Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PENGEMBALIAN KEDALAM KEADAAN SEMULA DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
No full textABSTRAKPada prinsipnya pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya dapat dilaksanakan sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde). Pengecualian dari prinsip tersebut adalah terhadap putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi.Putusan serta merta merupakan perwujudan dari asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” yang merupakan salah satu asas penting hukum acara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.Putusan serta merta di satu sisi memang mengandung keuntungan bagi pihak yang dirampas haknya untuk dapat segera menikmati kembali haknya. Tetapi di sisi lain adanya putusan serta merta justru sering kali menimbulkan kesulitan atau permasalahan baru karena tidak jarang putusan banding ternyata bertentangan dengan putusan serta merta tersebut, sehingga harus dilaksanakan eksekusi untuk mengembalikan atau memulihkan kembali kedalam keadaan sebelum diadakan pelaksanaan putusan tersebut (restitutio in integrum). Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Jo.Nomor 285/Pdt/1997/PT.Smg jo.Nomor 496 K/Pdt/1999, dimana objek atau barang yang dieksekusi telah berpindah tangan ke pihak Penggugat, kemudian dengan adanya putusan banding dan kasasi yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka harus dilakukan pengembalian kedalam keadaan semula.Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan dasar disiplin ilmu hukum sebagai suatu sistem kaedah (norm / das sollen) yang berlaku didalam masyarakat, dalam hal ini adalah hukum acara perdata.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perkara-perkara perdata yang telah diperiksa dan diputus serta merta, isi putusan, kemudian dalam hal pelaksanaan pengembalian seperti keadaan semula terhadap putusan tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :21. Selama kurun waktu antara Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2000 dari jumlah 176 perkara, 60 perkara diantaranya dimohonkan putusan serta merta, dan dari 60 perkara yang dimohonkan putusan serta merta tersebut, hanya 2 perkara yang diputus serta merta yaitu perkara yang tercatat dalam Register Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. dan perkara Register Nomor 09/Pdt.G/1999/PN.Pbg. dari dua perkara yang diputus serta merta diatas, proses pemeriksaannya sampai ke tingkat kasasi;2. Pelaksanaan pengembalian kedalam keadaan semula terhadap perkara Nomor02/Pdt.G/1996/PN.Pbg, tidak mengalami kesulitan karena sampai saat dilaksanakannya Re-eksekusi, obyek eksekusi belum berpindah tangan / masih dalam penguasaan Penggugat;3. Pengembalian seperti keadaan semula yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg mendasarkan pada asas perlindungan hukum. Perlindungan hukum disini adalah perlindungan hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Kata Kunci : In kracht van gewijsde, Uitvoerbaar bij voorraad, Restitutio in integrum, Norm, Das sollen.3ABSTRACTIn principle, the implementation of a judgment or execution can only be carried out after having permanent legal force (In kracht van gewijsde). Exceptions from this principle are against the decision immediately (uitvoerbaar bij voorraad). The verdict can be implemented immediately beforehand though there are still good resistance remedies, appeal and cassation.Decision necessarily a manifestation of the principle of "Justice is done with a simple, fast, and low cost", which is one important principle of procedural law set out in Article 4 paragraph (1) Act Number 14 of 1970 on Provisions Principal Judicial Power.Decision necessarily on the one hand it contains an advantage for the party deprived of his right to be able to immediately enjoy their rights back. But on the other hand the decision immediately instead often creates new difficulties or problems because it is not uncommon appeal verdict was contrary to the decision immediately, so that must be carried out executions to restore or recover back into the state before the implementation of the decision held (restitutio in integrum). As was the case in the District Court Purbalingga with Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Jo. Number 285/Pdt/1997/PT.Smg jo. Number 496 K/Pdt/ 1999, where the object or goods executed has changed hands to the Plaintiff, then with the decision of the appeal and cassation rejected the Plaintiff's claim that states, it must be done returns into its original state.The approach used in this paper is a normative juridical approach is the approach to the basic disciplines of law as a rule system (norm/das sollen) prevailing in society, in this case is the law of civil procedure.Based on the results of research and discussion on case-civil cases that have been examined and decided upon immediately, the decision, then in terms of the implementation of such returns to its original state against the decision, the conclusion as follows:1. During the period between 1996 up to 2000 of the number of 176 cases, 60 cases of them applied for decision immediately, and of the 60 cases filed decision immediately, only 2 cases were terminated immediately that the case is recorded in the Register Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg. Register and case Number 09/Pdt.G/ 1999/PN.Pbg. of the two cases are disconnected immediately above, the examination process to appeal;2. Implementation of returns into the original state of the case Number 02/Pdt.G/1996/ PN.Pbg, not experiencing difficulties due to the current implementation of the Re-execution, execution objects have not changed hands/still in control of the Plaintiff;3. Refund like its original state conducted by the District Court Purbalingga in case Number 02/Pdt.G/1996/PN.Pbg basing on the principle of legal protection. Legal protection here is the protection of the law against the decision which was binding.Keywords: In kracht van gewijsde, Uitvoerbaar bij voorraad, restitutio in integrum, Norm, Das sollen
KEWENANGAN PENGAWASAN ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR DAN TNI ANGKATAN LAUT BESERTA POLAIR POLDA KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN.
No full textABSTRACTThis thesis discusses the supervisory authority of the Department of Marine and Fisheries of West Kalimantan province, Navy and Polair West Kalimantan Based on Law No. 45 of 2009 on Fisheries. This research was conducted using the method of sociological juridical legal research. From the results of this thesis research was obtained that the implementation of the supervisory authority of the Department of Marine and Fisheries of West Kalimantan Province and officer of the Navy along with Polair West Kalimantan has been very good, Supervision fishery consists of four (4) object, namely: licensing, fishing boats, territories and catching lines and fishing gear. That licensing supervision composed of: fisheries business license, business license and permit fishing vessels transporting fish. While the fishing vessel monitoring consists of: inspection at the time of arrival of the vessel, checks at the time of departure of the ship, fishing vessel di¬adhock verification, and a report by watchdog. Factors affecting overlapping supervisory authority of the Department of Marine and Fisheries of West Kalimantan Province and Navy along with Polair West Kalimantan in the implementation of fisheries surveillance in the waters of West Kalimantan Province is that the breadth of the scope of the threat of disruption of maritime security, setting authority of Investigation in the Field of Fisheries Yang still partial , yet the formation of a coordination forum in the field of fisheries enforcement in west Kalimantan and the lack of facilities, infrastructure inspectors. Attempts were made in the future in order to avoid overlapping of authority is to synchronize and harmonize fisheries surveillance authority so that law enforcement goes well. Synchronization and harmonization of the authority of law enforcement can be interpreted as an attempt was made to harmonize, harmonize regulations perudang crustaceans existing or adjust authority investigations conducted by the Department of Marine and Fisheries, Army-Navy, Police and must be supported with the Financial Budget sufficient from national and regional budgets. Including the preparation of facilities and infrastructure required to implement fisheries law enforcement. In this context, should be developed principles of coordination, namely objectivity, functional, continuity, flexibility, control, supervision, communication, effectiveness, direct contact, and the interrelationships among the factors that exist that are no longer avoid overlapping authority between officers law enforcement related.Keywords: Surveillance Authority, Department of Marine and Fisheries, Navy and PolairABSTRAKTesis ini membahas kewenangan pengawasan antara Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar , TNI Angkatan Laut Dan Polair Polda Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh Bahwa pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan Perwira TNI AL beserta Polair Polda Kalimantan Barat sudah sangat baik, Pelaksanaan pengawasan perikanan terdiri dari dari 4 (empat) objek yaitu: perizinan, kapal perikanan, wilayah dan jalur penangkapan serta alat penangkapan ikan. Bahwa pengawasan perizinan terdiri dari: izin usaha perikanan, izin usaha penangkapan ikan dan izin kapal pengangkutan ikan. Sedangkan pengawasan kapal perikanan terdiri dari: pemeriksaan pada saat kedatangan kapal, pemeriksaan pada saat keberangkatan kapal, verifikasi kapal perikanan yang diadhock, dan laporan oleh pengawas. Faktor yang mempengaruhi tumpang tindih kewenangan pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan TNI Angkatan Laut beserta Polair Polda Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengawasan perikanan di perairan Provinsi Kalimantan Barat adalah bahwa Luasnya lingkup ancaman gangguan keamanan laut, Pengaturan Kewenangan Penyidikan Di Bidang Perikanan Yang Masih Bersifat Parsial, belum terbentuknya forum koordinasi penegakan hukum di bidang perikanan di kalimantan barat dan minimnya sarana, prasarana petugas pengawas. Upaya dilakukan kedepannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan adalah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi wewenang pengawasan perikanan agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Sinkronisasi dan harmonisasi wewenang penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menyerasikan, menyelaraskan peraturan perudang-udangan yang ada atau menyesuaikan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI-Angkatan Laut, Kepolisian dan harus ditopang dengan Anggaran Keuangan yang mencukupi dari APBN dan APBD. Termasuk penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum perikanan. Dalam konteks ini, layak dikembangkan prinsip-prinsip koordinasi yaitu obyektivitas, fungsional, kesinambungan, fleksibilitas, pengendalian, pengawasan, komunikasi, efektifitas, kontak langsung, dan hubungan timbal balik di antara faktor-faktor yang ada supaya tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum terkait.Kata Kunci : Kewenangan pengawasan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, TNI Angkatan Laut Dan Polair Pold
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN BARANG DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (StudiKasus PT. Borneo SanggauPermai di KabupatenSanggau).
No full textABSTRACTThis thesis discusses the rule of law in the resolution of disputes arising out of overlapping land ownership certificate (case study in the district land office stronghold highway). This research was conducted using the method of the normative legal research, the conclusion of all the foregoing, it can be drawn a conclusion that: Factors that cause the occurrence of acts of vandalism stuff done by people (actors) in the PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) Sanggau is no dissatisfaction actors Because destruction of the vagueness of the company, as well as fatigue and felt aspirations articulated not heard and not ignored by the PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP), provocation factor of certain people, the will of coercion factor, communication disagree, and interests tertentu.Upaya-efforts made by law enforcement to combat the destruction of facilities and goods belonging to the company PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) is done by people (actors) are, provide outreach to the community about the delivery of a good and true aspirations as Law No. 9 of 1998 on freedom of expression in public, for the public to know the background of the doing damage, Facilitate communities and local government the district, Finding out the root causes or conflicts between communities, Reconciling the parties involved in the protests or conflicts (fights), law enforcement should be run if there is a victim of vandalism or physical (mental ). The advice in this study is that in the search for prevention efforts against criminal damage belongings enterprise conducted by the people around PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP), the author suggested that performed a variety of other ways that can cope with the destruction of the goods at the time of the protests or conflicts between the communities of which the company's company party and pendekataan always communicate with the community so that what the public wants or condition of the people in the know by the company. So that the company knows how conditions and issues in the company and the company always involve the public in making decisions that result in decisions that produce can be accepted by society. So there is no disagreement between the company with local government and police masyarakat.Pihak be firm if there are companies and people who have been found guilty of the police and the courts, the police, local government and is entitled to the full extent of the sanctions in accordance with their respective tepoksinya so events like this do not happen again.Keywords: Overview of Criminology Against CrimeAbstrakTesis ini membahas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa atas timbulnya tumpang tindih sertifikat hak milik atas tanah (studi kasus di kantor pertanahan kabupaten kubu raya). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan Dari semua uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan perusakan barang-barang yang dilakukan oleh masyarakat (pelaku) di PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) Kabupaten Sanggau adalah Karena ada ketidakpuasan pelaku pengrusakan atas ketidakjelasan perusahaan, serta rasa lelah dan merasa aspirasi yang disampaikan tidak didengar dan tidak dipedulikan oleh pihak PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) , Faktor provokasi dari orang-orang tertentu, Faktor pemaksaan kehendak, Komunikasi yang tidak sepaham , dan Kepentingan tertentu.Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menanggulangi perusakan fasilitas dan barang-barang milik perusahaan PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) yang dilakukan oleh masyarakat (pelaku) adalah, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyampaian aspirasi yang baik dan benar sesuai undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Mencari tahu latar belakang masyarakat dalam melakukan tindakan pengrusakan, Memfasilitasi masyarakat dengan pihak pemda kabupaten sanggau , Mencari tahu akar permasalahan atau konflik antar masyarakat, Mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa atau konflik (perkelahian) , Penegakan hukum harus di jalankan jika terdapat perusakan atau korban fisik (jiwa). Adapun saran dalam penelitian ini adalah bahwa Dalam usaha mencari upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perusakan barang-barang milik perusahaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar PT. Borneo Sanggau Permai (PT. BKP) , Penulis menyarankan agar dilakukan berbagai cara lain yang dapat menanggulangi perusakan barang-barang pada saat unjuk rasa atau konflik antara masyarakat an pihak perusahaan diantaranya Pihak perusahaan selalu melakukan komunikasi dan pendekataan dengan masyarakat sehingga apa yang yang diinginkan masyarakat atau kondisi masyarakat di ketahui oleh pihak perusahaan. Sehingga pihak perusahaan mengetahui bagaimana kondisi dan issu dalam perusahaan serta pihak perusahaan selalu melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan sehingga hasil keputusan yang di hasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga tidak terjadi ketidaksepahaman antara pihak perusahaan dengan masyarakat.Pihak Pemda dan kepolisian harus tegas jika ada perusahaan dan masyarakat yang telah dinyatakan bersalah dari pihak kepolisian dan pengadilan maka pihak pemda dan kepolisian berhak untuk memberikan sanksi yang seberat-berat sesuai dengan tepoksinya masing-masing sehingga kejadian yang seperti ini tidak terulang lagi.Kata Kunci :Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidan
IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Polresta Pontianak Kota)
No full textABSTRAKTesis ini membahas masalah implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan (studi kasus di polresta pontianak kota). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif sosiologis Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam proses penyidikan di Polrestata Pontianak mengacu pada KUHAP yang pada dasarnya Asas Praduga Tidak Bersalah diartikan sempit bagaimana seseorang patut dinyatakan tidak bersalah sebelum ada putusan/vonis yang menyatakan dia bersalah. Kendala dalam Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Polresta Pontianak antara lain dalam proses interogasi (pemeriksaan) terhadap tersangka terkait dengan kasus-kasus tertentu seperti kasus pemerkosaan dan kasus kesusilaan, perzinahan, pencabulan dan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih sulit untuk didapatkan keterangan, dikarenakan hal ini disebabkan oleh kecenderungan korban enggan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga membuat proses penyidikan berlangsung lama dan lamban, dan terkesan sebagai hambatan di dalam penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah. Bahwa pada dasarnya perapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Polresta pontianak sudah sesuai dengan apa yang di atur dalam Undang-undang, namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam proses penyidikan yang memungkinkan penyidik mengesampingkan atau tidak berpedoman pada Asas Praduga Tidak Bersalah. Adapun yang menajdi saran dalam penulisan tesis ini adalah Hendaknya dalam melakukan tugas dan kewajibannya aparat kepolisian di Polrestata Pontianak tidak menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka dengan alasan apapun karena tersangka mempunyai hak diperlakukan dengan baik dalam setiap proses pemeriksaan. Aparat kepolisian sebelum memulai pemeriksaan terhadap tersangka, hendaknya memberitahukan hak tersangka secara lengkap selama dalam proses penyidikan agar tersangka mengetahui dan memahami posisinya sebagai tersangka dan bisa menggunakan haknya. Dalam proses pemeriksaan suatu perkara hendaknya tidak membeda-bedakan status atau jabatan tersangka dan tidak melakukan tindakan diskriminasi sehingga tercapai suatu keadilan dan kesamaan di depan hukum (equality before the law).Kata Kunci : Asas Praduga Tidak bersalahAbstractThis thesis addressed the issue of implementation of the rights of suspects as the embodiment of the presumption of innocence in the inspection process at the level of investigation (Police pontianak case study in the city). Legal research methods used are normative sociological From the results it is concluded, that the application of the2presumption of innocence in the process of investigation in Pontianak Polrestata refers to the Criminal Procedure Code which is basically the presumption of innocence should be interpreted narrowly how a person found not guilty before any decision / verdict declared him guilty. Constraints in adoption of the Basic Prejudice Not Guilty in Process Profiling in Pontianak among other filamentous in the interrogation process (inspection) of suspects associated with particular cases like rape cases and cases of morality, adultery, abuse and domestic violence cases (KDRT) still difficult to procure evidence, because it is caused by the tendency of the victim refused and convoluted in giving evidence to make the investigation process lasts long and slow, and only seen as obstacles in the implementation of the Basic Prejudice Not Guilty. Basic marinade that basically Prejudice Not Guilty in filamentous vampire was in line with what the program in law, but there are still some obstacles and barriers in the process of investigation that allows investigators ruled out or not referring to the Basic Prejudice Not Guilty. As for becoming a suggestion in this thesis is the matter with the tasks and obligations in Polrestata Pontianak police forces not to use violent means to obtain evidence from a suspect for any reason because the suspect has the right to be treated properly in each process. Police forces before beginning a search of the suspect, the suspect's rights should be fully informed during the investigation process so that the suspect knows and understands his position as a suspect and could exercise his right. In the process of examining a subject should not differentiate between the status of a suspect or department and not doing so achieved a discrimination action for justice and equality before the law (equality BEFORE the law).Keyword : Prejudice basic Innocenc
REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DIKAITKAN DENGAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG PASCA RENOVASI PASAR (Studi pada Pasar Mawar Kota Pontianak).
No full textAbstractThis thesis discusses the problems associated with traditional market revitalizationempowerment of post-renovation market traders (Studies in Market Rose PontianakCity) .From the results of research using normative juridical legal research methods canbe concluded, that: Pontianak City Government has shown its support for therevitalization of traditional markets through market traditional. Revitalization is donenot only on the physical building, but also the management of traditional markets inways that more modern.Pasar Rose is one example of the traditional markets that havebeen revitalized by both the Government of Pontianak. Roses are not only revitalizedthe market physically, but also managed by the new governance and modern. Proved bythe existence of some form of public services penunjuang facilities and mentoringprograms. However, for the case of Roses Market, to consider complaints after therelocation market traders on the lonely visitors and decreasing turnover.In practice, theGovernment of Pontianak is located in a position that is a dilemma because on the onehand, Pontianak City Government wants to revitalize traditional markets that there is apotential source of revenue. However, on the other hand, the City does not havesufficient funds and a clear concept for the revitalization of the market, so it tends to becompromised by the developer as capital owners, who are many irregularities in theimplementation of the management of market regulation, for example, the failure of therevitalization of traditional markets, land use incompatibility and even conflict betweenthe old merchant with developer. Model revitalization of traditional markets should notonly focus on increasing revenue, but in favor of the interests of the wider community.Therefore, in the design of market management model needs to involve a wide range ofrelevant stakeholders, such as the Market Management Department, Public WorksDepartment, City Planning Office, the Department of Transportation, traditionalmerchant associations, developers, and so that the interests of each party can beaccommodated with the fair.Keywords: Revitalization of Traditional Market Traders Associated WithEmpowerment2AbstrakTesis ini membahas masalah revitalisasi pasar tradisional dikaitkan denganpemberdayaan pedagang pasca renovasi pasar (Studi pada Pasar Mawar KotaPontianak).Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridisnormative diperoleh kesimpulan, bahwa : Pemerintah Kota Pontianak telahmembuktikan dukungannya kepada pasar tradisional melalui kebijakan revitalisasi pasartradisional. Revitalisasi yang dilakukan tidak hanya pada fisik bangunan, tapi jugapengelolaan pasar tradisional dengan cara-cara yang lebih modern.Pasar Mawarmerupakan salah satu contoh pasar tradisional yang telah direvitalisasi dengan baik olehPemerintah Kota Pontianak. Pasar Mawar tidak hanya direvitalisasi secara fisik, tapi jugadikelola dengan tata kelola yang baru dan modern. Terbukti dengan adanya beberapafasilitas penunjuang berupa layanan umum dan program pendampingan. Namun khususuntuk kasus Pasar Mawar, perlu diperhatikan keluhan para pedagang pasca relokasi pasarmengenai sepinya pengunjung dan menurunnya omset. Dalam pelaksanaannya,Pemerintah Kota Pontianak berada dalam posisi yang dilematis karena di satu sisi,Pemerintah Kota Pontianak ingin merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang adasebagai sumber PAD yang sangat potensial. Namun, di sisi lain, Pemerintah Kotatidak mempunyai dana yang memadai dan konsep yang jelas untuk revitalisasi pasar,sehingga cenderung bersikap kompromistis dengan pengembang sebagai pemilikmodal, sekalipun banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Perda PengelolaanPasar, misalnya kegagalan revitalisasi pasar tradisional, ketidaksesuaian penggunaanlahan, bahkan konflik antara pedagang lama dengan pengembang.Model revitalisasipasar tradisional seyogianya tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapiberpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, dalam menggagasmodel pengelolaan pasar perlu melibatkan berbagai stakeholders yang terkait, sepertiDinas Pengelolaan Pasar, Dinas PU, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, asosiasipedagang tradisional, perusahaan pengembang, dan sebagainya agar kepentingan darisetiap pihak dapat terakomodasi dengan adil.Kata Kunci: Revitalisasi Pasar Tradisional Dikaitkan Dengan PemberdayaanPedagan
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNTO UNDANG UNDANG PERDAGANGAN OLEH PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA GULA ILEGAL ( ILLEGAL SUGARING ) DARI LUAR NEGERI / MALAYSIA DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT
No full textABSTRACThis thesis discusses about how to handling criminal offenses of illegal sugar by investigator of special crime directorat and resort police on regional police of west Kalimantan, with applied consumer protection laws to againts perpetrators of illegal sugar crime. To strengthen public prosecutor and convicted judges to charge perpetrators, the investigators should apply multi door methode. This methode uses some legislation to against perpetrators of illegal sugar crime like consumer protection laws and trade laws. It is intended to verdict handed down and becomes more severe, meanwhile customs laws are applied by custom’s investigators that imposed on offenders of illegal sugar crime who entered customs territory. There are three court decisions from the district court Pontianak for illegal sugar crime which categorized as mild. There are number: 271 / Pidsus / 2014 / Pn. Ptk defendant’s name is Mr. Ishak with punishment one month and fifteen days imprisonment. Another court decissions number: 281 / Pid. Sus / 2014 / Pn. Ptk, defendant’s name is Mr. Eka Susanto bin Ibrahim with punishment two month imprisonment. The last is decission of the district court sanggau number: 30 / Pid. Sus / 2014 / Pn Sanggau, defendant’s name is Mr. Leonard Nainggolan call Mr. Leo son of Mr. Sugar Nainggolan with punishment eight month imprisonment. This three defendants charged with violating laws No. 8 1999 about consumen protection laws article 62 paragraph (1) Jo article 8 paragraph (1) with penalty five years imprisonment.Based on three court decisions which is mild punishment for them, the writer interests to put this problem into the thesis with the title “ The Aplication of Consumer Protection LawJunto Trade Laws by the Investigator in Handling Illegal Sugar Crime from Malaysia in West Kalimantan Territory”The mild verdict will not make the perpetrator of illegal sugar crime be wary, it will tent to repeat crime again. According to data of illegal sugar crime in 2013 and 2014 which the writer get from sub-directorate 1 in special crime directorat regional police of West Kalimantan, in 2013 there are 207 cases and in 2014 until september there are 91 cases. The most cases of illegal sugar crime handled by police resort Sanggau. It is caused that Sanggau regency was2border region of Indonesia and Malaysia that is located in Entikong Sanggau regency. Through this influx of illegal things especially sugar entered West Kalimantan Province. Border communities can use cross border card with the price RM 600 equivalent with Rp. 2.100.000.-. They allowed shoping in Malaysia passed Entikong border and footpaths. Then groceries like Malaysia Sugar collected in border, sold to the broker for Rp. 400.000,- a sack. It marketed to the whole West Kalimantan Province for Rp. 490.000,- a sack. This problem makes perpetrators of illegal sugar be tempted. It can not be separated with the involvement of law enforcement officials and another officials who has duty on border, and made this crime difficult to be able to eradicate it. This problem should be finded the solution for the duty beares in West Kalimantan Province.ABSTRAKTesis ini membahas tentang Penanganan Tindak Pidana Gula yang dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalbar dan Penyidik Polres Jajaran Polda Kalimantan Barat dengan menerapakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap para pelaku Tindak Pidana Gula Ilegal ( Illegal Sugaring ) , untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum terhadap para pelaku tindak pidana Gula Ilegal dan menambah keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan kiranya Penyidik menerapkan metode Multi Door yaitu dengan menambahkan beberapa perundang-undangan terhadap para pelaku Tindak Pidana Gula Ilegal yang dalam hal ini melapis atau menjuntokan Undang-Undang Perlindungan Konsuman dengan Undang-Undang Perdagangan , hal ini dimaksudkan agar vonis hakim yang dijatuhkan kepada pelaku menjadi lebih berat , sedangkan untuk UU Kepabeanan hanya berlaku khusus bagi penyidik Bea dan Cukai yang dikenakan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana Gula Ilegal / Penyelundupan yang masuk di wilayah kepabeanan , Terbukti ada 3 (tiga) buah putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap 3 (tiga) orang terdakwa adalah yang masuk ringan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 271/Pid.Sus/2014/PN.Ptk , yang atas nama terdakwa Sdr. ISHAK dengan hukuman 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari pidana penjara , dan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 281/Pid.Sus/2014/PN.Ptk , atas nama terdakwa EKA SUSANTO BIN IBRAHIM dengan hukuman 2 (dua) bulan pidana penjara , serta Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Npmor : 30/Pid.Sus/2014/PN Sgu , atas nama terdakwa LEONARD NAINGGOLAN ALS.LEO anak dari SUGAR NAINGGOLAN dengan hukuman 8 bulan pidana penjara ,yang mana ketiga terdakwa di atas didakwa melanggar pasal 62 ayat(1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU NO.8 Tahun 1999,tentang Perlindungan Konsumen yang mana ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun pidana penjara .Dengan 3 (tiga) buah putusan Pengadilan tersebut diatas , yang menurut penilaian penulis itu adalah ringan yang dapat mencedrai rasa keadilan dari masyrakat , sehingga penulis tertarik dengan masalah ini dan menuangkannya dalam bentuk Karya Tulis atau Tesis dengan judul “ PENERAPAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNTO UU PERDAGANGAN OLEH PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA GULA ILEGAL ( ILLEGAL SUGARING ) DARI LUAR NEGERI/MALAYSIA DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT “Dengan putusan yang ringan tersebut tidak akan membuat para pelaku tindak pidana Gula Ilegal ini akan menjadi jera bahkan akan cendrung untuk mengulanginya kembali .Sesuai dengan data yang penulis dapatkan di Subdit I Dit Reskrimsus Polda Kalbar dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan 2014 tentang Tindak Pidana Gula Ilegal , adalah untuk tahun 2013 berjumlah 207 kasus dan tahun 2014 sampai bulan September sejumlah 91 kasus , dan yang paling banyak adalah Polres Sanggau , hal ini disebabkan karena Kab.3Sanggau merupakan tempat wilayah lintas batas perbatasan Indonesia dan Malyasia yang tepatnya terletak di Entikong Kab. Sanggau , lewat inilah masuknya barang – barang ilegal terutama Gula Ilegal masuk ke Provinsi Kalimantan Barat, yang mana masyarakat perbatasan dengan menggunakan Kartu Lintas Batas senilai 600 Ringgit Malaysia atau setara dengan Rp. 2.100.000 , diperbolehkan berbelanja ke Malaysia dengan melewati border Entikong dan juga jalan-jalan tikus atau setapak , kemudian hasil belanjaan berupa Gula Malaysia dikumpulkan di perbatasan yang kemudian dijual kepada cokong – cukong dan selanjutnya diedarkan ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat , dilihat dari segi harga yang cukup murah di perbatasan Entikong per karungnya Rp. 400.000.- dan dijual ke Pontianak atau wilayah lain seharga Rp. 490.000.- Hal ini membuat para pelaku tindak pidana Gula Ilegal ini menjadi tergiur , hal ini tidak terlepas dengan keterlibatan petugas penegak hukum dan petugas-petugas lain yang bertugas diperbatasan sehingga sulit untuk bisa dengan tuntas membrantasnya . Hal ini yang perlu dicarikan solusinya bagi para pengemban tugas di Kalimantan Barat ini
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG EKONOMI DALAM MENINGKATKAN MINAT INVESTOR UNTUK BERINVESTASI PADA SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN BENGKAYANG
No full textABSTRAKPenelitian ini berjudul : Kebijakan Pemerintahan Daerah Di Bidang Ekonomi Dalam Meningkatkan Minat Investor Untuk Berinvestasi Pada Sektor Industri Di Kabupaten BengkayangBerdasarkan otonomi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, oleh karenanya dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menarik minat investor menginvestasikan modalnya di Kabupaten Bengkayang.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisa kebijakan apakah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam upaya meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bengkayang, untuk mengungkapkan apakah yang menjadi kendala dalam upaya meningkatkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bengkayang, dan untuk mengungkapkan upaya apakah yang dilakukan untuk Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bengkayang.Penelitian ini menggunakan Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, karena obyek penelitian ini selain norma-norma hukum yang mengatur mengenai kawasan industri juga implementasi serta implikasinya terhadap peningkatan minat investasi.Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui : 1. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam upaya menarik minat investor untuk berinvestasi menetapkan kebijakan berupa upaya memberikan kepastian hukum, memberikan insentif daerah, pengurangan atau pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, dan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah. 2. Bahwa yang menjadi kendala dalam upaya meningkatkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bengkayang dapat berupa kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis berupa tidak adanya peraturan tingkat pusat yang mengharuskan perusahaan industri supaya berlokasi di dalam industri dan produk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan belum memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan kawasan industri. 3. Bahwa upaya yang yang dilakukan untuk Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mengatasi kendala-kendala dalam meningkatkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bengkayang berupa membuat peraturan untuk mengarahkan agar investasi baru berlokasi di dalam kawasan industri dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan nantinya harus memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan kawasan industri.Kata kunci : Kebijkan Pemerintah Kabupaten BengkayangABSTRACTThis study titled: Local Government Policy in Economics to Improve Investor Interest To Invest In Industrial Sector In BengkayangUnder the Local Government autonomy Bengkayang entitled to regulate and manage their own regions, and therefore can establish policies that can attract investors to invest their capital in Bengkayang.The purpose of this study was to reveal and analyze whether the policy conducted Bengkayang Local Government in an effort to increase the interest of investors to invest in Bengkayang, to reveal whether the constraints in an effort to improve investor to invest in Bengkayang, and to reveal whether the efforts made for Bengkayang Government in overcoming obstacles to improve investor to invest in Bengkayang.This study used a research method to approach normative juridical and empirical approach, because the object of this study in addition to the legal norms regulating the industrial areas also implementation and its implications for the increase in investment interest.Based on the research results, it can be seen: 1 That the Local Government Bengkayang in an effort to attract investors to invest in the form of efforts to establish policies to provide legal certainty, provide local incentives, reduction or deduction, relief or local tax exemptions and reductions, waivers or exemptions levy areas. 2 That is an obstacle in the effort to improve investor to invest in can be a constraint Bengkayang juridical and non-juridical constraints. Constraints such as the lack of juridical regulation which requires the central level so that industrial companies located in the industrial and product Bengkayang District Regulation published yet give special attention to the existence of the industrial area. 3 That the efforts that were made to the Government Bengkayang in overcoming obstacles to improve investor to invest in a Bengkayang make regulations in order to direct new investment located in the industrial area and regional regulations issued Bengkayang will have to pay special attention to the existence of an industrial area.Keywords: Government development policy Bengkayan
STRATEGI POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING BERDASARKAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG).
No full textAbstractThis thesis discusses the strategy of the police in tackling the crime of illegal mining under article 158 of Law No. 4 of 2009 on mineral and coal mining (in studies Ketapang district). This research was conducted using the method of normative juridical research with conclusions: Tin mining without permission in Ketapang generally occur in Sub Matan South Downstream, District tumbles Titi, District Sandai, District Upper River, and the District of Karimata Island. The offense is usually done by people around the mine site, which is in need of money to meet the needs of everyday life. existence of the investigation techniques, lead investigator could not obtain evidence regarding the number of actors while tin mine, modus operandi, the tools used, the presence of tin container, and so forth. While the investigation process has been done investigator of Criminal Police Ketapang, according to the provisions contained in the response KUHAP.Strategi kususnya criminal offense of illegal mining tin mining without license by the Police Kepatang in their jurisdiction using kamtibmas coaching strategy pattern consisting of pre-emptive action, and preventive and enforcement strategies to implement repressive activities involving the whole strengthening the Police and relevant agencies, as well as apply for the operating budget to Pemda.Saran in this thesis are: Ketapang District Police Chief investigator should include the Unit IV of Criminal Police Tipiter Ketapang, in vocational education and training regarding illegal criminal acts minning. Police leadership should be coordinated with the Government Ketapang Ketapang District, in the case of procurement of jobs, especially for people who have been the tin miners without permission. With these efforts, the community will have a new profession that no longer conduct mining activities, which can be detrimental to the region's financial, environmental damage and lead to potential accidents should Ketapang Police timah.Pimpinan mine should coordinate with the Government of Ketapang and local Mining Office, to perform extension activities regularly in a number of locations that are prone to tin mining without permission. The existence of such extension aims to raise awareness for the community, so that no illegal tin mine and comply with a number of regulations to carry out mining activities in accordance with procedures applicableAbstrakTesis ini membahas strategi polri dalam menanggulangi tindak pidana illegal mining berdasarkan pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (studi di kabupaten ketapang). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan kesimpulan : Penambangan timah tanpa ijin di Kabupaten Ketapang umumnya terjadi di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Sandai, Kecamatan Hulu Sungai, dan Kecamatan Pulau Karimata. Tindak pidana tersebut biasanya dilakukan oleh warga sekitar lokasi tambang, yang membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Upaya-Upaya penanggulangan tindak pidana Illegal mining kasus penambangan timah tanpa ijin melalui penyelidikan belum optimal dilakukan Satuan Reskrim Polres Ketapang, dimana penyidik hanya mampu mengamati terjadinya tindak pidana tersebut di luar lokasi tambang, bukan di saat para penambang sedang melakukan aktivitas menambang untuk mendapatkan bijih timah. Kondisi ini mengakibatkan penyidik hanya menunggu dan mencari para pelaku yang keluar dari lokasi tambang membawa timah-timah hasil penambangan tanpa ijin. Adanya teknik penyelidikan tersebut, menyebabkan penyidik tidak bisa memperoleh bukti-bukti mengenai jumlah pelaku saat menambang timah, modus operandinya, alat-alat yang digunakan, keberadaan penampung timah, dan lain sebagainya. Sedangkan proses penyidikan sudah dilakukan penyidik Satuan Reskrim Polres Ketapang, sesuai ketentuan yang terdapat pada KUHAP.Strategi penanggulangan tindak pidana illegal mining kususnya Penambangan timah tanpa Izin oleh Polres Kepatang di wilayah hukumnya dengan menggunakan pola strategi pembinaan kamtibmas yang terdiri dari kegiatan pre-emtif, dan preventif serta strategi penegakan hukum dengan melaksanakan kegiatan represif dengan melibatkan seluruh perkuatan Polres dan instansi terkait, serta mengajukan permohonan bantuan anggaran operasi ke Pemda.Saran dalam penulisan tesis ini adalah:Pimpinan Polres Ketapang hendaknya mengikutsertakan penyidik pada Unit IV Tipiter Satuan Reskrim Polres Ketapang, dalam pendidikan kejuruan dan pelatihan mengenai tindak pidana illegal minning. Pimpinan Polres Ketapang hendaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang, dalam hal pengadaan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat yang selama ini menjadi penambang timah tanpa ijin. Dengan adanya upaya tersebut maka masyarakat akan memiliki profesi baru sehingga tidak lagi melakukan aktivitas penambangan, yang dapat merugikan keuangan daerah, kerusakan lingkungan serta menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan tambang timah.Pimpinan Polres Ketapang hendaknya hendaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Dinas Pertambangan setempat, untuk melakukan kegiatan penyuluhan secara rutin di sejumlah lokasi yang rawan penambangan timah tanpa ijin. Adanya penyuluhan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat, agar tidak menambang timah secara illegal dan mematuhi sejumlah peraturan untuk melakukan aktivitas penambangan sesuai prosedur yang berlak
PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN MANGROVE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN ( Studi di Pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya)
No full textABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the rehabilitation of mangrove forests is based on Government Regulation No. 76 of 2008 on forest rehabilitation and reclamation (Studies in Middle Village Sepuk Betingah Island Sea Snapper Sungai Kubu Raya). From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion, that: That the rehabilitation of mangrove forests is based on Government Regulation No. 76 of 2008 on the island Betingah Middle Village sepuk marine districts snapper district stronghold highway does not work effectively due to the utilization of protected forests for businesses aquaculture does not have the legal aspect, because aquaculture is conducted in protected forest areas without first performed determination of land conversion.The responsibility of local governments on the implementation of Kubu Raya rehabilitation of mangrove forests on the island of Middle Village Sepuk Betingah Sea Snapper District of Kubu Raya is by doing Mapping Location Investment, doing counseling to the community, and doing Activity Monitoring, Control and Evaluation. Efforts should be done by the local government district highway in addressing the problems of rehabilitation of mangrove forests on the island Betingah Middle Village sepuk marine districts snapper districts camps highway among others by making various efforts to collect various data and facts, doing different cases related to the utilization of protected forest for aquaculture activities in the village of Desa Sepuk Sea snapper District of Kubu Raya, and held meetings with various agencies to resolve this problem by referring to the legislation in force, especially the rules in the field of forestry. Recommendation: in the resolution of cases the use of protected areas for aquaculture in the village Sepuk Marine District of snapper Kubu Raya, local government and law enforcement officials should not only pay attention to the normative provisions that regulate the field of forestry, but also have to see the real conditions in the field based on data and facts, and seeks to provide protection, fairness, expediency and legal certainty for local communities. The local government Kubu Raya also have to proactively seek the best solution with not ignore the rules of law which is a negative impact on preservation of the environment protected forest in the village of Sepuk Sea, by promoting various interests, including the interests of the public / fish farmers who carry out farming activities appear to be traditional .As efforts to Preserve the ecosystem of mangrove forests that have beenrehabilitated, it is suggested should be formed of local regulations regarding efforts to conserve mangrove forests binding between the people residing around the area of mangrove forest in the village of the District Sea Snapper Sepuk Kubu Raya, and prevent the destruction of mangroves from outsiders ,ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove berdasarkan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan ( Studi di Pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Bahwa pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove berdasarkan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 di pulau Betingah Tengah Desa sepuk laut kecamatan kakap kabupaten kubu raya tidak berjalan dengan efektif dikarenakan adanya pemanfaatan hutan lindung untuk usaha budidaya tambak tidak memiliki aspek legalitas, karena usaha budidaya tambak tersebut dilakukan di kawasan hutan lindung tanpa terlebih dahulu dilakukan penetapan alih fungsi lahan.Tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya yaitu dengan melakukan Pemetaan Lokasi Penanaman, melakukan Penyuluhan kepada masyarakat, dan melakukan Kegiatan Monitoring, kontrol dan Evaluation. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten raya dalam mengatasi permasalah rehabilitasi hutan mangrove di pulau Betingah Tengah Desa sepuk laut kecamatan kakap kabupaten kubu raya antara lain dengan melakukan berbagai upaya dalam mengumpulkan berbagai data dan fakta, melakukan beda kasus terkait dengan pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan usaha budidaya tambak di desa Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya, dan mengadakan berbagai pertemuan dengan berbagai instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya aturan di bidang kehutanan. Rekomendasi : dalam penyelesaian kasus pemanfaatan hutan lindung untuk usaha budidaya tambak di Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya ,pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sebaiknya tidak hanya memperhatikan ketentuan normatif yang mengatur bidang kehutanan, tetapi juga harus melihat kondisi riil di lapangan berdasarkan data dan fakta yang ada, serta berupaya untuk memberikan perlindungan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat setempat. Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya juga harus proaktif mencari solusi terbaik dengan tidak mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang berdampak negatif bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup hutan lindung di Desa Sepuk Laut , dengan mengedepankan berbagai kepentingan termasuk kepentingan masyarakat/petani tambak yang melakukan kegiatan budidaya tampak secara tradisional.Sebagai upaya terjaganya kelestarian ekosistem hutan mangrove yang telah direhabilitasi, disarankan perlu dibentuk peraturan daerah mengenai upaya pelestarian hutan mangrove yang mengikat antar masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan mangrove di Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya ,dan mencegah pengrusakan mangrove dari pihak luar.Kata Kunci: pelaksanaan, kegiatan, rehabilitasi hutan mangrove
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Terhadap FIF Syariah Cabang Pontianak)
No full textABSTRACTFederal International Finance Sharia (FIF Sharia) is a one of non-Islamic financial institutions which form of Limited Liability Company and in accordance with applicable regulations FIF Sharia is also have the Sharia Supervisory Board as well as the completeness of its operations to ensure the performance of Islamic finance company is run in accordance with Islamic principles . To view and to determine the extent the performance of the Sharia Supervisory Board in overseeing the implementation of the agreement in FIF Syaraiah, it is necessary to research on "SHARIA SUPERVISORY BOARD ROLE IN TAKING CONTROL OF IMPLEMENTATION OF ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS Akad (FIF Against Sharia Studies Branch Pontianak)".Two issues raised is how the role and what barriers Sharia Supervisory Board in monitoring the implementation of the agreement on financial institutions FIF Syariah.This study is specifically aimed to reveal and analyze the role and function of the Sharia Supervisory Board as well as to identify factors inhibiting the Sharia Supervisory Board in overseeing the implementation of the agreement on financial institutions FIF Sharia.The research method uses yuridical emperical, ie the method used to solve legal problems through secondary data first, then proceed to conduct primary research on the data by field research.The results of research on the role of the Sharia Supervisory Board in monitoring the implementation of the agreement on financial institutions FIF Sharia Branch Pontianak, that the Sharia Supervisory Board has been instrumental in monitoring the implementation of the agreement on the financing institutions FIF Sharia but supervision carried Sharia Supervisory Board is still less than optimal because only indirect supervision by studying the reports alone. Sharia Supervisory Board never went to the field as a result of the Sharia Supervisory Board can not monitor the actual implementation of the agreement on the ground.The obstacles faced by the Board in monitoring the implementation of the agreement on financial institutions FIF Sharia is, more due to the Sharia Supervisory Board personnel who have concurrent positions in several Islamic financial institutions, a very limited number of personnel and is in the central office, as well as the quality of the source human Sharia Supervisory Board and other devices are less understanding of Islamic economics because it is not derived from the sharia economic academia.2Increasing the role of the Sharia Supervisory Board should continue to be done and not merely perform monitoring tasks but also able to become an advisor in developing existing products FIF Sharia branch in Pontianak and regulations related parties of course is expected to facilitate the Sharia Supervisory Board in minimizing obstacles to supervise the implementation of the agreement in FIF ShariaKeywords : Role of the Sharia Supervisory Board, implementation of the Agreement and FIF Sharia.3ABSTRAKFederal Internasional Finance Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang berbentuk Perseroan Terbatas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku FIF Syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasionalnya serta untuk memastikan kinerja dari perusahaan pembiayaan syariah tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.Untuk melihat dan mengetahui sejauhmana kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad di FIF Syaraiah, maka perlu dilakukan penelitian tentang “PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Terhadap FIF Syariah Cabang Pontianak)”.Dua permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran dan apa hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah.Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisa peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah serta untuk mengetahui fakor penghambat Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah.Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum melalui data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.Dari hasil penelitian mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan akad pada lembaga pembiayaan FIF Syariah Cabang Pontianak, bahwa Dewan Pengawas Syariah telah berperan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan akad di lembaga pembiyaan FIF Syariah namun pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah masih kurang optimal karena hanya melakukan pengawasan tak langsung dengan mempelajari laporan-laporan saja. Dewan Pengawas Syariah tidak pernah terjun langsung ke lapangan akibatnya Dewan Pengawas Syariah tidak dapat memantau sebenarnya pelaksanaan akad di lapangan.Hambatan-hambatan yang dihadapi Dewan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah, lebih banyak disebabkan karena personil Dewan Pengawas Syariah yang memiliki rangkap jabatan di beberapa lembaga keuangan syariah, jumlah personil yang sangat terbatas dan berada di kantor pusat, serta kualitas sumber daya manusia anggota Dewan Pengawas Syariah dan perangkat lainnya kurang begitu memahami tentang ekonomi syariah. karena bukan berasal dari akademisi ekonomis syariah.Peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah harus terus dilakukan dan tidak hanya sebatas melakukan tugas pengawasan tapi juga mampu menjadi penasehat dalam mengembangkan produk yang ada di FIF Syariah cabang Pontianak serta regulasi pihak-pihak terkait tentunya sangat diharapkan untuk memudahkan Dewan Pengawas Syariah dalam meminimalisir hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di FIF SyariahKata Kunci : Peran Dewan Pengawas Syariah, Pelaksanaan Akad dan FIF Syariah