Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUBU RAYA DALAM MENGAKOMODIR ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH PEMILIHANNYA
No full textABSTRAKDalam penulisan tesis ini, penulis melaksanakan study kasus di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dimana kabupaten ini terbentuk dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Pontianak Nomor 21 Tahun 2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Pemekaran Kabupaten Pontianak sebagai akselerasi dari mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui Undang-Undang Republik undonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat terbentuklah Kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Pontianak.Anggota DPRD jelas mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Melalui kegiatan reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD inilah sebagai sarana yang menjembatani pelaksanaan kewajibannya.Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam setiap kali reses dan pada saat masa reses dapat dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakatApakah pada saat reses semua aspirasi masyarakat yang diserap dan ditampung oleh anggota DPRD dapat terakomodir dalam APBD tahun berikutnya? Karena masih ada pelaksanaan reses di trimester III dan Trimester IV. Namun ada beberapa upaya yang dilakukan kegiatan reses dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kubu Raya sesuai kebutuhan.Kata kunci : Efektifitas, Masa reses, Anggota Dewan dan Kabupaten Kubu Raya2ABSTRACTIn this thesis, the authors carried out a study of cases in Kubu Raya West Kalimantan province where the district is formed by taking into account the aspirations of the people as outlined in the decision of Parliament Pontianak District No. 21 of 2005 dated October 24, 2005 regarding the approval of the Establishment Division of Pontianak regency as the acceleration of the welfare community, through undonesia Republic Act No. 35 of 2007 on the Establishment of Kubu Raya In West Kalimantan Province formed a new district carved out of Pontianak regency.Parliament members clearly have an obligation to fight for the people's welfare; absorb and collect the aspirations of constituents through regular working visits; accommodate and follow the aspirations and complaints; and gives it a moral and political responsibility to the constituents in his constituency. Through recess activities carried out by the Members of Parliament here as a means of bridging the implementation of its obligations.Recess implementation of Member of Parliament Kubu Raya, implemented not later than 6 (six) working days in each recess and during the recess can be used by members of Parliament individually or in groups to visit constituency to absorb the aspirations of the peopleWhether at recess all the aspirations of the people are absorbed and accommodated by legislators can be accommodated in the budget next year? Because there is still a recess implementation trimester Trimester III and IV. However, there are some efforts made recess activities with the preparation of the Local Government Work Plan in Kubu Raya as needed.Keywords: Effectiveness, recess time, Board Member and Kubu Ray
PUBLIKASI ILMIAH KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (STUDI DI PTUN PONTIANAK)
No full textABSTRACTThis thesis discusses the legal force certificate as evidence in land dispute resolution (studies in Pontianak Administrative Court). From the results of research using normative legal research can be concluded that: Object Land dispute with the issuance of certificates of double / overlapping is strong evidence in the case of state administration in the Administrative Court Pontianak No. 20 / G / 2011 / PTUN-CAR is due to granting new rights by the Land Office of Pontianak City through the implementation of land registration systematically carried out by the Committee of Adjudication, which in practice is found to be a violation of the duties and authority of the Committee of Adjudication, in the process of issuing certificates -sertifikat Hak No. 02 131 s / d 02 172 and 02 191, the inaccuracy and ketidaktelitiannya in checking and examining the data of physical and juridical data either directly on the ground and in terms of the investigation history of the land and the assessment of truth evidence of ownership or control of land by checking warkah in Land Office Pontianak.Pertimbangan law judge Administrative Court in resolving disputes double certificate (overlapping) is in accordance with the applicable legislation that is based on the provisions of the Agrarian law, the issuance of certificates Hak No. 02 131 s / d 02 172 and 02 191 legally not guarantee legal certainty, it is contrary to the purpose of the land registration according to the BAL and PP 24/1997, whereas under the provisions of the law of the State Administration that Hak Hak No. 02 131 s / d 02 172 and 02 191 which is an administrative decision, (National Land Agency) is legally flawed, because it was published contrary to the general principles of governance Yanga well, namely the principle of accuracy and the principle of legal certainty (Article 53 paragraph (2) letter a Law No. 5/1986). Recommendations Should publicity principle is applied in land registration by the Committee of Adjudication in this case the implementation of the announcement is not limited to the Village Office Siantan Upper and Base Camp Committee of Adjudication, but also performed at the level of RT, RW as well as through the mass media, so as to reach out to the interests of the parties The third related to the holding as a result of registration of the land, so that in the event of an objection may be filed as early as possible prior to the issuance of certificates already double / overlapping.Mengingat still many areas that have not made the map essence, the basic map-making in an area of the village / town needs to be conducted through enhanced implementation of the land registry the first time in a systematic manner to implement Certification Program Bulk Organization Program (SMS) is the implementation of land registration in a systematic but implemented with the self at the expense and initiative of the owners of land to be registered, and that organizing is the Land2Office City / County is concerned, instead of the Adjudication Committee, and thus can avoid double certificates / overlapping.Keywords: certificate of legal force 'in the resolution of land disputes.ABSTRAKTesis ini membahas kekuatan hukum sertifikat sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa tanah (studi di PTUN Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa : Objek sengketa Tanah dengan terbitnya sertifikat ganda/overlapping merupakan alat bukti yang kuat dalam perkara tata usaha negara di PTUN Pontianak No. 20/G/2011/PTUN-PTK yaitu karena adanya pemberian hak baru oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi, yang dalam pelaksanaannya didapati adanya pelanggaran terhadap tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, dalam proses penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191, yaitu ketidakcermatan dan ketidaktelitiannya dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pontianak.Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda (overlapping) ini sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan hukum Agraria, penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191 secara yuridis tidak menjamin adanya kepastian hukum, hal ini bertentangan dengan tujuan diadakannya pendaftaran tanah menurut UUPA dan PP 24/1997, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum Tata Usaha Negara bahwa sertifikat Hak Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, (Badan Pertanahan Nasional) adalah cacat hukum, karena diterbitkan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yanga baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum (Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5/1986).Rekomendasi Hendaknya asas publisitas yang diterapkan dalam pendaftaran tanah oleh Panitia Ajudikasi dalam perkara ini pelaksanaan pengumuman tidak hanya terbatas di Kantor Kelurahan Siantan Hulu dan Base Camp Panitia Ajudikasi, namun juga dilakukan di tingkat RT, RW maupun melalui mass media massa, sehingga dapat menjangkau kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan akibat diadakannya pendaftaran tanah tersebut, sehingga apabila terjadi keberatan dapat diajukan sedini mungkin sebelum terlanjur diterbitkannya sertifikat-sertifikat ganda/overlapping.Mengingat masih banyaknya daerah yang belum dibuat peta dasarnya, maka pembuatan peta dasar dalam suatu wilayah desa/kota perlu segera dilakukan melalui peningkatan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik dengan cara melaksanakan program Sertifikasi Massal Swadaya (Program SMS) yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik tetapi dilaksanakan dengan swadaya atas biaya dan inisiatif dari para pemilik bidang tanah yang akan didaftar, dan yang menyelenggarakan adalah Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten yang bersangkutan, bukan Panitia Ajudikasi, sehingga dengan demikian dapat menghindari adanya sertifikat ganda/overlapping.Kata Kunci: Kekuatan hukum sertifikat’ dalam penyelesaian sengketa tanah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA PT. SARI BUMI KUSUMA UNIT INDUSTRI KUMPAI (THE LEGAL PROTECTION FOR LABOUR IN THE IMPLEMENTATION OF OUTSOURCING SYSTEM AT PT. SARI BUMI KUSUMA INDUSTRIAL UNIT OF KUMPAI)
No full textABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Pekerja Dalam Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Pada PT. Sari Bumi Kusuma Unit Industri Kumpai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dengan sistem pemborongan pekerjaan belum sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Pelaksanaan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja masih terjadi kesenjangan antara ketentuan normatif (law in books) dengan kenyataan di lapangan (law in society/action). seperti kecenderungan pengusaha untuk menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sistem pemborongan pekerjaan tidak harus kontrak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Latar belakang permasalahan: Bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai tenaga kerja dengan pelaksanaan pemborongan pekerjaan. Tujuannya: Untuk mengungkapkan kendala sistem pemborongan pekerjaan belum memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis. Kesimpulan bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan pada perusahaan (principal) yang dilakukan oleh Koperasai (vendor) merugikan pekerja/buruh yaitu berupa pelanggaran terhadap norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Peran Dinas Tenaga Kerja kurang maksimal didalam pengawasan. Depnaker perlu membina serikat2pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan Pemborongan Pekerjaan.ABSTRACTThe aim of study is to know The Legal Protection Community for Labour in The Work Implementation at PT. Sari Bumi Kusuma Industrial Unit of Kumpai. The result showed that the legal protection for workers by the outsourcing system is not appropriate with the aim from employment laws. The implementation of right from the workers should be accepted by them is still having gap between the normative provisions (law in books) and reality (law in society/action). As tendency of employers, they were implementing the Employment Agreement Specific Time. The outsourcing system does not have a contract, as stated in Article 65 paragraph (7) of Law No. 13 year 2003 about the Labour. Background issues: How should the legal protection of people in the corporate environment as labour with the implementation of the outsourcing system?. The aim: To express constraints outsourcing system is not providing legal protection for employees. This study uses metode sosiologis. The conclusions of research are: the implementation of the outsourcing system in the company (principal) conducted by Koperasi (vendor) detrimental to workers/labourers in the form norms violation labour and occupational health and safety norms. The Role Labour from Departemnt is less control than maximum. Depnaker need to build union/labour unions to struggle, protect, and defend the interests and welfare of workers and their families.Key words: Protection of Law, and Outsourcin
TANGGUNG JAWAB PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM MENINDAKLANJUTI HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN BERDASARKAN PASAL 34 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
No full textAbstractThis thesis discusses Responsibility Regional Working Unit Leaders In Following In spection Findings By District Inspectorate According to Article 34 Paragraph (1) of Government Regulation Number 79 Year 2005 on Guidelines for Development and Local Government Supervision. This research was conducted using the method of sociologi calre search juridicallaw. Reveal research purposes and to analyze the factors that led to the leadership of the local work unitin Sambas Regency many do not acton there sults of the examination conducted by the District In spectorates and Gettingthe data and analyze the efforts made by the government of Sambas districtso that all the findings of the District In spectorate investigation followed by leader sworking units. This thesis research result sobtained by: Position and function In spectorate District / City place das the Region, because that oversight function performed by the Inspectorate District / Cityisthe internal control and the local government is one element in local government management. Local government system according to the principles of management should be supported by a synergistic movement between the thre eelements of management: planning, implementation and monitoring, so that the existence of an internal watch dog conducted by the District Inspectorates and placed as theare a is very reasonablein order to realizethe goal of implementation of regional autonomy, then Inspectorate Sambas district as one of the elements supporting the local government has implemente and internaloversight function of local government, it is quiteevident from the many findings of the examination conducted by the Inspectorate Sambas,but it is unfortunate that the findings oft he District inspectorates have notentirely followed by the unit leader supervised and there is noregulation regarding the mechanism of sanctions that can be appliedt o the head, where as the supervision of the local government conducte and internal watch dogis intended torealize Good Governanceat the local level. EffortsThe efforts made by the local government district that Sambas District Inspectorate in spection findings followed by the leadership ofthe local work unitisto Conduct analy sistosort out the casein accor andcewith thefindings o fthe caseback ground. If suchcasesoccur because the findingsdue to events beyond the intentand negligenceit is proposed tobe abolished, if due to deliberateitstill asked to be complete dorif the emergencyis proposed to the leader shipforits completion. Disciplinary sanction sapply to the official oremployee SKPD intentionally make mistakes/omissions. Perform administrativ eactions to the Follow-upof the reportdid Examinationresults. To provide guidance and training implementation and governance dutie scorrect administration. Inspectorate command to continuo usly provide coordination of communication in leader ship SKPD.AbstrakTesis ini membahas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa atas timbulnya tumpang tindih sertifikat hak milik atas tanah (studi kasus di kantor pertanahan kabupaten kubu raya). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative. Tujuan penelitian mengungkapkan dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa terhadap tumpang tindih hak milik atas tanah di Kabupaten Kubu Raya, mengungkapkan dan menganalisis bagaimana akibat hukum yang di timbulkan terhadap sertifikat tumpang tindih hak milik atas tanah di Kabupaten Kubu Raya dan untuk menemukan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang sudah memiliki alat bukti (sertipikat) dalam kasus tumpang tindih tersebut. Hasil penelitian tesis ini diperoleh : Kepastian hukum bagi pemegang sah hak atas tanah yang memiliki sertipikat dalam kasus tumpang tindih sertifikat di Kabupaten kubu Raya tersebut difokuskan pada perlindungan hukum represif, mengingat bahwa sengketa yang terjadi sudah meluas sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang dilakukan oleh BPN untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi tersebut. Faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang Tindih sertipikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yaitu karena adanya peta pendaftaran belum terbentuk atau belum lengkap, faktor petugas atau pegawai kantor pertanahan baik disebabkan karena human error maupun adanya itikad tidak baik dari pemohon, adanya pemecahan atau pemekaran wilayah, masih ditemukannya penataan administrasi yang tidak benar di kelurahan dan adanya perubahan tata ruang oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Dari kesemua faktor tersebut diatas disebabkan karena ketidakcermatan dan ketidaktelitian Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.Upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan terhadap timbulnya sertipikat ganda dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu yang pertama kali ditempuh dengan menyelesaikan sengketa melalui Badan Pertanahan Nasional (non litigasi). Untuk menyelesaikan sengketa dilakukan musyawarah antara para pihak yang bersengketa dengan mediator Kantor Pertanahan. Dan cara terakhir yang harus ditempuh apabila musyawarah antara para pihak tidak tercapai, yaitu dengan menyelesaikan sengketa melalui Peradilan. Rekomendasi penelitian tesis ini adalah hendaknya Kantor Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah mengarah kepada adanya Peta pendaftaran yang lengkap yaitu peta tunggal. Apabila peta dilapangan hanya satu dan lengkap sudah ada kaplingan tidak dapat dilakukan lagi pendaftaran lagi atas bidang tanah yangsama. Selain itu pengukuran juga merupakan hal penting untuk menghindari sertipikat ganda. Dan juga adanya Administrasi pertanahan yang baik. Dalam penyelesaian sengketa hendaknya sebisa mungkin dilakukan secara musyawarah karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh antara lain prosesnya singkat dan tidak berbelit-belit, biaya relatif lebih murah dan juga waktunya relatif lebih singkat dibandingkan apabila penyelesaian sengketa dengan gugatan di pengadilan.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Tumbang Tindih sertifikat hak milik
ANALISA HUKUM DALAM MENERAPKAN PERATURAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ANTARA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Kota Singkawang)
No full textAbstractThis thesis discusses the legal analysis in applying the rules of land acquisition forpublic purposes between land agency with prosecutorial republic republic IndonesiaIndonesia (study in the city singkawang).This research was conducted using themethod of normative legal research of this thesis research sosiologis.Hasil obtained:That the state land or land owned by the state, in contrast to "land directly controlledby the state" and "full of land controlled by the state, as Law Number 5 1960 and anexplanation confirms the state does not have and should not act as the owner of theland.Ground state owned / considered / controlled by the community if intended forgeneral interest compensated. it is a recognition of the rights of the people, if theground state owned / worked / controlled by the public does not need to becompensated, the whole land of society who do not have the certificate has expiredor right can be taken by pemerintah.Upaya which can be done by the holder of theright to indemnity from the ground state is not right, especially through consultationor peace efforts, if in the deliberation attempts experiencing buntuh way, it can bedone through the efforts of the civil courts, especially pegadilan filed tort to PN. Alsoin case of acquisition of land without right to the presence of multiple certificates, canfile a lawsuit to the Administrative Court which had previously been doingadministrative effort. And to check if the certificate forgery forgery also supportingdocuments in the manufacturing certificate. Can also submitted a report to the policeinvestigators on the basis of the report do annexation tanah.Pemeberiancompensation for acquisition of land without right is dependent on the size of theclaim for compensation, which we proposed together with the lawsuit (the principaldemands). And the size of the indemnity can be measured with a consideration ofthe size of the object, grace time, a lot of costs that have been incurred in an attemptdeliberation and all costs incurred in resolving this problem, as well as immaterialcosts. his thesis research recommendations is expected that presumably in an effortto solve the problems of land, especially problems Land Tenure Without Rights, thejudge will examine the case should be more careful and prudent for the investigationand the imposition of judgment will not appear on the problems of injustice and legalcertainty, or at least avoid going anarchist action by the injured party. And for peopleto always pay attention and be aware of their rights and obligations not to do thingsthat are not worth as controlling land owned by others unlawfully and illegally. ncompensation expected the judges to examine this case in order to more thoroughlyin decisions, especially regarding the granting of a lawsuit relating to compensation,nobody feels aggrieved or at least not ruled unfair and inappropriate.2Keywords: Legal Analysis, Application of the Land Acquisition Rules.AbstrakTesis ini membahas analisa hukum dalam menerapkan peraturan pengadaan tanahuntuk kepentingan umum antara badan pertanahan republik indonesia dengankejaksaan republik indonesia (studi di kota singkawang).Penelitian ini dilakukanmenggunakan metode penelitian hukum normative sosiologis.Hasil penelitian tesis inidiperoleh : Bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara, berbedadengan “ tanah yang langsung dikuasai negara “ dan “ tanah yang dikuasai penuholeh negara, sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 besertapenjelasannya menegaskan negara tidak memiliki dan tidak patut bertindak sebagaipemilik tanah. Tanah negara yang dimiliki / dianggap / dikuasai oleh masyarakat jikadiperuntukkan bagi kepentingan umum mendapat ganti rugi. hal ini merupakanpengakuan terhadap hak-hak rakyat, jika tanah negara yang dimiliki / digarap /dikuasai oleh masyarakat tidak perlu diganti rugi maka seluruh tanah masyarakatyang belum memiliki sertipikat atau haknya sudah berakhir dapat diambil olehpemerintah.Upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak terhadap ganti rugitanah yang berasal dari tanah negara bukan hak terutama melalui musyawarah atauupaya damai, apabila dalam upaya musyawarah tersebut mengalami jalan buntuh,maka dapat dilakukan melalui upaya pengadilan terutama pegadilan perdata denganmengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN. Juga apabila terjadipenguasaan tanah tanpa hak dengan adanya sertipikat ganda, dapat mengajukangugatan ke PTUN yang sebelumnya telah melakukan upaya administrasi. Danmelakukan pengecekan apabila terjadi pemalsuan sertipikat juga pemalsuandokumen pendukung dalam pembuatan sertipikat. Dapat pula diajukan laporan kepenyidik kepolisian dengan dasar laporan melakukan penyerobotantanah.Pemeberian ganti rugi atas penguasaan tanah tanpa hak adalah tergantungpada besar kecilnya tuntutan ganti rugi yang kita ajukan bersama-sama dengansurat gugatan (dalam pokok tuntutan). Dan besar kecilnya biaya ganti rugi dapatdiukur dengan pertimbangan mengenai besar kecilnya objek, tenggang waktunya,banyak biaya yang telah dikeluarkan dalam upaya musyawarah dan semua biayayang telah dikeluarkan dalam upaya penyelesaian permasalahan ini, serta biayaimmateri. Rekomendasi penelitian tesis ini adalah Diharapkan kiranya dalam upayapenyelesaian permasalahan pertanahan khususnya permasalahan PenguasaanTanah Tanpa Hak, hakim yang akan memeriksa perkara harus lebih teliti danbijaksana agar dalam pemeriksaan serta penjatuhan putusan tidak akan munculmasalah mengenai ketidak adilan dan kepastian hukum, atau setidaknyamenghindari terjadi perbuatan anarkis oleh pihak yang dirugikan. Dan bagimasyarakat untuk selalu memperhatikan serta sadar akan hak dan kewajiban agartidak melakukan hal yang tidak patut seperti menguasai tanah milik orang lainsecara tanpa hak dan melawan hukum.Dalam pemberian ganti rugi diharapkanmajelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk lebih teliti agar dalam menjatuhkanputusan khususnya mengenai pengabulan gugatan yang berkaitan dengan gantirugi, tidak ada yang merasa dirugikan atau setidaknya tidak menjatuhkan putusanyang tidak adil dan tidak patut.Kata Kunci : Analisa Hukum, Penerapan Aturan Pengadaan Tanah
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BARANG YANG MEMAKAI MEREK TIRUAN (TINJAUAN DARI ASPEK BUDAYA HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA)
No full textABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)” bertujuan untuk mengetahui Budaya Hukum Masyarakat Yang Menggunakan Barang Merek Tiruan Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001,Untuk mengetahui Pengaturan Terhadap Masyarakat Yang Menggunakan Barang Yang Memakai Merek Tiruan dan Untuk menggambarkan bagaimana Seharusnya Pengaturan Terkait Dengan Fenomena Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan Oleh Masyarakat Guna Menunjang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis (Sosio Legal Approach). Pendekatan sosiologi digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan dilapangan tentang fenomena budaya hukum masyarakat dalam menggunakan barang merek tiruan. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder Pelaksanaan analisis data yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan penggunaan metode induksi. Metode induksi adalah proses penalaran dimana temuan-temuan dalam bentuk data dan informasi dari alam inderawi yang kongkrit dipakai untuk membangun teori sehingga teori yang dibangun tersebut dapat dikualifikasikan sebagai teori yang membumi.Bahwa budaya hukum masyarakat yang menggunakan merek-merek palsu yang diproduksi oleh pelaku usaha selama ini telah menjadi suatu trend, namun kenyataan menunjukkan budaya tersebut sangat bertentangan dengan budaya hukum yang baik, sebab budaya hukum yang baik meliputi sikap, nilai dan prilaku masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak pernah mengatur atau memberikan sanksi kepada masyarakat yang menggunakan produk-produk hasil dari pemalsuan merek-merek terkenal, hal ini menyebabkan budaya hukum masyarakat menjadi tidak baik karena tidak adanya aturan yang tegas, dianggap oleh masyarakat perbuatan menggunakan merek-merek palsu bukanlah suatu24kesalahan. Bahwa pengaturan berkaitan dengan merek tidak saja diatur dalam undang-undang nasional Indonesia melainkan juga diatur dalam suatu aturan Internasional, hal ini menunjukkan betapa berharganya sebuah kekayaan intelektual untuk dihargai dan dilindungi, namun pengaturan yang ada selama ini belum memberikan perlindungan secara maksimal karena tidak terdapat aturan tentang sanksi bagi pengguna merek-merek palsu, sehingga dimungkinkan perbaikan terhadap peraturan yang telah ada selama ini.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Merek Barang, Budaya HukumABSTRACTThesis with the title: "Analysis of Judicial Law Enforcement Against Use of goods whose Using Artificial Brand (Overview Of Legal Culture Society Aspects Users)" aims to determine Culture Law Society That Uses Counterfeit Trademark Goods Seen From Trademark Law No. 15 of 2001, To Settings know Communities Against Using Counterfeit goods whose Wear Brand and To illustrate how Supposedly Related Settings With the phenomenon of goods subject to the Use of Artificial Wear Brand To Support for Community Law Enforcement Against Trademark Infringement.Is done by using sociological juridical approach (Socio-Legal Approach). Sociological approach used to describe the data that is found in the field of public law cultural phenomenon in the use of vehicles on the highway. Normative juridical approach that is by researching library materials or secondary data Implementation of data analysis by the author is more focused use of the method of induction. Induction method is a process of reasoning in which the findings in the form of data and information from the natural sensory concrete used to build the theory that the theory is built can be qualified as grounded theory.Legal culture of society who use counterfeit brands are produced by businesses during this time has become a trend, but reality shows that culture is contrary to good legal culture, for good legal culture includes attitudes, values and behavior of the people to obey and compliance with applicable law. That Law No. 15 of 2001 on Marks never regulate or impose sanctions on people who use the products result from counterfeit famous brands, this causes legal culture of society are not good because of the absence of strict rules, considered by society actions using fake brands is not an error. That the arrangements relating to the brand not only regulated in national legislation Indonesia but also regulated in an international protocol, this shows how valuable an intellectual property to be respected and protected, but the existing arrangement has not provide maximum25protection because there are no rules about sanctions for users of counterfeit brands, so it is possible improvements to the existing regulations for this.Keywords: Law Enforcement, Brand Goods, Culture La
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SANGGAU
No full textAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penyelundupan gulaoleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sanggau, bagaimana proses penyidikan tindak pidanapenyelundupan gula dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan yang dilakukan olehSatuan Reserse Kriminal Polres Sanggau serta upaya dan strategi apa dalam penanggulanganpenyelundupan gula. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain teorimanajemen, teori kebutuhan dan teori kejahatan rasional serta penetapan manajemen operasionalReserse . Teori-teori tersebut penulis gunakan untuk menganalisa dalam pembahasan terhadaphasil temuan dilapangan.Metode penelitian yang di gunakan adalah metode Deskriptif denganpendekatan kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkaitdan terlibat langsung dalam penyidikan, antara lain: Kapolres Sanggau, Kasat Reskrim danAnggota penyidik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pelaku dan masyarakat di perbatasan diEntikong.Hasil temuan bahwa penyelundupan gula selama ini dilakukan oleh seseorang maupunkelompok masyarakat di perbatasan Entikong. Sat Reskrim Res Sanggau dalam upaya penyidikankasus penyeludupan gula illegal telah mengedepankan fungsi Manajemen operasional Resersemelalui tindakan penangkapan penyitaan barang bukti, penahanan dan pemberkasan gunakepentingan dalan penuntutan di pengadilan. Namun dari kegiatan tersebut adanya faktor yangmempengaruhi dalam penyidikan antara lain keterbatasan sarana, kurangnya dukungan anggaranpenyidikan dan kemampuan anggota Sat Reskrim dalam penetapan peraturan perundangundanganyang berlaku.Kata Kunci :PenegakanHukum, Penyelundupan, GulaAbstractThis study aims to determine the law enforcement criminal offense of smuggling of sugar bythe Police Criminal Investigation Unit Sanggau, how the process of the investigation of criminalsmuggling sugar and what factors influence the investigations conducted by the Police CriminalInvestigation Unit Sanggau and efforts and strategies in the prevention of smuggling of sugar .The theory that the authors use in this study include management theory, the theory of needs, thetheory of rational crime, and the determination of the operational management of Investigation.These theories the authors use to analyze in the discussion of the findings in the field. Theresearch method used is descriptive method with qualitative approach, in which the authorsconducted interviews with relevant parties and is directly involved in the investigation, amongothers: Sanggau Police Chief, Criminal visible and investigators Member, Department of Industryand Trade, the offender and the community at the border Entikong. The findings that sugarsmuggling has been carried out by a person or group of people at the border Entikong. Sat ResSanggau Criminal investigations in an effort sugar smuggling illegal has been put forward2operational management functions Investigation through seizure of evidence arrests, detention andfiling for the purpose of the prosecution in court. But the existence of such activities in theinvestigation of factors affecting among other limited facilities, lack of budget supportinvestigations and ability Criminal Sat members in determining the legislation in force.Keywords : Law Enforcement, Smuggling, Suga
EKSISTENSI DAN RUANG LINGKUP PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA EXISTENCE AND SCOPE OF THE ADMINITRATIVE COURTS
No full textABSTRACTOne element of a constitutional state is functioning of independent judicial power committed by the judiciary . Basic law of justice in Indonesia is as stated in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia . In addition, the Indonesian judicial restated in statute No. 48 on 2009 about Judicial authority is the District Courts, Religious Courts , Administrative Courts and Military Courts . With the establishment of the State Administrative Court in Indonesia can provide legal protection to the public from all acts of state administration , and also provide legal protection for the state administration in performing their duties , functions and responsibilities. The administrative Court can also control the actions of officials of state administrationABSTRAKSalah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Dasar hukum tentang peradilan di Negara Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu mengenai peradilan di Indonesia dinyatakan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Dengan dibentuknya2Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari segala perbuatan administrasi negara, dan juga memberikan perlindungan hukum bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. PTUN juga dapat berperan untuk mengontrol tindakan para pejabat tata usaha negara
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS
No full textABSTRAKGuna memenuhi tuntutan masyarakat atas kebutuhan pelayanan Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di tingkat Kecamatan di Kabupaten Sambas Undang-undang tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan perlu adanya harmonisasi dengan peraturan lainya daerah sehingga pelaksanakan tugas dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dapat lebih optimal. Berdasarkan hal tersebut penyusun penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bagaimana agar pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam pelayanan perizinan dapat optimal sehingga memperkuat otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian sosiologis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh dari responden langsung dan data skunder berupa literatur-literatur dan data yang telah di dokumentasikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Pelaksanaan pelayanan perizinan di Kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), namn pelaksanaanya masih terdapat kekurangan baik secara Teknis, Subtansi, Administrasi dan ada ketidak harmonisan antara antara peraturan satu dengan lainya. 2) Terdapat hambatan dalam pelayanan perizinan disebabkan kurangnya petugas teknis, sarana prasarana, belum lengkapnya aturan hukum, ketidak sesuaian antara Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Bupati dengan kewenangan yang didelegasikan kepada Kecamatan dan masih kurangnya pemahanan petugas dan masyarakat tentang PATEN. 3) Agar pelayanan perizinan di kecamatan dapat optimal diperlukan, kelengkapan perangkat hukum, memperjelas uraian tugas setiap pejabat atau petugas, melengkapi sarana dan prasarana yang ada, perlu dianggarkannya pembiayaan atas pelayanan perizinan dengan APBD dan peningkatan pemahaman petugas dan masyarakat.Kata kunci: Optimalisasi, Tugas dan Fungsi.2ABSTRACT Optimization of the District Task and Functions To Provide Licensing Services in the Context of Regional Autonomy Strengthens In Sambas RegencyIn order to meet the demands of the public on the needs of government services together with the House of Representatives has issued Law No. 25 of 2009 on Public Service. At the level of Sambas Regency in the Act can not automatically be implemented need for harmonization with other regulatory regions so that implementing the tasks and functions of districts in providing public services, especially the licensing service can be optimized. Based on the authors authors interested in examining how the implementation of the tasks and functions of districts, what are the obstacles in the implementation of tasks and functions and how to keep the tasks and functions of sub-districts in the licensing service can be optimized so as to strengthen local autonomy. This study uses a combination of normative legal research with sociological research. Materials used in this study are primary and secondary data, primary data in the form of legislation and the data obtained from the respondents direct and secondary data in the form of literature and data that has been documented. Based on the results of research are: 1) Implementation of the licensing service in the District based on the Regulation of the Minister of the Interior No. 4 of 2010 on Guidelines for Administrative Services Integrated Subdistrict (PATENT), namn implementation there is still a shortage of good Technically, The substance, Administration and there is disharmony between the one with the other regulations. 2) There are obstacles in licensing services due to the lack of technical personnel, infrastructure, incomplete rule of law, a discrepancy between the Standard Operating Procedures are set Regents with authority delegated to the District and the lack pemahanan officials and the public about the PATENT. 3) In order to permit service in the district can be optimally needed, completeness legal instruments, clarifying job descriptions of each officer or officers, complementing the existing infrastructure, need for financing dianggarkannya licensing services with the budget and increased understanding and public officials.Keywords: Optimization, Duties and Function
PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA OLEH RESIDIVIS DIWILAYAH POLRESTA PONTIANAK
No full textABSTRACTThis thesis addresses the issue of two-wheeled vehicle theft by recidivists Police pontianak region. This study aims to determine the factors that cause crime of motor vehicle theft committed by recidivists in Pontianak and to know the efforts that have been made by the Police Pontianak in minimizing the occurrence of the crime of motor vehicle theft in the city Pontianak.Metode used in the study this is a method of study using sociological juridical approach, a procedure that emphasizes research on the characteristics of natural background, the researcher as an instrument, the focus of research produces descriptive data in the form of the written and spoken word and analyzed inductively. The results showed that: (1) The factors causing the occurrence of motor vehicle theft in Pontianak are economic factors, environmental, and lack of deterrent effect of sanctions. The Faktor¬faktor interact and influence each other between one another. (2) The efforts undertaken by the Police Pontianak in minimizing the occurrence of motor vehicle theft crimes committed by recidivists in the town of Pontianak are preventive measures and repressive efforts. Preventive measures is one way to show that prevents the occurrence of crime, such as calls and perform patrol. While efforts are repressive action against the perpetrators in accordance with the deeds and fix it back so that they are aware that the act of doing is against the law and harm the public, such action is the arrest, detention and transfer of the case to court.Keywords: theft of vehicles, two-wheelers, by convictsABSTRAKTesis ini membahas masalah pencurian kendaraan roda dua oleh residivis diwilayah Polresta pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh residivis di Kota Pontianak serta untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polresta Pontianak dalam meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota Pontianak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, suatu prosedur penelitian yang menekankan pada ciri latar alamiah, peneliti sebagai instrumen, fokus penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan serta dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kota Pontianak adalah faktor ekonomi, lingkungan, dan kurangnya efek jera penjatuhan sanksi. Faktorfaktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.(2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Pontianak dalam meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh residivis di kota Pontianak adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah salah satu cara yang di tunjukan untuk mecegah terjadinya kejahatan, seperti himbauan dan melakukan patrol. Sedangkan upaya represif adalah menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, tindakan tersebut yaitu penangkapan, penahanan dan proses pelimpahan perkara ke pengadilan.Kata Kunci: pencurian kendaraan, roda dua, oleh residivis