Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN
No full textABSTRACTArticle 75 paragraph (1) of Law No. 18 Year 2012 on Food states: "Every person whodoes food production for distribution prohibited uses: Food additives that exceed themaximum threshold specified; and / or prohibited materials used as additives Food". Then theviolation of the provisions of this chapter subject to the threat of criminal sanctions asreferred to in Article 136 of Law No. 18 of 2012 which states: "Every person who circulatedthe Food Production for intentionally using: a. Food additives exceed the maximum limitspecified; or b. prohibited materials used as Food additives as referred to in Article 75paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine ofRp. 10,000,000,000.00 (ten billion dollars)".Although already available law on the prohibition of use of Food additives thatexceed specified maximum threshold and / or prohibited materials used as additives for food,as well as sanctions that can be applied against the perpetrator, there are still many employerswho use hazardous substances in food products on household food industry in Pontianak Citylaw enforcement has not been done. As for the problem of this research is a factor of what theproblem is that enforcement of the provisions of Article 136 of Law No. 18 of 2012 has notbeen effective; and what legal actions undertaken by the government in order to streamlinethe enforcement of Article 136 of Law No. 18 of 2012.This study uses a socio-legal research methods research. The survey results revealedthat the factors that constrain enforcement of the provisions of Article 136 of Law No. 18 of2012 has not been effective, namely: lack of coordination in the conduct of law enforcement,penalties are given good guidance, oversight and action pro justicia yet provide a deterrenteffect; no solid inter-agency level supervisors and supervisors (PHO and FDA); budget forthe detection of inadequate BTP; laboratory facilities to perform all the BTP investigation isnot yet complete and is expensive; more food industry players dominate the market so thatthe relevant agencies to oversee difficulty (wide area); BTP limited knowledge about thecommunity; effects of BTP requires a long process and a long time to health, so that peopledo not pay much attention to the food that is sold / consumed; and has never been aninvestigation into the company (IRTP) Food additives are used that exceed the maximumthreshold specified and / or prohibited materials used as additives Food.Legal efforts undertaken by the government in order to streamline the enforcement ofArticl 136 of Law No. 18 of 2012 is to provide information that may be material and may notbe used in food through various forums, such as counseling, campaigns, exhibitions, andothers. IRTP It should no longer use food additives that are prohibited, but the use of foodtambahn materials are allowed. Then encourage the relevant agencies (Department of Healthand BBPOM) to strictly supervise the production and distribution of food using foodadditives including providing infrastructure facilities for testing (lab) in order to know forcertain offenses committedABSTRAKPasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Panganmenyatakan: “Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkandilarang menggunakan: bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batasmaksimal yang ditetapkan; dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahantambahan Pangan”. Kemudian terhadap pelanggaran ketentuan pasal ini dikenakanancaman sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Undang-UndangNomor 18 Tahun 2012 yang menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan ProduksiPangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: a. bahan tambahanPangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yangdilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataudenda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.Walaupun sudah tersedia aturan hukum mengenai larangan menggunakanbahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkandan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan, besertasanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku, ternyata masih banyak pengusahayang menggunakan bahan berbahaya dalam produk pangan pada industri panganrumah tangga di Kota Pontianak belum dilakukan penegakan hukum.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apayang menjadi kendala sehingga penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 136Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 belum efektif; dan upaya hukum apa yangdilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengefektifkan penegakan hukumterhadap Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.Penelitian ini menggunakan metode penelitian socio-legal research. Darihasil penelitian diketahui faktor yang menjadi kendala sehingga penegakan hukumterhadap ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 belum efektif,yaitu: kurangnya koordinasi dalam melakukan penegakan hukum, sanksi yangdiberikan baik pembinaan, pengawasan maupun tindakan pro justisia belummemberikan efek jera; belum ada jenjang yang solid antar instansi pembina danpengawas (Dinkes dan BPOM); anggaran untuk deteksi BTP belum memadai;fasilitas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan semua BTP belum lengkap danbiayanya mahal; pelaku industri makanan lebih menguasai pasar sehingga instansiterkait kesulitan untuk mengawasi (luasnya wilayah); pengetahuan masyarakattentang BTP terbatas; efek dari BTP memerlukan proses panjang dan lama terhadapkesehatan, sehingga masyarakat tidak terlalu memperhatikan pangan yangdijual/dikonsumsi; dan belum pernah dilakukan penyidikan terhadap perusahaan(IRTP) yang menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambangbatas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagaibahan tambahan Pangan.Upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengefektifkanpenegakan hukum terhadap Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitumemberikan informasi bahan yang boleh dan tidak boleh digunakan pada panganmelalui berbagai forum, misalnya penyuluhan, kampanye, pameran, dan lain-lain.Seharusnya IRTP tidak lagi menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang,namun menggunakan bahan tambahn pangan yang diperbolehkan. Kemudianmendorong instansi terkait (Dinas Kesehatan dan BBPOM) untuk secara ketatmengawasi produksi dan peredaran pangan yang menggunakan bahan tambahanpangan termasuk menyediakan sarana prasarana untuk mengujinya (laboratorium)agar dapat diketahui secara pasti pelanggaran yang dilakukan.Kata Kunci : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan BahanBerbahay
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN PERIKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN BIDANG PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN (Studi Kasus Di Pengadilan Perikanan Pontianak) BAMBANG NUGROHO, S.Pi A.21211085
No full textABSTRAKTesis ini meneliti masalah Disparitas Putusan Pengadilan Perikanan terhadap Tindak Pidana Kejahatan Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Di Pengadilan Perikanan Pontianak). Dari hasil penelitian mengunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan : 1. Dampak negatif dari disparitas pemidanaan putusan majelis hakim pengadilan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Disparitas pidana juga membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, akan tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana membawa ketidakpuasan bagi terpidana dan masyarakat terhadap hukum dan peradilan. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan semakin menurun maka akan memunculkan perbuatan main hakim yang bertentangan dengan kaidah Negara hukum (the rule of law). 2. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana kejahatan di bidang perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah dimulai dari hukum sendiri. Didalam undang-undang perikanan, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (straafsoort) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif maupun kumulatif di dalam pengancaman pidana. Selain itu juga bersumber dari faktor hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpaku sebagi atribut seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau personality of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial hakim. Juga terkait dengan anutan falsafah pemidanaan klasik dalam pengaturan sistem pemidanaan, ketiadaan pedoman pemidanaan, dan ketiadaan patokan pemidanaan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana kejahatan di bidang perikanan ke masa depan adalah dengan meminimalisasi disparitas pemidanaan. Untuk itu diperlukan penghayatan hakim yang mendalam terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara agar dapat menerapkan pemidanaan secara tepat, serasi (consistency of sentence) dan berkeadilan. Selanjutnya direkomendasikan perlu dieliminir kelemahan-kelemahan dalam proses pengaturan dan proses penegakan hukum pidana di bidang perikanan selama ini.Kata Kunci : Disparitas Putusan Pengadilan Perikanan dan Tindak Pidana Kejahatan Bidang Perikanan.ABSTRACTThis thesis examines the problem of Disparities Judgments Fisheries Code of Crimes against the Fisheries Sector Under Law Number 49, 2009 on Fisheries (Fisheries Case Studies At Pontianak Court). From the results of research using normative legal research methods can be concluded: 1. The negative impact of the disparity court judges decision is one form of injustice done to the judge seeking justice. Disparities also brings problems of its own criminal law enforcement. On the one hand, different criminal / penal disparity is the discretion of judges in decisions, but on the other hand a different criminal / penal disparity brought to the prisoners and the public dissatisfaction with the law and the judiciary. If public confidence in the legal and judicial declining it will bring vigilante actions are contrary to the rules of state law (the rule of law). 2. Factors contributing to the disparity in the decision of the judge in the criminal fines imposed sanctions against crimes in the field of fisheries based on Law Number 45, 2009 is the beginning of the law itself. In the fisheries law, the judge has very broad freedom to choose the type of offense (straafsoort) desired with respect to the use of alternative or cumulative systems in the criminal threats. It also comes from the judge factors, both internal and external that can not be separated because someone had glued As with attributes called human equation (human trial) or the personality of the judge in the broad sense regarding the influence of the influence of social background, religious education, experience and social behavior of judges. Also related to the criminal conviction classical philosophy in setting punishment system, the absence of sentencing guidelines, and the absence of a benchmark sentencing in the Criminal Code and the laws outside the Penal Code. 3. Efforts to be made to streamline enforcement of crimes in the field of fisheries into the future is to minimize criminal disparities. It required a deep appreciation of the judges of the principle of proportionality between the public interest, the interests of the State, the interests of the criminal and the interests of the public interest, the interests of the State in order to apply the appropriate punishment, harmony (consistency of sentence) and the righteous. Further recommend need eliminated weaknesses in the regulatory process and the enforcement of criminal law in the field of fisheries over the years.Keywords: Disparities Judgments of Crimes Fisheries and Fisheries Sector
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN UNTUK TEMPAT PARKIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi di Kota Pontianak).
No full textAbstractThis thesis discusses the enforcement of criminal laws against the use of the road to the parking lot based on Law No. 38 of 2004 in conjunction with Law No. 22 of 2009 (the study in the city of Pontianak) tesisi .As for the purpose of writing this is to express and analyze the use of the road for a parking spot in Pontianak which resulted in disruption of the function of the road based on Law Number 38 Year 2004 Jo Act No. 22 of 2009 is not subject to criminal sanctions. To reveal and analyze the efforts that must be made by law enforcement officers in applying criminal sanctions in the Act No. 38 of 2004 Jo Act No. 22 of 2009 against the undermining of roads in the city Pontianak.Melalui normative sociological method is concluded that the Law Enforcement to use the road to a parking lot in the city of Pontianak which resulted in disruption of the function of the road based on Law Number 38 Year 2004 Jo Act No. 22 of 2009 and the maximum is less effective. Through a sociological normative method is concluded that the Law Enforcement Against Use of the road to the parking lot in Pontianak which resulted in disruption of the function of the road based on Law Number 38 Year 2004 Jo Act No. 22 of 2009 and the maximum is less effective. This is because there are many people who do not know the rules, lack of socialization of Law Number 38 Year 2004 Jo Act No. 22 of 2009 of Law Enforcement, Law enforcement officials lack of traction in applying criminal sanctions, And Lack of Legal Awareness Society was conducted sendiri.Upaya Law Office of Transportation and the City of Pontianak Pontianak City Police are as follows: Conduct socialization, such as Himbaun and pengumuan, Guidance Directly to the location of parking, Doing Keordinasi with SKPDs Technical, doing Supervision, Installation sticker parking restrictions, Locking wheel or mengembok wrong vehicle parking, parking in the wrong Moving vehicles using tow truck., doing Enforcement and sanctions terhdap committing violations in accordance with applicable regulations. For the future owner should have a shop or office is located alongside the road must have its own parking lot. Municipal government must be firm in taking action if the building is still using the road as a parking lot, because the roadside building must have its own parking space in accordance with applicable regulations. City Government socialization must perform continuously to the owner shop or office related legal rules according to Law No. 38 of 2004 and Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transport that uses the road as a parking lot is an offense which can shall be punished with pidana.Seharusnya Pontianak City Department of Transportation with law enforcement authorities in the field of traffic and the road transport police should routinely conduct surveillance operations and raids against dibadan street parking users in order to control the smooth flow of traffic. And act consistently with the laws and regulations that already exist. It takes a firm stance in particular apparatus for supervising2parking violators in accordance with the provisions of Law No. 38 of 2004 and Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation.AbstrakTesis ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap penggunaan badan jalan untuk tempat parkir berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 2004 jo undang-undang nomor 22 tahun 2009 (studi di kota pontianak).adapun tujuan penulisan tesisi ini adalah Untuk mengungkapkan dan menganalisis penggunaan badan jalan untuk tempat parkir di Kota Pontianak yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dikenakan sanksi pidana.Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap terganggunya fungsi jalan di Kota Pontianak.Melalui metode bersifat normatif sosiologis diperoleh kesimpulan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan badan jalan untuk tempat parkir di Kota Pontianak yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif dan maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut, Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dari Aparat Penegak Hukum, Kurang tegasnya Aparat penegak Hukum dalam menerapkan Sanksi Pidana, Serta Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat itu sendiri.Upaya Hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Kota Pontianak dan Kepolisian Kota Pontianak adalah sebagai berikut : Melakukan Sosialisasi, seperti Himbaun dan pengumuan,Pembinaan Langsung ke lokasi Parkir, Melakukan Keordinasi dengan SKPD Teknis, Melakukan Pengawasan, Pemasangan stiker larangan parkir, Mengunci atau mengembok roda kendaraan yang salah parkir, Memindahkan kendaraan yang salah parkir dengan menggunakan mobil derek.,Melakukan Penindakan dan sanksi terhdap yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kedepannya Seharusnya pemilik ruko ataupun kantor yang berada dipinggir jalan harus memiliki lahan parkir sendiri. Pemkot harus tegas dalam melakukan tindakan jika bangunan tersebut tetap menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir, karena bangunan pinggir jalan harus memiliki lahan parkir sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemkot harus melakukan sosialisasi terus-menerus kepada pemilik ruko atau kantor terkait aturan hukum menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat dipidana dengan pidana.Seharusnya Dinas Perhubungan Kota Kota Pontianak bersama aparat penegak hukum yang berwenang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pihak kepolisian harus rutin melakukan pengawasan dan razia operasi terhadap para pengguna parkir dibadan jalan dalam rangka penertiban kelancaran arus lalu lintas. Serta bertindak konsisten terhadap Peraturan PerUndang-Undangan yang sudah ada. Dibutuhkan sikap tegas aparat khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggar parkir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
REVITALISASI KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
No full textABSTRACTThis thesis discusses the problems of the Region Revitalization Sub For Updates In Order Law Number 32, 2004 on regional government. From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. District as a local device settings based on Law Number 32, 2004 on Regional Government are as follows: Districts established in the district / town with laws based on the Government Regulation. Districts led by the district in the performance of its duties to obtain partial delegation of authority regents or mayors to handle most affairs of local autonomy. In addition to the task referred to district also held a general duty of government. District Head in carrying out their duties aided by the district and is responsible to the Regent / Mayor through the Regional Secretary of the district / city. Device districts accountable to the district. Implementation of the provisions referred to above are set by the regents or mayors regulations based on the Government Regulation. 2. Settings as the local district revitalization in order to revise Law Number 32, 2004 on Regional Government, must be parallel with the Strategic Issues Issues-Law change in substance Law Number 32, 2004. Thus, not only the role of Head linking the interests of Regents to the village government, but also vice versa, connecting the village with the Government of the District government. Further recommended, in menormatifkan Position, Powers, Duties, Functions and Responsibilities of the Regional District as to in Article Act must be clear, unequivocal and certainly not to be construed as double or multiple interpretations according the principle of legality. Act provides authority should be attributive to the Head, without any discretionary authority of the Regent / Mayor to Head.Keyword : Region Revitalization, Updates In Order Law ABSTRAKTesis ini membahas masalah Revitalisasi Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Pengaturan Kecamatan sebagai perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas dimaksud camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota. Perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 2. Pengaturan revitalisasi kecamatan sebagai perangkat daerah dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tentunya harus parallel dengan isue-isue strategis perubahan substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian, Peran Camat tidak hanya menghubungkan kepentingan Bupati kepada Pemerintah Desa, namun juga sebaliknya, menghubungkan Pemerintah Desa dengan pemerintah Kabupaten. Selanjutnya direkomendasikan, dalam menormatifkan Kedudukan, Wewenang, Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Kecamatan sebagai perangkat Daerah ke dalam Pasal Undang-Undang haruslah jelas, tegas dan pasti agar tidak dapat ditafsirkan secara ganda atau multi tafsir sesuai asas legalitas. Undang-Undang sebaiknya memberikan kewenangan bersifat atributif kepada Camat, tanpa adanya wewenang delegatif dari Bupati/Walikota kepada Camat.Kata Kunci : Revitalisasi Kecamatan, Pembaharuan Undang-Undan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELANGKAAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS SOLAR BERSUBSIDI Study Di Kota Pontianak
No full textABSTRACTThis study aims to determine: 1) the determination of the distribution of subsidized diesel in Pontianak, 2) the factors that cause difficult to get subsidized diesel fuel in Pontianak. 3) efforts should be made to this policy of subsidized diesel distributors can meet the needs of people in the city of Pontianak. The research was conducted in Pontianak and Pertamina Depot Fuel Filling Station (SPBB) in Pontianak, namely PT. Wana Patra, PT. Indo Mitra, PT. Unified Human Settlements, PT. Kapuas Mandiri and PT. Dian Patria. Data collection methods used were interviews, questionnaires, and direct observations. The data obtained in qualitative analysis. The results showed that the determination of the distribution of subsidized diesel based community needs Pontianak, where the public monthly subsidized diesel takes about 5000-6000 liters, while the average sales at gas stations in the city of Pontianak only 1,974 kl / month. Thus between the needs of society with average sales at gas stations in the city of Pontianak yet balanced. Barriers in the distribution of subsidized diesel fuel in Pontianak, causing shortages due to the following matters: 1) Public consumption will fuel (fuel oil) continues to increase, 2) capacity refinery production of PT Pertamina (Persero) is limited, 3) Means and distribution facilities have solar maximum, 4) Inclement weather that interfere with the distribution of (nature factor), 5) The government plans to raise the price of diesel that caused panic buying, 6) The existence of irregularities in the distribution of fuel oil in Pontianak. The efforts made by the distributor of subsidized diesel to meet the needs of people in Pontianak perform optimally in terms of service to prevent diesel fuel scarcity (preventive), by maximizing the solar stocks and implement the service in case there has been a shortage of diesel in the city of Pontianak (repressive), by asking the help of solar stock to another Pertamina Depot-Depot nearest prendistribusian solar system and set it in turns to supply diesel from refineries and refineries Palembang Ridesharing Bintan Tanjung Uban Riau Islands province back to normal.Keywords: Scarcity in the distribution of subsidized diesel3A B S T R A KPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) penentuan distribusi jenis solar bersubsidi di Kota Pontianak, 2) faktor-faktor yang menjadi penyebab sulit mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi di Kota Pontianak. 3) upaya-upaya yang harus dilakukan agar kebijakan distributor solar bersubsidi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan di Depot Pertamina Pontianak dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) di Kota Pontianak, yaitu PT. Wana Patra, PT. Indo Mitra, PT. Cipta Karya Bersatu, PT. Kapuas Mandiri dan PT. Dian Patria. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan distribusi jenis solar bersubsidi didasarkan kebutuhan masyarakat Kota Pontianak, di mana dalam setiap bulannya masyarakat membutuhkan solar bersubsidi sekitar 5.000 6.000 kiloliter, sedangkan rata-rata hasil penjualan pada SPBU yang ada di Kota Pontianak hanya 1.974 kiloliter/bulan. Dengan demikian antara kebutuhan masyarakat dengan rata-rata penjualan pada SPBU yang ada di Kota Pontianak belum seimbang. Hambatan dalam pendistribusian BBM jenis solar bersubsidi di Kota Pontianak sehingga menyebabkan kelangkaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut : 1) Konsumsi masyarakat akan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang terus meningkat, 2) Kapasitas produksi kilang PT Pertamina (Persero) terbatas, 3) Sarana dan fasilitas pendistribusian solar belum maksimal, 4) Cuaca buruk yang mengganggu distribusi (nature factor), 5) Adanya rencana pemerintah menaikkan harga solar yang menyebabkan terjadinya panic buying, 6) Adanya penyimpangan dalam distribusi bahan bakar minyak di Kota Pontianak. Adapun upaya yang dilakukan distributor solar bersubsidi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Pontianak melaksanakan pelayanan secara optimal dalam hal mencegah terjadinya kelangkaan solar (preventif), yaitu dengan memaksimalkan stock solar dan melaksanakan pelayanan dalam hal telah terjadi kelangkaan solar di kota Pontianak (represif), yaitu dengan meminta bantuan stock solar ke Depot-Depot Pertamina lain yang terdekat dan mengatur sistem prendistribusian solar secara bergiliran sampai suplai solar dari Kilang Pelaju Palembang dan Kilang Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau kembali normal.Kata Kunci : Kelangkaan dalam pendistribusian solar bersubsid
IMPLIKASI ACFTA TERHADAP TENAGA KERJA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL INDONESIA
No full textABSTRACTGlobalization of the international community in the 21st century is characterized by a climate of intensified globalization. In 2010, the Southeast Asian countries that are members of the ASEAN ( Association of South East Asian Nation ) have agreed Asean China Free Trade Agreement or CAFTA with the Chinese state . Started in 2004, the ASEAN countries have signed the CAFTA , the free trade agreement to start in China with various provisions on trade between ASEAN and China - such as import duty was gradually reduced . On schedule then in 2010, the CAFTA entered the category of normal track 1 on January 1, 2010. Amongst ASEAN countries will be held on ASEAN Connectivity ( lane nexus Southeast Asia ), which is anticipated by the Indonesian government with the operation of the Port Socah 2020. On the other hand the various parties concerned CAFTA agreement will weaken the national economy , further threatening layoffs will occur and lead to rising unemployment in Indonesia due to the competitiveness of Indonesian products are low , and the people unprepared to face the global competition . Competitiveness is synonymous with the uniqueness of a product compared with other regions made . In 2010 Southeast Asian countries that are members of the ASEAN ( Association of South East Asian Nation ) have agreed Asean China Free Trade Area or ACFTA with China. Various parties concerned the deal would weaken the national economy, further threatening trade for domestic industrial products and led to the rampant layoffs . ABSTRAKGlobalisasi dunia internasional pada abad ke-21 ini ditengarai dengan iklim globalisasi yang semakin menguat. Pada tahun 2010 ini negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (Association of South East Asian Nation) telah menyepakati China Asean Free Trade Agreement atau CAFTA dengan negara China. Dimulai pada tahun 2004 negara-negara ASEAN telah menandatangani CAFTA tersebut, yakni kesepakatan untuk memulai perdagangan bebas dengan Cina dengan berbagai ketentuan tentang perdagangan antara ASEAN dan Cina seperti bea masuk yang secara bertahap dikurangi. Sesuai jadual maka pada tahun 2010 ini CAFTA memasuki katagori normal track 1 pada tanggal 1 Januari 2010. Diantara sesama Negara ASEAN akan diselengarakan ASEAN Connectivity (jalur perhubungan Asia Tenggara), yang diantisipasi oleh pemerintah Indonesia dengan pengoperasian Pelabuhan Socah tahun 2020 nanti. Di sisi lain berbagai pihak mengkhawatirkan kesepakatan CAFTA ini akan melemahkan perekonomian nasional, selanjutnya mengancam akan terjadi banyaknya PHK dan berujung pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia disebabkan daya saing produk Indonesia yang rendah, dan ketidaksiapan rakyat menghadapi persaingan global. Pada tahun 2010 negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (Association of South East Asian Nation) telah menyepakati Asean China Free Trade Area atau ACFTA dengan negara China. Berbagai pihak mengkhawatirkan kesepakatan ini akan melemahkan perekonomian nasional, selanjutnya mengancam perdagangan untuk produk-produk industri domestic dan berujung pada maraknya PHK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP NEGOSIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA BISNIS DI INDONESIA YANG BERLANDASKAN NILAI PANCASILA
No full textABSTRACT This thesis discusses the Concept of Negotiation As Alternative Dispute Resolution In Business Dispute In Indonesia Based on Pancasila Perspective. The results of research which is using normative legal research methods concluded that: 1 Negotiation is chosen by the parties as major alternative dispute resolution rather than other methods of dispute resolution because of the ease of negotiation process implementation. Although sometimes negotiation is not the final step in resolving disputes. 2 Negotiation and Musyawarah procedures generally are same. But the Musyawarah philosophical values, which is based on Pancasila rejecting individualism philosophical values contained within the negotiations. Furthermore, it is recommended that the Law Maker to make written rules to balance the position of the parties in the negotiations. ABSTRAK Tesis ini membahas masalah Konsep Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia Yang Berlandaskan Nilai Pancasila. Dari hasil penelitian mengguakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Negosiasi dipilih oleh pelaku usaha sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang utama dibandingkan metode penyelesaian sengketa lain karena kemudahan dalam pelaksanaan proses negosiasi. Walaupun kadangkala negosiasi ini bukanlah langkah terakhir yang dipilih pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa. 2. Negosiasi dan musyawarah secara prosedur memiliki kesamaan. Namun secara nilai dan jiwa filosofinya, musyawarah yang berdasarkan Pancasila mengutamakan kekeluargaaan dan menolak sikap individualis yang terkandung dalam nilai filosofis negosiasi. Selanjutnya direkomendasikan agar pembentuk Undang-undang membuat peraturan tertulis demi menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam negosiasi. KEY NOTE : Negosiasi, Musyawarah Mufakat, Pancasil
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG DIPISAHKAN OLEH BADAN HUKUM (Analisis terhadap Kasus Kerugian Negara Yang Terjadi Pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai)
No full textABSTRACTIt is juridical normative research. It analyze problem by literary research to get secondary data. To complete and support data obtained from literary study, a field study is also done to give descriptive picture, which describe problem object in thorough and systematic way.This research was to identify and analyze if legal status of state wealth placed in PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai and what is management responsibility on risk management of PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai.The result indicated state wealth placed in PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai is state wealth placed State-Owned Enterprise so it is part of state wealth. Author agreed with consideration of Corruption court in Pontianak court examining case PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai of Sintang Regency No: 01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK dated 4 April 2012. Responsibility on risk management of PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai that have done fiduciary duty violation leading to personal responsibility so Rakhmad Yusuf was punished with criminal and civil responsibility. Indemnity placed on the accused Rakhmad Yusuf is personal responsibility over loss the corporate suffered because legal violation done by the accused have violated obligation that he should do. Therefore it is civil responsibility. Author did not agree with decision that state additional punishment of indemnity to state. The indemnity should be delivered directly to PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai.Keywords: state finance, legal entity, state loss ABSTRAKIni adalah penelitian yuridis normatif. Ini menganalisa masalah oleh penelitian sastra untuk mendapatkan data sekunder. Untuk melengkapi dan mendukung data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi lapangan juga dilakukan untuk memberikan gambaran deskriptif, yang menggambarkan objek masalah dengan cara yang menyeluruh dan sistematis.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah status hukum kekayaan negara yang ditempatkan di PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai dan apa tanggung jawab manajemen pada manajemen risiko PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai.Hasil penelitian menunjukkan kekayaan negara yang ditempatkan di PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai adalah kekayaan negara yang ditempatkan BUMN sehingga merupakan bagian dari kekayaan negara. Penulis setuju dengan pertimbangan pengadilan Korupsi di pengadilan Pontianak kasus memeriksa PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai Kabupaten Sintang No: 01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK tanggal 4 April 2012. Tanggung jawab pada manajemen risiko PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai yang telah melakukan pelanggaran kewajiban fidusia yang mengarah ke tanggung jawab pribadi sehingga Rakhmad Yusuf dihukum dengan tanggung jawab pidana dan perdata. Indemnity ditempatkan pada terdakwa Rakhmad Yusuf adalah tanggung jawab pribadi atas kerugian perusahaan yang menderita karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar kewajiban yang harus ia lakukan. Oleh karena itu tanggung jawab sipil. Penulis tidak setuju dengan keputusan yang menyatakan hukuman tambahan ganti rugi kepada negara. Ganti rugi akan langsung dikirimkan ke PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai.Kata Kunci : keuangan negara, badan hukum, kerugian negar
ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 45/Pid.B/2011/BKY dan Nomor 46/Pid.B/2011/BKY)
No full textABSTRACTThesis discusses the problem analysis Narcotics Abuse Verdict Against Free (A Case Study of State Court Decision Bengkayang 45/Pid.B/2011/Bky No. And No. 46/Pid.B/2011/Bky).From the results of research using normative legal research methods and Sociological , it is concluded that : ( 1 ) Basic considerations Bengkayang District Court judge dropped the acquittal of the accused in the case of drug abuse by Decision No: 45/Pid.B/2011/PN.BKY and Verdict no: 46/Pid.B/2011/PN.BKY is that the facts revealed in court is not enough evidence to convict the accused because criminal elements are not met , it is also based on the belief the judge that the defendant is not guilty of the crime charged to him , because all of the evidence presented at trial did not prove that the defendant committed the act of drug abuse as stipulated in Law No. 35 Year 2009 on narcotics . ( 2 ) . Prosecutors have difficulties to take legal actions against the acquittal where the defendant foreign stamps that have been out of the territory of Indonesia . Legal efforts can still be made but must cooperate with law enforcement officials accused the country of origin ( Malaysia ) , and it is hard to do because there is no agreement between the government of Indonesia and Malaysia .Recommendations in this thesis : ( 1 ) The use of narcotics is not for medical purposes and / or knowledge iimu is prohibited act , so it deserves to be punished for its misuse . The judge in making a decision it shall not only based on the rule of law ( legislation funnel ) , but also should pay attention to the values of law and justice that lives and grows in the community . ( 2 ) Given the development of the distribution and use of narcotics is not for medical and / or scientific equipment including Bengkayang increasing , then the law enforcement officers ( investigators , prosecutors , and judges ) should increase cooperation , so that the culprit can be the fairest punishment in accordance with the actions undertaken , in order to conduct drug abuse does not happen again and not widespread . ( 3 ) Given the impact of drug use are very large for human health and safety , then the participation of all stakeholders is needed to do the eradication and prevention ( preventive and repressive ) against drug abuse , in order to create security , order and peace in society .Key note: acquittal, penyalahgunaan dan bahaya narkoba,narcotics abus
SINKRONISASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DENGAN UNDANG-UNDANG YANG TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan)
No full textAbstractThe thesis addresses the problem of synchronization Environmental Criminal Enforcement With The Law Relating to the Environment (case study of land and forest fires). From the results of research using the research method used in this study is a normative legal research, in which normative legal research is a scientific procedure to find the truth by logic of normative science is viewed from the side, it is concluded that: 1. Environmental criminal law enforcement and the criminal provisions in the legislation relating to the environment associated with the case of forest fire is still not contained kesinkronan, either because of discrepancies in the regulation of criminal sanctions and the enforcement process. 2. Factors affecting the enforcement of environmental criminal law and criminal provisions in the legislation relating to the environment in the case of forest fire, including less maximum investigations, especially in finding the evidence, the differences between law enforcement agencies in view of the evidence, the judge in the case of forest fire is more oriented offender regardless of the impact on the environment, the limited means or facilities, and the lack of commitment of local governments and law enforcement agencies in tackling forest fires and land contamination and the resulting destruction of the environment.Keyword : synchronization of Environmental Criminal EnforcementAbstrakTesis ini membahas masalah sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dengan Undang-Undang Yang Terkait Dengan Lingkungan (studi kasus kebakaran hutan dan lahan). Dari hasil penelitian menggunakan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan ketentuan pidana dalam undang-undang terkait dengan lingkungan dihubungkan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan masih belum terdapat kesinkronan, baik karena ketidaksinkronan dalam pengaturan sanksi pidananya maupun dalam proses penegakan hukumnya. 2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan ketentuan pidana dalam undang-undang terkait dengan lingkungan dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan, antara lain kurang maksimalnya penyidikan terutama dalam menemukan alat bukti, adanya perbedaan pandangan antar aparat penegak hukum dalam memandang suatu alat bukti, hakim dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan lebih berorientasi pelaku dengan mengabaikan dampaknya bagi lingkungan, terbatasnya sarana atau fasilitas, dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.Kata Kunci : sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidu