan sangat tidak tidak relevan, di karenakan pemerintah sangat memaksa, masyarakat hanya bisa mengajukan keberatan kepengadilan, sedangkan dana penggantian ganti rugi sudah di titipkan ke pihak pengadilan, hal ini otomatis masyarakat harus menerima ganti rugi yang diberikan Pemkot Pontianak. Upaya-upaya hukum yang dapat di lakukan terhadap penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bersifat merugikan kepentingan masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak segera menuntaskan pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan jalan Jembatan Landak II di Kecamatan Pontianak Timur dan Utara. Prinsip tanah untuk kepentingan umum harus tersedia. Pemerintah dengan kewenangannya akan bisa melakukan pembebasan tanah atau pencabutan hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu perlu ada keseimbangan antar hak privat, pribadi, dan publik/masyarakat menjadi keharusan melalui proses yang adil, terbuka dan melibatkan masyarakat. Prinsip terjaminnya hak- hak masyarakat. berdasarkanUUD 1945 Pasal 28 H Ayat(4) mengamanatkan pembatasan- pembatasan dan atau pengambil alihan atas tanah melalui prosedur yang benar, juga disertai dengan ganti kerugian yang adil. pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan tersebut. Yakni sebagai Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum represif yaitu masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terhadap lokasi penetapan pembangunan duplikasi jembatan landak.Kata Kunci: Penyelesaian Ganti Rugi, Pengadaan, Tanah, KepentinganABSTRACTThis thesis discusses Compensation Settlement for Land Procurement in the Public Interest (Study in Pontianak City). The method used in this study is normative and sociological legal approaches. The conclusion of this thesis is Determination of Land Acquisition Compensation in Bridges of Porcupine II refers to the provisions of Article 34 paragraph (3) of Law No. 2 of 2012 states that the compensation value based on the appraisal assessment results becomes the basis for deliberation on the determination of compensation. Although there is an independent assessment team and the results of its assessment are made in deliberation only as a guideline, the determination of fixed compensation does not guarantee an agreement in the amount of compensation due to limited funds owned by the government itself and also requests from landowners who request much higher compensation from market prices, in the planning stage of procurement, the Pontianak City Government has very little discussion about the compensation for land parcels affected by the object of procurement, which according to Law No. 2 of 2012 Land Procurement for the Implementation of Development in the Interest, compensation can be in the form of replacing land and or buildings in other areas, or the community can submit compensation for lost work. Furthermore, efforts made by the community to defend their rights under Law No. 2 of 2012 Land Procurement for the Implementation of Development for Interest is very irrelevant, because the government is very compelling, the community can only raise objections to the court, while the compensation fund has been handed over to the court, it is automatically the community must receive compensation provided Pontianak City Government. Legal measures that can be taken to settle compensation for land acquisition for the public interest which is detrimental to the interests of the community. The Pontianak City Government immediately completed the land acquisition affected by the construction project of Jembatan Landak II in East and North Pontianak Districts. Land principles for public purposes must be available. the government with its authority will be able to carry out land acquisition or revocation of the land rights. Therefore there needs to be a balance between private, private and public / community rights to be a necessity through a process that is fair, open and involves the community. The principle of guaranteeing community rights. pursuant to the 1945 Constitution Article 28 H Paragraph (4) mandates restrictions and or takeovers of land through correct procedures, also accompanied by fair compensation. the implementation of land acquisition for public interest is intended to provide protection for residents of the community whose land is affected by the development. Namely as preventive legal protection and repressive legal protection, namely the public can file a lawsuit to the state administrative court against the location of the establishment of the construction of duplicate porcupine bridges.Keywords: Compensation Settlement, Procurement, Land, Interes
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN RUMAH NEGARA BAGI HAKIM DI BAWAH LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG (Studi Di Kalimantan Barat)
No full textABSTRAK Tesis ini membahas tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Rumah Negara Bagi Hakim Di Bawah Lingkungan Mahkamah Agung (Studi Di Kalimantan Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan sosilogis., dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Keberadaan rumah negara atau rumah dinas bagi hakim sebagai pejabat negara sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Urgensi tersebut yang pertama adalah karena sistem mutasi yang harus dilalui oleh setiap hakim sepanjang karirnya. Hal ini menyebabkan hakim memiliki rumah pribadi di setiap tempat kerjanya, sehingga rumah negara atau rumah dinas diperlukan. Hal berikutnya yang lebih penting adalah, bahwa keberadaan rumah negara atau rumah dinas dapat berpengaruh terhadap independensi hakim, karena ketiadaan rumah dinas bagi hakim dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang menawarkan fasilitas bagi hakim-hakim tersebut dan tidak jarang akan menimbulkan konflik kepentingan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hakim tidak menempati atau mendapatkan rumah negara atau rumah dinas. Pertama adalah faktor ketersediaan, yaitu tidak semua wilayah pengadilan memiliki rumah dinas yang mencukupi bagi hakim-hakim yang bekerja di pengadilan tersebut. Kedua adalah kelayakan, yaitu banyak rumah dinas yang kondisinya jauh dari tempat kerja atau fasilitas pendukung kehidupan, tidak layak huni dan tidak mampu mengakomodasi jumlah keluarga yang mungkin dibawa oleh seorang hakim ke tempat tugasnya. Hakim yang tidak menempati atau mendapatkan rumah dinas di tempat tugasnya harus melakukan upaya dan tindakan untuk memenuhi kebutuhannya akan tempat tinggal dengan cara menyewa rumah atau kamar kos. Kondisi ini sebenarnya kurang layak mengingat hakim selaku pejabat negara yang harus dijaga marwahnya. Kondisi ini juga membuat hakim-hakim harus mengeluarkan biaya pribadi sementara belum semua hak keuangan dan fasiltas bagi hakim yang diamanatkan oleh peraturan perundangan dipenuhi oleh pemerintah.Kata Kunci : Kebijakan, Penyediaan Rumah, Mahkamah AgungABSTRACTThis thesis discusses the Government Policy on the Provision of Offi ial Residence for Judges under the Supreme Court (Study in West Kalimantan). This research uses a normative approach with the sociological approach. From the results of the study there are conclusions as follows. The existence of a state house or official residence for a judge as a state official is very important in carrying out his/her duties and functions. The first urgency is because of the occupational transfer system that every judge must go through throughout his career. This causes the judge to have a private house in each place of work, so that a state house or official residence is needed. More importantly, the availability of a state house or official residence can affect independence of the judge, because the absence of official housing for the judge can be utilized by certain parties who offer facilities for the judge and often cause conflicts of interest. There are several factors causing the judge not to occupy or get a state house or official residence. First is the availability factor, in which not all the areas have an adequate official residence for the judges who work in the court. Second is feasibility, namely many official houses that are far from workplaces or supporting facilities that are unfit for habitation and unable to accommodate the number of families that a judge might bring to his assignment. The judge not occupying or obtaining official housing in the place of duty must make efforts and actions to meet their needs for a place to live by renting a house or boarding house. This condition is actually not feasible considering the judge as a state official who must be protected of his/her dignity. This condition also makes judges have to spend temporary personal costs, while not all financial and facility rights for the judges mandated by the law and regulations have been fulfilled by the government.Keywords: Policy, Provision of Houses, Supreme Court
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REMISI SEBAGAI BAGIAN DARI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak)
No full textAbstrakTesis Ini Membahas Tentang Efektivitas Pelaksanaan Remisi Sebagai Bagian Dari Pemenuhan Hak Narapidana Berdasarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif., adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian Tesis adalah :Bagaimana implementasi dari Permenkumham No. 3 Tahun 2018, khususnya terhadap pemberian remisi kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Pontianak. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberian remisi kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Pontianak. Dari hasil penelitian terdapat beberapa analis yaitu implementasi pemberian remisi kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Pontianak telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, terutama dalam hal ini adalah Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pemberian remisi yang dilaksanakan mulai dari tingkat pengamatan oleh Tim Pengamat yang dibentuk oleh Kepala Lapas, hingga pengajuan remisi oleh Kepala Lapas Kelas II Pontianak kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilaksanakan sesuai ketentuan, khususnya Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Selain itu dapat juga dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana merupakan keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan Lapas Kelas IIA Pontianak terhadap narapidana atau warga binaannya.. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai pemberian hak narapidana di Lapas Kelas IIA Pontianak, terdiri dari: Faktor yuridis, yaitu faktor yang berasal dari peraturan hukum itu sendiri, berupa persyaratan yang berbeda dalam pengajuan remisi oleh narapidana kasus-kasus tertentu seperti narkotika korupsi, faktor struktur, kelembagaan dan aparat pelaksana, yaitu belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana serta keterbatasan sumber daya manusia, Faktor sarana dan prasarana, yaitu ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena penghitungannya masih dilaksanakan secara manual, Faktor perilaku narapidana berupa tindakan indispliner yang dilakukan oleh narapidana sehingga menghambat pemberian remisi, Faktor budaya atau kultur hukum berupa adanya biaya yang diminta oleh petugas kepada narapidana saat pembuatan dokumen untuk pengajuan remisi narapidana. Kata Kunci : Efektivitas, Remisi, Pemenuhan Hak, Narapidana, Pembebasan BersyaratAbstractThis Thesis discusses the effectiveness of the implementation of remissions as part of the fulfillment of prisoners' rights based on Permenkumham No. 3 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Granting Remissions, Assimilation, Family Visiting Leave, Parole, Leaving Prior to Release and Conditional Leave (Study at the Class IIA Pontianak Penitentiary). This study uses a normative approach. The problems taken in the thesis research are: How is the implementation of Permenkumham No. 3 of 2018, especially regarding the provision of remissions to inmates in Pontianak Class IIA Lapas. What factors influence giving remissions to prisoners in Class IIA Pontianak Prison. From the research results, there are several analysts, namely the implementation of giving remissions to prisoners in Pontianak Class IIA Lapas has been running in accordance with the provisions of the applicable regulations, especially in this case is Permenkumham No. 3 of 2018. This is evidenced by the implementation of remission which is carried out starting from the level of observation by the Observer Team formed by the Head of Lapas, to the submission of remissions by the Head of Class II Pontianak Prisons to the Director General of Corrections through the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia which is carried out according to the provisions, in particular Permenkumham No. 3 of 2018. In addition, it can also be said that the successful implementation of giving remissions to prisoners is the success of the training carried out by the Pontianak Class IIA Prison for inmates or their assisted residents. Several factors influence the implementation of remission in the correctional system as granting rights to prisoners in Pontianak Class IIA Prison, consisting of: juridical factors, namely factors that come from the legal regulation itself, in the form of different requirements in submitting remissions by convicts of certain cases such as narcotics corruption, structural factors, institutions and implementing officials, namely the absence of an institution or institution that specifically oversees the granting of remissions to prisoners as well as limited human resources, the factors of facilities and infrastructure, namely the absence of means for calculating remissions, because the calculation is still carried out manually, the behavior factor of prisoners is in the form of individual actions that are carried out. The inmates are admitted so that it hinders the provision of remissions. Cultural factors or legal culture are in the form of fees requested by officers to inmates when making documents for submitting remissions for prisoners.Keywords: Effectiveness, Remission, Fulfillment of Rights, Prisoners, Parol