Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
No full textA B S T R A KTesis ini membahas tentang kompetensi absolut pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab timbulnya problem yuridis sehingga belum efektifnya pelaksanaan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pontianak dan upaya yang dilakukan agar dapat keluar dari problem yuridis tersebut sehingga kompetensi absolut Pengadilan Agama dapat dilaksanakan secara efektif. Melalui pendekatan yuridis normatif serta metode penelitian kualitatif diperoleh kesimpulan, bahwa belum efektifnya kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah disebabkan oleh: (a) adanya ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan (b) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara efektif, yaitu: (a) Perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan (b) Perlu adanya perangkat hukum yang mengaturnya lebih lanjut, terutama perangkat hukum materiil berkenaan dengan penanganan perkara ekonomi syariah sehingga tidak menimbulkan dualisme dalam kaitannya dengan kewenangan absolut antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.Kata kunci : kompetensi absolut pengadilan agama - ekonomi syariah.A B S T R A C TThis thesis discusses absolute competence of religious courts in handling cases of Islamic economics in the Religious Pontianak. In addition it also has the goal of which is to reveal and analyze the causes of problems that have not been effective judicial implementation absolute competence religious courts in handling cases of Islamic economics in Pontianak Religious Court and the efforts made in order to get out of the juridical problems so that absolute competence Religious Court can be effectively implemented. Through a normative juridical approach and qualitative research methods can be concluded, that the ineffectiveness of absolute competence religious courts in handling cases of Islamic economics is caused by: (a) the provisions of Article 55 paragraph (2) and Explanation of Law No. 21 of 2008 concerning Banking Syariah and Article 59 paragraph (3) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, and (b) lack of public education about the absolute competence of religious courts in handling cases of Islamic economics . The efforts to do so absolute competence religious courts in handling cases of Islamic economics can be effectively implemented , namely : (a) It should be disseminated to the public about the overall absolute competence of religious courts in handling cases of Islamic economics as stipulated in Law No. 3 of 2006 on the Amendment of Act No. 7 of 1989 on Religious Courts, and (b) Need for the laws that govern them further, especially the substantive law with respect to the handling of the case so as not to give rise to Islamic economic dualism in relation to the authority absolute between the General Court and the Court of Religion in handling cases of Islamic economics .Keywords : the absolute competence of religious courts - Islamic economics
PERANAN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN CREDIT UNION DI KALIMANTAN BARAT (Studi Pada Credit Union Lantang Tipo)
No full textAbstractThis thesis studies raise the issue of " The Role of Law in Empowerment Credit Union In West Kalimantan (Studies in Credit Union Tipo Loud ) " .This study uses Normative Sociological research methods . The survey results revealed that the Credit Union in the Indonesian legal system settings placed as savings and credit cooperatives , but the CU is not the same with ordinary cooperative . Cooperative ordinary still get help from the Government in terms of capital , while CU is independent and does not get help from the Government . At CU savers are members who are owners as well as service users , and members have authority to call it " non-customers " and subject to the Cooperative Act . On the supply side CU can be termed as the equivalent of a cooperative bank services . Also in the CU are taught how to save money in advance ( creating capital ) can only borrow .Constraints faced by the Credit Union Outspoken Tipo in developing its business activities consist of two aspects, namely legal and technical aspects . Juridical constraints faced by CU Outspoken Tipo is related to the government's policy on cooperatives or CU that is still lacking , for example, there is no guarantee the savings of their members in the event of bankruptcy . Technically constraints experienced by the development of the technology used competitor institutions , technology mastery is still lacking , the lack of reliable human resources , and the lack of ready-made with an educational background in the field of cooperatives .Role in empowering local governments in West Kalimantan Credit Union is establish a Regional Credit Guarantee Institutions - PT -shaped enterprises , and the public is expected to not hesitate to put their money in cooperatives and credit unions is growing very rapidly in West Kalimantan . Given the concept of Cooperative CU as an Independent , then the role of the Local Government ( Department of Cooperatives ) not directly , but only through education and training to foster organized by the Department of Cooperatives , issuing permits , legal entity , as well as participation in the National and Regional Level TrainingThe recommendation given is that the need for adequate arrangements in developing business activities Credit Union ; West Kalimantan provincial government needs to encourage and support the development of CU Outspoken Tipo , and the government needs to realize the presence of LPS Credit Unions are regulated by Government Regulation .keywords empowerment and credit union law AbstrakPenelitian Tesis ini mengangkat masalah Peranan Hukum Dalam Pemberdayaan Credit Union Di Kalimantan Barat (Studi Pada Credit Union Lantang Tipo).Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Credit Union dalam sistem hukum Indonesia pengaturannya ditempatkan sebagai koperasi simpan pinjam, padahal antara CU dengan koperasi biasa tidaklah sama. Koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya bukan nasabah dan tunduk kepada UU Koperasi. Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam.Kendala yang dihadapi oleh Credit Union Lantang Tipo dalam mengembangkan kegiatan usahanya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek teknis. Secara yuridis kendala yang dihadapi oleh CU Lantang Tipo adalah terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap Koperasi atau CU yang masih kurang, contohnya tidak adanya jaminan terhadap simpanan anggota ketika terjadi pailit atau bangkrut. Secara teknis kendala yang dialami yaitu perkembangan teknologi yang digunakan lembaga pesaing, penguasaan teknologi masih kurang, kurangnya SDM yang handal, dan kurangnya tenaga siap pakai dengan latar belakang pendidikan di bidang koperasi.Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan Credit Union di Kalimantan Barat adalah membentuk sebuah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah berbentuk BUMD-PT, dan diharapkan ke depan masyarakat tidak ragu-ragu lagi menempatkan dananya di koperasi maupun credit union yang memang berkembang sangat pesat di Kalimantan Barat. Mengingat konsep CU sebagai Koperasi yang Mandiri, maka peranan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi) secara langsung tidak ada, tetapi hanya sebatas membina melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, mengeluarkan perizinan, Badan Hukum, serta mengikutsertakan dalam Diklat Tingkat Nasional dan DaerahRekomendasi yang diberikan adalah bahwa perlu adanya pengaturan yang memadai dalam mengembangkan kegiatan usaha Credit Union; Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat perlu mendorong dan mendukung perkembangan CU Lantang Tipo; dan pemerintah perlu mewujudkan adanya Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.kata kunci hukum pemberdayaan dan credit unio
ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak).
No full textABSTRAKPerkembangan asuransi berbasiskan syariah sangat perlu diiringi dengan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syari‟ah, baik mengenai akad asuransi syariah, kedudukan para pihak dalam asuransi syariah dan penyelesaian sengketa asuransi syariah agar masing-masing yang berkepentingan mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum ini diharapkan dapat memberikan nilai-nilai kebenaran, ketertiban, keadilan dan kemanfaatan kedua belah pihak.Untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan asuransi berbasiskan syariah dalam konteks prinsip ekonomi syariah di Indonesia , maka perlu dilakukan penelitian tentang ”ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak)”.Dua permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akad asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana penyelesaian sengketa asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak.Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan akad-akad asuransi syariah dan kedudukan para pihak dalam asuransi syariah yang ditinjau menurut syariat Islam, peraturan perundang-undang dan menurut hukum ekonomi syariah serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam asuransi syariah.Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Normatif, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum melalui data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data Primer di lapangan.Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan akad pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak, bahwa akad yang digunakan telah sesuai dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah.Terhadap penyelesaian sengketa, dilakukan melalui musyawarah dan arbitrase telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sedangkan penyelesaian melalui Litigasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri seharusnya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Regulasi hukum dalam bentuk undang-undang sudah seharusnya dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk memberikan landasan yang kuat dalam operasionalisasi asuransi syariah di Indonesia karena selama ini hanya menyandarkan kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi SyariahKata Kunci : Akad Asuransi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah pada PT. ASuransi Takaful Umum Cabang Pontianak.3ABSTRACTIt‟s very important that the development of sharia – based insurance is followed by people‟s understanding of it, not only about the contracts and the position of the parties, but also about the settlement of disputes, in order to have each party get legal protection. The legal protection is expected to provide values of truth, order, justice and benefit.To determine the development and the growth of sharia – based insurance in Islamic Economy in Indonesia, it is necessary to research on " SHARIA – BASED INSURANCE IN PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW (Study at PT . Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch) " .2 (two) concerns of the research are what kinds of contract provided in PT. Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch, whether the regulating of rights and how is the way of settlement of disputes in PT. Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch.This research is specifically aimed to analyze contract of sharia – based insurance, the position of the parties in perspective of Islamic Jurisprudence, Normative Laws and Islamic Economic Law and to recognize the way of settlement of disputes in PT. Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch.The research method uses Normative Method, ie the method used to solve legal problems through secondary data first, then proceed to conduct primary research on the data by field research.The results of research about contract at PT. Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch is that contracts are aplicated due to Islamic Jurisprudence, Normative Laws and Islamic Economic Law.The settlement of disputes through mediation and arbitration are applicated due to fatwa of Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Perma Number 2 Year 2008 on The Compilation of Islamic Economic Law and Law Number 3 Year 2006 on the amandment of Law No. 7 Year 1989 on Religious Court, and the settlement of dispute trough litigation in General Court should be settle by Religious Court which is stated in Law Number 3 Year 2006 on the amandment of Law No. 7 Year 1989 on Religious Court.The implementation of activities of shari – based insurance needs laws made by Legislative and Executive to be a strong foundation not only using fatwa of Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) and Perma Number 2 Year 2008 on The Compilation of Islamic Economic Law.Keywords : Contracts of Sharia – Based Insurance and Islamic Economic Law at PT . Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BENGKAYANG
No full textABSTRACTThis thesis is studies of the problem Effectiveness Law Enforcement Local Regulation By Civil Service Police Unit In Bengkayang Regency. By the legal and social research method be concluded, that: 1. Implementation Task Force Civil Service Police in Enforcing Regulation Bengkayang area is less effective because it is confined to the enforcement action is non-judicial. This is due to the research carried out not one member Civil Service Police Unit in Bengkayang educated and dianggkat as Acting Civil Servant (investigators). Consequently, the criminal penalties, criminal fines and penal substitute for losses in local legislation can not be enforced effectively. 2. Efforts that can be done to streamline the implementation of the Civil Service Police Unit duties in enforcing regulations Bengkayang area is to educate the Civil Service Police Unit Bengkayang to be appointed as Acting Civil Servant, in compliance with the applicable legislation. If this can be done then the Civil Service Police Unit assigned and appointed as a civil servant investigators (investigators) will be able to take legal action against the non Yuistisial violation of local regulations. Further recommended: 1. Bengkayang to Local Government, should as soon as possible to send members of Civil Service Police Unit Bengkayang for students as investigators by the Board of Education and Training Department of the Interior and the Bureau of Education and Training West Kalimantan Province. 2. Bengkayang Local Government, should also prepare a program budget of education and training members of the Civil Service Police Unit investigators as required in the Regional Budget Bengkayang. 3. Bengkayang Local Government, also can work together with the Municipality and the Municipal Government in West Kalimantan province to jointly submit Parjanya Service Police Unit members to participate in the education and training of investigators in the Bureau of Education and Training Department of the Interior and the Board of Education and Training West Kalimantan Province. 4. Against Civil Service Police Unit members who have received the Graduate Certificate of Education Investigator (STTPP) to immediately proposed to be appointed as investigators to the Minister of Justice and Human Rights.Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Local Regulations, and the Civil Service Police Unit.ABSTRAKTesis ini membahas masalah Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Bengkayang. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang kurang efektif karena hanya terbatas pada tindakan penertiban bersifat non yustisial. Hal tersebut disebabkan sampai penelitian ini dilakukan belum ada satupun anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkayang yang dididik dan dianggkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Konsekuensinya, sanksi pidana kurungan, pidana denda dan pidana penganti kerugian yang diatur dalam peraturan daerah belum dapat ditegakkan secara efektif. 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong2Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang adalah dengan mendidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang untuk diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ini dapat dilakukan maka Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dan diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan dapat melakukan tindakan hukum Non Yuistisial terhadap pelanggaran peraturan daerah. Selanjutnya direkomendasikan: 1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, hendaknya secepat mungkin mengirimkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BengKayang untuk didik sebagai PPNS oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, juga harus menyiapkan anggaran program pendidikan dan pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PPNS sesuai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, juga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk bersama-sama mengirimkan anggota Satuan Polisi Pamong Parjanya guna mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS di Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat. 4. Terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan Penyidik (STTPP) agar segera diusulkan untuk diangkat sebagai PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja
OPTIMASLISASI PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI DI KALIMANTAN BARAT)
No full textABSTRACTThis thesis focuses on optimizing the role of political parties in the political participation of the people in the legislative elections by Act No. 2 of 2008 on Political Parties in which the study was conducted in West Kalimantan . From the authors of a study using normative legal research methods , obtained kesimpulan1 ) . political parties have not been optimized to improve the community in any political partisipasipasi legislative elections held due to a) . egocentric and arrogant political parties . b ) , inadequate political education . c ) . Improper political recruitment . d ) . Momentary interests of political parties . Based on the survey results that there is known that the low political participation of the people in the legislative election caused by factors include the following : a) . Society made an object not subyek.b ) . Representatives of deviant behavior . c ) . There is no direct benefit from the election . d ) . Election is right rather than an obligation . 2 ) . in West Kalimantan seems to be no significant movements that directly touch the emotional awareness and political consciousness that legislative elections be a most important part in the life of the nation . Political parties do not have a clear vision and strategy in an effort meningktkan political partisipsi society . Most political parties existing center in West Kalimantan only do two (2 ) things : First ; political parties only preoccupied with his own party , be it the consolidation and completion of internal conflict within the party as well as the determination of candidates ahead of legislative elections . Second, briefing - debriefing against its cadres intended for its own sake and for the party to gain as many votes and seats in representative institutions in which people become objects solely .ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada optimalisasi peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dimana studi dilakukan di Kalimantan Barat. Dari peneltian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan1). partai politik belum optimal dalam meningkatkan partisipasipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu legislatif dilaksanakan disebabkan a).egosentris dan arogansi partai politik. b), pendidikan politik yang tidak memadai. c). Rekrutmen politik yang tidak tepat. d). Kepentingan sesaat partai politik. Berdasarkan hasil-hasil survei yang ada diketahui bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif disebabkan oleh faktor- faktor antara lain sebagai berikut : a).Masyarakat dijadikan obyek bukan subyek.b). Penyimpangan perilaku wakil rakyat. c). Tidak ada manfaat langsung dari pemilu. d). Pemilu adalah hak bukannya kewajiban. 2). di Kalimantan Barat tampaknya tidak ada gerakan-gerakan secara signifikan yang menyentuh secara langsung kesadaran emosional dan kesadaran politik agar pemilu legislatif menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik tidak mempunyai visi dan strategi yang jelas dalam upaya meningktkan partisipsi politik masyarakat. Kebanyakan partai politik pusat yang ada di daerah Kalimantan Barat hanya melakukan 2(dua) hal : Pertama; partai politik hanya disibukkan dengan kegiatan partai sendiri, baik itu itu konsilidasi dan penyelesaian konflik intern dalam tubuh partai serta penentuan caleg menjelang pemilu legislatif. Kedua; pembekalan-pembekalan terhadap kader-kadernya ditujukan untuk kepentingan sendiri dan partai untuk mendulang sebanyak-banyaknya suara dan perolehan kursi di lembaga perwakilan dimana masyarakat dijadikan obyek semata-mata
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING DI INDONESIA ( Studi Kasus : Sengketa Merek Dagang Antara Wen Ken Drug Co ( PTE ) Ltd Lawan PT. Sinde Budi Sentosa )
No full textABSTRACTAlong with development of globalization and world trade (free market), foreign brands play an important role in improving the economy for the necessary legal protection and adequate arrangements in accordance with Law No. 15 of 2001 on brands. The need for legal protection of foreign brands are increasingly necessary after the impersonation case. One of the foreign brands that need to be protected, namely brand Three Legs Cooling Water with Rhinoceros Painting owned Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd. Brand protection is already provided for in Law No. brands. 15 of 2001, but the fact can not be fully protected against foreign brands, such as brand Three Legs Cooling Water with Painting Rhinoceros.Issues raised in this thesis is whether the Trademark Act No. 15 of 2001 has protected foreign brands in Indonesia and how the effectiveness of the law in protecting foreign brands. The purpose of this study to determine and analyze whether the Trademark Act of 2001 was to protect foreign brands and how the effectiveness of the Trademark Act to protect foreign brands. In this study using normative research (doctrinal) or library research with primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary.That based on the research results that the judgment of the Supreme Court No. 595 K/Pdt.Sus/2011 Jo. Verdict No. 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst who won Tjioe Budi Yuwono as Applicant and Owner Legal Trademarks by writing Cooling Water, Painting “Rhinoceros” and writing stamp “Rhino” is a judge’s mistake or a manifest error in in Decision quo.From these results it can be concluded that the Trademark Act No. 15 of 2001 has not fully provide legal protection of foreign trademarks in Indonesia, although foreign trademark that has been well-known brands such as stamp feet three, because the system of legal protection that embrace is first to file system, meaning: the legal protection given to first time applicants, Trademark Act of 2001 has not effectively protect foreign trademarks in Indonesia. This research provides advice to the government and the House of Representatives or the future in order to revise the Trademark Act No. improvement 15 of 2001 by adding Section which contain. The legal protection of foreign trademarks in Indonesia and it is necessary to close supervision and guidance of the Directorate General Intellectual Property Right mental officials and so is the control of the judiciary and other law enforcement agencies such as Police, Civil Servants (investigators), and the Office in carrying out his duty to take actions againt trademark infringement should be imbued professional and high integrity.Key words : Protection of foreign brands3A B S T R A KSeiring dengan perkembangan globalisasi dan perdagangan dunia (free market), merek asing memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian untuk itu diperlukan perlindungan hukum dan pengaturan yang memadai sesuai UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek asing semakin diperlukan setelah adanya kasus peniruan. Salah satu merek asing yang perlu dilindungi yaitu merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Wen Ken Drug co (Pte) Ltd. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam UU Merek No. 15 tahun 2001, namun faktanya belum sepenuhnya merek asing dapat terlindungi, seperti merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yaitu apakah UU Merek No. 15 Tahun 2001 telah melindungi merek asing di Indonesia dan bagaimana efektifitas UU tersebut dalam melindungi merek asing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah UU Merek Tahun 2001 telah melindungi merek asing dan bagaimana efektifitas UU Merek tersebut dalam melindungi merek asing. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (doktrinal) atau penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 595 K/Pdt.Sus/2011 jo. Putusan No. 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memenangkan Tjioe Budi Yuwono sebagai Pendaftar dan Pemilik Sah Merek Dagang dengan tulisan Larutan Penyegar, Lukisan “Badak” dan tulisan cap “Badak” adalah suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam Putusan aquo.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UU Merek No. 15 Tahun 2001 belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang asing di Indonesia, walaupun merek dagang asing tersebut telah terkenal seperti merek cap kaki tiga, karena sistim perlindungan hukum yang di anut adalah first to file system, artinya : perlindungan hukum diberikan kepada pendaftar pertama kali, UU Merek Tahun 2001 juga belum secara efektif melindungi merek dagang asing di Indonesia. Penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah dan DPR kedepannya agar dapat merevisi atau perbaikan UU Merek No. 15 Tahun 2001 dengan menambah Pasal yang berisikan : “Perlindungan hukum merek dagang asing di Indonesia, serta diperlukan adanya pengawasan yang ketat dan pembinaan terhadap mental para pejabat Ditjen HKI dan begitu pula pengawasan terhadap peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek harus secara professional dan dijiwai integritas yang tinggi.Kata Kunci : Perlindungan merek asin
PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak)
No full textABSTRACTThis thesis discusses the problem Verdict Against Corruption Free By Judge District Court (Case Study in High Court Jurisdiction Pontianak). From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Basic considerations Putussibau District Court Decision Number: Number: 59/Pid.B/2006/PN.PTSB juridical been based on the provisions of the legislation applicable in the field of forestry, corruption and administrative law are reinforced by the opinions of the expert criminal law and administrative law, evidence according to the Criminal Procedure Code, as well as the facts of the law in court, so to the acquittal of the defendants Drs. H. Bin Husin beverage ABANG ABANG Husin. While the basic considerations Singkawang District Court Decision Number: 168/Pid.B/2004/PN.SKW, dated March 21, 2005, which had been acquitted of charges of corruption funds from the budget of 2003, Defendant: Soemardji, Drs. Adrianto Alio, Hermanus, Tambok Pardede, SH, Hadi Surya, Drs. Son Tavip Purba, Mahyan Aminuddin, H. Zainal Abidin, HZ., J.M. Papilaya, SH, Irene Kadem, SP., Ridha Wahyuni, SH, and IIS Sumiati, legally has referred to the provisions of regulations in the field of local governance, corruption and administrative law are reinforced by the opinions of experts criminal law and the law administration, the evidence according to the Criminal Procedure Code, as well as the facts in the court of law. 2. Dominant factors that affect the judge's decision in the direction of a good decision based on the law and bad decision is contrary to law factors: a. Judge integrity ; b. Judge Professionalism; c. Kepatian Regulation Legislation Law d. Level Legal Awareness Society. Further recommended : In an effort to improve the effectiveness, objectivity and quality of court decisions corruption forward, the necessary increase of Integrity and Professionalism Justice, Legal Certainty Substance Regulation Legislation and Legal Awareness in the community organizing criminal justice process in Indonesia. In addition , always needs to be increased scrutiny of domestic judicial decisions by the Court and the High Court of the Republic of Indonesia, as well as external oversight by both the Judicial Commission and the general public against the verdict and the conduct of judges suspected of corruption that deviate from the values of law purposes, is : truth, fairness, certainty, and legal expediency.Keyword : Crime of corruption, Decision Free2ABSTRAKTesis ini membahas masalah Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Pengadilan Negeri (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: Nomor: 59/Pid.B/2006/PN.PTSB secara yuridis telah berbasis pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan, tindak pidana korupsi dan hukum administrasi yang diperkuat oleh pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan hukum administrasi, alat-alat bukti menurut KUHAP, serta fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga sampai pada putusan bebas terhadap terdakwa Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN Bin ABANG HUSIN. Sedangkan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 168/Pid.B/2004/PN.SKW, tanggal 21 Maret 2005, yang telah memutus bebas dari dakwaan melakukan tindak pidana korupsi dana APBD Tahun 2003, Terdakwa : Soemardji, Drs. Adrianto Alio, Hermanus, Tambok Pardede, S.H., Hadi Surya, Drs. Tavip Putra Purba, Aminuddin Mahyan, H. Zainal Abidin, HZ., J.M. Papilaya, S.H., Irene Kadem, SP., Ridha Wahyuni, S.H., dan IIS Sumiati, secara yuridis telah mengacu pada ketentuan peraturan di bidang tata pemerintahan daerah, tindak pidana korupsi dan hukum administrasi yang diperkuat oleh pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan hukum administrasi, alat-alat bukti menurut KUHAP, serta fakta-fakta hukum di persidangan. 2. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi putusan hakim ke arah putusan yang baik berdasarkan atas hukum dan putusan yang buruk bertentangan dengan hukum adalah faktor : a. Integritas Hakim; b. Profesionalitas Hakim; c. Kepatian Hukum Peraturan Perundang-Undangan; d. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat. Selanjutnya direkomendasikan : Dalam upaya meningkatkan efektivitas, obyektivitas dan kualitas putusan pengadilan tindak pidana korupsi ke depan, diperlukan peningkatan Integritas dan Profesionalitas Hakim, Kepastian Hukum Substansi Peraturan Perundang-Undangan, dan Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat dalam penyelenggaran proses peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, senantiasa perlu ditingkatkan pengawasan putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta pengawasan eksternal baik oleh Komisi Yudisial maupun masyarakat luas terhadap putusan dan perilaku hakim tindak pidana korupsi yang diduga menyimpang dari nilai-nilai tujuan hukum, ialah : kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Putusan Bebas
PENGAWASAN TERHADAP PENGEMUDI ATAU PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak)
No full textABSTRACTThis thesis addressed the issue of control of the driver or cargo company based law number 22 of 2009 on the traffic and road transport (the study of rocks weigh bridge overpass in the city of Pontianak). From the results of research using sociological normative legal research methods can be concluded, that: Whereas, based on the data obtained that the violations that occurred toward the provision of goods by freight transport of general goods vehicle driver is a decline but the number of violations that occurred in Batu Layang Weigh Bridge is still mean high showed that the monitoring of the transport of goods in Batu Layang Weigh Bridges in Pontianak was Optimal yet. That in response to the causes of overloading of goods transported by freight vehicles generally include preventive is to routinely conduct raids or inspections are coordinated with members of the particular DLLAJ general freight vehicles that allegedly violated the provisions of the rules standardization of transport of goods by freight vehicles generally. In repressive, to public goods transport vehicle driver who were caught violating those referred to above, so by an authorized officer to be logged will then be given a warning or reprimand to not make the same mistake and when the next inspection is caught again then the driver followed and processed according to the provisions berlaku.Bahwa become Inhibiting factors in Implementing Control of Overloaded By Motorists Or Public Goods Transport Company in Batu Layang Weigh Bridges Pontianak City is still many illegal result of oversight mechanisms do not work effectively and the lack of oversight of the evaluation and structuring of the implementation of the operational weighbridge by Agencies tekait.Berdasarkan the conclusion, the authors can conclude some suggestions as follows: The need for firmness rule legislation to sanction the perpetrators of the offense of transporting goods that exceeds the capacity of general cargo freight vehicles as a measure to provide a deterrent to repeat offenses violate these rules or other rules. The need for socialization and intense approach to the community, especially the driver and expedition companies in providing explanations for example promoting the socialization of the means to drive properly and safely (safety ridding) and impacts that occur on the streets of deviant behavior especially against infringement transporting goods exceed the load capacity of freight vehicles umum.Perlu any decisive action from the relevant authorities of the extortion that led to ineffective2oversight against Overloaded By Public transport Company Drivers Or goods In Weigh Bridge Batu Layang Pontianak.Keywords: Monitoring, Weigh Bridges, transport and sanctionsABSTRAKTesis ini membahas masalah pengawasan terhadap pengemudi atau perusahaan angkutan barang berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi di jembatan timbang batu layang kota pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Bahwa berdasarkan data yang didapat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan pengangkutan muatan barang oleh pengemudi kendaraan angkutan barang umum memang terjadi penurunan namun jumlah pelanggaran yang terjadi di Jembatan Timbang Batu Layang masihlah tinggi yang berarti menunjukan bahwa pengawasan terhadap pengangkutan barang di Jembatan Timbang Batu Layang di Kota Pontianak Belum lah Optimal. Bahwa dalam hal penanggulangan terhadap penyebab terjadinya kelebihan muatan barang yang diangkut oleh kendaraan angkutan barang umum diantaranya secara preventif adalah dengan secara rutin melakukan razia atau pemeriksaan yang dikoordinasikan bersama dengan anggota DLLAJ kepada khususnya kendaraan angkutan barang umum yang disinyalir melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai aturan standarisasi pengangkutan barang oleh kendaraan angkutan barang umum. Secara represif, terhadap pengemudi kendaraan angkutan barang umum yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud diatas, maka oleh petugas yang berwenang akan di data kemudian akan diberikan peringatan atau teguran agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan apabila pada pemeriksaan selanjutnya tertangkap lagi maka pengemudi tersebut ditindak dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.Bahwa faktor-faktor menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak adalah Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif dan Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang Oleh Instansi tekait.Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut :Perlu adanya ketegasan aturan perundang-undangan dalam memberikan sanksi kepada para pelaku terhadap pelanggaran pengangkutan barang yang melebihi kapasitas muatan kendaraan angkutan barang umum sebagai suatu tindakan untuk memberikan efek jera untuk mengulangi perbuatan melanggar aturan tersebut maupun aturan-aturan lainnya. Perlunya sosialisasi dan pendekatan secara intens kepada masyarakat khususnya pengemudi dan perusahaan-perusahaan ekspedisi dalam memberikan penjelasan-penjelasan misalkan menggalakan sosialisasi terhadap cara berkendara yang baik dan aman (safety ridding) serta dampak-dampak yang terjadi terhadap perilaku menyimpang dijalan khususnya terhadap pelanggaran pengangkutan barang yang melebihi kapasitas muatan kendaraan angkutan barang umum.Perlu adanya tindakan tegas dari instansi terkait terhadap pungli yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak.Kata Kunci : Pengawasan, Jembatan Timbang, angkutan, sanks
ANALISIS YURIDIS UPAYA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
No full textAbstractConsumer dispute can be resolved through on courts or outside the court based on voluntary choice of the parties. Settlement of dispute through the court provisions on the article 45. Dispute of the settlement can be solved out the court by using Consumer Dispute Settlement Body (BPSK).The purpose of establshing BPSK is to protec consumer and producer by designing consumer protection system that contain legal certainty and transparency the information. The existence of BPSK expected equality of justice especially to consumer that aggrieved by consumer. It because the dispute between consumer and producer generally involved in small value so that the consumer hesitate to registered his case to judicial process. There is no adequate between the court fee and indemnification perceived. The problems that the decision of BPSK has characteristic final and binding however it can be carried out to the district court and the decision cannot be executed directly or realized.Keywords: consumers right, consumers protection, dispute resolution. AbstrakSengketa konsumen dapat diselesaikan melalui Pengadilan ataupun luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 UUPK. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tujuan pembentukan BPSK adalah untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Keberadaan BPSK diharapkan akan menjadi bagian dari pemerataan keadilan, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga konsumen enggan untuk mengajukan sengketanya di Pengadilan. Hal yang menjadi persoalan adalah putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, hanya saja putusan tersebut dapat dilakukan upaya keberatan ke pengadilan negeri dan putusan tersebut tidak dapat langsung eksekusi atau dilaksanakan.Kata kunci : hak konsumen, perlindungan konsumen,penyelesaian sengket
ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PUTUSIBAU NOMOR 57/Pid.B/2010/PN.PTSB
No full textAbstractThis thesis is studies of Decision Analysis Gets Out Of Prosecution To Corruption Crime Perpetrator Based On Putusibau District Court Decision Number 57/Pid.B/2010/PN.PTSB. By the legal reseach method, obtained conclusion that : 1. Based on second assertion of publik procecutor, deed of defendant Ir. AM. YUHASDI, 53 Years, Civil Public Servant on Constructs Genera and Irrigation Agency Kapuas Hulu Region, has fulfilled all element Section 3 Law Number 31, 1999 as has been changed and added with invitors Law Number 20, 2001 About Eradication of Corruption Crime. But by Ceremony Of Judge Of District Court Putusibau according to decision Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB, the simply is broken gets out of prosecution, with reason of though defendant has proven validly and assures according to law to do a deed, but the deed is assessed " Is Not A Crime", because defendant with good intention has finalized x'self the project, so that no more state loss. 2.Even though that way, in legal decision gets out of prosecution of District Court Putusibau Number : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB, still containing weaknesss. Because though the project has been finalized by defendant, however based on Section 4 Law Number 31,1999 as has been changed and added with invitors Law Number 20, 2001 About Eradication of Corruption Crime, emphatically express : " Loss return of state's finance or economics of state doesn't abolish crime of criminal perpetrator as referred to in Section 2 and Section 3". In consequence, to decision gets out of this prosecution, according to Section 244 KUHAP admits of submitted appeal to Republic of indonesia Appellate Court.Hereinafter is recommended, to apply " pure free decision" (vrijspraak) and " decision gets out of all prosecutions" (onslag van recht vervolging), properly the judges deepens carefully concept " deed fights against material law" (materiele wederrechtelijkheid) in function of negative, and deed fights against material law in positive function. Need to be done comprehensive renewal to Section 67, Section 191 and Section 244 Procedure of criminal Code (KUHAP) in order not to generate multi interpretation about understanding " pure free decision" (vrijspraak) and " decision gets out of all prosecutions" (onslag van recht vervolging), and its legal effort.Keyword : Performers Litigation Against CorruptionAbstrakTesis ini membahas masalah Analisis Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Putusibau Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian 2okum 2okum2ve2, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Berdasarkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, perbuatan terdakwa Ir. A.M. YUHASDI, 53 Tahun, PNS Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu, telah memenuhi seluruh 2okum2 Pasal 3 UU No. 31 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau sesuai putusan Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB, yang bersangkutan ternyata diputus lepas dari tuntutan 2okum, dengan 2okum2v meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 2okum melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut dinilai Bukan Merupakan Suatu Tindak Pidana, karena terdakwa dengan itikat baik telah menyelesaikan sendiri proyek tersebut, sehingga tidak ada lagi kerugian 2okum2. 2. Sungguhpun demikian, secara yuridis putusan lepas dari tuntutan 2okum Pengadilan Negeri Putusibau Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB tersebut, masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sebab meskipun proyek tersebut telah diselesaikan oleh terdakwa, akan tetapi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tegas menyatakan : Pengembalian kerugian keuangan 2okum2 atau perekonomian 2okum2 tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Karena itu, terhadap putusan lepas dari tuntutan 2okum ini, sesuai Pasal 244 KUHAP masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya direkomendasikan, untuk menerapkan putusan bebas murni (vrijspraak) dan putusan lepas dari segala tuntutan 2okum (onslag van recht vervolging), seyogyanya para hakim mendalami dengan seksama konsep perbuatan melawan 2okum materiil (materiele wederrechtelijkheid) dalam fungsi 2okum2ve, dan perbuatan melawan 2okum materiil dalam fungsi positif. Perlu dilakukan pembaharuan yang komprehensif terhadap Pasal 67, Pasal 191 dan Pasal 244 KUHAP agar tidak menimbulkan multi tafsir tentang pengertian putusan bebas murni (vrijspraak) dan putusan lepas dari segala tuntutan 2okum (onslag van recht vervolging), serta upaya hukumnya.Kata Kunci : Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korups