Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI SEMPARUK (KIS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2009 DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAMBAS.
No full textABSTRACTThis thesis is studies of The Problem of Semparuk Industry Area Managemnt Policy Base onGovernment Regulation Number 24, 2009 In Supporting Growth of Sambas Economics. Bythe legal and social legal reseach method, obtained conclusion that : 1. Legal and TechnicalConstraint Semparuk Industry Area is not able yet to built as planned is : a. Has not theforming of Industrial company as BUMD and location of company capital Rp.1.800.000.000,00 as capital to manage Kapet Khatulistiwa and especially Semparuk IndusryArea. The responders also express, Regulation of Bussines Industry Area Licence, PermitFrom Industrial Extension, Iiberation of Soil; land; ground, HGB Management, andequipment of other administration still be circumlocutary and have not yet enough supportedto draw enthusiasm Investor does invesment in Semparuk Industry Area. At the time of thisresearch done, either infra and supra structur and also supporting facilities for in SemparukIndustry Area still have not there are Soil ripening activity, Development of Area facilities andbasic facilities caused by constraint yuridis as told at above an letter. Besides service factor,interest of investor candidate, politics stability, and national economy stability and also inarea also influential to expansion fluency of Semparuk Industry Area. 2. Effort that is must bedone by local government Sambas Region and West Kalimantan Province to quicken similarof Semparuk Industry Area is by quickening forming of Company Chatulistiwa InwroughtEconomic Expansion Area/Semparuk Industry Area and forwards does adjustment ofmanagement of Chatulistiwa Inwrought Economic Expansion Area with Economics SpecialArea. Hereinafter is recommended, With implementaion of invitors Law Number 39. 2009,expected there are one arrangement unities about special area in the economic area inIndonesia either to Free Trade Area, Free port and also Inwrought Economic ExpansionArea. In consequence, Development Area of Equator Economics can be extended or meltedto become special economics area, having synergy with development expansion of frontierWest Kalimantan Province - Sarawak Malaysia Timur.3ii4ABSTRAKTesis ini membahas masalah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Industri Semparuk (KIS)Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Dalam Menunjang PertumbuhanEkonomi Kabupaten Sambas. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukumnormatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Kendala Yuridis dan Teknis Kawasan IndustriSemparuk belum dapat dibangun sebagaimana direncanakan adalah : a. Belumterbentuknya Perusahaan Industri sebagai BUMD dan penempatan modal perusahaansebesar Rp. 1.800.000.000,00 sebagai modal dasar/dana sharing/penyertaan modal untukmengelola Kapet Khatulistiwa dan khususnya Kawasan Industri Semparuk. Para respondenjuga menyatakan, Peraturan Perundangan mengantur Izin Usaha Kawasan Industri, IzinPerluasan Industri, Pembebasan Tanah, Pengurusan HGB, dan kelengkapan administrasilainnya masih berbelit-belit dan belum cukup menunjang untuk menarik minat Investormelakukan investasi di Kawasan Industri Semparuk. b. Pada saat penelitian ini dilakukan,baik prasana maupun sarana di Kawasan Industri Semparuk masih belum ada kegiatanPematangan Tanah, Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan karena adanyakendala yuridis sebagaimana dikemukakan pada huruf a di atas. Selain itu faktor pelayanan,ketertarikan calon investor, stabilitas politik, dan stabilitas perekonomian nasional maupun didaerah juga berpengaruh terhadap kelancaran pengembangan Kawasan Industri Semparuk.2. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan ProvinsiKalimantan Barat untuk mempercepat terbangunnya Kawasan Industri Semparuk adalahdengan mempercepat pembentukan Badan Hukum Perusahaan KapetKhatulistiwa/Kawasan Industri Semparuk dan ke depan melakukan Penyesuaianpengelolaan Kawasan Kapet Khatulistiwa dengan Kawasan Ekonomi Khusus. Selanjutnyadirekomendasikan, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, diharapkanterdapat satu kesatuan pengaturan mengenai kawasan khusus di bidang ekonomi yang adadi Indonesia baik terhadap Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas maupunKawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet). Karena itu, Kawasan PembangunanEkonomi Khatulistiwa dapat diperluas/diintegrasikan atau dilebur menjadi kawasan ekonomikhusus, yang bersinergi dengan pengembangan pembangunan kawasan perbatasanKalimantan Barat – Sarawak Malaysia Timur
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL PERIKANAN ASING DI KALIMANTAN BARAT
No full textAbstrakDalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan perlu adanyaregulasi sebagai landasan hukum dan kontrol terhadap kegiatan pengelolaan danpemanfaatan tersebut dan diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai solusi hukumapabila terdapat tindak pidana perikanan. Tindak pidana perikanan di wilayahpengelolaan perikanan Indonesia didominasi oleh IUU Fishing (Illegal, Unreported andUnregulated Fishing). Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal perikaanasing maupun kapal Indonesia pada umumnya berada di wilayah pengelolaanperikanan Indonesia yaitu di perairan Teritorial Indonesia dan Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI). Adapun tindak pidananya meliputi penggunaan alat penangkapanikan yang terlarang, tidak ramah lingkungan, tidak memiliki izin penangkapan ikan danizin usaha perikanan dari pemerintah Republik Indonesia dan lain sebagainya.Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana illegal fishing di indonesia masihbelum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Pemerintah dalam hal ini kementerianKelautan dan Perikanan berupaya semaksimal mungkin untuk mengawasi tertibperaturan perundang – undangan di bidang perikanan diantaranyan pembentukanpengawas perikanan, diangkat penyidik pegawai negeri sipil perikanan untukmelakukan penyidikan kaitanya dengan tindak pidana illegal fishing baik yangdilakukan oleh kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing, pendidikandan pelatihan bagi (JPU) Jaksa Penuntut Umum bidang perikanan dan dibentuk HakimAdhock Perikanan dan Pengadilan Perikanan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Illegal Fishing, Kapal Perikanan Asing3AbstractIn the implementation of the management and utilization of fishery resources need forregulation as a legal basis and control of the management and the utilization and expectedlater can be used as a legal solution if there is a criminal offense fisheries. Criminal offensefisheries in Indonesian fishery management area is dominated by IUU fishing (Illegal,Unreported and Unregulated Fishing). The criminal acts committed by vessels fishing perikaanforeign and Indonesian vessels in general are in the area of fisheries management in thewaters of Indonesia, Indonesian Territory and the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI).The criminal acts include the use of prohibited fishing gear, is not environmentally friendly,does not have a fishing license and permit fishing effort of the government of the Republic ofIndonesia and others. Prevention and control of criminal acts of illegal fishing in Indonesia stillnot up and needs to be increased again. The government in this case the Ministry of MaritimeAffairs and Fisheries everything possible to oversee the orderly laws - laws in the field offisheries diantaranyan formation fisheries inspectors, civil servants appointed investigatorfishery to investigate relation to the crime of illegal fishing, whether committed by Indonesianfishing boats and ships foreign fisheries, education and training for (prosecutor) PublicProsecutor fisheries and molded Court Judge adhock Fisheries and Fisheries.Keywords: Crime, Illegal Fishing, Foreign Fishing Vessel
PENGATURAN REKONSTRUKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak)
No full textABSTRACTThis thesis addresses the issue of reconstruction settings as evidence in the investigation (Study In Pontianak Police Jurisdiction). From the results of research using normative legal research methods, we concluded that the arrangements regarding the reconstruction of criminal cases in the criminal procedure law in Indonesia is carried out at the level of investigation in the Criminal Code is not found explicitly or terang¬terangan because the Criminal Procedure Code only regulates the general provisions of the investigations so that as a further elaboration was issued SK National Police chief No.Pol.Skep / 1205 / IX / 2000 on the Revised Guidelines and technical Guidance Association process by the Directorate of investigation crime investigation Police Headquarters who then set about the reconstruction as a technique of examination in order investigation of a criminal case. The reconstruction of a criminal case in Pontianak Police assist in the investigation of an offense, namely to clarify the criminal offenses committed by suspects with the way reenact how the suspect committed the crime or on the witness knowledge helps give confidence to investigators in connection with the crime that happened. Disampingitu, the constraints felt by the Pontianak Police investigating authorities in the reconstruction came from suspects, witnesses and the general public so as to anticipate, then the Pontianak Police investigators made several attempts including, tighten security suspects, tighten the security of witnesses and move the location of reconstruction.Rekemendasi of this is the view of the role of the reconstruction of criminal cases are quite important, the authors argue that reconstruction criminal cases serve as a legal product standard and has its own settings in the provisions of the criminal procedure law Indonesia.Dalam implement reconstruction, the investigating authorities should more actively to promote the purpose and the objective of reconstruction to the general public so that people know and understand that preventing people to perform acts that disrupt the reconstruction. And good things are done away sebelummenggelar reconstruction by maximizing the function of Guidance (guidance community) that exist within the police force.Keywords: reconstruction as evidence in the investigation process2ABSTRAKTesis ini membahas masalah pengaturan rekonstruksi sebagai alat bukti dalam proses penyidikan (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan bahwa Pengaturan mengenai rekonstruksi perkara pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia yang dilakukan pada tingkat penyidikan dalam KUHAP memang tidak ditemukan secara eksplisit atau terangterangan karena KUHAP hanya mengatur ketentuan-ketentuan umum dari penyidikan sehingga sebagai penjabaran lebih lanjut dikeluarkanlah SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Direktorat Reserse Mabes Polri yang kemudian mengatur mengenai rekonstruksi sebagai tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan suatu perkara pidana.Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Polresta Pontianak membantu dalam proses penyidikan suatu tindak pidana, yakni untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau atas pengetahuan saksi membantu memberi keyakinan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Disampingitu, kendala yang dirasakan oleh pihak penyidik Polresta Pontianak dalam melakukan rekonstruksi berasal dari tersangka, saksi dan masyarakat umum sehingga untuk mengantisipasinya, maka penyidik Polresta Pontianak melakukan beberapa upaya diantaranya, memperketat pengamanan tersangka, memperketat pengamanan saksi dan memindahkan lokasi pelaksanaan rekonstruksi. Rekemendasi dari ini adalah Mengingat peran rekonstruksi perkara pidana yang cukup penting, maka penulis berpendapat agar rekonstruksi perkara pidana dijadikan sebagai produk hukum yang baku dan memiliki pengaturan tersendiri dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia.Dalam melaksanakan rekonstruksi, hendaknya aparat penyidik lebih aktif untuk mensosialisasikan maksud serta tujuan dilakukannya rekonstruksi kepada masyarakat luas agar masyarakat mengerti dan memahami hal tersebut sehingga mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu jalannya rekonstruksi. Dan baiknya hal tersebut dilakukan jauh sebelummenggelar rekonstruksi dengan memaksimalkan fungsi bimas (bimbingan masyarakat) yang ada di tubuh kepolisian.Kata Kunci: rekonstruksi sebagai alat bukti dalam proses penyidika
MEWUJUDKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERWIBAWA
No full textABSTRAKVisi Mahkamah Agung adalah menjadikan peradilan yang Agung, hal ini juga menjadi komitmen lembaga Peradilan dibawahnya khususnya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mewujudkannya. Perwujudannya PTUN sebagai lembaga berwibawa harus mendapat dukungan baik dari internal maupun dari eksternal Peradilan.Upaya untuk mencapai peradilan yang berwibawa terus dilakukan dengan melakukan pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapi dengan cara melakukan perubahan-perubahan baik dari segi sistem, subtansi, prosedur maupun dari segi peraturan/regulasi.Peningkatan sumber daya manusia, pengawasan dan pembinaan yang efektif serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat mewujudkan PTUN yang berwibawa.Kata Kunci : Mewujudkan, Peradilan Tata Usaha Negara, BerwibawaABSTRACRealize Administrative Court PrestigeThe Supreme Court is to make the vision of the Supreme court, it is also a commitment by the Courts below, especially the State Administrative Court (Administrative Court) to make it happen. PTUN manifestations as authoritative institution must have the support both from internal and external Justice.Efforts to achieve a dignified judiciary continued to perform solutions to problems faced by doing changes both in terms of the system, substance, procedure and in terms of the rules / regulations.Improvement of human resources, oversight and effective formation and improvement of facilities and infrastructure is expected to create an authoritative administrative court.Key Note : Realize, Administrative Court, Prestig
PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA SESUAI KONVENSI PBB
No full textABSTRACTThat the role of the state in providing protection to children from the criminal act has been ratified in accordance with the UN Convention, including on children as perpetrators as well as victims of sexual abuse. Legal protection of children involved in sexual abuse, through the efforts of alternative "diversion and restorative justice" carried out by the police, prosecutor and judge in resolving the problem of children in conflict with the law of the case-light case. This diversion efforts can be done using diskretioner authority (discretionary) owned by the Police to judge actions performed by a child lightly.False perspective on criminal cases of rape committed by a child with a victim under the age of both children as victims and as perpetrators of child to get their rights in a fair and wise would be jurisfrudensi to another judge.In this regard, it is necessary to attempt to establish positive cooperation, both with the government and with NGOs as part of the efforts of law enforcement officers in conducting diversion and restorative justice. So that the diversion and restorative justice can be promoted and developed as a solution for settling disputes children in conflict with the law.Then it is necessary to increase knowledge about the Children's Police Investigators particularly negative access of the solution to the child by means of the Child Criminal Justice System (SPP). Police need to develop values that regard the use of discretionary authority as a positive step.Judge in making decisions on those cases children in conflict with the law are not only concerned with justice for children as perpetrators but also children as victims (especially not felonies committed by children and children as victims).Keywords : Protecting Children From CrimePage | 2A B S T R A KBahwa peranan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana sudah meratifikasi sesuai dengan konvensi PBB, termasuk didalamnya mengenai anak sebagai pelaku sekaligus sebagai korban pelecehan seksual. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam masalah pelecehan seksual, melalui upaya alternatif “diversi dan restorative justice” yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum terhadap perkara-perkara ringan. Upaya diversi ini dapat dilakukan dengan menggunakan kewenangan diskretioner (diskresi) yang dimiliki Kepolisian terhadap perkara-perkara ringan yang dilakukan oleh anak.Cara pandang yang keliru terhadap perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban dibawah umur baik anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku untuk mendapatkan hak-haknya secara adil dan bijaksana akan menjadi jurisfrudensi bagi hakim lain.Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya upaya untuk menjalin kerjasama yang positif, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan LSM sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum dalam melakukan diversi dan restorative justice. Sehingga diversi dan restorative justice dapat dipromosikan dan dikembangkan sebagai solusi penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.Kemudian diperlukan adanya peningkatan pengetahuan Polisi khususnya Penyidik Anak tentang akses negatif dari penyelesaian masalah anak melalui sarana Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP). Kepolisian perlu mengembangkan nilai yang memandang penggunaan kewenangan diskresi sebagai langkah positif.Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya memperhatikan keadilan bagi anak sebagai pelaku tetapi juga anak sebagai korban (khususnya tidak pidana berat yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai korban).Kata Kunci : Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidan
KAJIAN NORMATIF PENERTIBAN TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PEDAYAGUNAAN TANH TERLANTAR STATUS HAK GUNA USAHA.
No full textABSTRACTThis thesis discusses the problem of abandoned land demolition normative study bygovernment regulation number 11 of 2010 on regulating and abandoned land leaserights status. From the results of research using normative legal research weconcluded that: That the concept of wastelands in the BAL is forbidden to abandonthe land as stated in the provisions governing the obligations to holders of land rights(Article 6, 7, 10, 15,19 BAL) which is principles that exist in the BAL. Implementationof the rights that are not fit for purpose or designation rights to the holder the right todiiatuhi sanctions that the land rights will be canceled and the resulting termination ofrights to land. Furthermore sociologically very closely attached to the land andneeded by the people, because the land is the source of their livelihood for theirresidence, for the growth and development of the family and the land used to meetthe needs of their economies, it is abandoning land dilarang.Bahwa in curbing actedupon wastelands , particularly those located in Plantation Business Permit to HGUNo. 58 dated October 17, 1995 in the name of PT. Buana Minerando Primary withan area of 300.05 which is located in the village of Kuala Foreman A, District of KualaForeman B, Kubu Raya state of the field in which there is no activity at the site in theform of forest land and shrubs as well as a minority of the public fields. For warningsneed to be implemented as set out in Regulation No. 11 Year 2010 and Perkaban 4years 2010.Upaya prevention or control of neglected land ownership is closelyrelated to the existing land policy. Application of norms in practice identical with theimplementation of rights and obligations. The emergence of the rights and obligationsas legal relationships (civil) between subjects with the object (ground). Of course, incarrying out the duties of a subject holding the titles to be guided by good faith (tegeodes trouw). In the implementation of the obligations of holders of land rights, goodfaith plays a very important in order to realize the management of land which gaveprosperity to the community. So enforcement efforts wastelands, handling moretowards the utilization of land by providing solutions that more human settlement,although not lose its effectiveness.Keywords: Authority and Control Mechanism of Abandoned Land2ABSTRAKTesis ini membahas masalah kajian normatif penertiban tanah terlantar berdasarkanperaturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pedayagunaantanah terlantar status hak guna usaha. Dari hasil penelitian menggunakan metodepenelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : Bahwa Konsep tanahterlantar menurut UUPA adalah dilarang menelantarkan tanah sebagaimanadinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemeganghak atas tanah (Pasal 6, 7, 10, 15,19 UUPA) yang merupakan asas-asas yang adadalam UUPA. Pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atauperuntukannya maka kepada pemegang hak akan diiatuhi sanksi yaitu hak atastanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Selanjutnyasecara sosiologis tanah sangat erat melekat dan dibutuhkan oleh rakyat, karenatanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempat tinggal mereka,untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga dan tanah dipakai untuk memenuhikebutuhan ekonomi mereka, itu sebabnya menelantarkan tanah dilarang.Bahwadalam malaksanakan penertiban tanah terlantar, khususnya tanah yang beradadalam Ijin Usaha Perkebunan terhadap HGU No. 58 tanggal 17 Oktober 1995 atasnama PT. Buana Minerando Pratama dengan luasan 300.05 yang terletak di DesaKuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya keadaandilapangan tidak terdapat aktivitas yang mana tanah dilokasi tersebut berupa hutandan semak serta terdapat sebagian kecil ladang masyarakat. Untuk perludilaksanakan peringatan sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2010 maupunPerkaban No.4 tahun 2010.Upaya penanggulangan penguasaan atau pemilikantanah yang diterlantarkan sangat berkaitan erat dengan kebijakan pertanahan yangada. Penerapan norma dalam pelaksanaannya identik dengan pelaksanaan hakdan kewajiban. Timbulnya hak dan kewajiban karena hubungan hukum(keperdataan) antara subyek dengan obyeknya (tanah). Tentu saja dalammelaksanakan kewajiban seorang subyek pemegang hak atas tanah harusdilandasi oleh itikad baik (te goede trouw). Dalam pelaksanaan kewajibanpemegang hak atas tanah, itikad baik memegang peranan yang sangat pentingguna terwujudnya pengelolaan pertanahan yang memberi kesejahteraan padamasyarakat. Jadi upaya penertiban tanah terlantar, penanganannya lebih kearahpendayagunaan tanah dengan memberikan solusi-solusi penyelesaian yang lebihmanusiawi, meskipun tidak kehilangan efektifitasnya.Kata Kunci: Kewenangan Dan Mekanisme Penertiban Tanah Terlanta
HIRARKHISITAS KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DENGAN PERATURAN DAERAH DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
No full textABSTRACTThis thesis focuses hirarkhisitas Position Regulation With Local Regulation System InLegislation In Review of Law No. 12 of 2011. From the study authors using normative legalresearch conclusion: that 1). that the position of ministerial regulations have a higher degreeof regulatory regions, because the position of the ministry as an auxiliary body president whoruns a general policy lines that have been determined and the scope of the enforceability of anational ministerial regulation as well as the substance that is regulated in a ministerialregulation is a translation directly from the enactment laws, rules and regulations president.2). that the ministerial decree is a statutory laws and regulations and has levelitas higher thanlocal regulations, so as to enter the ministerial decree in the preamble to "remember" in alocal regulation is not a mistake that results are not legitimate normative regulation of thearea. Suggestions are: 1). To ensure a uniformity in the formation of local regulations, shouldany local regulations included in the preamble ministerial regulations "remember" .2). itwould need to review and revise Law No. 12 Year 2011 on the Establishment of Laws andRegulations to incorporate a ministerial regulation in a hierarchy, so that no longer occurdifferent interpretation and debate between the degree of regulation of the minister with localregulations.ABSTRAKTesis ini menitikberatkan hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan PeraturanDaerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Di Tinjau Dari Undang UndangNomor 12 Tahun 2011. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitianhukum normatif diperoleh kesimpulan : bahwa 1). bahwa kedudukan peraturan menterimempunyai derajat yang lebih tinggi dari peraturan daerah, karena kedudukan lembagakementerian sebagai pembantu presiden yang menjalankan garis kebijakan umum yang telahditentukan dan ruanglingkup keberlakuan peraturan menteri berskala nasional serta materimuatan yang diatur dalam peraturan menteri merupakan penjabaran secara langsung dariundang-undang, peraturan presiden dan peraturan pemerintah. 2). bahwa peraturan menterimerupakan suatu peraturan perundangan-undangan dan mempunyai levelitas yang tinggidibandingkan peraturan daerah, sehingga memasukkan peraturan menteri di dalamkonsiderans “mengingat” dalam suatu peraturan daerah bukanlah suatu kesalahan normativeyang berakibat tidak sahnya peraturan daerah tersebut. Saran-sarannya adalah : 1). Agarterjadi keseragaman dalam pembentukan peraturan daerah, sudah seharusnya setiap peraturandaerah mencantumkan peraturan menteri dalam konsiderans “mengingat”.2). perlu kiranyamengkaji ulang dan merevisi UU NO 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan untuk memasukkan peraturan menteri dalam suatu hirarkhi, agar tidaklagi terjadi tafsir yang berbeda serta perdebatan antara derajat peraturan menteri denganperaturan daerah
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TIMBULNYA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya)
No full textAbstractThis thesis discusses the rule of law in the resolution of disputes arising out of overlapping land ownership certificate (case study in the district land office stronghold highway). This research was conducted using the method of normative legal research. Objective studies reveal and analyze how the settlement of disputes on overlapping land titles in Kubu Raya and reveal and analyze how the legal effect of the certificate that caused the overlapping land titles in Kubu Raya and to locate and analyze forms of legal protection for legitimate holder of the rights to the land that already has evidence (certificate) in the case of overlapping tersebut.Hasil this thesis is obtained: Legal certainty for legitimate holder of land rights that have the certificate in the case of overlapping certificate in the Kingdom stronghold district focused on repressive legal protection, given that the dispute has been expanded so that it takes the efforts made by the BPN to resolve the dispute that had occurred . Factors that cause the overlap certificates Right of Ownership on land in the Land Office Kubu Raya is due to map registration has not been formed or incomplete, good land officer factors caused due to human error or any bad faith of the applicant, the existence of breaking or splitting of the region, the presence of improper administration in the villages and their spatial changes by the city government. Of all the factors mentioned above due to carelessness and inaccuracy of Kubu Raya District Land Office in examining and researching physical data and juridical data directly in the field or in the case of a history of soil investigation and assessment tools correctness proof of ownership or control of land by checking existing warkah the Land Office Kubu Raya.Upaya legal settlement made by the Land Office to the emergence of dual certificate is a 2-way, that is the first time reached by resolving disputes through the National Land Agency (non litigation). To resolve the dispute be consultation between the parties to the dispute with a mediator Land Office. And the last way that must be taken when consensus between the parties is not reached, by resolving disputes through this thesis is Peradilan.Rekomdasi Should the Land Office to register the land leads to complete their registration Map namely Single Map. And the last way that must be taken when consensus between the parties is not reached, by resolving disputes through this thesis is Peradilan.Rekomdasi Should the Land Office to register the land leads to complete their registration Map namely Single Map. If only one field map and complete the existing plot can not be done anymore registration again on the same plot. In addition, measurements are also important to avoid double certificate. And also the existence of the Land Administration better.In the dispute resolution by consensus whenever possible because of the many advantages that can be obtained, among others, the process isquick and straightforward, relatively low cost and relatively shorter time than if the settlement of disputes with the lawsuit in court.Keyword : Legal Certainty, Overlapping land title.AbstrakTesis ini membahas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa atas timbulnya tumpang tindih sertifikat hak milik atas tanah (studi kasus di kantor pertanahan kabupaten kubu raya). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative. Tujuan penelitian mengungkapkan dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa terhadap tumpang tindih hak milik atas tanah di Kabupaten Kubu Raya, mengungkapkan dan menganalisis bagaimana akibat hukum yang di timbulkan terhadap sertifikat tumpang tindih hak milik atas tanah di Kabupaten Kubu Raya dan untuk menemukan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah memiliki alat bukti (sertipikat) dalam kasus tumpang tindih tersebut. Hasil penelitian tesis ini diperoleh : Kepastian hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang memiliki sertipikat dalam kasus tumpang tindih sertifikat di Kabupaten kubu Raya tersebut difokuskan pada perlindungan hukum represif, mengingat bahwa sengketa yang terjadi sudah meluas sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang dilakukan oleh BPN untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi tersebut. Faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang Tindih sertipikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yaitu karena adanya peta pendaftaran belum terbentuk atau belum lengkap, faktor petugas atau pegawai kantor pertanahan baik disebabkan karena human error maupun adanya itikad tidak baik dari pemohon, adanya pemecahan atau pemekaran wilayah, masih ditemukannya penataan administrasi yang tidak benar di kelurahan dan adanya perubahan tata ruang oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Dari kesemua faktor tersebut diatas disebabkan karena ketidakcermatan dan ketidaktelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.Upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terhadap timbulnya sertipikat ganda dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu yang pertama kali ditempuh dengan menyelesaikan sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (non litigasi). Untuk menyelesaikan sengketa dilakukan musyawarah antara para pihak yang bersengketa dengan mediator Kantor Pertanahan. Dan cara terakhir yang harus ditempuh apabila musyawarah antara para pihak tidak tercapai, yaitu dengan menyelesaikan sengketa melalui Peradilan. Rekomendasi penelitian tesis ini adalah hendaknya Kantor Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah mengarah kepada adanya Peta pendaftaran yang lengkap yaitu peta tunggal. Apabila peta dilapangan hanya satu dan lengkap sudah ada kaplingan tidak dapat dilakukan lagi pendaftaran lagi atas bidang tanah yang sama. Selain itu pengukuran juga merupakan hal penting untuk menghindari sertipikat ganda. Dan juga adanya Administrasi pertanahan yang baik. Dalam penyelesaian sengketa hendaknya sebisa mungkin dilakukan secara musyawarah karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh antara lain prosesnya singkat dan tidak berbelit-belit, biaya relatif lebih murah dan juga waktunya relatif lebih singkat dibandingkan apabila penyelesaian sengketa dengan gugatan di pengadilan.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Tumbang Tindih sertifikat hak milik
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH AKIBAT KERUSAKAN JALAN TERHADAP KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PASAL 238 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
No full textABSTRACTThis thesis discusses the issue of responsibility of government as a result of damage to roads to motor vehicle accidents based on article 238 of Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion, that: the State in this case the local government, must take responsibility for what he had done, by repairing damaged roads and give marks or signs on damaged roads, maintain and provide allocations funds for the prevention and handling of traffic accidents. LLAJ Transport Department and the Police shall make the minutes, or the processing of the crime scene (TKP) to all existing accident, either a single accident because not Like the road, as well as other events in accordance with the law could criminalize acaranya.Masyarakat State, in this case The Government through the Department of Public Works sub Highways, if the state / government negligent in its duty to protect the public from the safety on the road, the victim of an accident that resulted in a loss. The organizers are required to conduct road maintenance, make repairs as soon as possible if damaged roads and give a sign - a sign that there were no casualties (and no criminal sanctions). The public is entitled to decide the distribution of fines in court, when the organizers of road infrastructure and facilities to make people guilty wretch. The fine division should be implemented, because society as a victim. Victims are entitled to compensation / insurance on his life and entitled to claim compensation for damage to the vehicle. Recommendations As part of the national transportation system, traffic and road transport, the State through the Local authorities should develop the potential and role to realize the security, prosperity, order traffic and road transport in order to support economic development and the development of science and technology, regional autonomy, as well as the accountability of Negara.Negara through local government, in order to anticipate the development of the global strategic environment that requires toughness of the nation's competence in the global competition as well as to competence in the global competition and meet the demands of a new paradigm that crave lebik government services better, transparent, and accountable , Must contain visionary breakthroughs and significant changes. We as a good Indonesian citizens must be able to participate and cooperate with the Government to advance the nation's air humanely and fair.ABSTRAKTesis ini membahas masalah tanggung jawab pemerintah akibat kerusakan jalan terhadap kecelakaan kendaraan bermotor berdasarkan pasal 238 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Negara dalam hal ini Pemerintah setempat, harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dibuatnya, dengan cara memperbaiki jalan yang rusak dan memberi tanda atau rambu pada jalan rusak, memelihara dan menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Dinas Perhubungan LLAJ , dan Polisi wajib membuatkan berita acara, atau pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) terhadap seluruh kecelakaan yang ada, baik kecelakaan tunggal karena tidak laiknya jalan, maupun karena peristiwa lainnya sesuai dengan hukum acaranya.Masyarakat bisa mempidanakan Negara, dalam hal ini Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum sub Bina Marga , apabila Negara/Pemerintah dalam tugasnya lalai melindungi masyarakat dari keamanan di jalan, maka terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban mengalami kerugian. Penyelenggara jalan wajib melakukan perawatan jalan, melakukan perbaikan sesegera mungkin apabila jalan rusak dan memberikan tanda – tanda agar tidak ada korban jiwa (dan tidak ada sanksi pidana). Masyarakat berhak mendapatkan pembagian denda yang di putuskan Pengadilan, bila penyelenggara prasarana dan sarana jalan bersalah karena membuat masyarakat celaka. Pembagian denda ini harus dilaksanakan, karena masyarakat sebagai korbannya. Korban berhak mendapatkan ganti rugi/asuransi terhadap jiwanya dan berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan kendaraannya. Rekomendasi Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan, Negara melalui Pemerintah setempat harus mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.Negara melalui Pemerintah setempat, dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetensi dalam persaingan global serta untuk berkompetensi dalam persaingan global serta memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebik baik lagi, transparan, dan akuntabel. Harus memuat berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan. Kita sebagai Warga Negara Indonesia yang baik harus bisa dan turut bekerja sama dengan Pemerintah untuk memajukan kehidupan bangsa yang ber prikemanusiaan dan berkeadilan.Kata Kunci: Tanggung jawab pemerintah, akibat kerusakan jalan, terhadap kecelakaan kendaraan bermotor
MENIKAH DI BAWAH UMUR OLEH MASYARAKAT MADURA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MARRIAGE UNDER THE AGE REQUIREMENT BY MADURANESE ACCORDING TO THE LAW OF NUMBER 1 1974
No full textABSTRAKArtikel ini berjudul “Menikah di Bawah Umur oleh Masyarakat Madura Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Studi ini diangkat karena banyak terjadi perkawinan di bawah umur yang dilakukan masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Kekuatan hukum perkawinan yang dilakukan di bawah umur tanpa adanya dispensasi dari pengadilan pada masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara sangat lemah; 2) Faktor yang menyebabkan terjadinya kawin di bawah umur pada masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara adalah faktor ekonomi, budaya, pendidikan, agama, telah melakukan hubungan intim, hamil di luar nikah dan lingkungan sementara faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan; 3) Faktor yang menyebabkan masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara tidak taat pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah faktor kemauan masyarakat, faktor moral penegak hukum yang tidak dapat diteladani, dan faktor instrumental atau perangkat undang-undang tersebut tidak didukung oleh hukum yang lebih universal seperti HAM tidak menyebutkan batas usia minimal untuk menikah; 4) Upaya yang dapat dilakukan oleh instansi terkait untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara melalui sosialisasi undang-undang / peraturan perkawinan, bimbingan, edukasi, dan seminar.This article entitled “Marriage Under the Age Requirement By Maduranese According to the Law of Number 1 1974. The result of this study indicate that: 1) Marriage done by Maduranese under the age requirement by the Law of 1994 without dispensation from court is very weak in the eye of law; 2) Many factors caused Maduranese getting marriage under the age requirement are: economy, culture, education, religion, sex, white elephant and environment, while economic factor of marriage under the age is dominant; 3) Factors caused Maduranese breaking the law of 1974 on marriage age reqirement are the will of Maduranese themselves, lawyer moral, and that law instruments are not in line with the human right as the upper law where the minimum age of marriage is not mentioned; 4) To2minimize this marriage under the age, government socialize law and regulation of marriage, through guidance, education, and seminar.Key note: Marriage Under the Age Requiremen