Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK
No full textABSTRACTCity Under Water Front Development of City Pontianak Regulation Number 4 2002 on Spatial Plan Area City Pontianak 2002-2012. Under The Guidance Of: Hamdani, SH., M.Hum, and Subiyatno, SH.To realize the mandate of Article 33 (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, Law No. 26 Year 2007 on Spatial Planning stated that the state organizes the arrangement of space, the implementation of the authority of the Government and local government, while respecting the rights of every person.The problem in this research is; the problem in this research is: Why Building Water Front City has not fully Pontianak City Regional Regulation No. 4 of 2002 on Spatial Planning Pontianak City Year 2002-2012Objective: Obtain the data and analyze the factors that lead to development are not yet fully Water Front City Pontianak City Regional Regulation No. 4 of 2002. Elaborate and analyze the efforts made by the relevant agencies in realizing the construction according to the Water Front City Regional Regulation Pontianak No. 4 of 2002. In this study the author uses descriptive analysis method, in which the author examines and analyzes by describing the situation or facts obtained in real time of the study.Conclusion: Factors that cause Development Water Front City has not fully Pontianak City Regional Regulation No. 4 of 2002, among others, limited funds, due to building WFC requires huge funds while the city government's financial capability is very limited; yet achieving the WFC also because there is no RDTR which became the basis for the implementation of development WFC; Soil / land belonging to communities affected by development plans WFC enough so that also require funding for the compensation process; limited personnel or qualified human resources in support of development WFC; and the condition of the building and the existing area (along the Kapuas River and Porcupine River) difficult to do the arrangement. The efforts made by related institutions in achieving development in accordance with the Water Front City Pontianak City Regional Regulation No. 4 of 2002, among others by rearranging the WFC development planning, in which the construction is done in stages according to the availability of funding; , erampungkan WFC construction in the park plaza Kapuas beforehand in order to support tourism activities in Pontianak; and finding funding solutions to find investors who want to build WFC.Keyword: Water front City, Kota Pontianak, Perda Nomor 4 Tahun 200
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL.” (Studi Kasus di Kota Pontianak)
No full textABSTRACTThis thesis research raised the issue of law enforcement with the research title, TOTHE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT EIA. "(Case Study inPontianak) This study uses a socio-juridical implementation of the EIA study. Enforcement ofenvironmental law in Indonesia is regulated in Law Number 32 Year 2009 on EnvironmentalManagement. This Act provides three kinds of aspects of environmental law enforcement islaw enforcement administrative, civil and criminal. One of the law enforcement environmentwith administrative aspects is through the concept of EIA as provided for in Article 16 UULHand procedures laksananya by Government Regulation Number 27 of 1999. Environmentalimpact assessment is one way of effective control. EIA is essentially a refinement of adevelopment project planning process.Negative impacts caused by development projectsoften can be minimized by EIA. Efforts to do to achieve this is to make environmentally sounddevelopment, the environment considered since it is planned to start construction of thebuilding operations.‘ Environmentally sound development has been duly considered by the nation further.One of the key green development is that we often hear although not much we understand, theEIA (Environmental Impact Assessment). EIA invites people to take into account the risk ofits activities on the environment. Preparation of EIA is based on an understanding of hownature is organized, connected and functioning. Things to note also is the interaction betweensocial forces, technological and economical with the environment and natural resources.This understanding allows for predictions about the consequences of development.EIA is a study of the impact of a planned activity on the environment, which is necessary forthe decision-making process. EIA has a purpose as a tool for planning preventive measuresagainst environmental damage that may be caused by a development activity is beingplanned. Current protection and Environmental Management (PPLH) according to LawNumber 32 of 2009 on Protection and Management of the Environment Article 1 paragraph(2) is a systematic and integrated efforts are being made to preserve the function of theenvironment and prevent pollution and / or damage to the environment which includesplanning, utilization, control, maintenance, monitoring, and enforcement.This Act. Why made this law? Because currently all human activity to raise the livingstandards are often irresponsible and destructive nature. So Shrimp Act was created as a3government action to prevent the further degradation of the environment and to manage theenvironment for the better. In this Act clearly stated in Chapter X Section 3 of Article 69 onthe prohibition in the protection and management of the environment which includes a banon pollution, hazardous and toxic inserting objects (B3), inserting waste into theenvironment, land clearing by burning, and so forth. For the government to have theauthority to conduct an environmental audit are listed in section 48 and subsection 49 (1). Inaddition to Article 63, pemreintah area has the duty and the authority to implement pollutioncontrol or environmental damage, but how environmental crime enforcement of theimplementation of the EIA?Keywords: Law Enforcement, Environment, EIA, Environmental CriminalABSTRAKPenelitian Tesis ini mengangkat masalah penegakan hukum dengan judulpenelitian, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKSANAANAMDAL.” (Studi Kasus di Kota Pontianak) Penelitian ini menggunakan metodepenelitian yuridis sosiologis pelaksanaan AMDAL. Penegakan hukum lingkungan diIndonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PengelolaanLingkungan Hidup. Undang-undang ini menyediakan tiga macam aspek penegakan hukumlingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Salah satu upayapenegakan hukum lingkungan dengan aspek administrasi adalah melalui konsep AMDALsebagaimana diatur dalam Pasal 16 UULH dan tata laksananya oleh PP No 27 Tahun 1999.Analisa mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu cara pengendalian yangefektif. AMDAL pada hakekatnya merupakan penyempurnaan suatu proses perencanaanproyek pembangunan. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek pembangunandapat diminimalisir dengan AMDAL. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal iniadalah dengan melakukan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu lingkungandiperhatikan sejak mulai pembangunan itu direncanakan sampai pada operasi pembangunan.Pembangunan berwawasan lingkungan sudah sepatutnya dipikirkan lebih lanjut olehbangsa ini. Salah satu kunci pembangunan berwawasan lingkungan adalah yang sering kitadengar meski belum jauh kita pahami, yaitu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).AMDAL mengajak manusia untuk memperhitungkan resiko dari aktifitasnya terhadaplingkungan. Penyusunan AMDAL didasarkan pada pemahaman bagaimana alam ini tersusun,berhubungan dan berfungsi. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah interaksi antara kekuatankekuatansosial, teknologi dan ekonomis dengan lingkungan dan sumber daya alam. Pemahamanini memungkinkan adanya prediksi tentang konsekuensi tentang pembangunan.AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang sedangdirencanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilankeputusan. AMDAL mempunyai maksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventifterhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitaspembangunan yang sedang direncanakan. Saat ini perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (PPLH) menurut UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untukmelestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-Undang ini. Mengapa dibuatUndang-Undang ini? Karena saat ini segala aktivitas manusia untuk meningkatkan tarafhidup seringkali tidak bertanggung jawab dan merusak alam. Maka Udang-Undang ini dibuat4sebagai tindakan pemerintah untuk mencegah semakin rusaknya lingkungan dan untukmengelola lingkungan menjadi lebih baik. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab Xbagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupyang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun(B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengancara membakar, dan lain sebagainya. Untuk Pemerintah memiliki wewenang untukmelakukan audit lingkungan hidup yang tercantum pada pasal 48 dan 49 ayat (1). Selain itupada pasal 63, pemreintah daerah memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakanpengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, namun bagaimana penegakanhukum tindak pidana lingkungan terhadap pelaksanaan AMDAL?Kata Kunci: Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, AMDAL, Tindak Pidana LingkunganHidu
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERAKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 DAN UPAYA PEMBAHARUANNYA KE DEPAN
No full textABSTRACTThis thesis discusses the problem-Sociological Analysis of the Juridical Authority Against Civil Servant Investigators Plantation And Civil Servant Investigators Environment In Case of Burning plantation in Kubu Raya. One of solution offered in this paper is : to find out the foundation of law to be proposed as prosecution reason for criminal matter leading to pollution and degradation the gradation of life environment. Once the reason of law prosecution known, it should be then known which PPNS to have the authority in making the investigation for those criminal matter. The solution is to apply the Law No. 32/2009 regarding Management of Life Environment, thus the authorizing PPNS for investigation should be PPNS of Live Environment. This research is based on normative juridical research supported by library research, primary data, secondary and tertiary data. The result of research indicates that the similarity of attitudes and characteristics of criminal mater mentioned above than more toward the problem of life environment, thus there should be the certainity in prosecution basis application for the criminal matters. This certainity will be to realize the law enforcement and authority of the investigators. Because as consequence, if PPNS in fact those not have the authority to make the investigation for criminal matter of life environment, all set of investigation activities and all investigation Official news issued, will become invalid. It is also suggested; in presence of claim between PPNS of estate and PPNS of life Environment for authority of investigation, police can take the role to decide which PPNS is to act as investigator, and if one of the PPNS is not satisfied whit the decision, then Police investigator can be reached through constitution of Court in basis of claim for authority conflict between government institutions.Keywords: Crime, Distribution of Alcoholic Beverages.ABSTRAKTesis ini membahas masalah Penanggulangan Tindak Pidana Larangan Peredaran Minuman Berakohol Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2009 Dan Upaya Pembaharuannya Ke Depan. Salah satu solusi yang dikemukan dalam tulisan ini adalah; untuk menemukan dasar hukum apa yang akan diajukan sebagai dasar penuntutan atas tindak pidana yang berakibat pada rusak dan tercemarnya fungsi lingkungan hidup. Setelah diketahui dasar hukum pengajuan tuntutannya maka, diketahuilah PPNS mana yang berwenang melakukan penyidikan atas perkara tindak dimaksud. Salah satu solusinya adalah menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga PPNS yang berwenang untuk menyidiknya pun haruslah PPNS Lingkungan Hidup. Penelitian ini didasarkan atas penelitian yuridis normatif ditambah dengan penelitian kepustakaan, dengan didukung oleh data primer, data sekunder dan data tertier.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesamaan sifat dan karekteristik tindak pidana yang disebut diatas lebih mengarah ke persoalan lingkungan hidup, sehingga perlunya ketegasan penggunaan dasar tuntutan pada tindak pidana tersebut. Ketegasan ini adalah untuk mewujud suatu kepastian hukum dan kepastian kewenangan penyidik. Sebab konsekwensinya apabila sesorang PPNS ternyata tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dimaksud maka, seluruh rangkaian kegiatan penyidikan dan seluruh Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan menjadi tidak sah. Penulisan tesis ini juga menyarankan agar; jika terjadi saling klaim antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup atas kewenangan penyidikan maka, pihak Polri dapat mengambil peran untuk memutuskan PPNS mana yang bertindak sebagai penyidik, dan jika salah satu PPNSdimaksud tidak puas pada hasil keputusan Penyidik Polri maka dapat ditempuh jalur Mahkamah Konstitusi dengan dasar gugatan atas sengketa wewenang antar lembaga pemerintah.Kata Kunci: Tindak Pidana, Peredaran Minuman Berakohol
ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINTANG NOMOR: 41/PID.B/2012/PN.STG.
No full textABSTRACTThis thesis discusses the decision analysis problems apart from lawsuits against the perpetrators of the crime of annexation of land based on the decision of the district court Sintang number: 41 / Pid.B / 2012 / PN.STG .. That Based on Case Files BP / 61 / VIII / 2011 / Reskrim Date August 8, 2011 Land grabs cases with suspect EDY Kusnadi alias Mark Bin Kalit, clause applied by investigators and prosecutors Dakwan umun is Article 385 of the Criminal Code. But by the judges Sintang District Court Judge found the actions of the defendant is not a crime, but a civil action is therefore in accordance with Article 191 paragraph (2) Criminal Procedure Code the accused must be released from all charges .. Then the judges in the Decision states that Terdakw Edi Kusnadi alias Mark Bin Kalit been proven to act against her, but the act is not a crime or pelanggaran.Sungguhpun Thus, legally separated from the decision of lawsuits Sintang District Court Decision No. 41 / Pid.B / 2012 / PN. STG, still contains weaknesses. Because Application of Article 385 Paragraph 1 of the Criminal Code Against Offenders grabs Land Rights. In the criminal case Number: BP / 6m / VIII / 2011 / Bareskrim jo Decision No. 41 / Pid.B / 2012 / PN.STG .. is a basic consideration in deciding the case of criminal Judge rights on land owned by another person has evidence so strong that the presence of such evidence would be damning for the accused, or in other words the accused could not resist any longer would be the act of doing, because the evidence that the accused committed perbuatanya / crime, dilakukanya was actually carried out by the defendant itself, Recognition honest of self-defendant for the mistake committed, it is intended by the frank admission or recognition of the truth about what is indicted by the public prosecutor to the defendant, it should be able to make it easier for judges to impose putusanya, What indicted by prosecutors Public Prosecutions for acts of crime committed by the accused completely in accordance with what they did, the defendant showed remorse for any perbuatanya his alleged, in the case of criminal deprivation of the rights on land owned by another person present, as where punishable by Article 385 Paragraph 1 of the Criminal Code.2ABSTRAKTesis ini membahas masalah analisis putusan lepas dari tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri sintang nomor: 41/PID.B/2012/PN.STG.. Bahwa Berdasarkan berkas Perkara BP/61/VIII/2011/Reskrim Tanggal 8 Agustus 2011 perkara Penyerobotan Tanah dengan Tersangka EDY KUSNADI alias Markus Bin Kalit, pasal yang diterapkan oleh Penyidik dan Dakwan Jaksa Penuntut Umun adalah Pasal 385 KUHP. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata oleh karenanya sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.. Kemudian Majelis Hakim dalam Putusan menyatakan, bahwa Terdakw Edi Kusnadi alias Markus Bin Kalit telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.Sungguhpun demikian, secara yuridis putusan lepas dari tuntutan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 41/PID.B/2012/PN.STG tersebut, masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sebab Penerapan Pasal 385 Ayat 1 KUHP Terhadap Pelaku Kejahatan Penyerobotan Hak Atas Tanah. Dalam perkara pidana Nomor : BP/6/VIII/2011/Reskrim jo Putusan Nomor 41/Pid.B/2012/PN.STG.. adalah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana hak-hak atas tanah milik orang lain memiliki bukti-bukti yang kuat sehingga dengan adanya bukti-bukti tersebut akan dapat memberatkan bagi terdakwa, atau dengan kata lain terdakwa tidak dapat menolak lagi akan perbuatan yang dilakukannya, karena dengan alat bukti itulah terdakwa melakukan perbuatanya / perbuatan pidana, yang dilakukanya itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa sendiri, Pengakuan yang jujur dari diri terdakwa atas kesalahan yang diperbuatnya, hal ini dimaksud dengan adanya pengakuan yang jujur atau pengakuan yang sebenarnya mengenai apa yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, seharusnya akan dapat mempermudah bagi hakim dalam menjatuhkan putusanya, Apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan oleh si terdakwa benar-benar telah sesuai dengan apa yang diperbuatnya, Terdakwa menunjukan rasa penyesalannya atas segala perbuatanya yang dituduhkan kepadanya, didalam perkara tindak kejahatan perampasan terhadap hak-hak atas tanah milik orang lain ini, sebagai mana yang diancam dengan Pasal 385 Ayat 1 KUHP.Kata Kunci: Analisis putusan, lepas dari tuntutan hokum, terhadap pelaku, tindak pidana penyerobotan tana
STRATEGI KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK DALAM MENJAGA KETERTIBAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (Studi Pemilihan Umum Presiden 2014)
No full textABSTRACThis thesis discuss strategy Pontianak City Police in maintaining order on the organization of elections (Presidential Election Study 2014). In order to secure the implementation of the Presidential Election 2014 Police Pontianak organizing internally that is organizing the parts and units Operational Police Pontianak become a united force and coordinated properly it is also necessary organizing externally that the City Government of Pontianak, KPU Pontianak, Pontianak city Supervisory Committee, Organizing Committee for the 2014 presidential election and Community Potential in an integrated and coordinated systematically according to the task, role, functions and responsibilities of each in relation to the implementation pemelihan pressiden 2014. The dominant factor affecting the implementation of the 2014 Presidential Elections Police Pontianak and public order are primed in Pontianak Police region are: geographical conditions very broad Pontianak City 107.82 km2, with a population of 550 304 inhabitants. While the number of Police personnel Pontianak just as much as 1331 personnel, is certainly not sufficient to Pontianak Police efforts in protecting, nurturing and serving the people of the city of Pontianak in the face of the organization of the election year 2014.Kondisi jobs in Pontianak are still limited or not comparable with the needs of the population to get decent work in various sectors of life, has the potential to create interference in the administration of the 2014 presidential election in the City of Pontianak.Kondisi socio-economic, socio-political and socio-cultural in Pontianak are still vulnerable to the dynamics of democratic life that deviate from the values of moral, religious, social, and applicable laws and regulations, can trigger horizontal conflict and / or crime-impact kontijensi.Strategi strategy lakukakan by Pontianak City Police in maintaining maintaining order on the implementation of the 2014 presidential election through prevention, deterrence and prevention of crime to support the implementation of the general election president in 2014 conducive manner: Improving the implementation of the policing function optimally, a partnership Police with the City of Pontianak, KPU Pontianak, Panwaslu Pontianak City and related institutions, establish partnerships Police with the Community, as well as improve the ability, character, identity and professionalism Police personnel on an ongoing basis. Doing deterrence, the condition of the "threshold interference" with the objective to reduce the social order "chance factor" and lower "faith factor" through regulation, guard, escort and patrol. Enforcing the law against "real threat" kamtibmas explicitly, consequently and consistently under the provisions of applicable law.Keywords: Policing Strategy, the implementation of the presidential election.2ABSTRAKTesis ini membahas masalah strategi Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam menjaga ketertiban pada penyelenggaraan pemilihan umum (Studi Pemilihan Umum Presiden 2014) . Dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2014 Polresta Pontianak melakukan pengorganisasian secara intern yaitu pengorganisasian bagian-bagian dan satuan-satuan operasional Polresta Pontianak menjadi suatu kekuatan yang utuh dan terkoordinir dengan baik perlu juga dilakukan pengorganisasian secara ekstern yaitu dengan Pemerintahan Kota Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak, Panwaslu Kota Pontianak, Panitia Penyelenggara Pilpres 2014 dan Potensi Masyarakat secara terpadu dan terkoordinir secara sistimatis sesuai tugas, peran dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemelihan pressiden tahun 2014. Faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2014 Polresta Pontianak dan ketertiban masyarakat yang prima di wilayah Polresta Pontianak adalah: Kondisi geografis Kota Pontianak yang sangat luas 107,82 km2, dengan jumlah penduduk 550.304 jiwa. Sedangkan jumlah personil Polresta Pontianak hanya sebanyak 1331 personil, tentunya tidak memadai dengan upaya Polresta Pontianak dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat kota Pontianak dalam menghadapi penyelenggaraan pilpres tahun 2014.Kondisi lapangan kerja di Kota Pontianak yang masih terbatas atau belum sebanding dengan kebutuhan penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang layak diberbagai sektor kehidupan, berpotensi untuk menciptakan gangguan dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 di Kota Pontianak.Kondisi sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya di Kota Pontianak yang masih rawan terhadap dinamika kehidupan demokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai moral, agama, sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku, dapat memicu terjadinya konflik horizontal dan/atau kejahatan berdampak kontijensi.Strategi-Strategi yang lakukakan oleh Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam menjaga menjaga ketertiban pada penyelenggaraan pemilihan umum presiden 2014 melalui pencegahan, penangkalan dan penanggulangan kejahatan untuk menopang terlaksananya pemilihan umum presiden tahun 2014 yang kondusif dengan cara :Meningkatkan pelaksanaan fungsi kepolisian secara optimal, menjalin kemitraan Polri dengan Pemerintah Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak,Panwaslu Kota Pontianak dan Instansi terkait, memantapkan kemitraan Polri dengan Masyarakat, serta meningkatkan kemampuan, watak, jati diri dan profesionalitas personil Polri secara berkelanjutan. Melakukan penangkalan, terhadap kondisi “ambang gangguan” kamtibmas dengan sasaran untuk mengurangi “faktor kesempatan” dan menurunkan “faktor niat” melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Melakukan penegakan hukum terhadap "ancaman nyata" kamtibmas secara tegas, konsekuen dan konsisten berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.Kata Kunci: Strategi Kepolisian, penyelenggaraan pemilihan president
PENGARUH SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KEDISIPLINAN WARGA UNTUK MELAPORKAN PERISTIWA PENTING DAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPE
No full textABSTRAKTesis ini membahas masalah Pengaruh Sanksi Administratif Terhadap Kedisiplinan Warga untukMelaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan Kepada Instansi PelaksanaBerdasarkan Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011. Dari hasil penelitian menggunakanmetode penelitian hukum yuridis empiris diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Adanya sanksiadministratif yang diatur didalam Perda Kab. Kubu Raya No. 3 Tahun 2011 belum mampumenimbulkan kedisiplinan warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwakependudukan kepada Instansi Pelaksana, hal ini dikarenakan pertama, kurangnya kesadaran danketaatan hukum masyarakat, kurangnya akses informasi terhadap berbagai peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan baik itu di mediapromosi, media elektronik dan media sosial. Kedua, terkait dengan besaran denda administrasiyang terbilang kecil sehingga tidak memberikan efek jera/rasa takut masyarakat. Ketiga,pelaksanaan sanksi administrasi yang tidak secara menyeluruh dilaksanakan. Hanya bidangpencatatan sipil saja yang melaksanakan sanksi administrasi tersebut. Akibatnya, masih banyakketerlambatan masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. 2.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan masyarakat antara lain : pertama,tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang masih minim akan pentingnyamemiliki dokumen kependudukan. Kedua, kurangnya sosialisasi Dinas Kependudukan danCatatan Sipil di Kecamatan dan Desa-desa. Ketiga, letak lokasi masyarakat yang jauh dariInstansi. Keempat, tidak adanya UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan. 3. Upaya-upayayang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kubu Raya untuk meningkatkan2kedisiplinan masyarakat adalah : pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkerjasamadengan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) memberikan sosialisasi mengenai berbagaiproduk hukum terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan.Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat akan pentingnya dokumenkependudukan. Ketiga, jemput bola di sekolah-sekolah untuk perekaman KTP Elektronik.Keempat, pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Kecamatan. Kelima, menjalinkerjasama dengan RT/RW untuk ikut berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan administrasikependudukan. Selanjutnya, hal ini direkomendasikan : 1. Kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kab. Kubu Raya hendaknya secara konsisten melaksanakan sanksi administrasisesuai dengan peraturan yang berlaku, membuka secara lebih luas akses informasi kepadamasyarakat mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti di media promosi,media sosial dan media elektronik, selanjutnya melakukan sosialisasi terus menerus mengenaiberbagai produk hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakatuntuk mengurus dokumen kependudukan tepat waktu serta diharapakan Disdukcapil lebihproaktif melakukan pendataan kependudukan agar seluruh peristiwa penting dan peristiwakependudukan dapat terdata dengan baik. Disamping itu, stelsel aktif dari Pemerintah(Disdukcapil) juga harus diikuti dengan partisipasi masyarakat untuk mengurus dokumenkependudukan tepat waktu.Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Peristiwa Penting, Peristiwa Kependudukan dan KedisiplinanWarga.ABSTRACTThis thesis discusses the problems Influence Disciplinary Administrative Sanctions AgainstCitizens to Report Milestones and Current Population Based Regulation Implementing AgenciesTo Kab. Kubu Raya No. 3 Year 2011. From the results of research using empirical legal researchwe concluded that: 1. The existence of administrative sanctions set out in Regulation Kab. KubuRaya No. 3 The year 2011 has not been able to give rise to discipline citizens to report importantevents and events of the population to the Executing Agency, this is because first, the lack ofawareness and observance of the law society, lack of access to information on various laws andregulations relating to the administration of the population both in the media promotion,electronic media and social media. Second, related to the amount of administrative fines arefairly small so it does not provide a deterrent effect / fear society. Third, the implementation ofadministrative sanctions that are not thoroughly implemented. Only civil registration are carryingout the administrative sanctions. As a result, there are still many delays the public to reportimportant events and events of the population. 2. The factors that affect the communityindiscipline among others: first, the level of awareness and compliance with the law society thatstill lack the importance of having citizenship documents. Second, the lack of socialization ofPopulation and Civil Registration in the district and villages. Third, the location of the remotelocation of the institutions of society. Fourth, the absence of UPT (Technical ImplementationUnit) in the district. 3. Efforts are made of Population and Civil Registration District. Kubu Rayato improve the discipline of society are: first, the Department of Population and CivilRegistration in collaboration with Pekka (female heads of household) provide socialization of thevarious laws relating to the administration of the population in the district. Second, raiseawareness and legal compliance of the importance of citizenship documents. Third, pick up the3ball in schools for Electronic ID card recording. Fourth, the establishment of UPT (TechnicalImplementation Unit) in the district. Fifth, establish cooperation with the RT / RW to participatein the framework of the population administration. Furthermore, it is recommended: 1. To theDepartment of Population and Civil Registration District. Kubu Raya should consistentlyimposing administrative sanctions in accordance with applicable regulations, a wider opening tothe public access to information about the population administration such as media campaigns,social media and electronic media, continuous dissemination of the various laws in order toincrease public awareness of and adherence to civil registry documents in a timely andDisdukcapil expected to be more proactive to collect data on the population that all importantevents and demographic events can be recorded properly. 2. In addition, active stelsel ofGovernment (Disdukcapil) should also be followed with the participation of the community totake care of residence documents on time.Keywords: administrative sanctions, Milestones, Events Population and Discipline Citizens
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG (LEGAL PROTECTION OF PARTICIPANTS IN THE HEALTH BPJS GET HEALTH CARE HOSPITAL IN ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG)
No full textABSTRACTFormation of the Law on the Social Security Agency is the implementation of Law No. 40 of 2004 on National Social Security System. Implementation of Article 5 (1) and Article 52 of Law No. 40 of 2004 on National Social Security System which mandates the establishment of the Social Security and institutional transformation of PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero) and PT Asabri (Persero) into the Social Security Agency. Given these conditions, there appeared the Social Security Agency Regulation No. 1 Year 2014 on the Implementation of Health Insurance in order to facilitate the government's policy on health.The transformation followed by the transfer of participants, programs, assets and liabilities, employees, and the rights and obligations. With this law established two (2) Social Security Agency, the Social Security Agency of Health and Social Security Employment Agency. Social Security Agency of Health organizes health insurance and Social Security Employment Agency organizes work accident insurance, old age insurance, pension insurance, and life insurance. With the formation of both the Social Security Agency of the scope of membership of social security programs will be expanded gradually.Regional General Hospital Ade Muhammad Djoen located at Jalan Pattimura Sintang Sintang where now the director of the hospital was dr. Rosa Trifina, M.P.H, is also a health service provider in the city of Sintang who is responsible for the implementation of the law relating to the protection of the rights of the patient participants Social Security Agency health in health services.The persistence of the constraints faced by the Regional General Hospital Ade Muhammad Djoen Sintang in providing health services to the participants of the Social Security Agency is a risk of application of the Act. However, there are some efforts made by Regional General Hospital Ade Muhammad Djoen Sintang to fulfill the rights of participants of the Social Security Agency of which provide education and patient education information as needed.Keywords : Health care, Social Security Administrator and District General Hospital Ade Muhammad Djoen SintangABSTRAKPembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.Pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan adanya hal tersebut maka terbitlah Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan guna memfasilitasi kebijakan pemerintah dalam hal kesehatan.Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosialakan diperluas secara bertahap.Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang beralamat di Jalan Pattimura Sintang dimana sekarang direktur rumah sakit tersebut ialah dr. Rosa Trifina, M.P.H, juga merupakan pemberi pelayanan kesehatan di Kota Sintang yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaanperlindungan hukum terkait dengan hak-hak pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.Masih adanya kendala-kendala yang yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan resiko dari penerapan Undang-undang tersebut. Namun ada beberapa upaya yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang untuk memenuhi hak-hak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diantaranya Memberikan informasi edukasi dan pendidikan pasien sesuai kebutuhan.Kata kunci : Pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintan
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
No full textABSTRAKPenjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah lama menjadi sorotan oleh para akademisi, praktisi maupun warga pengguna perbankan syariah lantaran mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pasal ini kemudian diajukan uji materi oleh Pemohon Ir. H. Dadang Achmad kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa seluruh Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk meneliti perihal alasan dan pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research) dan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-/2012 terkait dengan Kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, baik dari buku, internet, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) alasan dalam pertimbangan putusan MK adalah choice of forum dalam pilihan penyelesaian sengketa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, 2) Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 ini termasuk mengabulkan dengan sifat negative legislature yang menekankan pentingnya asas kepastian hukum dalam hal litigasi, akan tetapi dalam hal non-litigasi justru menyebabkan ketidakpastian hukum, 3) Pasca putusan MK tersebut memperkokoh kewenangan absolut (mutlak) peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dan 4) Masih dibenarkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non-litigasi, karena putusan tersebut masih memenuhi asas kebebasan berkontrak dengan mengembalikan kepada aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu berupa mediasi, negosiasi, konsultasi, arbitrase, konsiliasi maupun pendapat ahli.Kata kunci : Perbankan syariah, litigasi, non-litigasi, pengadilan agama2ABSTRACTJuridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012 in the Islamic Banking Dispute ResolutionElucidation of Article 55 paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking which has long been highlighted by academics, practitioners and citizens of the Islamic banking because the resulting legal uncertainty. This article then filed a judicial review by the Applicant Ir. Dada H. Achmad to the Constitutional Court. The Constitutional Court through decision No. 93/PUU-X/2012 states that the whole explanation of Article 55 paragraph (2) declared unconstitutional and does not have binding legal force. Based on the authors are interested in researching the reasons and considerations regarding judges in the Constitutional Court decision No. 93/PUU-X/2012, as well as how the legal consequences of the decision. This research included in the library research and using normative juridical approach. Materials used in this study is data Primary and Secondary. Primary data in this study is from the Constitutional Court Decision No.93/PUU-X/2012 related to the settlement of disputes Authority of Islamic banking. Secondary data sources of this research is the data obtained from literature sources, either from books, the internet, or scientific work relating to the cases studied. Based on the results of research are: 1) the reasons in the judgment of the Constitutional Court is the choice of forum in the choice of dispute resolution may cause legal uncertainty, 2) Court Decision No. 93/PUU-X/2012 including the grant to the nature of negative Legislature that emphasizes the importance of the principle of certainty law in the event of litigation, but in the case of non-litigation it causes legal uncertainty, 3) After the decision of the Court solidify absolute authority (absolute) religious courts in resolving disputes Islamic banking, and 4) are still justified dispute resolution Islamic banking through non-litigation , because the decision was still satisfy the principle of freedom of contract to restore the rule of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, namely in the form of mediation, negotiation, consultation, arbitration, conciliation and expert opinion.Keywords: Islamic banking, litigation, non-litigation, religious court
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK PANGAN YANG BERASAL DARI MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI DI KOTA PONTIANAK)
No full textABSTRACTThis thesis focuses on the government's policy on food products from Malaysia is associated with the consumer protection (Studies In Kota Pontianak). From the authors of a study using sociological research methods, it is concluded: 1) .Bahwa in principle the government's policy of protecting consumers has been stated in various kinds of legislation, for example, Law No. 5 year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition; Law No. 8 of 1999 on the Protection of the consumer; Law No. 30 Year 1999 on arbitrating and Alternative Dispute REMEDY; Law No. 12 of 1997 on Copyright; Act No. 13 of 1997 on Patents; Law No. 14 of 1997 regarding Mark and others, specifically the protection of consumers against food products from Malaysia have also been protected through Regulation of the Head of Drug and Food Supervisory Agency Number HK.03.1.5.12.11.09955 of 2011 on Processed Food Registration, which essentially requires the business to register its food products either from domestic or abroad to be tested kelayakanya order to maintain the security and the health and safety of consumers. Government policies to protect consumers against food products derived from Malaysia at the normative level is met. This means that if the food products enter the market correctly means that the food is guaranteed and secured by the Food and Drug Administration Center will be standard and quality. By contrast, if the food products entering kepasaran without proper administrative process, so that the government policy to suppress and minimize the circulation of food products only with a raid-razia.2) .Bahwa legally, consumers can not sue on the basis of Law Law No. 8 of 1999, when food products from Malaysia has been disturbing adverse health consumers. This is because it is not known exactly who the importers, distributors or agents who market food products from the Malaysian market. In the language of Law No. 8 of 1999 businesses are not known, so it is not clear who complained or sued both the Consumer Dispute Settlement Board or the courts. "Legal vacuum" in this issue occurs, Act - Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection is not set, so would not want or like it or not consumers remain disadvantaged position. If a lawsuit to protect the consumer can not be done through Law No. 8 of 1999, according to the author is the only way to do through the agency lawsuit in the District Court on the basis of a tort lawsuit in which consumers sued the sellers (supermarkets, mini markets and other -Other) as stipulated in article 1365 of the Civil Code. 3) .Bahwa factors that lead to permanent circulation of food products in Malaysia illegally Pontianak City is the geographical conditions of the region2perabatasan West Kaliman with Malaysia, weak law enforcement, supervision is not optimal (insedentil) and weak consumer awareness and limited knowledge consumers of regulations made by the government, especially the Food and Drug Administration causing consumers to keep buying and consuming the food product although not through due diligence.ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada kebijakan pemerintah terhadap produk pangan yang berasal dari Malaysia dikaitkan dengan perlindungan konsumen (Studi Di Kota Pontianak). Dari peneltian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, diperoleh kesimpulan: 1).Bahwa pada prinsipnya kebijakan pemerintah dalam melindungi konsumen telah tertuang dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, contohnya Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat; Undang Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen; Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa ;Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta ; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan lain sebagainya, khusus perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang berasal dari Malaysia juga sudah terlindungi melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan , yang intinya mewajibkan pada pelaku usaha untuk mendaftarkan produk pangannya baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri agar dapat diuji kelayakanya demi menjaga kemanan dan kesehatan serta keselamatan konsumen. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap produk-produk pangan yang berasal dari malaysia pada tataran normatif sudah terpenuhi. Artinya jika produk-produk pangan tersebut masuk ke pasaran secara benar berarti pangan tersebut sudah terjamin dan dijamin oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan akan standard dan mutunya. Berbeda halnya jika produk-produk pangan tersebut masuk kepasaran tanpa proses adminitrasi yang benar, sehingga kebijakan pemerintah untuk menekan dan meminimalisir beredarnya produk-produk pangan tersebut hanya dengan melakukan razia-razia.2).Bahwa secara yuridis, konsumen tidak dapat menggugat dengan dasar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 , apabila produk pangan dari Malaysia tersebut telah menganggu kesehatan yang bersifat merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena tidak diketahui secara persis siapa importir, distributor atau agen yang memasarkan produk pangan asal Malaysia tersebut dipasaran. Dalam bahasa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 pelaku usaha tidak dikenal, sehingga tidak jelas siapa yang akan diadukan ataupun digugat baik di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun lembaga pengadilan. “kekosongan hukum” dalam persoalan ini terjadi, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak mengaturnya, sehingga mau tidak mau atau suka tidak suka posisi konsumen tetap dirugikan. Apabila gugatan untuk melindungi konsumen tidak dapat dilakukan melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka menurut penulis satu-satunya cara gugatan di lakukan melalui lembaga Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, dimana konsumen menggugat pihak penjual (super market, mini market dan lain-lain) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. 3).Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tetap beredarnya produk-produk pangan illegal Malaysia di Kota Pontianak adalah kondisi geografis wilayah perabatasan Kaliman Barat dengan Malaysia, penegakan hukum yang lemah,3pengawasan yang tidak optimal (insedentil) dan kesadaran konsumen yang lemah serta keterbatasan pengetahuan konsumen atas regulasi yang dibuat oleh pemerintah khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan menyebabkan para konsumen tetap membeli dan mengkonsumsi produk pangan tersebut meskipun tidak melalui uji kelayakan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONSEP NEGOSIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA BISNIS DI INDONESIA YANG BERLANDASKAN NILAI PANCASILA
No full textABSTRACT This thesis discusses the Concept of Negotiation As Alternative Dispute Resolution In Business Dispute In Indonesia Based on Pancasila Perspective. The results of research which is using normative legal research methods concluded that: 1 Negotiation is chosen by the parties as major alternative dispute resolution rather than other methods of dispute resolution because of the ease of negotiation process implementation. Although sometimes negotiation is not the final step in resolving disputes. 2 Negotiation and Musyawarah procedures generally are same. But the Musyawarah philosophical values, which is based on Pancasila rejecting individualism philosophical values contained within the negotiations. Furthermore, it is recommended that the Law Maker to make written rules to balance the position of the parties in the negotiations. ABSTRAK Tesis ini membahas masalah Konsep Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia Yang Berlandaskan Nilai Pancasila. Dari hasil penelitian mengguakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Negosiasi dipilih oleh pelaku usaha sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang utama dibandingkan metode penyelesaian sengketa lain karena kemudahan dalam pelaksanaan proses negosiasi. Walaupun kadangkala negosiasi ini bukanlah langkah terakhir yang dipilih pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa. 2. Negosiasi dan musyawarah secara prosedur memiliki kesamaan. Namun secara nilai dan jiwa filosofinya, musyawarah yang berdasarkan Pancasila mengutamakan kekeluargaaan dan menolak sikap individualis yang terkandung dalam nilai filosofis negosiasi. Selanjutnya direkomendasikan agar pembentuk Undang-undang membuat peraturan tertulis demi menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam negosiasi. KEY NOTE : Negosiasi, Musyawarah Mufakat, Pancasil