Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SANGGAU
No full textABSTRAKKrisis perekonomian yang terjadi di Indonesia berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan menyempitnya lapangan pekerjaan, sedangkan pada sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan menjadi persoalan yang sangat rumit dipecahkan. Dampak dari hal tersebut menjadikan faktor kriminogen timbulnya berbagai macam kejahatan antara lain kejahatan terhadap nyawa, tubuh, harta benda, dan kesusilaan. Salah satu bentuk kejahatan yang timbul berkaitan persoalan ketenagakerjaan adalah tertipunya tenaga kerja Indonesia di luar negeri.Kegiatan perdagangan orang di Kalimantan Barat sudah pada tingkat yang sangat memprihatinkan dengan korban sebagian besar perempuan dan anak yang tereksploitasi melalui ketenagakerjaan maupun perkawinan, sehingga memerlukan jaminan perlindungan dengan melakukan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban.Berdasarkan data-data pra penelitian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sanggau yang terdata di Polres Sanggau pada tahun 2011 terjadi 4 kasus, tahun 2012 terjadi 5 kasus, tahun 2013 terjadi 8 kasus tahun 2014 terjadi 3 kasus dan tahun 2015 terjadi 2 kasus.Dalam kenyataannya, walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan terhadap korban tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana2diberikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih jauh dari harapan. Salah satu yang tampak di permukaan lemahnya undang-undang adalah pada umumnya korban tindak pidana perdagangan orang tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan melibatkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundangundangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder.Kata kunci : Perlindungan Hukum Korban, Perdagangan Orang dan SanggauABSTRACT The economic crisis that occurred in Indonesia have an impact on economic growth and narrowing inhibition of jobs, while on the other side of the labor force continues to increase. Increased labor force is not matched by employment becomes a very complicated problem to solve. The impact of these factors make kriminogen incidence of various crimes include crimes against life, body, property, and decency. One form of crime-related employment issues that arise are deluded Indonesian workers abroad.Trafficking activities in West Kalimantan are already at a very alarming with the victims mostly women and children exploited through employment or marriage, so it requires a guarantee of protection to prevention, care, rehabilitation and social reintegration of victims.Based on the data pre-study of the Crime of Trafficking in Sanggau recorded at the police station Sanggau in 2011 occurred in 4 cases, in 2012 occurred in 5 cases, 8 cases occurred in 2013, 2014 occurred in 3 cases and 2015 occured in 2 cases..In fact, although there has been Act No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons, the protection of victims of criminal acts of trafficking as provided in Act No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons is3still far from expectations. One that looked at the surface of the weakness of this legislation is generally victims of the crime of trafficking in persons do not want to complain because the case involves family relationships and maintain the family name.The method used in this research is the method of juridical and sociological. Juridical approach is an approach that uses rules and legislation relating to the problems examined, while the sociological approach is an approach that uses primary data with secondary data support.Keywords: Legal Protection of Victims of Trafficking in Persons and Sangga
IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKAT TANAH (LARASITA) DI KABUPATEN KUBU RAYA
No full textABSTRACTThis thesis discusses the People's Programme Implementation Service for Land Certificate (Larasita) Di Kubu Raya. Normative-sociological research. This study aims to provide reveal and analyze the effectiveness of the program socialization Larasita by Kubu Raya District Land Office to the improvement of land services. From the research we concluded that implementation of the policy program of the Kubu Raya Larasita in which the author in view the success or failure of a policy can be viewed from three aspects: the organization, interpretation and application. Furthermore, the factors that have been influential in the implementation of program policies Larasita in Kubu Raya, namely Communications (Communications), Resources (resources), Attitude (dispositions or attitudes) and Bureaucratic Structure (bureucratic structure). From the research we concluded that implementation of the policy program of the Kubu Raya Larasita in which the author in view the success or failure of a policy can be viewed from three aspects: the organization, interpretation and application. Furthermore, the factors that have been influential in the implementation of program policies Larasita in Kubu Raya, namely Communications (Communications), Resources (resources), Attitude (dispositions or attitudes) and Bureaucratic Structure (bureucratic structure). Of the four factors is the author breaks into two factors supporting and hindering the implementation of the policy program Larasita in Kubu Raya is a supporting factor composed of bureaucratic structures where the factor that fundamentally support the implementation of program policies Larasita in Kubu Raya because in terms of standard operational procedure (SOP) clearly through Per Ka BPN Decree No. 4 of 2006 stated clearly describes in detail the organizational structure and standard operational procedure (SOP) of the District Land Office / City throughout Indonesia and supported again by Per Ka BPN Decree No. 18 Year 2009 on Larasita, and in terms of fragmentation, where the implementation of the policy program in Kubu Raya Larasita less memerluakan coordination so vast. Another factor is the limiting factor, namely Communications (Communications), Communication is a factor that causes the ineffectiveness of policy implementation program Larasita in Kubu Raya due to a lack of consistency or uniformity of the size of the basis and purpose of the policy program Larasita communicated with less well in Kubu Raya. Yag second is Resources (resources), the resource is a second factor that led to the policy program Larasita in Kubu Raya effective in its implementation because the components contained in resources such as the number of staff, the expertise of the executive is fairly mediocre, the missing information so relevant, as well as the lack of support facilities that can be used to carry out program activities. The latter is the attitude (dispositions or attitudes), attitude or disposition also a factor in less support the implementation of program policies Larasita in Kubu Raya as the implementor does not seem serious in melaksnakan program policies Larasita in the region Kababupaten Kubu Raya because during the socialization program Larasita only included the socialization of other programs that are owned by the District Land Office Kubu Raya as an example Prona.Keywords: Implementation, Program Service of the People, the Land Certificate.ABSTRAKTesis ini Membahas Implementasi Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian bersifat normatif-sosiologis. Penelitian ini bertujuan memberikan2Mengungkapkan dan menganalisis efektifitas pelaksanaan sosialisasi program larasita oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya terhadap peningkatan pelayanan pertanahan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan dari pada kebijakan program Larasita di Kabupaten Kubu Raya yang mana penulis dalam melihat berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang selama ini berpengaruh di dalam pelaksanaan kebijakan program larasita di Kabupaten Kubu Raya, yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), Sikap (dispositions atau attitudes) dan Struktur Birokrasi (bureucratic structure). Dari keempat faktor inilah penulis mengelompokkannya menjadi dua yaitu faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dari kebijakan program Larasita di Kabupaten Kubu Raya yaitu faktor pendukung yang terdiri dari struktur birokrasi yang mana faktor yang secara mendasar mendukung pelaksanaan kebijakan program Larasita di Kabupaten Kubu Raya karena dari segi standard operational procedure (SOP) yang secara jelas melalui Per Ka BPN RI No 4 Tahun 2006 tertera secara jelas menjelaskan secara rinci struktur organisasi dan standard operational procedure (SOP) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan ditunjang lagi dengan Per Ka BPN RI No 18 Tahun 2009 tentang Larasita, dan dari segi fragmentasi, dimana pelaksanaan dari pada kebijakan program larasita di Kabupaten Kubu Raya kurang memerluakan koordinasi yang begitu luas. Faktor lain yaitu faktor penghambat yaitu Komunikasi (Communications), Komunikasi merupakan faktor yang menjadi penyebab ketidak-efektifan pelaksanaan kebijakan program Larasita di Kabupaten Kubu Raya karena kurangnya konsistensi atau keseragaman dari pada ukuran dasar dan tujuan dari program kebijakan larasita yang dikomunikasikan dengan kurang begitu baik di Kabupaten Kubu Raya. Yag kedua adalah Sumberdaya (resources), sumberdaya merupakan faktor kedua yang menyebabkan kebijakan program larasita di Kabupaten Kubu Raya efektif dalam pelaksanaannya karena komponen-komponen yang terkandung didalam sumberdaya seperti jumlah staf, keahlian dari para pelaksana yang terbilang pas-pasan, informasi yang kurang begitu relevan, serta kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program. Yang terakhir adalah Sikap (dispositions atau attitudes), sikap atau disposisi juga merupakan faktor kurang mendukung pelaksanaan kebijakan program larasita di Kabupaten Kubu Raya karena para implementor terlihat tidak serius dalam melaksnakan kebijakan program larasita di wilayah Kababupaten Kubu Raya karena selama ini sosialisasi program larasita hanya diikutkan pada sosialisasi program-program lain yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Kubu Raya seperti contohnya prona.Kata Kunci: Implementasi, Program Layanan Rakyat, Sertifikat Tanah
KEWENANGAN PENJABAT BUPATI DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN
No full text1KEWENANGAN PENJABAT BUPATI DALAM MELAKUKAN MUTASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANGPEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DANWAKIL KEPALA DAERAH(Studi Di Pemerintah Kabupaten Melawi)Oleh :HERI ISKANDAR. SH,NIM. A2021141095Pembimbing I : Dr. H.M.Syafei,SH.MH.Pembimbing II : Hamdani, SH.MHumABSTRACTThis thesis focuses on the Authority Acting Regent In Doing Mutations Employees in Environmental District Government Based on Government Regulation No. 49 Year 2008 on Third Amendment to Government Regulation Number 6 Year 2005 concerning Election, Legalization of Appointment and dismissal of Regional Head and Deputy Regional Head (Studies in Local Government District Melawi) conclusion: 1). Acting Regent of that policy in issuing a decree personnel transfers Melawi environment of the Government of the authority is not appropriate, because the Acting Regent Melawi not have the authority. Size to see the acting regent did not have the authority in view of the source of the authority itself the attribution, delegation and mandate. In addition, the capacity of Acting governor give approval to the regents for personnel transfers also inaccurate, although the governor as the representative of the central government, because the authority to give consent for personnel transfers in a limited manner under the authority of Interior Minister. Therefore, Acting Regent Melawi action can not be justified and legally invalid. 2). Acting Regent policies that are put in the form dikuafikasikan decision as an act that does not have the authority, then the decision certainly is not valid. This illegality, because it does not meet the elements of legitimate decision, as according to the doctrines and normatively as stipulated in article 52 of Law No. 30 Year 2014 About the Administration. Therefore, the legal consequences of the Decree of the acting regent was Cancellation. 3). That legal efforts should be made to the actions / decisions Melawi Acting Regent is tops Officials Request to revoke the decision and filed a lawsuit to the Administrative Courts. Suggestion. 1). Asked the Governor to direct the Regent definitip officials to revoke and cancel the decision of the Acting Regent. Even if the governor does not implement it must be notified and requested to the president as the head of2the supreme government to mencabutr or ordered to the governor or regent to revoke the decision tersebut.2). If there has been ruling the State Administrative Court which has had permanent legal force (incracht) over the disputed Decision Acting Regent, it is expected that the parties feel aggrieved (as the plaintiff) is active for the requesting State Administration to execute the decision.ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada Kewenangan Penjabat Bupati Dalam Melakukan Mutasi Pegawai Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi) diperoleh kesimpulan: 1). Bahwa kebijakan Penjabat Bupati dalam mengeluarkan Keputusan melakukan mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten melawi dari sisi kewenangan adalah tidak tepat, karena Penjabat Bupati Kabupaten Melawi tidak mempunyai wewenang . Ukuran untuk melihat penjabat bupati tidak mempunyai wewenang di lihat dari sumber kewenangan itu sendiri yakni atribusi, delegasi dan mandat. Selain itu, Kapasitas gubernur memberikan persetujuan kepada Penjabat bupati untuk melakukan mutasi pegawai juga tidak tepat, meskipun gubernur selaku wakil pemerintah pusat, karena kewenangan memberikan persetujuan untuk melakukan mutasi pegawai secara limitatif menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, tindakan Penjabat Bupati Melawi tidak dapat dibenarkan dan secara hukum tidak sah. 2). Bahwa kebijakan Penjabat Bupati yang dituangkan dalam bentuk keputusan dikuafikasikan sebagai suatu tindakan yang tidak memiliki kewenangan, maka keputusan tersebut tentu adalah tidak sah. Ketidaksahan ini , karena tidak memenuhi unsur-unsur keputusan yang sah sebagaimana menurut doktrin dan secara normatif sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, akibat hukum dari Keputusan Penjabat Bupati adalah Pembatalan. 3). Bahwa upaya hukum yang harus dilakukan terhadap tindakan/keputusan Penjabat Bupati Melawi adalah Meminta atasan Pejabat untuk membatalkan keputusan dan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Saran. 1). Meminta kepada Gubernur agar memerintahkan kepada Pejabat Bupati definitip untuk mencabut dan membatalkan keputusan Penjabat Bupati. Jika pun gubernur tidak melaksanakan maka harus diberitahukan dan meminta kepada presiden selaku kepala pemerintahan tertinggi untuk mencabutr atau memerintahkan kepada gubernur atau Bupati untuk membatalkan keputusan tersebut.2). Jika telah ada Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(incracht) atas sengketa Keputusan Penjabat Bupati, maka diharapkan agar para pihak merasa dirugikan (selaku penggugat) bertindak aktif untuk meminta Peradilan Tata Usaha Negara melakukan eksekusi atas putusan tersebut
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN SENJATA API ILLEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL DIKALIMANTAN BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951
No full textABSTRAKKepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui undang-undangan peraturan perundang-undangan lainnya. Masyarakat yang memiliki atau menguasai / menyimpan senjata api secara illegal akan di ancam hukuman sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.Seiring perkembangan era globalisasi, Negara Indonesia yanng merupakan negara hukum. Penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sering dipertanyakan pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti masih adanya masyarakat yang membawa/memiliki senjata api secara illegal. Masih adanya beberapa kasus kepemilikan senjata api illegal di wilayah Kalimantan Barat oleh masyarakat sipil dengan berbagai alasan. Meskipun perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat diancam dengan hukuman penjara. Beberapa faktor penyebab masyarakat ingin memiliki / meguasai senjata api secara illegal adalah masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api illegal, sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berijin / legal, dan perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. Penegakan hukum yang saat ini dilakukan kepada pelaku pemilik senjata api illegal diharapkan mampiu memberikan efek jera kepada pelaku. Namun seiring perkembangan hukum di Indoensia seharusnya dapat dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan selain dapat mengantisipasi dan mencegah peredaran api illegal juga dapat memberikan shock therapy pada pelaku pemilik senjata api illegal demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan.Kata kunci : Penegakan hukum dan Senjata api illegalABSTRACTPossession of firearms for civil society in Indonesia has basically been regulated through legislation other legislation. People who own or control / storing illegal firearms would threaten penalties in accordance with Article 1 (1) of the Law of Emergency Law No. 12 of 1951. As the development of globalization, the State of Indonesia is a country of law. The rule of law through legislation in particular Law Emergency Law No. 12 of 1951 is often questionable implementation. It is evident there are still people who carry / possession of a firearm illegally. There are still some cases of illegal possession of firearms in the region of West Kalimantan by civil society for various reasons. Although the act is unlawful and can be punishable by imprisonment. Several factors cause people want to own / control of firearms2illegally are people who feel smug for having a firearm, a lack of supervision by police related to the circulation of illegal firearms, the difficulty of the procedure unlicensed possession of a firearm license / legal and illegal firearms trafficking by price selling cheap and easy process. Law enforcement is currently done to the perpetrators of illegal firearms owners are expected mampiu give deterrent effect to the perpetrators. But with the development of law in Indonesia should be able to amend legislation in addition to anticipate and prevent the circulation of illegal fire can also provide shock therapy on the perpetrators of illegal firearms owner for the creation of law enforcement fair and transparent. Keywords: Law enforcement and illegal firearm
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN PIMPINAN PERUSAHAAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN PEYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
No full textAbstractThis thesis addresses the issue of juridical analysis of the Regional Corporate Leadership Appointment linked to the Implementation of the Government's Good (Good Governance). Of Results Using Normative Legal Research Methods conclusion In this study it can be concluded that the removal of the leadership of a local company (PDAM) Mempawah district does not comply with the legislation with the issuance of Decree of the Regent. A decree is contrary to the mandate of legislation governing the management of regional companies, should have been in terms of the formation, merger and changes in local companies must have a legal basis. "Article 177 of Law No. 32 of 2004 has been very clear that all of the process of formation owned companies or local companies must be through legislation, because it taps Mempawah been established by the Local Government Level II Pontianak via Regulation No. 11 of 1977 and is in accordance with the mandate of Law No. 5 of 1962 about Local Company. "It means that there is given a name PDAM Tirta Dharma not PDAM Tirta Galaherang. And means that the result of analysis in this study with the issuance of Decree No. 191 of this issue is constantly questioned by the public.PDAM Mempawah managed by the principles of corporate governance good (good corporate govermance), namely professional, efficient, transparent, independent, accountable, worthy / fair and orderly administration, in this study that the removal of the head of the company Regions (PDAM) District Mempawah not running good because it keeps the standing criticism by experts or activists party politicians within the scope of the district legislature Mempawah, basically no laws on the management of regional companies compiled or approved during the year 2010, shows that government officials are not orderly in the administration of governance PDAM Director SK governance issues. is about finding SK drafting error means that government officials in the administration are not orderly governance. Decree No. 191 is contrary to Law No. 32 of 2004 on Regional Government and Law No. 5 of 1962 on regional companies, that is to say, the legal basis in SK inauguration is not in accordance with the applicable rules means that the inauguration was null and void, so the unfortunate in the implementation process of the application of the principles of good governancecan not function as it should in this case the principle of Rule of Law, principle State implementation Code, principle Public Interest Disclosure principles, principle of Proportionality, principle of Professionalism, do not walk according to the will.keywords: Appointment of Regional Corporate Leadership, Good GovernanceABSTRAKTesis ini membahas masalah Analisis yuridis terhadap Pengangkatan Pimpinan Perusahaan Daerah dihubungkan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (Good Governance). Dari Hasil Penelitian Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif diperoleh kesimpulan Dalam Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengangkatan pimpinan perusahaan daerah (PDAM) kabupaten mempawah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan terbitnya SK Bupati tersebut. Surat Keputusan Bupati itu bertentangan dengan amanah perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan perusahaan daerah, Seharusnya dalam hal pembentukan, penggabungan dan perubahan perusahaan daerah harus memiliki landasan hukum. “Pasal 177 UU No 32 Tahun 2004 telah jelas mengatur bahwa semua proses pembentukan BUMD atau perusahaan daerah harus melalui Perda, karena PDAM Mempawah telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah TK II Pontianak melalui Perda No 11 Tahun 1977 dan ini sesuai dengan amanah UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. “Artinya PDAM yang ada diberi Nama PDAM Tirta Dharma bukan PDAM Tirta Galaherang. Dan Artinya Hasil analisa dalam penelitian ini dengan terbitnya SK No 191 ini permasalahan ini terus dipersoalkan publik.PDAM Kabupaten Mempawah dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (good corporate govermance), yakni professional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, patut/wajar, dan tertib administrasi, dalam penelitian ini bahwa pengangkatan Pimpinan perusahaan Daerah (PDAM) Kabupaten mempawah tidaklah berjalan baik karena terus dituai kritik oleh para pakar atau aktivis politikus partai dalam ruang lingkup DPRD kabupaten mempawah, Pada dasarnya tidak ada produk hukum tentang pengelolaan perusahaan daerah yang disusun atau disahkan selama tahun 2010, terlihat bahwa aparatur pemerintah tidak tertib dalam pengadministrasian tata kelola pemerintahan permasalahan SK Direktur PDAM. adalah tentang temuan kesalahan penyusunan SK Artinya aparatur pemerintah tidak tertib dalam pengadministrasian tata kelola pemerintahan. SK Nomor 191 itu bertentangan dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, artinya, dasar hukum dalam SK pelantikan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku artinya bahwa pelantikan itu batal demi hukum, sehingga patut disayangkan dalam proses pelaksanaan penerapan asas-asas good governance tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam hal ini Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, tidak berjalan sesuai kehendak.Kata Kunci : Pengangkatan Pimpinan Perusahaan Daerah, Good Governanc
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/BURUH TERUTAMA BERUPA PEMENUHAN ATAS UPAH YANG LAYAK (Studi di Kabupaten Sanggau)
No full textABSTRAKMendapatkan pekerjaan dan Penghidupan yang layak merupakan hak konstitusional setiap warga negara indonesia, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 pasal 27 ayat (2). Di Indonesia, selain mendapatkan pekerjaan yang sangat sulit (angka pengangguran masih tinggi), permasalahan terkait upah yang layak juga mendapat sorotan serius. Upah yang diterima pekerja di Indonesia(khususnya di Kabupaten Sanggau) umumnya masih dibawah besaran upah minimum yang mana upah minimum tersebut hanya diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Belum lagi upah minimum yang telah ditetapkan tersebut masih dibawah nilai Kebutuhan Hidup Layak). Belum lagi jika berbicara upah lembur yang diterima pekerja yang tidak sesuai dengan perhitungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebutlah yang juga berpengaruh signifikan terhadap kasus perselisihan hubungan industrial yang ada. Ini menunjukkan banyaknya pelanggaran terkait ketentuan ketenagakerjaan (dibidang pengupahan). Untuk itulah dalam penelitian ini ada 2 (dua) permasalahan yang akan di jawab, pertama adalah bagaimana efektifitas peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja terutama atas pemenuhan upah yang layak. Kedua adalah bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan efektifitas pengawasan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam optimalisasi pemenuhan hak pekerja terutama atas upah yang layak.2Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis.Penelitian ini berhasil menjawab permasalahan yang dikemukakan tadi dimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau masih sangat minim atautidak optimal dalam pengawasan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas pemenuhan upah yang layak. Tidak optimalnya pemerintah daerah kabupaten sanggau dalam hal ini karena beberapa aspek, yaitu aspek personel, aspek pendanaan, dan aspek kelembagaan. Untuk itulah dalam saran atau rekomendasi penelitian ini terhadap permasalahan yang ada adalah membenahi ketiga aspek tersebut.Kata Kunci : Upah yang Layak, Efektifitas Peran Pemerintah Daerah, Efektifitas Pengawasan Ketenagakerjaan
PRAKTEK PENGAMBILALIHAN TANAH OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN BARAT “STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DAYAK IBAN DUSUN PAREH DESA SEMUNYING JAYA KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG”
No full textABSTRACTLand expropriation is apparently became quite serious discussion in the international community inline with the global food crisis that occurred in 2008. It immediately raises fears of country of its inability to meet the food for its own people. Realizing the impact of food scarcity would be bad for the life of a country. As a result, the "exploitation" of a number of commodities started by each country in order to maintain their food security. In Indonesia, land acquisition practices occured since the development of oil palm plantations in which the Indonesian government has launched the development of oil palm plantations in the frontier region (Indonesia and Malaysia) along 850 km with an area of 1.8 million hectares with a count of 1,000,000 million hectares will be developed in West Kalimantan Province. Therefore, the productive lands of indigenous peoples for agricultural land and plantation of rubber, local fruits such as durian, and mentawa is converted into oil palm plantations owned by the company. It is certainly threating the Indigenous Peoples who think and treat the land as the only place for their business of agriculture and a place to live. At the same time, the government has issued permits granted to large corporations. Problems of this research: How is the practices of land acquisition of the Indigenous Dayak Iban of Jaya Pareh sub village of Semunying village, Bengkayang District bythe Oil Palm Company, PT. Ledo Lestari and what are the impacts to the local community when their land is occupied by the company?.In 2004, PT. Ledo Lestari got license to open oil palm plantation granted by the government of Bengkayang District. Afterwards, the company was directly executing the land clearing in the area of indigenous peoples' customary in where there woods for building materials, rattan to make a bidai (mats from rattan), many types of fruits, and the place for hunting. These activities are well-said as their source for income’s gathering, and the company came with no consent from the people.The impacts of oil palm plantation development in the border region has caused changes in the condition of people’s livelihood who live and work in there, especially in Semunying Jaya. The impacts for instances, firstly is, socio-cultural aspect; conflict in society is occured and the loss of source of traditional medicine. Secondly is, environmental sspects; the loss of2Indigenous forests as the source of people’s livelihood and loss of clean water resources; Thirdly, economic aspect; loss of rattan as a source of soceity’s potential economy and the loss of plants and tembawang. Above-mentioned impacts are causing a crisis of agricultural land.The conclusion is that the land acquisition practiced by PT. Ledo Lestari over the Indigenous Dayak Iban of Semunying Jaya by doing land clearing is only based on permits issued by local governments Bengkayang through Regent Decree Bengkayang Number . 13 / IL-BPN / BKY / 2004 dated December 20, 2004 regardings the granting of concessions for oil palm plantations to PT. Ledo Lestari of as large as 20,000 Ha area. There is no Indigenous Peoples’s consent . The impacts of company’s presence to the community are; the conflict in the community, source of traditional medicines disappear, indigenous forest been cleared, source of clean water is polluted, rattan as a source of the local economy is also missing,the community lost their agricultural land as well as lost thier plants growing like fruits that will lead to food crisis.Keywords: Oil Palm, conflict, indigenous peoples, land expropriation, food crisisABSTRAKPengambilalihan tanah muncul dan menjadi pembahasan yang cukup serius di dunia internasional bersamaan dengan terjadinya krisis pangan global yang terjadi pada tahun 2008 silam. Hal tersebut langsung memunculkan ketakutan bagi negara akan ketidakmampuannya untuk mencukupi pangan bagi rakyatnya sendiri. Menyadari dampak kelangkaan pangan akan berakibat buruk bagi kehidupan sebuah negara, maka kemudian “eksploitasi” terhadap sejumlah komoditas mulai dilakukan oleh masing-masing negara demi menjaga keamanan pangan mereka. Di Indonesia sendiri praktek-praktek pengambilalihan lahan itu terjadi karena pembangunan perkebunan sawit, dimana Pemerintah Indonesia sendiri telah mencanangkan pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit diwilayah perbatasan (Indonesia-Malaysia) sepanjang 850 km dengan luas 1,8 juta hektar dengan hitungan 1.000.000 juta hektar akan di kembangan di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga tanah-tanah masyarakat adat yang produktif untuk lahan pertanian dan perkebunan baik itu karet, buah-buahan lokal seperti durian, langsat, mentawa beralih fungsi menjadi tanaman sawit yang miliki oleh perusahaan, hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat adat, yang berangapan bahwa tanah merupakan satu-satu tempat usaha pertanian dan tempat untuk hidup, sementara di wilayah mereka, pemerintah telah mengeluarkan ijin usaha perkebunan sawit yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar.Permasalahan penulisan ini adalah: Bagaimana Praktek-praktek pengambilalihan tanah pada Masyarakat Adat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Kabupaten Bengkayang yang dilakukan oleh Perusahaan Sawit PT. Ledo Lestari dan Seperti apa dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika tanahnya sudah kuasai oleh pihak perusahaan PT. Ledo Lestari ?Setelah Perusahaan PT. Ledo Lestari mengantongi ijin untuk membuka perkebunan sawit di Desa Semunying Jaya pada tahun 2004 dengan ijin yang diberikan oleh Pemerintah Dearah Kabupaten Bengkayang maka perusahaan langsung mengarap lahan-lahan usaha masyarakat dengan cara melakukan pengusuran dan pembabatan hutan adat milik masyarakat adat semunying jaya yang didalam hutan adat terdapat kayu-kayu untuk bahan bangunan masyarakat, rotan-rotan untuk membuat bidai (tikar dari rotan), jenis-jenis buah-buahan,3tempat berburu dan itu semua merupakan sumber mata pencharian masyarakat adat Semunying Jaya tanpa terlebih dahulu musyawarah dengan masyarakat adat.Dampak-dampak Pengembangan perkebunan kelapa sawit di kawasan perbatasan telah menyebabkan perubahan kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan perbatasan khususnya di Semunying Jaya yaitu Pertama, Aspek sosial budaya Terjadinya konflik di masyarakat dan hilangnya Sumber obat tradisional hilang kedua, Aspek Lingkungan yaitu Hilangnya Hutan Adat yang menjadi sumber penghidupan dan Hilangnya Sumber air bersih . Ketiga, Aspek ekonomi yaitu hilangnya Potensi Rotan sebagai sumber ekonomi masyarakat dan Hilangnya Tanam Tumbuh dan Tembawang sehingga menimbulkan Krisis lahan pertanianKesimpulan bahwa Praktek-praktek pengambilalihan tanah pada Masyarakat Adat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semunying jaya yang dilakukan oleh Perusahaan Sawit PT. Ledo Lestari dengan cara melakukan pengusuran tanah-tanah masyarakat adat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semunying Jaya tanpa melalui musyawarah hanya didasarkan atas ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang melalui Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 13/IL-BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004 tentang pemberian ijin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada pihak PT. Ledo Lestari seluas 20.000 Ha. Dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran perusahaan tersebut yaitu terjadinya konflik di masyarakat, Sumber obat tradisional hilang, Hutan Adat habis ditebang, Sumber air bersih tercemar, Potensi Rotan yang sebagai sumber ekonomi masyarakat juga hilang, dan diperparah lagi masyarakat tidak punya lahan pertanian, sementara Tanam Tumbuh buah-buahan juga sudah tidak ada lagi sehingga akan mengakibatkan krisis pangan.Kata kunci : Sawit, konflik, masyarakat adat, pengambilalihan tanah, krisis panga
OPTIMALISASI TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN
No full textABSTRACTThis thesis discusses the optimization of the duties and authority of the prosecutor in the field of public order and public tranquility under Article 30 Paragraph (3) of Law Number 16 Year 2004 on the Prosecutor in relation to the supervision of cult and the prevention of abuse and / or blasphemy (Study Kajaksaan Pontianak State) , The method used in this research is normative juridical approach. From the results of this thesis research we concluded that that in order to support the policy of law enforcement and justice both preventive and repressive, implement and or co-hosted order and public tranquility and security of national development and its results, the Attorney General has a role in monitoring the flow of trust and abuse prevention and / or blasphemy provided for in Article 30 paragraph (3) of Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic Judicial Attorney Indonesia.Penyelenggaraan Intelligence function always lead to action, action or effort to support the successful operation of justice, in this case the settlement criminal acts that occur in society. Scope of Intelligence activities include intelligence investigations, security and raising to conduct crime prevention to support law enforcement both preventive and repressive in the field of ideology, economic, financial, social, cultural, defense and security, implement the cease-desist against certain persons and / or co-hosted public order and peace. Implementation of Judicial Attorney clan Intelligence role in monitoring the flow of trust and abuse prevention and / or blasphemy by forming Team Pakem (Supervision Faith In Public). Tim Pakem is an institution that accommodates oversight of kepercayaaan and religious stream in Indonesia and Tim Pakem in shape in the center and in the regions. In performing its duties, the role of Pakem team in carrying out oversight functions cult and the prevention of abuse and / or blasphemy implemented countermeasures pattern preventive measures, persuasive, rehabilitative and kuratif.Kepastian law on the prevention of abuse and / or blasphemy desecration blasphemy issue remains required as controlling public order within the framework of religious harmony. Law No. 1 / PNPS / 1965 it was originally a Presidential Decree issued in 1965 and then in 1969 was appointed into law by Act No. 5 of 1969. As mentioned in the General Elucidation of Law No.1 / PNPS / 1965 on items 3 and 4, one purpose of the issuance of the Act was that religious tranquility can be enjoyed by all people in all parts of Indonesia, and to protect the religious serenity of the defacement or insult. In other words, the law is published in order to preserve religious harmony, whether internal harmony and inter-religious beragama.Kendala-constraints faced by the State Attorney Pontianak in monitoring the flow of trust and abuse prevention and / or blasphemyinfluenced by factors or elements that influence, among other factors Legal, Law Enforcement factor, factor Means or facilities, community factors and cultural factors.Keywords: Optimization Duties, Powers Attorney, Field Order, Civil Order.ABSTRAKTesis ini membahas optimalisasi tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam kaitannya dengan pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (Studi Kajaksaan Negeri Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Bahwa Dalam rangka mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, Kejaksaan memiliki peran dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama diatur di dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.Penyelenggaraan fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan selalu mengarah pada kegiatan, tindakan ataupun usaha untuk mendukung keberhasilan operasi yustisi, dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di dalam masyakat. Lingkup bidang Intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Implementasi clan peran Intelijen Yustisial Kejaksaaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dengan membentuk Tim Pakem (Pengawasan Kepercayaan Dalam Masyarakat). Tim Pakem merupakan lembaga yang mengakomodir fungsi pengawasan terhadap aliran kepercayaaan dan keagamaan yang ada di Indonesia dan Tim Pakem di bentuk di pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, peran Tim Pakem dalam melaksanakan fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dilaksanakan dengan pola penanggulangan tindakan preventif, persuasif, rehabilitatif dan kuratif.Kepastian hukum terhadap pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama penodaan masalah penodaan agama masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 semula adalah Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1965 dan kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.1/PNPS/1965 pada butir 3 dan 4, salah satu tujuan penerbitan UU itu adalah agar ketentraman beragama dapat dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan atau penghinaan. Dengan kata lain, UU ini diterbitkan dengan tujuan untuk memelihara kerukunan umat beragama, baik kerukunan internal umat beragama maupun antarumat beragama.Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dipengaruhi oleh faktor-faktor atau unsur-unsur yang mempengaruhinya, yaitu antara lain Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor kebudayaan.Kata Kunci: Optimalisasi Tugas, Wewenang Kejaksaan, Bidan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PONTIANAK
No full text1PUBLIKASI ILMIAHPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TbkKANTOR CABANG PONTIANAKFIVESA ZURIANA, SHNIM. A. 2021141056Pembimbing I : Dr. Aktris Nuryanti,SH.,M.HumPembimbing II : Chandra Maharani,SH.,MHABSTRACTThis thesis discusses the legal protection against credit card holders at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Office of Pontianak, because in practice the legal protection of the customers' credit card services are not running properly. Legal relationship between PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Office of Pontianak with customer service users credit card is based on agreements, whose format has been prepared by the bank in the agreement raw, so from a legal relationship can give rise to rights and obligations between the customer with the bank , The rights of the holder of a credit card can not be well protected by the issuing bank, causing inconvenience to the cardholder in a transaction using a credit card. Party credit card holders here be the weaker party than an entrepreneur as the credit card issuing bank. It can be seen from the credit card agreement as stipulated in the credit card application form that has been prepared and made unilaterally by the bank.In this research method used is the method of normative legal research through the study of literature and equipped with field studies. Research literature, derived from books, papers, internet sites as well as legislation and documents related to the title of this thesis. Field Research is an activity of searching for data by going directly to the location or object of research in order to observe, collect and disclose data that has to do with the research problemRegulations on the legal protection of the customers 'use of credit card services are not running as it should, although it is generally the legal protection for customers' use of credit card services have been set in legislation, in particular those directly related to the banking and consumer protection, but these regulations yet efficient. In this case, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Office of Pontianak undertake the path of peace as efforts to resolve the problems of the customer complaints for using a credit card facility PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Keywords : Credit Card, Legal Protection, Credit Card Holder, BankPublisher.2ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor Cabang Pontianak, karena pada prakteknya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit belum berjalan sebagaimana mestinya. Hubungan hukum antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit didasarkan pada perjanjian, yang formatnya telah disiapkan oleh pihak bank dalam perjanjian baku, sehingga dari hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak nasabah dengan pihak bank. Hak-hak pemegang kartu kredit tidak dapat terlindungi dengan baik oleh bank penerbit, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pemegang kartu dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Pihak nasabah pemegang kartu kredit disini menjadi pihak yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha selaku bank penerbit kartu kredit. Hal ini dapat terlihat dari perjanjian kartu kredit yang tertuang dalam formulir aplikasi kartu kredit yang sudah disiapkan dan dibuat sepihak oleh pihak bank.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan studi lapangan. Penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku–buku, makalah-makalah, situs internet maupun peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan judul tesis ini. Penelitian Lapangan merupakan kegiatan mencari data dengan terjun langsung pada lokasi atau obyek penelitian guna mengamati, mengumpulkan, dan mengungkapkan data yang ada hubungannya dengan masalah penelitianPeraturan-peraturan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penggunan jasa kartu kredit belum berjalan sebagaimana mestinya, meskipun secara umum perlindungan hukum terhadap nasabah penggunan jasa kartu kredit telah diatur dalam perundang-undangan, khususnya yang langsung berkaitan dengan perbankan dan perlindungan konsumen, namun peraturan-peraturan tersebut belum efisien. Dalam hal ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor Cabang Pontianak melakukan jalur damai sebagai upaya penyelesaian permasalahan terhadap pengaduan nasabah selama menggunakan fasilitas kartu kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.Kata kunci : Kartu Kredit, Perlindungan Hukum, warta, regional, terbaru,Pemegang Kartu Kredit, BankPenerbit
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSULTAN DALAM KONTRAK KERJA DENGAN PEMERINTAH STUDI PADA PT. MEGA SURYA KONSULTAN DI PANGKALAN BUN KALIMANTAN TENGAH
No full textABSTRACTThis thesis discusses the legal protection of the employment contract with the consultant in a government study on PT. mega solar consultant in Central Kalimantan bun base. of the results of this thesis can be concluded that the patterns that occur within the legal relationship between the employment contract consultant pt. mega solar consultant with the local government of West Kotawaringin the department of agriculture and animal husbandry with the agreement of infrastructure provision of appropriate agricultural technology plantation technical planning work the farm road to the agreement or contract to carry out construction work packages. Obstacles faced to give legal protection to consultants in the employment agreement with the government of West Kotawaringin namely the absence of legal protection against the consultants in carrying out consultancy in order to provide legal certainty to the consultants who are working, there are some clauses that incriminating consultants in carrying out the consultation include: termination contracts and termination of contracts, fines and restitution, as well as force majeure, contract work should be done so as to bring justice to each of the parties in a balanced way, including the existence of legislation specifically governing consulting services, thus providing legal certainty in doing employment and protection of consulting services. Contract clauses which provide benefits to the consultant in the implementation and completion of the employment contract, including the extended time of work, cooperation between providers with sub providers, the clause of the contract price, the peace clause in the employment contract, and the peace clause in the employment contract. Recommendations to shift the pattern of legal relations governed by the contract between the parties with the other parties to the agreements made in order to warrant the presence of an engagement on both sides. For the creation of legislation that specifically regulates the Consulting Services performed by the Consultant in order to provide legal certainty and legal protection in their work. In order for the inclusion of a clause in the contract between the Regional Government Kotawaringin by the Company that provides Consulting Services conducted in a2fair and balanced so as to produce an employment contract in accordance with the expectations of both parties.Keywords: Legal Protection, Against, Consultant, In, Work Contract.ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan hukum terhadap konsultan dalam kontrak kerja dengan pemerintah studi pada PT. mega surya konsultan di pangkalan bun kalimantan tengah. dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa pola-pola hubungan hukum yang terjadi didalam kontrak kerja antara konsultan pt. mega surya konsultan dengan pemerintah daerah kabupaten kotawaringin barat dinas pertanian dan peternakan yakni dengan surat perjanjian pengadaan sarana prasarana tekhnologi pertanian perkebunan tepat guna pekerjaan perencanaan teknis jalan usaha tani yakni dengan surat perjanjian atau kontrak untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konstruksi. Kendala yang dihadapi untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsultan dalam perjanjian kontrak kerja dengan pemerintah kabupaten kotawaringin barat yaitu belum adanya payung hukum terhadap konsultan dalam melaksanakan konsultansi dalam rangka memberikan kepastian hukum pada konsultan yang bekerja, adanya beberapa klausa yang memberatkan konsultan dalam melaksanakan konsultansi diantaranya : penghentian kontrak dan pemutusan kontrak, denda dan ganti rugi, serta keadaan kahar, Kontrak kerja yang seharusnya dilakukan sehingga memberikan keadilan kepada masing-masing pihak secara seimbang, diantaranya adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai jasa konsultansi, sehingga memberikan asas kepastian hukum dalam melakukan pekerjaan dan perlindungan terhadap jasa konsultansi. Klausa kontrak yang memberikan keuntungan kepada pihak konsultan dalam pelaksanaan dan penyelesaian kontrak kerja, diantaranya perpanjangan waktu pelaksanaan kerja, kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia, adanya klausa harga kontrak, klausa perdamaian dalam kontrak kerja, dan klausa perdamaian dalam kontrak kerja. Rekomendasi agar pola hubungan hukum diatur melalui kontrak kerja antara satu pihak dengan pihak lainnya dilakukan dengan perjanjian kerja guna manjamin adanya suatu perikatan pada kedua belah pihak. Agar dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Jasa Konsultansi yang dilakukan oleh Konsultan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam melakukan pekerjaannya. Supaya dalam pencantuman klausa kontrak kerja antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin dengan Perusahaan yang memberikan Jasa Konsultan dilakukan secara adil dan seimbang sehingga menghasilkan kontrak kerja yang sesuai dengan harapan antara kedua belah pihak.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Terhadap, Konsultan, Dalam, Kontrak Kerja