Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PETANI JERUK DIHUBUNGKAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
No full textAbstractThis thesis discusses the role of local governments in the Sambas district providesprotection against citrus farmers associated with the regional administration. This researchwas conducted using the method of juridical research with sociological approach. Thepurpose of this study is to obtain the data and analyze the factors that cause less Sambasdistrict government role in providing protection against citrus farmers in Sambas district anddisclose and analyze policies that should be taken of local government in providingprotection for citrus growers in Sambas district. This thesis research results obtained: Thatthe local government's role in protecting the Sambas district citrus growers Sambas districtstated in arranging RPJP Sambas regency 2005-2025. Sambas district government in orderto restore the glory of orange perform regional development programs supportedagribusiness citrus Sambas Sambas Regency Decree No. 163 A 2001 dated July 20, 2001on the establishment of orange as the leading commodity Sambas regency. Policies andmeasures taken by local governments in providing protection for citrus growers in Sambasdistrict is to provide infrastructure support, namely, the provision of irrigation systems,construction of farm roads, provision of markets, and the provision of agricultural tools.Recommendations of this thesis research is Need support central and local governments(provincial-district) to help farmers in developing citrus plants siem in Sambas district,especially regarding procurement of quality seed (grafting) and fertilizer. The governmentshould Sambas district together relevant agencies to encourage the establishment ofgovernment regulations in terms of the standard price of oranges and marketing collateral.Sambas district government to encourage cooperation financial institutions for the maximumin the orange agribusiness development in Sambas district.Keywords: Farmers orange, and the regional administrationAbstrakTesis ini membahas peran pemerintah daerah Kabupaten Sambas dalam memberikanperlindungan terhadap petani jeruk dihubungkan dengan penyelenggaraan pemerintahandaerah. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian bersifat yuridis denganpendekatan sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan data dan menganalisisfaktor-faktor yang menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Sambas kurang berperandalam memberikan perlindungan terhadap petani jeruk di Kabupaten Sambas danmengungkapkan dan menganalisis kebijakan yang seharusnya diambil pemerintah daerahdalam memberikan perlindungan bagi petani jeruk di Kabupaten Sambas. Hasil penelitian2tesis ini diperoleh : Bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Sambas dalam melindungipetani jeruk Kabupaten Sambas tertuang dalam penyususnan RPJP daerah KabupatenSambas Tahun 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka mengembalikankejayaan jeruk melakukan program pengembangan kawasan agribisnis jeruk sambasdengan didukung keputusan Bupati Sambas No. 163 A Tahun 2001 tanggal 20 Juli 2001tentang penetapan jeruk sebagai komoditas unggulan daerah Kabupaten Sambas.Kebijakan dan upaya yang diambil pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagipetani jeruk di kabupaten sambas adalah dengan menyediakan dukungan sarana danprasarana yaitu, penyediaan sistem irigasi, pembangunan jalan usaha tani, penyedianpasar, dan penyedian alat-alat pertanian. Rekomendasi penelitian tesis ini adalah Perludukungan pemerintah pusat dan daerah (propinsi-kabupaten) untuk membantu petani dalampengembangan tanaman jeruk siem di Kabupaten Sambas khususnya mengenaipengadaan bibit bermutu (okulasi) dan pupuk. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Sambasbersama instansi terkait untuk mendorong adanya penetapan peraturan pemerintah dalamhal standar harga buah jeruk serta jaminan pemasarannya. Pemerintah Kabupaten Sambasmendorong kerja-sama lembaga-lembaga keuangan untuk secara maksimal dalampengembangan agribisnis jeruk di Kabupaten Sambas.Kata Kunci : Petani jeruk, dan penyelenggaraan pemerintahan daera
PENERAPAN KETENTUAN RESTITUSI KASUS TPPO DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
No full textABSTRAKKorban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu kasustindak pidana.Perdagangan Orang mengakibatkan korban mengalami penderitaanbaik fisik, psiskis ekonomi dan sosial. Setelah diberlakukanya Undang undangNomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapatlebih efektif. Konsep pertanggung jawaban ganti kerugian juga telah diatur dalamaspek penting dalam penegakan hukum. Namun dalam prakteknya putusan (vonis)perkara tindak pidana perdagangan orang jarang memuat restitusi.Tetapi adadalam hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 1633/PID.B/2009/PN.TK,atas nama Fitriyani Binti Muradi yang merupakan satu-satunya putusan dalam perkara tindakpidana perdagangan orang yang menghukum pelaku untuk membayar restitusi kepadakorban. Hal ini dipengaruhi oleh belum jelasnya prosedur pengajuan restitusi bagikorban tindak pidana perdagangan orang dan beberapa faktor kendala lainya.Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis – empiris. Dalam memperoleh datadilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dalam bentukwawancara dengan informan. Dari hasil penellitian diperoleh kesimpulan bahwaprosedur pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang diatursecara tersendiri dalam Undang undang tindak pidana Perdagangan Orang danmengacu kepada KUHAP kecuali ditentukan lain oleh Undang undang TindakPidana Perdagangan Orang. Kendala dalam penerapan restitusi pada perkaratindak pidana perdagangan orang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu :1. Faktor peraturan perundang undangan; 2.faktor sumber daya manusia; 3. Faktorkorban. Upaya yang harus dilakukan agar Restitusi dapat diterapkan pada perkaratindak pidana perdagangan orang yaitu : ketentuan mengenai restitusi perludirevisi, dibuatkan peraturan pelaksana mengenai prosedur pengajuan restitusioleh masing masing lembaga penegak hukum, peningkatan kualitas SDM parapenegak hukum, koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi penegakhukum,kesepahaman antara penegak hum atau instansi, sosialisasi kepadamasyarakat terutama korban mengenai tindak pidana perdagangan orang danmasalah restitusi. kemudian kendala dari kurangnya kesadaran penegak hukum dan sumberdaya manusia yang terlatih dan terampil dalam memperjuangkan hak restitusi korban.Selanjutnya, kendala dari kesadaran hukum korban, yang mana korban beranggapanseandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding denganyang ia alami (tidak bisa mengembalikan keadaan semula) bahkan ia juga beranggapan jikamelakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugianlain sehingga mereka menjadi apatis.2Kata Kunci :Perdagangan Orang, Restitusi3ABSTRACTVictims of crime is basically a party that suffered most in a crime. Trafficking in personhas caused the victims to suffer physically, psycologycally, economically,socially. After the effectivenes of the Law No. 21 of the year 2007 on combatingagainst the criminal acts of trafficking in person, it is expected that the la wenforcement towards the criminal acts of the trafficking in person can be moreeffective. The concept of compensation liability has also been governed as animportant aspect in law enforcement. However in the practice, the decission (theveridict) of the trafficking in person criminal act case rarely containsrestitution.But there is an the decision of the Court of Tanjung Karang number1633/PID.B/2009/PN.TK , in the name of Fitriyani Binti Muradi which is the only decisionthat sentenced the offender to pay restitution to victims.This is caused by the unclearprocedure to file restitution for the victims of trafficking in person criminal actsand other obstacles. This is research used the judicial – empirical research. Inobtaining data, library research and field research in a form of interview withinformants have been conducted. From the research results obtained, it isconcluded that the procedure of filling restitution in the case of trafficking inperson criminal acts is governed separately in of the Law No. 21 of the year 2007on combating against the criminal acts of trafficking in person and also refers toKUHAP (Penal code) expect otherwise determined by of the Law No. 21 of theyear 2007 on combating against the criminal acts of trafficking in pe rson. Theobstacles of the restitution application in the case of trafficking in personcriminal acts could be clasisified in 3 (three) groups : 1. Law and regulationfactor; 2. Human resources of law enforcers factor; 3. Victims legalconsciousness factor. The effort which must be done to the restitution applicationin the case of trafficking in person criminal acts are to revise the provisions therestitution in of the Law No. 21 of the year 2007 on combating against thecriminal acts of trafficking in person, to make the implementation regulation onthe procedure of filing restitution by each law enforcementapplication, toincrease the human resources quality of the law enforcers, to coordinate andcooperate well with the law enforcer of the trafficking in person to introduce thetrafficking in person criminal acts and restitution issues to the society. then theconstraint of lack of awareness of law enforcement and human resources are trained andskilled in fighting for the restitution rights of victims. Furthermore, the constraints of thelegal consciousness of the victim, where the victim thinks that if their demands compensationshe has received the results not comparable to those he experienced (can not restore theoriginal state) even if it is also assumed to compensation claims will only add to the sufferingand loss other so that they become apathetic.Key Words :Trafficking in person, Restitutio
PENEGAKAN HUKUM PIDANA BIDANG USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM HUBUNGANNYA MENDUDUKI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK (Studi di Kabupaten Ketapang)
No full textABSTRACTThis thesis addresses the issue of criminal law enforcement in the field of oil palm plantations in relation to occupying land without permission are eligible (studies in the district ketapan). Legal research methods used are normative juridical approach to socio-legal research. Factors that cause deviations operations of oil palm plantations in conjunction occupying land without permission are eligible in the district is the first ketapan, human resources responsible for the management of the environment is still not good quality and quantity. Second, the Society / a certain person who often capitalize on the existence of the company for personal gain. Third, lack of socialization and firm approach to the community. Fourth, business-oriented company always ignoring the interests of the community. Fifth, the lack of law enforcement against corporate criminal occupied the land without permission are eligible. Legal remedy in case of land disputes is in the form of repressive efforts and do sue-sue in civil court. Efforts repressive important in order to provide a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts related to land disputes. By providing the deterrent effect may increase the bargaining power is higher then it will be easier to make peace. Based on the above conclusions, the following suggestions are put forward that authorized institutions should increase surveillance and enforcing the law against companies that violate the provisions of the oil palm plantation business with the interests of the people who suffered losses. Ketapan District Government through the relevant regional work units must follow various reports / complaints, and provide a clear warning to companies that do not comply with the provisions of palm cultivation sawit.Untuk resolve land disputes, should first be resolved by way of prevention. This is done to uphold consensus as mandated by law.ABSTRAK2Tesis ini membahas masalah penegakan hukum pidana di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak (studi di kabupaten ketapang). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan socio-legal research. Faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak di kabupaten ketapang adalah pertama, sumber daya manusia yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya. Kedua, Masyarakat/oknum tertentu yang sering memanfaat keberadaan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, Kurangnya sosialisasi dan pendekatan perusahaan kepada masyarakat. Keempat, Perusahaan selalu berorientasi bisnis dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Kelima,Lemahnya penegakan hukum Pidana terhadap perusahaan menduduki tanah tanpa izin yang berhak. Upaya hukum apabila terjadi sengketa lahan adalah dalam bentuk upaya represif dan melakukan gugat-menggugat perdata di pengadilan. Upaya represif penting dilakukan guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana terkait sengketa lahan. Dengan memberikan efek jera tersebut dapat meningkatkan bargaining power menjadi lebih tinggi maka akan memudahkan untuk melakukan perdamaian. Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan saran sebagai berikut adalah bahwa Instansi yang berwenang harus meningkatkan pengawasan dan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan dalam usaha perkebunan kelapa sawit dengan mengutamakan kepentingan masyarakat yang mengalami kerugian. Pemerintah Kabupaten ketapang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait harus menindaklanjuti berbagai laporan/pengaduan masyarakat, dan memberikan peringatan tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.Untuk menyelesaikan sengketa pertanahan, sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan dengan cara preventif. Hal ini dilakukan untuk menjunjung tinggi musyawarah mufakat seperti yang diamanatkan dalam undang-undang
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Kabupaten Sambas).
No full textAbstractThis thesis discusses the role of village consultative bodies in conducting oversight of theimplementation of village funds allocated by the issuance of Law No. 6 of 2014 About Village(Studies in Sambas district). From the research, legal research methods and sociologicaljuridical conclusion, that: Supervision by Village Consultative Body in Sambas district on themanagement of the village fund allocation is not maximized, this is partly due to the low levelof education of members of BPD (low HR), the relationship between BPD with village headsand village officials are not harmonious, there BPD members involved in the activities of ADD,and recruitment systems demokratis.Upaya BPD are not supposed to do in maximizing theVillage Consultative Body oversight of the implementation of the Village Fund Allocation inSambas district is by mensosioalisasikan and involving the community in the implementationand supervision by the executive power capacity is uneven, thus affecting the ability to identifyand resolve problems quickly. Increased participation in governmental programs funded fieldof ADD is also not optimal, especially in terms of financing. However, people still participate inself-help and mutual aid in the form of labor and materials. Recommendations to theGovernment of Sambas district should be directed to disseminate and not limited to the villageor the executor, but to the whole society. This is important because one of the goals of ADD iscommunity participation, both individually and through non-governmental institutions.Socialization is very important for people to understand what and how participation will begiven. In addition, high public understanding will provide input in terms of implementation, inparticular scrutiny by the public as the beneficiaries that will minimize the chances of fraud orviolations of human ADD.Peningkatan use among members of the BPD would be improved sothat BPD can be able to function as a the voice of the community and monitoring functionscan be run with maksimal.Pembuatan APBDes can presumably be based on the needs ofrural communities are becoming the primary needs of rural communities.Keywords: the role of village consultative bodies in carrying out surveillance on theimplementation of the village fund allocation.AbstrakTesis ini membahas peran badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan alokasi dana desa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa (Studi di Kabupaten Sambas). Dari hasil penelitian menggunakanmetode penelitian hukum yuridis dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Pengawasanyang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sambas terhadap pengelolaanalokasi dana desa belum maksimal, hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkatpendidikan anggota BPD (rendahnya SDM), hubungan antara BPD dengan kepala desa danperangkat desa yang tidak harmonis, anggota BPD ada yang terlibat dalam kegiatan ADD,dan sistem rekrutmen anggota BPD yang tidak demokratis.Upaya yang seharusnya dilakukandalam memaksimalkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaanAlokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas yaitu dengan mensosioalisasikan danmengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan maupun pengawasan oleh masyarakatKapasitas tenaga pelaksana tidak merata, sehingga mempengaruhi kemampuanmengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Peningkatan partisipasi swadayamasyarakat dalam program-program lapangan yang dibiayai ADD juga belum optimalkhususnya dalam hal pembiayaan. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi dalamhal swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material. Rekomendasi terhadapPemerintah Kabupaten Sambas hendaknya melakukan sosialisasi yang terarah dan tidakterbatas pada perangkat desa atau pihak pelaksana, melainkan kepada seluruh lapisanmasyarakat. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan ADD adalah peningkatan peran sertamasyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan swadaya masyarakat.Sosialisasi sangat penting bagi masyarakat untuk memahami apa dan bagaimana peran sertayang akan diberikan. Di samping itu pemahaman masyarakat yang tinggi akan memberikanmasukan dalam hal pelaksanaan, khususnya pengawasan oleh masyarakat sebagai pihakpenerima manfaat sehingga akan memperkecil peluang terjadinya penyelewengan ataupelanggaran penggunaan ADD.Peningkatan SDM di kalangan anggota BPD kiranya lebihditingkatkan agar anggota BPD dapat mampu menjalankan fungsinya sebagai penyaluraspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.PembuatanAPBDes kiranya dapat lebih berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat desa yang menjadikebutuhan primer masyarakat desa.Kata Kunci: peran badan permusyawaratan desa dalam melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan alokasi dana desa
DAMPAK YURIDIS PUTUSAN PTUN NO. 55/G/2012/PTUN-JKT TERHADAP TENDER JASA KONSTRUKSI DI KALIMANTAN BARAT
No full textABSTRAKTesis ini membahas tentang dampak yuridis putusan ptun no. 55/g/2012/ptun-jkt terhadap tender jasa konstruksi di kalimantan barat ".adapun tujuan penulisan tesisi ini adalah Mendapatkan data dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dualisme lembaga pengembangan jasa konstruksi di Indonesia.Mengungkapkan dan menganalisis dampak yuridis dari Putusan PTUN No NO. 55/G/2012/PTUN-JKT terhadap pelaksanaan tender jasa konstruksi di Kalimantan Barat. Mengungkapkan dan menganalisis upaya pengaturan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang lebih efektif dan efesien ke depan. Melalui metode penelitian Bersifat Yuridis karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm). Pengertian kaidah di sini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai, pengaturan hukum konkrit dan sistem hukum. Berkaitan dengan penelitian hukum normatif obyeknya berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, maka melaui meteode penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan kronologisnya kasus timbulnya dualisme dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memang agak rumit dan membingungkan. Peraturan menteri yang berisikan tentang kepengurusan LPJK tersebut di nilai oleh LPJK Versi Munas tidak adil dan sarat dengan kepentingan oleh pejabat tertentu. Pihak LPJK Munas memandang mekanisme musyawarah nasional adalah yang paling kuat secara hukum, dan mereka memandang bahwa STI (Sistem Teknologi Informasi) LPJK versi PU yang diadopsi Djoko Kirmanto sebagai Kepala kementerian Pkekerjaan Umum adalah hasil dari Munas 2008 yang selayaknya tidak sebaik STI LPJK versi munas. Polemik dualisme LPJK ini tidak lama kemudian menimbulkan permasalahan, terutama bagi LPJK daerah. Dampak Yuridis Dari Putusan PTUN Nomor: 55/G/2012/PTUN-JKT terkait dengan Objek sengketa 1 dan 2 yaitu Nomor : HKI 4.01.05.2171/11 Surat dan Nomor : 054823 tanggal 10 Januari 2012, mengenai Pendaftaran Perubahan Alamat Merek LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dan Ciptaan Logo LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dalam Daftar Umum Ciptaan Nomor 054823, yang ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta, Design Industri, Design Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jelas menyatakan bahwa hak cipta berupa Logo itu sah secara hokum di miliki oleh LPJK versi Munas. Hal terebut mengakibatkan kisruh di kedua lembaga tersebut yang mana masing-masing lembaga tersebut mengklaim ke absahan pemakian logo. Berdarnya surat edaran dari masing-masing lembaga sangat berdampak terhadap kepastian hokum tender Jasa Konstruksi yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Barat pada khusunya. Upaya-Upaya hukum pengaturan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang lebih efektif dan efesien ke depan pasca Putusan PTUN No. 55/G/2012 PTUN-JKT yaitu dengan melakukan upaya hukum perdata, upaya hukum tata negara, upaya hukum administrasi, dan upaya hukum pidana . adapun saran penulis terhadapa penelitian ini adalah Pelaksanaan putusan PTUN PTUN No. 55/G/2012 PTUN-JKT dirasa belum efektif dan efesien sehingga harus karena kurangnya ketaatan dari pengurus atau pejabat Negara yang ada dilingkungan kedua LPJK tersebut. Sudah waktunya pemerintah (Presiden) di tuntut untuk mengambil sikap tegas mengakhiri konflik ini, agar ada Kepastian hokum terhadap dunia konstruksi diIndonesia . Perlunya penerapan prinsip good governance sehingga pelaksanaan pemerintahan akan lebih transparan, berpihak pada demokrasi dan kemakmuran rakyat. Dan konflik-konflik mengenai Pelakasanaan tender Jasa Konstruksi bisa lebih berkurang. Jika sudah diputus oleh Pengadilan TUN, maka pelaksanaannya lebih mudah ditaati dan terselesaikan dengan kepastian hukum yang konkrit.ABSTRACTThis thesis discusses the impact of judicial verdict of no. 55 / g / 2012 / PTUN-jkt to tender for construction in West Kalimantan ".As for the purpose of writing this Tesisi is Getting the data and analyze the factors that cause body dualism Indonesia.Mengungkapkan development and construction services in analyzing the impact of the judicial verdict of No. NO. 55 / G / 2012 / PTUN-JKT to tender for the implementation of construction in West Kalimantan. Expressing and analyzing the development of institutional arrangements effort construction services more effectively and efficiently in the future. Through research methods Characteristically Juridical as the target of this research is legal or norm (norm). Understanding the rules here include the principle of law, legal norms in terms of value, setting concrete law and the legal system. in connection with normative legal research object in the form of general principles of law, legal systematics, extent of vertical and horizontal sync, then through meteode the study was concluded that the incidence of cases Based chronological dualism of Construction Services Development Board (LPJK) is rather complicated and confusing. Regulation of the Minister that contains the management LPJK in value by LPJK Version Munas unfair and loaded with interest by certain officials. National Conference party looked LPJK national consensus mechanism is the most powerful legally, and they perceive that the STI (Information Technology Systems) LPJK version adopted PU Djoko Kirmanto as head of the Ministry of Public Pkekerjaan is the result of the 2008 National Conference should not be as good as the STI LPJK munas version. Polemic LPJK dualism is not long before problems occur, especially for LPJK area. Juridical Impact Of The verdict Number: 55 / G / 2012 / PTUN-JKT associated with Object dispute 1 and 2, namely Number: IPR 4.01.05.2171/11 Letter and Number: 054 823 dated January 10, 2012, regarding Trademark Registration Change of Address INSTITUTIONAL DEVELOPMENT SERVICES CONSTRUCTION (LPJK) and Logo Creation CONSTRUCTION DEVELOPMENT INSTITUTE (LPJK) in the General Register of Works No. 054 823, which was signed by the Director of Copyright, Industrial Design, Design of Integrated Circuits and Trade Secrets on behalf of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia clearly states that the copyright in the form of the logo valid legally owned by the National Conference LPJK version. It stretcher resulted in chaos in the two institutions in which each of these institutions claim to invalidity appliances logo. Berdarnya circulars of each institution have seriously affected the legal certainty tender Construction Services in Indonesia in general and especially in West Kalimantan. Efforts laws governing construction services development agencies more effectively and efficiently to the front post verdict of No. 55 / G / 2012-DPS administrative court is to conduct civil remedies, efforts constitutional law, administrative law efforts, and the efforts of the criminal law. As for the suggestion terhadapa authors of this study is the implementation of the decision of the Administrative Court Administrative Court No. 55 / G / 2012-DPS administrative court has not considered effective and efficient so it must be due to the lack of observance of the board or state officials that there are two LPJK the environment. It's time the government (President) in demand to take a firm stand end to this conflict, so that there is certainty of law to the world of construction in Indonesia. The need for the application of the principles of good governance so that the implementation of the government will be more transparent, pro-democracy and prosperity of the people. And conflicts regarding the tender exercisingConstruction Services can be reduced. If it has been decided by the Court TUN, then its implementation easier adhered and resolved with concrete legal certainty
Tanggung Jawab Instansi Terkait Terhadap Peredaran Obat Impor Tradisional Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen (Studi Terhadap Obat Yang Tidak Terdaftar Di Kota Pontianak)
No full textAbstractDrug is a substance that is consumed by the body to reduce pain and eliminate thedisease . Medication can be useful to cure the kinds of diseases suffered by humans . Inthe present development , the drug can be divided into 2 groups , namely TraditionalMedicine and modern medicine . Article 106 of Law No. 36 of 2009 states that thepharmaceutical preparations and medical devices can only be released after obtaining amarketing authorization.Based on the description of the background , issues to be addressed in this studyare as follows , How oversight of imported traditional medicine in Indonesia ?, HowLegal responsibilities of imported traditional medicine importers in Indonesia ? and Howto remedy the negative impact of imported traditional medicine circulation withoutpermission on ? Research the law can be divided into normative legal research and legalresearch soiologis . The legal research used in this thesis is a normative legal research isresearch that is done by examining library materials which are also called secondary dataand legal research literature . Factor is the juridical legislation ( Act No. 8 of 1999 onConsumer Protection ) , whereas the empirical factor is effort related agencies in order toprevent the circulation of imported drugs without a marketing authorization.The results of the study , each drug and food imports into Indonesia is overseen bya body called the National Agency of Drug and Food of the Republic of Indonesia ( FDA- RI ) . If we are keen to see the products and medicinal foods we consume from a foreigncountry , usually in packs contained no FDA - RI Registration Number . Given thesenumbers , it is clear that the food or medications that we purchase has been approved bythe FDA - RI . In order to keep an eye on any food and drug in Indonesia , FDA - RI hasissued a regulation , known as Regulation of the Head of Drug and Food ControlRepublic of Indonesia Number HK.00.05.1.3459 on Drug Importation ImportSupervision and Regulation of Food and Drug Monitoring Agency number :HK.03.1.23.10.11.08481 2011 on Criteria and Procedures for drug Registration , abusiness agents in the course of import of traditional medicine has a good faith obligationin conducting its business activities , provide information that is correct , clear and honestabout the condition and security of goods and / or services as well as member ofexplanation use , repair and maintenance , treat or serve customers properly and honestly2and not discriminatory , Ensure quality of drugs produced and / or traded under theprovision of quality standard of goods and / or services are applicable , provide anopportunity to the consumers to test and / or try the goods and / or services as well asprovide a guarantee and / or warranty on goods produced and / or traded , givingcompensation , compensation and / or reimbursement for damages resulting from the use, consumption and use of goods and / or services traded , Giving compensation , damagesand / or replacement if the goods and / or services received or not used in accordancewith the agreements . Remedies Negative Impact Of Imported Traditional Without DrugsCirculation Marketing Authorization is through the court and out of court SettlementSuggested Need for awareness of the authorities to conduct surveillance andmore intensive examination of the circulation of imported traditional medicine as hasbeen mandated in the legislation governing it so that no consumers who feel aggrievedKeywords: Imported Traditional Medicines, without marketing authorization andConsumer ProtectionAbstrakObat merupakan zat yang dikonsumsi tubuh untuk mengurangi rasa sakit maupunmenghilangkan suatu penyakit. Obat dapat berguna untuk menyembuhkan jenis-jenispenyakit yang diderita oleh manusia. Pada perkembangan sekarang ini, obat dapat dibagimenjadi 2 kelompok, yakni Obat Tradisional dan obat modern. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Bertitik tolak dari uraian latarbelakang, masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut,Bagaimana mekanisme pengawasan atas peredaran obat tradisional impor di Indonesia?,Bagaimanakah tanggung jawab importir dalam importasi obat tradisional ke dalamwilayah hukum Republik Indonesia ? dan Bagaimana upaya hukum dari Instansi terkaitterhadap dampak negatif peredaran obat tradisional impor tanpa izin edar? Penelitianhukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukumsoiologis. Adapun penelitian hukum yang digunakan dalam thesis ini adalah penelitianhukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakayang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Faktoryuridisnya adalah peraturan perundang-undangan (Undang-undang RI Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen), sedangkan mengenai faktor empirisnya adalahupaya instansi terkait dalam rangka mencegah peredaran obat impor tanpa izin edar.Hasil penelitian, Pengawasan yang dilakukan Badan POM terdiri 2 bentuk, yaituPre market dan Post Market, Seorang pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan imporobat tradisional mempunyai kewajiban Beritikad baik dalam melakukan kegiatanusahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi danjaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan danpemeliharaan, Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur sertatidak diskriminatif, Menjamin mutu obat yang diproduksi dan/atau diperdagangkanberdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, Memberikankesempatan kepada konsumen untuk menguji dan / atau mencoba barang dan / atau jasatertentu serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yangdiperdagangkan, Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugianakibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang3diperdagangkan, Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barangdan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. UpayaHukum Dari Dampak Negatif Peredaran Obat Impor Tradisional Tanpa Izin Edar yaitumelalui pengadilan dan Penyelesaian di luar pengadilan Disarankan Perlu adanyakesadaran dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaanyang lebih intensif terhadap peredaran obat tradisional impor sebagaimana yang telahdiamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebutsehingga tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan.Kata kunci: Obat Tradisional Impor, tanpa izin edar dan Perlindungan Konsumen
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 DI MAHKAMAH KONSTITUSI
No full textABSTRACTThis thesis discuss the effectiveness of dispute resolution 2014 legislative election results in the Constitutional Court. From the results of research using normative law research method can be concluded, that: There has been an increase in the number of cases from 655 cases PHPU (Pilleg 2009) to 902 cases (Pilleg 2014). In the case judging by the number pesertapemilunya, Pilleg 2009 far more than 2014 Pilleg 2009 diikutioleh 11 219 candidates DPR and DPD candidates 1116, whereas in 2014 only Pilleg 6607 followed by the House of Representatives candidates and 945 candidates DPD. Increase in cases is due to the procedural law of the Court has broadened the legal standing of the applicant which is not only political parties and individual candidates for the DPD, also individual candidates DPR and DPRD both provincial and district / city. As a result in 2014 Pilleg add some 118 cases of individual petition. Dissatisfaction with the process, namely the emergence of many alleged violations. Dissatisfaction of this process does not necessarily indicate poor quality of recall of 902 cases filed, only 22 cases were granted the 2,4persen. During the filing of the petition, the Constitutional Court issued a different release related to the number of cases received. The case number was changed from every stage of acceptance of the case. The difference is due to differences in the number of policies in force between the constitution and the general secretary of the Constitutional Court judges who then gave Ruan gbagi pemoho nuntuk apply for passing of the deadline 3x24 hours. As a result, some of the petition must be declared not accepted due to the overdue filing. Should the Court can refuse the request during the registration process is closed, so do not give up hope palsu.Pengaturan Dispute Settlement Legislative Election Results In the Constitutional Court More Effective Into his future is together Election Commission (KPU), Election Supervisory Body (Bawaslu ) to establish a dispute resolution mechanisms and electoral complaints within the electoral system in Indonesia.Such mechanisms necessary to protect the rights of citizens and help determine whether the election is really a true reflection of the will of its citizens. so that the elections can be credible, it is important for voters and election contestants to have access to the electoral resolution mechanism that is independent, fair, accessible and effective. However, in order to strengthen the dispute resolution structures and make it more user-friendly (easy to use) and effective, Indonesia needs to take some important steps before the national elections going forward with ratification of the Electoral Law timely by the House of Representatives (DPR), Bawaslu and Supervisory Committee's mandate is to mediate in order to ease the burden sengekat Commission and allow more cases to be processed by shorter.Keywords: Effectiveness of Dispute Settlement Election ResultsiiiABSTRAKTesis ini membahas masalah efektivitas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum legislatif 2014 Di Mahkamah Konstitusi. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative diperoleh kesimpulan, bahwa : Telah terjadi peningkatan jumlah kasus PHPU dari 655 kasus (Pilleg 2009) hingga 902 kasus (Pilleg 2014). Pada hal dilihat dari jumlah pesertapemilunya, Pilleg 2009 jauh lebih banyak dibanding 2014. Pilleg 2009 diikutioleh 11.219 caleg DPR dan 1.116 caleg DPD, sedangkan Pilleg 2014 hanya diikuti oleh 6.607 caleg DPR dan 945 caleg DPD. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh Hukum acara MK telah memperluas legal standing pemohon yakni tidak hanya partai politik dan perseorangan calon DPD, juga perseorangan Caleg DPR dan DPRD baik propinsi maupun kabupaten/kota. Akibatnya dalam Pilleg 2014 menambah permohonan perseorangan sejumlah 118 kasus. Ketidakpuasan terhadap proses, yakni munculnya banyak dugaan pelanggaran. Ketidak puasan terhadap proses ini tidak serta merta menunjukkan buruknya kualitas penyelenggaraan mengingat dari 902 kasus yang diajukan, hanya 22 kasus yang dikabulkan yakni 2,4persen. Selama pengajuan permohonan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan rilis yang berbeda terkait jumlah perkara yang diterima. Jumlah perkara tersebut mengalami perubahan dari setiap tahapan penerimaan perkara. Perbedaan jumlah ini disebabkan perbedaan kebijakan yang diberlakukan antara hakim konstitusi dan sekjen MK yang kemudian memberikan ruan gbagi pemoho nuntuk mengajukan permohonan lewat dari batas waktu 3x24 jam. Akibatnya beberapa permohonan harus dinyatakan tidak diterima akibat melewati batas waktu pengajuan permohonan. Mestinya MK bisa menolak permohonan tersebut pada saat proses pendaftaran ditutup, sehingga tidak memberikan harapan palsu.Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Di Mahkamah Konstitusi Yang Lebih Efektif Ke Masa Depannya adalah bersama-sama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membentuk mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dan pengaduan pemilu di dalam sistem pemilu di Indonesia. Mekanisme semacam itu penting untuk melindungi hak warga negara dan membantu menentukan apakah pemilu benar-benar merupakan cerminan yang sesungguhnya dari kehendak warganya. agar pemilu dapat dianggap kredibel, penting bagi para pemilih dan kontestan pemilu untuk memiliki akses ke mekanisme penyelesaian pemilu yang independen, adil, dapat diakses dan efektif. Namun, untuk memperkuat struktur-struktur penyelesaian sengketa dan membuatnya lebih user-friendly (mudah digunakan) dan efektif, Indonesia perlu mengambil beberapa langkah penting sebelum pemilu nasional tahun kedepannya dengan pengesahan Undang-Undang Pemilu yang tepat waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bawaslu dan Panwaslu memiliki mandat untuk memediasi sengekat agar meringankan beban KPU dan memungkinkan lebih banyak kasus untuk dapat diproses dengan lebih singkat.Kata Kunci: Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umu
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2007 PASAL 20 KAITANNYA DENGAN PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK DI KABUPATEN KUBU RAYA
No full textABSTRACTThis thesis discuss an Analysis Of The Law No. 35 of 2007 Section 20 Relation To The Implementation Regional Regulation of Pontianak Regency In Kubu Raya Regency. Form the research using methods of normative sociological and legal research, and referring to the primary and secondary of legal materials. The legal materials are collected by an inventorisation of the positive law and literature searches related to the subjects of research. The result of the law research showed that the rule implementation of the main regency to the expansion regency, as a legal fact extarction presented of law No. 35 of 2007 concerning the formation of Kubu Raya regency assignment. Any logical ratio or the reason for the implementation of the rule of Pontianak regency to the Kubu Raya regency it is caused by 4 elements, that is : (1) area condition, that Kubu Raya Regency remains a unity form and the state of the plains and waterways that once owned and managed by the main regency, (2) fund element, means the area funding management, (3) human resourches, means legislator and ability limitation in the areas rule formation, and (4) as a prevention, to avoid the vacum of law, while waiting for the law products set up in that expansion regency. The rule implementation of Pontianak regency in Kubu Raya regency is a legal action, due to based on the stronger law, namely the law No. 35 of 2007 which talked about the rule impelementation of Pontianak regency in Kubu Raya regency.Keyword : Implementation Of Regional Regulation; Main Regency; Expansion Regency.3ABSTRAKTesis ini membahas masalah Analisis Undang-Undang No. 35 Tahun 2007 Pasal 20 Kaitannya Dengan Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak di Kabupaten Kubu Raya. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis, serta mengacun pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara inventarisasi hukum positif dan penelusuran kepustakaan terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Induk terhadap Kabupaten Pemekaran, sebagaimana fakta hukum yang disajikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2007 tentang Penetapan Terbentuknya Kabupaten Kubu Raya. Terdapat alasan mengapa diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak bagi Kabupaten Kubu Raya disebabkan dari empat unsur, yaitu (1) unsur kondisi wilayah, bahwa wilayah Kabupaten Kubu Raya masih merupakan satu kesatuan bentuk dan keadaan dataran dan perairan yang pernah dikuasai dan dikelola oleh Kabupaten Induk, (2) unsur anggaran, yaitu pembiayaan daerah, (3) sumber daya manusia, yaitu keterbatasan legislator dan kemampuan dalam pembentukan peraturan daerah, dan (4) untuk mencegah agar tidak terjadi kekosongan hukum pada daerah pemekaran selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada, sampai menunggu ditetapkannya produk hukum di kabupaten pemekaran tersebut. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak di Kabupaten Kubu Raya merupakan tindakan yang legal (sah) karena dilandasi dasar hukum yang kuat yaitu pasal 20 Undang-Undang No. 35 tahun 2007 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak di Kabupaten Kubu Raya yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Kubu Raya No. 09 tahun 2008 tentang Pemberlakuan Produk Hukum Kabupaten Pontianak di Kabupaten Kubu Raya.Kata Kunci : Pemberlakuan Peraturan Daerah; Kabupaten Induk, berita, nasional, terkini, harian regional, Kabupaten Pemekaran
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZEEI KALIMANTAN BARAT DITINJAU DARI PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
No full textABSTRACTThis study aims to determine : 1 ) disclose and analyze barriers to enforcement against foreign fishermen fishing in the territorial waters of West Kalimantan ZEEI , 2 ) disclose and analyze the policy pursued enforcement against foreign fishermen convicted criminal and that no corporal punishment do not run away . The research was conducted in Pontianak include Court Judge at the District Court Pontianak Fishery , Marine Resource Trustees and Fisheries ( PSDKP ) Pontianak , West Kalimantan Directorate of Water Police and the Indonesian National Army Navy ( TNI - AL ) Pontianak . Data collection methods used were interviews , questionnaires , and direct observations . The data obtained in qualitative analysis . The results showed that the type of fishing ( illegal fishing ) which conducted foreign fishermen in West Kalimantan is a form of incompleteness ZEEI licensing documents (original , SIPI , and fishing ground ) , violation of gear use area , and do not activate communication devices (transmitter) . From the results patrol SPSDKP Pontianak , the number of foreign ships that captured illegal fishing activities in 2011 to 2012 as many as 55 vessels , consisting of 55 skippers and crew as much as 424 people . Of the cases ZEEI fishing in West Kalimantan was transferred to the Court of Fisheries at the District Court of Pontianak , the authors took a sample 7 decision , the verdict of the 4 countries of origin of foreign fishermen and 3 decision against Vietnamese fishermen from Thailand . The second decision of the ad hoc judges , proved that there is a difference penalty of foreign fishermen fishing in ZEEI , where to fishermen from Thailand country already has a MoU with Indonesian fishermen from the state instead of Vietnam have MoU yet . Thus law enforcement against foreign fishermen associated with the implementation of Article 102 of Law No. 45 Year 2009 on amendments to the Law No. 31 of 2004 on Fisheries greatly weaken the law enforcement process even in the long term Indonesian state will experience a greater loss . The absence of the MoU in the field of fisheries has become the modus operandi in fishing , even less foreign and foreign-flagged vessels using child labor or crew ( ABK ) from Indonesia . When the arrest and deportation , security forces of confusion , with the deportation process itself. In an effort to address the conduct of law enforcement foreigners engaging in fishing activities in West Kalimantan ZEEI , then the government should formulate policies related to the implementation of Article 102 which undermine law enforcement process .Keywords : Law enforcement policies against foreign fishermen convicted criminal and not corporal punishmentA B S T R A KPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) mengungkapkan dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wilayah perairan Kalimantan Barat, 2) mengungkapkan dan menganalisis kebijakan yang dilakukan penegak hukum terhadap nelayan asing yang divonis pidana dan tidak dilakukan hukuman badan agar tidak melarikan diri. Penelitian ini dilakukan di Pontianak meliputi Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, Direktorat Kepolisian Perairan Kalimantan Barat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Pontianak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis penangkapan ikan (illegal fishing ) yang dilakukan nelayan asing di ZEEI Kalbar adalah berupa ketidaklengkapan dokumen perizinan (SIUP, SIPI, dan fishing ground), pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap, dan tidak mengaktifkan alat komunikasi (transmitter). Dari hasil patroli SPSDKP Pontianak, jumlah kapal asing yang ditangkap melakukan kegiatan illegal fishing pada tahun 2011 sampai 2012 sebanyak 55 kapal, terdiri dari 55 nakhoda dan ABK sebanyak 424 orang. Dari kasus-kasus penangkapan ikan di ZEEI Kalbar yang dilimpahkan ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, penulis mengambil 7 sampel putusan, yaitu 4 putusan terhadap nelayan asing asal negara Vietnam dan 3 putusan terhadap nelayan asal Thailand. Dari kedua putusan hakim ad hoc tersebut, terbukti bahwa terdapat perbedaan sanksi hukuman bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI, di mana untuk nelayan asal negara Thailand sudah mempunyai MoU dengan Indonesia sebaliknya untuk nelayan asal negara Vietnam belum memiliki MoU. Dengan demikian penegakan hukum terhadap nelayan asing terkait dengan penerapan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sangat melemahkan proses penegakan hukum bahkan dalam jangka panjang negara Indonesia akan mengalami kerugian yang lebih besar. Belum adanya MoU di bidang perikanan ini menjadi modus operandi dalam penangkapan ikan, bahkan tidak jarang kapal asing dan berbendera asing menggunakan tenaga kerja atau anak buah kapal (ABK) asal Indonesia. Ketika dilakukan penangkapan dan deportasi, aparat keamanan kebingungan, dengan proses deportasi itu sendiri. Dalam upaya melakukan penegakan hukum untuk mengatasi Warga Negara Asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI Kalimantan Barat, maka pemerintah harus memformulasikan kebijakan terkait penerapan Pasal 102 yang melemahkan proses penegakan hukum.Kata Kunci : Kebijakan penegak hukum terhadap nelayan asing yang divonis pidana dan tidak dilakukan hukuman bada
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PENDUDUK MELALUI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI KOTA PONTIANAK IMPLEMENTATION THROUGH REGISTRATION RESIDENT POPULATION INFORMATION SYSTEMS ADMINISTRATION (SIAK) IN PONTIANAK
No full textABSTRAKDasar pemikiran dan ruang lingkup pengaturan pendaftaran penduduk dalam Sistem Administrasi Kependudukan Indonesia yang diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. Melalui ssstem ini terbitlah Nomor Induk Kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk, bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang. Namun kenyataannya masih terdapat NIK ganda sebanyak 12.396 jiwa di Kota Pontianak yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dalam menunjang aktivitas mereka sehingga kesadaran untuk mengurus atau memiliki dokumen kependudukan atas inisiatif sendiri masih rendah, kurangnya informasi yang intensif dari Dinas Kependudukan Dan Pencataatn Sipil Kota Pontianak kepada masyarakat melalui kegiatan lapangan maupun media massa, serta belum diterapkannya sanksi baik denda maupun pidana kurungan bagi masyarakat maupun petugas yang melanggar. Untuk membangun SIAK yang lebih efektif dan efisien ke depan diperlukan komitmen dan kerja sama antara instansi terkait disemua tingkatan dalam kerangka membangun basis data yang berasal dari berbagai instansi secara terintegrasi.Kata Kunci: Implementasi, Pendaftaran Penduduk, dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.2ABSTRACTThe rationale and scope of population registration settings in Indonesian Population Administration System is formulated in the Law No. 23 Year 2006 on Population Administration following its implementing regulations is to provide protection and recognition of personal status and the determination of the legal status of any Event of Population and experienced Milestones by residents who are inside and / or outside the territory of the Republic of Indonesia. Through this ssstem come a single identity number which must be owned by every resident, is unique or distinctive, single and attached to a person. But in reality there are as many as 12,396 souls NIK in Pontianak is caused by several factors, among others, due to the low public awareness about the importance of civil documents in support of their activities so that awareness to take care of or have legal documents on their own initiative is still low, the lack of information intensive of the Office of Population and Civil Pencataatn Pontianak to the community through field activities and mass media, as well as the implementation of sanctions yet both fines and imprisonment for people and officers who violate. SIAK to build more effective and efficient to forward the necessary commitment and cooperation between relevant agencies at all levels within the framework of building a data base derived from various agencies in an integrated manner.Keywords: Implementation, Registration Population and Population Administration Information Systems