Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
ANALISIS PELAKSANAAN WAJIB LATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI PIDANA DENDA YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDY PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG)
No full textAbstractThat the imposition of imprisonment and a fine of subsidiary compulsory vocational training for juvenile delinquents should be considered to include the child judges place or institution authorized to carry out the required job training. In order for the Prosecution no difficulty in carrying out the court's decision. It required an understanding in applying Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice, so that law enforcement officials, especially judges children, to ensure legal certainty for the creation of a sense of justice for the child. That being the wrong interpretation of the regulations specifically Legislation Law No. 3 Year 1997 on Juvenile Justice, the Implementing Regulations need to be made clear that the implementation of compulsory vocational training for children in legal penalties with mandatory training subsidiary of work carried on in institutions particular, in order to guarantee the implementation of court decisions that have permanent legal force (incraht).Key worsds : brat, Act No. 3 of 1997 on Juvenile JusticeAbstrakBahwa Penjatuhan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja terhadap anak nakal seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak untuk mencantumkan tempat atau lembaga mana yang berwenang melaksanakan wajib latihan kerja tersebut. Agar Jaksa Penuntut Umum tidak kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin kepastian hukum guna terciptanya rasa keadilan bagi anak tersebut. Bahwa agar tidak terjadinya Penafsiran yang salah terhadap peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlu dibuatkan Peraturan Pelaksanaan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan wajib latihan kerja bagi anak yang di hukum denda dengan subsidair wajib latihan kerja di laksanakan di lembaga tertentu, guna menjamin terlaksananya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht).Kata Kunci : anak nakal, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Ana
APLIKASI PASAL 56 AYAT (1) KUHAP SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PONTIANAK)
No full textAbstractThis thesis discusses the application of Article 56 paragraph (1) Criminal Procedure Code as a legal obligation in the settlement of criminal cases at the level of investigation at the Police Pontianak. In addition, it also has the objective is to reveal and analyze the application of Article 56 Paragraph (1) Criminal Procedure Code as a legal obligation in the settlement of criminal cases at the level of investigation at the Police Pontianak, the factors that hinder the application of Article 56 Paragraph (1) Criminal Procedure Code as a legal obligation in settlement of criminal cases at the level of investigation in the United Kingdom Police and legal efforts are being made to apply Article 56 Paragraph (1) Criminal Procedure Code as a legal obligation in the settlement of criminal cases at the level of investigation at the Police Pontianak.Key words : Application of Article 56 Paragraph (1) of the Criminal CodeAbstrakTesis ini membahas tentang aplikasi Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Polresta Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Polresta Pontianak, faktor-faktor yang menghambat aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Polresta Pontianak serta upaya hukum yang dilakukan untuk mengaplikasikan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Polresta Pontianak.Kata Kunci : Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHP
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KORPORASI (Studi Pembaruan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi)
No full textAbstrackDiscussion Of The Theoretical And Normative Study Of The Penal Porlicy in Purposive to prevent and handle Corporate Coruption. The fungction of penal reform is reforming penal substantion in capacity the rebuild a national penal sistem. A purposive is to reevaluated, reforming, reorienting a penal to achieving a national goal with based on national value (Pancasila). The main problem in this study are How a Penal Policy for Corporate Crime presently, What is the purposive and basic principle to operating a penal, How to formulated a penal operating future. The metodolgy is normative study with policy and value approaches, the specification of study is descrptif analys with secondary data. When they gathering from bibliography and documentering study with kualitatif systematic normatif method. Based on study, the penal policy is transform from classical prespective when the purposive is to revenge a crime act becoming a restorative concept with a main purposive to retorating a condition, to recovering a criminal actor and to protecting society. A principle values in penal reform is unused in Penal System presently. There is a reason why a penal reform for.Key words : Penal Policy for Corporate Crime, Penal reform for corporate criminal.AbstrakPembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai Kebijakan Hukum Pidana terhadap Koroporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam berfungsinya sebagai pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan pembaruan pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan pidana dan pemidanaan. Tujannya pembaruan pidana untuk reevaluasi, reformasi dan reorientasi hukum pidana dengan landasan Pancasila agar dapat dipergunakan sebagai instrument untuk mencapai tujuan nasional.Yang menjadi kebijakan penggunaan pidana dalam hukum pidana pada saat ini merupakan kebijakan yang berlandaskan ajaran klasik yang mengedepankan tujuan pembalasan dan bentuk kepastian hukum, dalam perkembangannya konsep-konsep klasik tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangan terakhir subjek hukum pidana telah mengalami perluasan yaitu memasukkan korpoasi sebagaia subjek hukum pidana. Tujuan pidana telah mengalami pergeserang ke arah keadilan khususnya keadilan restorative dengan orientasi pada pengembalian keseimbangan, pembinaan/perbaikan pelaku tanpa mengesampingkan perlindungan masyarakat sendiri. Demikian pula kepastian hukum yang dipergunakan perlahan telah bergeser kepada flexibilitas dan modifikasi pidana itu sendiri.Nilai-nilai dan prinsip-prinsip pembaruan penggunaan pidana sebagaimana tersbut di atas belum dipergunakan hingga saat ini. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan pidana dalam penggunaan pidana terhadap korporasi.Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana untuk Korporasi, Hukum Pidana, Pembaruan pidana untuk korporasi
UPAYA NON PENAL TERHADAP PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM YANG BERPONTESI ANARKIS (Study Kasus Pada Polresta Pontianak)
No full textAbstractBehavior protesters in Pontianak City Police jurisdiction (City of Pontianak and Kubu Raya district) there has been an anarchist and there are not anarchists. With the non-penal remedies Pontianak city police chief and his staff in the delivery of public opinion can be handled professionally and proportionately.Key words: Behavior protesters, Anarchists and Anarchist Something's NotAbstrakPerilaku pengunjuk rasa di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota (Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya) selama ini ada yang anarkis dan ada yang tidak anarkis. Dengan adanya upaya hukum non penal Kapolresta Pontianak kota dan jajarannya maka penyampaian pendapat di muka umum dapat diatasi secara profesional dan proporsional.Kata Kunci : Perilaku Pengunjuk Rasa, Anarkis Dan Ada Yang Tidak Anarki
EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
No full textAbstractCompensation in cases of corruption to date not been thoroughly discussed. Many problems that arise related to the criminal compensation and it was all caused by settings that are clear and unequivocal By setting a clear and distinct offenses related to money substitutes is expected to provide a deterrent effect to the corrupt and can restore the state money that has corrupted.AbstrakUang pengganti dalam perkara korupsi sampai saat ini tidak pernah tuntas dibahas. Banyak permasalahan yang timbul terkait dengan pidana uang pengganti tersebut dan semua itu disebabkan karena pengaturan yang tidak jelas dan tegas Dengan pengaturan yang jelas dan tegas terkait dengan pidana uang pengganti tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para koruptor sekaligus dapat mengembalikan uang negara yang telah dikorup tersebut
PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KEGIATAN INDUSTRI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (Studi Di Kabupaten Ketapang)
No full textAbstractThe efforts made by the local government Ketapang to address wastewater discharge into the environment of industrial activities, such as: improving the quality and quantity PPLHD, provide oversight for funds to support operations, improve the supporting infrastructure, conduct regular monitoring, planning preparing local regulations , and introduced a system of "Reward and Punishment" fairly and firmly and konsisten.Rekomendasi given are local governments need to improve the quantity and quality of supervision (human resources), infrastructure and funding. Enforce the rules in the field of the environment is one of the tasks that must be performed by PPLHD, for it was against the companies that have violated the provisions of environmental management particularly in the management of wastewater provisions shall apply sanctions in accordance with applicable regulations. Local governments must immediately prepare Ketapang local regulations regarding the disposal of liquid waste permit, in order to overcome the number of industrial companies that dispose of industrial waste into the environment are potential environmental pollution.Key words : Liquid Waste waster, SupervisionAbstrakUpaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk mengatasi pembuang limbah cair kegiatan industri ke media lingkungan, antara lain: meningkatan kualitas dan kuantitas PPLHD, menyediakan dana dalam rangka operasional pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, melakukan pengawasan secara berkala, merencanakan menyusun peraturan daerah, dan menerapkan sistem ”Reward dan Punishment” secara adil dan tegas serta konsisten.Rekomendasi yang diberikan adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan (sumber daya manusia), sarana prasarana dan pendanaan. Menegakan aturan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh PPLHD, untuk itu terhadap pihak perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya ketentuan dalam pengelolaan limbah cair harus diterapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah Kabupaten Ketapang harus segera menyusun peraturan daerah mengenai perizinan pembuangan limbah cair, agar dapat mengatasi banyaknya perusahaan industri yang membuang limbah industrinya ke media lingkungan yang berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan.Kata Kunci : Pembuang Limbah Cair, Pengawasa
MEWUJUDKAN PELAYANAN KAMTIBMAS YANG PRIMA MELALUI STRATEGI PENCEGAHAN, PENANGKALAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN UNTUK MENOPANG PEMBANGUNAN DAERAH YANG KONDUSIF (Studi Di Kabupaten Ketapang)
No full textAbstractDominance factor influencing execution of service of security and safety and orderliness of prima public in region Ketapang Resort Police is: a. Geographical condition of Ketapang Region a real wide 31588 km2, with number of residents 427158 men. While personnel amounts Ketapang Resort Police only 780 personnels or every personnel Ketapang Resort Police average of having to protects, protects and serves region with a width of 50 Km2 and number of residents 548 men. b. Condition of employment in Ketapang Region which still be limited or has not is proportional with requirement of resident to get work that is competent is various life sector, potency to create disturbance to Social Security and Safty. c. Condition of economics social, political social and cultural social in Ketapang Region which gristle still to life of democrazy dynamics digressing from morale values, religion, social, and applicable law rule, can trigger the happening of conflict horizontal and/or badness affects contingency. Effort realizes security and safety service and orderliness of prima public passed prevention strategy, badness to sustain executing of condusive local development.Key words : Kamtibmas service, Prevention, Treatment and Crime ReductionAbstrakFaktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima di wilayah Polres Ketapang adalah: a. Kondisi geografis Kabupaten Ketapang yang sangat luas 31.588 km2, dengan jumlah penduduk 427.158 jiwa. Sedangkan jumlah personil Polres Ketapang hanya sebanyak 780 personil atau setiap personil Polres Ketapang rata-rata harus melindungi, mengayomi dan melayani wilayah seluas 50 Km2 dan jumlah penduduk 548 jiwa. b. Kondisi lapangan kerja di Kabupaten Ketapang yang masih terbatas atau belum sebanding dengan kebutuhan penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang layak diberbagai sektor kehidupan, berpotensi untuk menciptakan gangguan terhadap Kamtibmas. c. Kondisi sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya di Kabupaten Ketapang yang masih rawan terhadap dinamika kehidupan demokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai moral, agama, sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku, dapat memicu terjadinya konflik horizontal dan/atau kejahatan berdampak kontijensi. Upaya mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima melalui strategi pencegahan, penangkalan dan penanggulangan kejahatan untuk menopang terlaksananya pembangunan daerah yang kondusif.Kata Kunci : Pelayanan Kamtibmas, Pencegahan, Penangkalan Dan Penanggulangan Kejahata
PELAKSANAAN LELANG KAPAL PERIKANAN HASIL RAMPASAN TINDAK PIDANA PERIKANAN UNTUK NEGARA (Studi Di Wilayah Kejaksaan Negeri Pontianak)
No full textAbstractThis thesis is studies of the problem of Execution of Auction of Fishery Ship Result Of Fishery Crime Looted Matters For State ( Study In Region Attorney's Office Country Pontianak). From result of research applies research method of law normatif and sosiologis, obtained conclusion that : (1) Execution of auction of fishery ship result of criminal looted matters by Attorney's Office Country Pontianak in principle have been done according to applicable law mechanism. But from the angle of auction object, simply fishery ship that is by auction still limited to looted matters ships is having tonnage is small with a real low price between Rp. 550000,00 to Rp. 1.550.000,00, so that doesn't have added value signifikan to increase national income from auction sector of execution of spoil for state.Key words : Execution of Auction of Fishery Ship, Result Of Fishery Crime Looted Matters For State.AbstrakPelaksanaan lelang kapal perikanan hasil rampasan tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Pontianak pada prinsipnya sudah dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Namun dari segi obyek lelang, ternyata kapal perikanan yang dilelang masih terbatas pada kapal-kapal rampasan bertonase kecil dengan harga yang sangat rendah antara Rp. 550.000,00 sampai Rp. 1.550.000,00, sehingga tidak memiliki nilai tambah signifikan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor lelang eksekusi barang rampasan untuk negara.Kata Kunci : Pelaksanaan Lelang Kapal Perikanan, Hasil Tindak Pidana Perikanan yang Dirampas Untuk Negara
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi di Pengadilan Negeri Pontianak)
No full textAbstract Implementation of placement and legal protection for workers who will be stationed overseas in accordance with the Law. 39, 2004 have not been fully implemented, as there are some things that indicate an attempt to put workers abroad not through the mechanism as stipulated in Law No. 39 of 2004 is trying to put workers out of the country as individuals, so that the crime is punishable by sanctions offenses in the placement of workers abroad. Moreover trial puts workers abroad can also be said in person or meet the elements as an offense of trafficking in persons by Act No. 21 of 2007. Keyword : TKI, Law. 39 in 2004 Abstrak Pelaksanaan penempatan dan perlindungan hukum bagi TKI yang akan ditempatkan ke luar negeri sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 belum sepenuhnya terlaksana, karena masih terdapat beberapa perkara yang menunjukkan adanya percobaan untuk menempatkan TKI ke luar negeri tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 yaitu mencoba menempatkan TKI ke luar negeri secara perorangan, sehingga perbuatan pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana di bidang penempatan TKI ke luar negeri. Selain itu percobaan menempatkan TKI ke luar negeri secara pribadi dapat juga dikatakan atau memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kata Kunci : TKI, Undang-Undang No. 39 Tahun 200
TINJAUAN NORMATIF SISTEM INFORMASI DEBITUR SEBAGAI SISTEM UNTUK MENGELOLA RISIKO HUKUM PERBANKAN
No full textABSTRAKPenelitian ini berjudul Tinjauan Normatif Sistem Informasi Debitur (SID) Sebagai Sistem Untuk Mengelola Resiko Hukum Perbankan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin signifikannya fungsi Bank sebagai intermediasi kredit bagi masyarakat sehingga dalam pemberian kredit prinsip kehati-hatian harus di utamakan guna meminimalisir terjadinya risiko kredit dan risiko hukum. Hanya perbankan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan sistem informasi debitur. Salah satu upaya Perbankan dalam mewujudkan kegiatan pemberian kredit yang bebas dari masalah hukum utamanya adalah dengan menerapkan Sistem Informasi Debitur yang dikenal dengan singkatan SID atau disebut sebagai BI Checking.Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007, Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. SID berisikan informasi mengenai nasabah kredit perbankan. Namun, hingga sekarang ini aplikasi SID masih terbilang belum sempurna, salah satunya banyak identitas kadaluarsa bahkan identitas palsu yang digunakan nasabah untuk memperoleh kredit bank dengan jumlah yang besar. Ini berarti SID identik dengan sistem komputerisasi dan tidak terjangkau hingga proses autentikasi sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan dalam pengajuan kredit oleh pihak nasabah yang memicu terjadinya permasalahan-permasalahan hukum.Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian Normatif. Yaitu penelitian yang obyek kajian utamanya menggunakan norma atau kaedah Undang-Undang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Premier, Sekunder dan Tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Analisis data dilakukan secara Kualitatif yang mana hasil dari analisis disajikan secara Deskriptif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Risiko Hukum dalam pemberian kredit itu dapat terjadi baik dapat di indentifikasikan sebelumnya maupun tidak teridentifikasi sebelumnya yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu Kelemahan aspek yuridis; Adanya perubahan hukum; Adanya kesalahan dalam kontrak, yang memberi dampak adanya tuntutan hukum yang dilakukan para Stake Holders terhadap bank; dan adanya ketidakpastian legislasi, interprestasi, proses pengadilan, perbedaan peraturan dan kelengkapan dokumentasi yang dibutuhkan antar wilayah atau Negara yang dapat menimbulkan perselisihan. Untuk itu peran Sistem Informasi Debitur (SID) sangatlah penting untuk mengelola risiko hukum.ABSTRACTThe title of this thesis research is The Normative Evaluation Of Debtor Information System As A System For Managing Bank Legal Risk. This research is motivated by the increasing significance function of the Bank as a credit intermediation for the community so that the credit giving the precautionary principle should be in priority order to minimize credit risk and legal risk. One effort by Kalbar Bank in realizing the lending activities that are free of the main legal issues is to implement the Debtor Information System, known by the acronym SID or referred to as BI Checking.In line with Indonesian Bank Regulation number 9/14/PBI/2007, Debtor Information System (SID) is a system that provides information about the debtor that is processed by Debtor Reports received by Bank of Indonesia, which aims to facilitate the provision of funds, risk management, and identify the quality of the Debtor to compliance regulations and improve market discipline. SID contains data and information on bank customers. SID used by the banks to dig up customer information, especially bank loans apply. However, until now this application is relatively weak, it is proved by the occurrence of several cases that have occurred at the Bank, one of many identities expired even used a false identity to obtain the credit with a large amount. This means that the SID is identical to the computerized system and not affordable to the authentication process so it does not close the possibility of fraud in the loan application by the customer that trigger legal problems.This research was authored by Normative research methods. That is the object of research studies primarily use norm or rule of Law. Data source that used in this research is the Secondary Data Source composed by Premier Legal Substance, Secondary Legal Substance and Tertiary Legal Substance. While, the collecting technique of secondary data is done by Bibliography Study. Data analyzed conducted Qualitatively which is the result from the analyzes presented Descriptively.The results of this research showed that the legal risk in credit activities that may occur either can be indentify previously or unidentified previously caused by several things are juridical weakness; There is a change of law; existence of errors in the contract, and failure to provide documentation that give impact of the lawsuits undertaken by the Stake Holders against the bank, and the uncertainty of legislation, interpretation, litigation, regulatory differences and completeness of documentation required between regions or countries that can cause discord. Therefore, the role of Debtor Information System (SID) is important to manage the legal risk issues so that the problems relating by the law can be minimized with a system that explores methods of information about debtor who use the credit facility in Bank even can be monitor a track record of financial transactions debtor and debtor credit activity