Jurnal NESTOR Magister Hukum
Not a member yet
517 research outputs found
Sort by
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENYELEWENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
No full textDESAOleh :HERI SUSANTO, SHA.2021141051ABSTRACTThis thesis discusses the transparency and accountability of government budget planning and use the village as part of efforts to prevent fraud Budget village. From the research we concluded that Policy Implementation in the Village Head of Financial Administration Management Desa Kuala Reject Matan Hilir Subdistrict North Ketapang yet fully carry out the implementation of the Transparency and Accountability Planning and Budget Usage Village Government. This can be evidenced by the involvement of Br Jakfar Ex-head of the village of Kuala Reject defined as a convict on the Ketapang District Court No. 198 // Pid.B / 2015 / PN Ktp.Undang Law No. 6 of 2014 on the village of Desa GOI require to carry out financial reporting and governance transparency akuntabilitas.Dengan the enactment of Law No. 6 of 2014 on village that the village has specialty for each village will get funding from the central government through the state budget of approximately 1 billion per year as well as the village fund allocation provision in the Act the laws of at least 10% (ten percent) of the balance funds received by District / Municipal Budget Revenue and Expenditure after deduction of Special Allocation fund. Lack of effective guidance system in the form of assistance from the government district and the district government in the implementation of the Transparency and Accountability Planning and Budget Usage Village Government in the village of Kuala Reject Northern District of Matan Hilir Regency Ketapang.Rendahnya competence and education levels from local government which is spearheading the implementation of the Transparency and Accountability Planning and Budget Usage Village Government in the village of Kuala Reject Matan Hilir Subdistrict North Ketapang.Keywords: Transparency, Accountability, Planning, Budget Usage, Village Government.ABSTRAKTesis ini membahas transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintahan desa sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang belum sepenuhnya melaksanakan penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa . Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan sdr Jakfar Eks kepala Desa Kuala Tolak ditetapkan sebagai terpidana pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 198//Pid.B/2015/PN Ktp.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa2mewajibkan Pemerinah Desa untuk dapat melaksanakan pelaporan keuangan pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas.Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa desa mempunyai keistimewaan karena tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun serta pemberian Alokasi dana Desa sebagaimana dalam Undang-undang tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kurang efektifnya sistem pembinaan dalam bentuk pendampingan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang.Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penggunaan Anggaran Pemerintahan Desa di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang.Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Perencanaan, Penggunaan Anggaran, Pemerintahan Desa
PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) SEBAGAI STRATEGI PENGUNGKAPAN KEJAHATAN NARKOBA (Studi Yuridis-Empiris di Kota Pontianak)
No full textABSTRACTThis thesis addresses the issue of purchase covert (undercover buy) as a strategy for drug-related crimes disclosure (juridical-empirical studies in Pontianak) .This method used in this study is a research method using Normative-Sociological approach. Undercover buy as stipulated in Law No. 22 of 1997 concerning narcotic replaced by Law No 35 of 2009 as a provision of investigator competence in combating narcotic dealing. This is due the nature of narcotic crime which is an organized, undisclosed, done with complex modus operandi and high level of technology resulting difficulties to gather evidence. On the contrary of other crimes, undercover buy didn't violate Human Rights, if done under the law. However it will differ if done discordantly based on the law. This is caused by the involvement of people to combating narcotic crime, thus their rights must be preserve.In consequence, to diminish the errors of undercover buy, investigator must know and acknowledge the procedures of undercover buy as stipulated in Law 35 of 2009.Keywords: disclosure strategy, drug crimes, Purchase veiled.ABSTRAKTesis ini membahas masalah pembelian terselubung (undercover buy) sebagai strategi pengungkapan kejahatan narkoba (studi yuridis-empiris di Kota Pontianak).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan Normative-Sosiologis. Pembelian Terselubung sebagaimana diatur Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan penambahan kewenangan penyidik dalam upaya pemberantasan pengedaran narkotika. Hal ini mengingat tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang terorganisasi, rahasia, serta dalam pelaksanaannya menggunakan modus operandi dan teknologi yang tergolong canggih sehingga sulit dalam mengumpulkan barang buktinya. Berbeda dengan tindak pidana lainnya pelaksanaan pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia bila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, akan menjadi berbeda bila tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaan pembelian terselubung tidak terlepas dan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat yang ikut serta hams dilindungi hak-haknya. Untuk mengurangi kesalahan dan pelaksanaan pembelian terselubung tersebut maka perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh penyidik tentang pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009.Kata Kunci: strategi pengungkapan, kejahatan narkoba, Pembelian terselubun
APLIKASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.
No full textAbstrakTesis ini adalah hasil penelitian tentang Aplikasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menurut UU No. 31 Tahun 1997 di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai :(1) Bagaimana pengaplikasian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pidana Desersi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.(2)Bagaimana merumuskan/memformulasikan aplikasi pidana Desersi di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan utama. Objek utama penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian data menggunakan metode pendekatan yaitu permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan kriminal (masalah pidana desersi). Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach). Pengaplikasian asas sederhana, cepat dan biaya ringan menurut UU No. 31 Tahun 1997 dapat diterapkan pada pelaku desersi bila cara memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana desersi, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Tindak Pidana Desersi, Undang-Undang Dasar, KUHPM.AbstractThis thesis is the result of research on Principles Applications Simple , Quick and Cost Lightweight According to Law Number 31 of 1997 in the Court of Military I- 05 Pontianak, which aims to address issues regarding :(1) How does the application of the principle is simple , fast and low cost in criminal Desertion by Law no. 31 of 1997 in the Court of Military I- 05 Pontianak .(2) How to formulate / Desertion formulate criminal applications in the future .This study uses a juridical - normative approach as the primary approach. The main object of this study is a secondary data including primary legal materials and secondary legal materials . Methods of research data using methods that approach the subject matter in this study included one of the central issues of criminal policy ( criminal desertion problem ). Therefore, the approach can not be separated from policy-oriented approach (policy - oriented approach ) . The application of the principle is simple , fast and low cost according to Law Number 31 of 1997 is applicable to desertion if the offender providing rulings on cases brought before i , where the criminal case of desertion , it is not independent of negative proof system, which in principle determine that an event or error right or deemed to have been proven , in addition to absence of evidence according to the law judge also determined that based on the belief of good moral integrity .Keywords : Law No. 31 of 1997 , the Crime of Desertion, Constitutio, KUHPM
Pengaturan Otonomi Daerah Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Implementasinya (Regulating Regional Autonomy in Accordance with Article 18 of the 1945 Constitution and its Implementation)
No full textABSTRACTThis thesis entitled “Regional Autonomy in Accordance with Article 18 of the 1945 Constitution and its Implementation” As a state, the 1945 constitution is a place or means by which the state’s structur is established and which way the country will be directed to. According to Article 18 of 1945 Constitution, the State is divided into provinces and each province is further divided into regencies and cities. This provision the existence government territory as stated in both the article and in its explanation. As the legal basis, what is in these provisions still require futher implementing regulations or legislation. Among the legislations required by the Article 18 is Law No. 22/1999 on Regional Government, hereinafter known as the Decentralization Law. This law embraces the regulation of broad autonomy with emphasis on regencies and cities. However, it turns out in terms of implementation, this law raises a variety of issues among others, in the coordination of development so that the will of the aspiration among improving welfare and drawing closer to society has not been accomplished yet.Following the 1945 Constitution, as Article 18 ws further ammended, it gave birth to new legislation in lieu of Law No. 22/1999 i.e Law No. 32/2004. According to the consideration, this Law appeared as a substiute to the previous legislation no longer compatible wiht the demands and the progress of society in various field of development. The autonomy regulations adopted are broad autonom regions. In the implementation of this law, it also turned out to couse many problems such as there is a tendency of recentralization of government.Keyword 1945 Constitution Local Government and Regional Autnomy.2ABSTRAKTesis ini berjudul “ Pengaturan Otonomi Daerah Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Implementasinya”. Sebagai negara yang mendasar diri dan mengakui bahwa Undang-Undang Dasar 194 adalah tempat atau sarana dimana negara dengan strukturnya yang ada diatur dan kearah mana negara itu akan di bangun. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Negara dibagi menjadi propinsi dan tiap-tiap propinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota. Ketentuan ini mengatur tentang keberadaan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertera baik dalam batang tubuhnya maunpun dalam penjelasannya. Sebagai hukum dasar apa yang ada dalam ketentuan tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut atau undang-undang organiknya. Diantara undang-undang yang dikehendaki oleh Pasal 18 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Desentralisasi. Undang-Undang ini menganut ajaran Otonomi yang luas dengan titik berat daerah kabupaten dan kota. Namun ternyata dalam tataran implementasi undang-undang ini menimbulkan berbagai persoalan yang muncul, antara lain dalam koordinasi pembangunan sehingga kehendak yang dicita-citakan antara lain mensejahterakan dan mendekatkan diri kepada masyarakat belum dapat terlaksana dengan baik.Menyusul adanya amademen UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itupun di ganti. Setelah adanya amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dimana Pasal 18 lebih disempurnakan maka lahirlah Undang-undang yang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut konsiderans undang-undang ini muncul sebagai pengganti undang-undang yang lama yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kemajuan masyarakat di berbagai bidang pembangunan. Ajaran Otonomi yang dianut adalah Otonomi Daerah yang seluas-luasnya. Dalam implementasinya ternyata UU ini menimbulkan berbagai persoalan juga, diantaranya ada kecenderungan resentralisasi pemerintahan.Kata Kunci : UUD 1945, berita, harian regional, terkini ,Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah
GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN HUBUNGANNYA DENGAN PRAPERADILAN
No full textABSTRAKTesis ini membahas masalah gelar perkara dalam proses penyidikan tindak pidana dikepolisian hubunganya dengan praperadilan. Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu alat penegak hukum harus mampu meningkatkan kemampuanya, baik dari kemampuan fisik maupun kemampuan teknis penyidikannya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping hal tersebut bahwa kemampuan teknologi juga berpengaruh terhadap timbulnya modus-modus operandi baru dalam melakukan kejahatan yang tidak jarang menimbulkan kesulitan bagi penyidik dalam mengungkap unsur-unsur tindak pidana atas kejahatan tersebut.koordinasi antara penegak hukum telah dilaksanakan melalui Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian (MAHKEJAPOL) dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang penafsiran terhadap aturan-aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam prakteknya masih saja dijumpai perbedaan-perbedaan pendapat dalam penafsiran hukum diantara Penyidik dan Penasehat Hukum maupun Penuntut Umum.Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengapa pemohon mendalilkan tidak sahnya penetapan tersangka karena tidak adanya gelar perkara, bagaimanakah berita kriminal terkini dan proses praperadilan terhadap penetapan tersangka dengan kaitanya tidak adanya gelar perkara dan Bagaimana relevansi eksistensi gelar perkara dengan praperadilan dalam penetapan tersangka dalam hukum pidana formil dimasa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian melalui dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan, literatur perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum, dan konsep-konsep hukum. Pendekatan empiris adalah pendekatan untuk memperoleh data primer, ditujukan pada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam kenyataan, baik sebagai sikap, pendapat, ataupun prilaku terhadap proses gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana dan praperadilan di polda kalbar.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana merupakan salah satu upaya untuk membantu penyidikan dalam memberikan gambaran yang objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum suatu permasalahan bagi penyidik pada suatu kasus yang menurut penilaian penyidik tidak jelas. Bahwa proses praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam kaitanya tidak adanya gelar yang pertama adalah melalui pendaftaran gugatan praperadilan, registrasi dipanitera pengadilan negeri, penetapan hakim tunggal dan hari sidang, selanjutnya sidang Praperadilan penetapan tersangka dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan agenda jadwal persidangan hari pertama merupakan pembacaan gugatan praperadilan oleh Pemohon (tersangka atau keluarganya), agenda sidang hari kedua adalah pembacaan jawaban oleh Termohon (penyidik yang menangani perkara tersebut), agenda sidang hari ketiga adalah replik dari termohon, agenda sidang hari keempat yaitu acara duplik Termohon menanggapi replik pemohon, agenda sidang hari kelima dengan agenda pembuktian surat dan pemeriksaan saksi baik dari pemohon maupun Termohon, agenda sidang hari keenam dengan agenda penyampaian kesimpulan masing masing para pihak termohon dan pemohon dan hari ketujuh dengan agenda pembacaan putusan,Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa proses penyidikan tindak pidana dikepolisian dimasa yang akan datang, harus dilaksanakan gelar perkara dan gelar perkara tersebut dimasukan / diformulasikan dalam pidana formil mendatang (rancangan KUHP) dengan format yang lengkap, seperti kasus posisi yang memuat kronologis kejadian. Alat-alat bukti yang telah diperoleh Penyidik dengan uraian keterangan yang mengarah kepada unsur-unsur tindak pidana yang diperkarakan. Analisis terhadap alat-alat bukti yang berhasil ditemukan dengan uraian tentang cukup atau tidaknya alat bukti tersebut untuk mendukukng pembuktian harus didasarkan kepada pemeriksaan para saksi yang keteranganya memiliki sinkronisasi atau penyesuaian sehingga nilai keterangan saksi memiliki kekuatan sebagai alat bukti dan gelar perkara mencegah kesalahan prosedur penyidikan yang dapat mengakibatkan celah hukum adanya gugatan praperadilan, selain itu gelar perkara juga sarana kontrol pengawasan dan pengendalian dalam proses penyidikan tindak pidana.Kata kunci : Gelar Perkara, Penetapan Tersangka, Praperadilan. ABSTRACT This thesis discusses about the problems that will occur in the process of criminal investigation in police department in relation to pretrial court. Police of the Republic of Indonesia as one of the tools of law enforcement should be able to increase its capabilities, both physical and technical ability of an investigation through the development of science and technology. Besides that, the ability of technology will affects the emergence of a new operation model in committing of a crime is not uncommon to creates difficulties for investigators in uncovering the elements of a criminal offense of crimes itself. Coordination between law enforcements have been implemented through the Supreme Court, the Prosecutor and Police ( MAHKEJAPOL) aim to identify perceptions about the interpretation of the rules contained in the Code of Criminal Procedure, but in practice still found differences in opinion of the interpretation of laws between the investigator and the Legal Counsel and the Public Prosecutor. The problems in this thesis are why the applicant argues it unlawful determination of the suspect because of the absence of his case, how pretrial proceedings against the determination of the suspect connected with the absence of his case and How relevant is the existence of his case by a pre-trial in the determination of suspects in criminal law formal future. The method used in the study through two approaches, namely normative juridical and empirical jurisdiction. Normative juridical approach is done by studying books, reading materials, literature legislation that support and relate to the review of the law against rules that are considered in accordance with legal research written theoretical principles of law, the legal basis, and legal concepts. The empirical approach is an approach for obtaining primary data, aimed at the application of the provisions of the legislation which is the case in reality, both as attitudes, opinions, or attitudes towards the process of his case in the criminal investigation and pretrial Polda West Kalimantan. Based on the results of research and discussion that the functions of the case in a criminal investigation is an effort to help the investigation to provide an objective and a clear legal status and legal aspects of a problem for the investigator in a case that in the judgment of the investigator is not clear. That the pretrial proceedings against the determination of the suspect in relation absence of the first degree is through registration pretrial, registration official district court, the determination of individual judges and the trial, the next session of the pretrial determination of the suspect carried out no later than 7 (seven) days with the agenda trial schedule today the first is the reading of the pretrial by the applicant (the suspect or his family), the schedule of session of the second day is the reading of the answers by the Respondent (the investigator who handled the case), the agenda of session of the third day was reply of the defendant, the agenda of session of the fourth day that the event respond reading of Respondent applicant , the agenda of the fifth session of the day with a letter proving agenda and examination of witnesses for both the applicant and the Respondent, the agenda of the sixth session of the day with the agenda of delivering the conclusion of each of the respondent and the applicant and the seventh day the verdict agenda, Based on the conclusion that the process of investigation of criminal in police department the future, should be implemented in the case and the case is input / formulated in the formal criminal (draft Penal Code) with a complete format, such as the case of the load position chronology. Evidence which has been obtained by investigators with information leading to the description of the elements of a criminal offense who sued. The analysis of the evidence have been found with the description of sufficient or whether that evidence to support the proof should be based on the examination of witnesses who testified own synchronization or adjustment so that the value of the testimony of witnesses have power as evidence and the case prevents procedural mistakes investigations can result in their pretrial legal loopholes, but it also means the case control surveillance and control in the process of criminal investigation. Keywords : Case title , Determination suspect , pretria
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI LIHAT DARI PERSFEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN
No full textABSTRACTThis thesis focuses on the analysis of the juridical status and legal protection of Domestic Workers in view of the perspective of the laws and regulations of the study authors ketenagakerjaan.Dari using normative juridical research method, the conclusion: 1). Whereas the field of labor laws and regulations did not provide a guarantee by the status and legal protection for domestic workers, both in the system of remuneration, Safety, Occupational Health and social security programs. Protection of Domestic Workers as stipulated in the Regulation of the Minister of Manpower No. 2 of 2015 did not have a clear legal basis and substance of discriminatory when compared with the substance inside peratauran ketenagakerjaa legislation. 2). That efforts were made to ensure the status and protection of the Workers' Households are reconstructing or revise all rules concerning employment to occur equality and equality atara Domestic Workers and other employees and memberikann authority to the Industrial Relations Court to hear the case of disputes anta Workers Households with Mmajikan as well as provide an opportunity for domestic workers to organize and assemble. Suggestion. 1). Given in the creation and establishment of laws takes quite a long time, so it's good for any local government to make local regulations regarding Domestic Workers. It is at least temporarily can give no assurance by the status and protection and supervision of the Domestic Workers.2ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada analisis yuridis kedudukan dan perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga di lihat dari persfektif peraturan perundang undangan ketenagakerjaan.Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan: 1). Bahwa peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan sama sekali tidak memberikan jaminan akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, baik dalam sistim pengupahan, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja serta progam jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta substansinya bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan substansi di dalam peratauran perundangan ketenagakerjaa. 2). Bahwa upaya-upaya yang dilakukan guna menjamin kedudukan dan perlindungan terhadap Perkerja Rumah Tangga adalah merekonstruksi ulang atau merevisi seluruh aturan yang menyangkut ketenagakerjaan agar terjadi persamaan dan kesederajatan atara Pekerja Rumah Tangga dengan pekerja lainnya dan memberikann kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili perkara perselisihan anta Pekerja Rumah Tangga dengan Mmajikan serta memberi kesempatan kepada Pekerja Rumah Tangga untuk berserikat dan berkumpul. Saran. 1). Mengingat dalam pembuatan dan pembentukan undang undang memakan cukup lama, maka ada baiknya bagi setiap pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah mengenai Pekerja Rumah Tangga. Hal ini setidak-tidaknya untuk sementara dapat memberikan kepastian akan kedudukan dan perlindungan serta pengawasan terhadap Pekerja Rumah Tangga tersebut
IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PARKIR DI BADAN JALAN ATAU BAHU JALAN BAGI KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) PRIBADI
No full textABSTRACTThis thesis discusses the implementation of article 6, paragraph (2) of Regulation No. 36 Mayor Pontianak 2013 About the Operation of Motor Vehicle In Pontianak City area associated with on-street parking restrictions or shoulder of the road for 4-wheel vehicles (four) private. From the research we concluded that: Implementation of Article 6 paragraph (2) of Regulation Mayor Pontianak No. 36 in 2013 About Conditions of Operation of Motor Vehicle In Pontianak City area less effective and maximum. Because there are still many people who do not know the rules, and the lack of socialization of the City of Pontianak and enforcement hukum.Faktor-factor what caused the owner of the vehicle wheel 4 (four) remain parked vehicle despite having been banned substance is Factor law, the legal structure, legal culture and Means or facilities. Efforts what has been done by the relevant agencies in dealing with motor vehicle wheel 4 (four) personal who parked his car in a place that is prohibited is as follows: socialization, such as himbaun and pengumuan, coaching directly to the location of parking, do keordinasi with technical SKPD , monitoring, installation of parking restrictions stickers, vehicle wheel lock or mengembok wrong parking, moving the wrong parking of vehicles by using a tow truck, take actions and sanctions terhdap the offense in accordance with applicable regulations. Remendasi Should the shop owner or the office that is located alongside the road must have its own parking lot. Municipal government must be firm in taking action if the building is still using the road as a parking lot, because the roadside building must have its own parking space in accordance with applicable regulations. City Government should disseminate constantly to the owner of the shop or office related to the rule of law according to Mayor Regulation Pontianak Number 36 Year 2013 About Conditions of Operation of Motor Vehicles within the Territory of the city of Pontianak, Act No. 38 of 2004 and Act No. 22 of 2009 concerning Traffic and Transportation that the use of the road as a parking lot is a violation hukum.Seharusnya Pontianak City Department of Transportation along with law enforcement authorities in the field of traffic and road transport that the police should be routinely conduct surveillance operations and raids against the users of parking dibadan roads in order to control the flow of traffic. And act consistently with the laws and regulations that already exist. It takes a firm stance apparatus, especially in monitoring the offender parked in accordance with the provisions of Regulation Mayor Pontianak Number 36 Year 2013 About Conditions of Operation of Motor Vehicleswithin the Territory of the city of Pontianak, Act No. 38 of 2004 and Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation.Keywords: Pontianak Mayor Regulation concerning the implementation of the on-street parking banABSTRAKTesis ini membahas implementasi pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak dikaitkan dengan larangan parkir di badan jalan atau bahu jalan bagi kendaraan roda 4 (empat) pribadi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak kurang efektif dan maksimal. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut, dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Pontianak dan aparat penegak hukum.Faktor-faktor apa yang menyebabkan para pemilik kendaraan roda 4 (empat) tetap memarkirkan kendaraan meskipun telah dilarang adalah Faktor Substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan Sarana atau fasilitas. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam mengatasi kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang memarkirkan kendaraannya di tempat yang terlarang adalah sebagai berikut : melakukan sosialisasi, seperti himbaun dan pengumuan,pembinaan langsung ke lokasi parkir, melakukan keordinasi dengan SKPD teknis, melakukan pengawasan, pemasangan stiker larangan parkir, mengunci atau mengembok roda kendaraan yang salah parkir, memindahkan kendaraan yang salah parkir dengan menggunakan mobil derek, melakukan penindakan dan sanksi terhdap yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Remendasi Seharusnya pemilik ruko ataupun kantor yang berada dipinggir jalan harus memiliki lahan parkir sendiri. Pemkot harus tegas dalam melakukan tindakan jika bangunan tersebut tetap menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir, karena bangunan pinggir jalan harus memiliki lahan parkir sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemkot harus melakukan sosialisasi terus-menerus kepada pemilik ruko atau kantor terkait aturan hukum menurut Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir adalah suatu pelanggaran hukum.Seharusnya Dinas Perhubungan Kota Kota Pontianak bersama aparat penegak hukum yang berwenang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pihak kepolisian harus rutin melakukan pengawasan dan razia operasi terhadap para pengguna parkir dibadan jalan dalam rangka penertiban kelancaran arus lalu lintas. Serta bertindak konsisten terhadap Peraturan PerUndang-Undangan yang sudah ada. Dibutuhkan sikap tegas aparat khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggar parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Kata Kunci: implementasi Peraturan Walikota Pontianak tentang dengan larangan parkir di badan jala
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT BERDASARKAN HUKUM ADAT DAYAK KANAYATN DI KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Desa Sumsum Dengan PT. MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa)).”
No full textAbstrakTesis ini membahas Model Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Kanayatn Di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dikarenakan batas tanah yang tidak jelas dan kurang pasti serta kurangnya pengetahuan mereka mengenai batas-batas tanah yang dimaksud. Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa di daerah Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, batas-batas tanah menggunakan batas alam yang kurang pasti, seperti batas sungai, batas bukit, batas batu besar, pohon besar dan sebagainya yang merupakan bagian dari tanah ulayat. Hal tersebut menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman sehingga timbullah sengketa. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dilakukan oleh pengurus adat setempat melalui beberapa tahap yaitu jika berada di tingkat dusun maka dilakukan pada tahap Pangaraga, tahap Pasirah di tingkat desa dan pada tahap terakhir di tingkat Temenggung / Binua. Pada tingkat terakhir ini jarang atau tidak pernah penyelesaian sengketa itu tidak terselesaikan. Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan PT. MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa) adalah melalui jalur adat yang dilakukan secara berdamai/kekeluargaan. Dengan pihak perusahaan membayar denda adat secara adat dan bersedia mengganti rugi tanaman tumbuh yang masih produktif yang telah digusur oleh pihak perusahaan tersebut. Pihak perusahaan yang tertuntut membayar adat undang-undang Siam Pahar Timanggung Binua yaitu ditebus dengan nominal mata uang sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berikutnya membayar 1 (satu) buah siam perdamaian antara pihak perusahaan2dengan pemilik lahan dengan nominal mata uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan berikutnya membayar dengan menyerahkan seekor babi sebanyak 2 (dua) lear (20 kg) lengkap dengan peraga adat Pabinisatn. Selain itu, pihak perusahaan juga dituntut untuk mengganti tanaman-tanaman tumbuh yang masih produktif yang telah mereka gusur. Pihak perusahaan bersedia untuk mengganti beberapa tanaman tumbuh yang masih produktif tersebut.Kata Kunci : Tanah Ulayat, Adat, Dayak KanayatnAbstractThis thesis discusses the Communal Land Dispute Settlement Model Based Society Dayak Customary Law Kanayatn In District Overseer Porcupine District. From the results of this thesis study is concluded cause of communal land disputes in the indigenous Dayak communities in the District Overseer Kanayatn Porcupine District due to unclear land boundaries and less certain as well as their lack of knowledge about the boundaries of the land in question. As described in previous chapters that in West Kalimantan, especially in Sub Mandor Porcupine District, the boundaries of the land using natural boundaries that are less certain, as the limits of the river, the boundary of the hill, the boundary boulders, large trees and so forth that are part of the communal land. This causes frequent misunderstandings that arose a dispute. Land dispute resolution processes customary in the indigenous Dayak Kanayatn in District Overseer Porcupine District conducted by the board to local custom through several stages, if it is at the hamlet then performed on stage Pangaraga, stage Pasirah at the village level and at the last stage in the level of the Chief / Binua , At the last level is rarely or never the settlement of the dispute is not resolved. Means of dispute resolution communal land in the village of the District Overseer Marrow Landak with PT. MAK (Mustika Abadi Equator) is through the customary conducted peacefully / family. With the company to pay a fine of indigenous customs and willing to reimburse growing crops that are still productive which has been evicted by the companies. The company is tertuntut pay customs legislation Siam Pahar Timanggung Binua is redeemed by a nominal currency Rp 1,750,000.00 (one million seven hundred fifty thousand rupiah). The next pay one (1) piece of conjoined peace between the companies and landowners with a nominal currency Rp 750,000.00 (seven hundred fifty thousand rupiah) and subsequent pay by submitting a pig 2 (two) lear (20 kg) Full with custom props Pabinisatn. In addition, the company is also required to replace the crops grown are still productive they have evicted. The company is willing to replace some plants grow that are still productive.Keywords: Communal Land, Indigenous, Dayak Kanayat
PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PUNGUTAN LIAR (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak)
No full textABSTRACTThis thesis is studies of the issue of sanction of imprisonment and fines against civil servants who undergo corruption extortion (Study In Pontianak Corruption Court). From the results of research using normative legal research we concluded that: 1. The application of criminal sanctions can dimaknakan as deeds, actions or judgments in criminal dropped against defendants who were accused of general or specific in criminal justice proceedings. Theoretically, juridical and empirical, the judge in applying criminal sanctions must be referring to the philosophical core of truth and justice, cored juridical norms of legal certainty and legal expediency, as well as sociological value taking into account cultural values that live and thrive in the community. When examined Pontianak District Court No. 14 / Pid.Sus / TP.Korupsi / 2013 / PN.PTK, then tetlihat that the judges only consider the juridical aspect alone. While the philosophical and sociological aspects are not taken into consideration at all. So that the imposition of sanctions of imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and a fine of Rp. 50 000 000, - (fifty million dollars) with the provision that if the fine is not paid to be replaced by imprisonment for 1 (one) month is considered not reflect the value of substantive legal justice. 2. To give the value of truth, fairness, certainty, and legal expediency better into the future, the application of criminal sanctions against corruption by judges should be guided by the purpose of the criminal justice and sentencing guidelines as set out new Criminal Code or after the adoption of the Draft Bill Draft Definitive 13 to the Criminal Code. Selanjunya recommended, harmony with the provisions of Article 211 of the Criminal Code First Book Draft Bill 13, which determines the "provisions in Chapter I to Chapter V of the First Book also applies to actions that can be imprisoned under other legislation, unless otherwise provided by legislation the ", then forward the settings application of criminal sanctions against corruption, in general, should be guided by the new Code.Keywords: application, imprisonment, criminal fines, civil servants, corruption, extortion.ABSTRAKTesis ini membahas masalah penerapan sanksi pidana penjara dan denda terhadap pegawai negeri sipil yang melakuan tindak pidana korupsi pungutan liar (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa: 1. Penerapan sanksi pidana dapat dimaknakan sebagai perbuatan, tindakan atau putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana umum maupun khusus di persidangan peradilan hukum pidana. Secara teoretis, yuridis maupun empiris, hakim dalam menerapkan sanksi pidana haruslah mengacu pada nilai filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, norma yuridis berintikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta nilai sosiologis dengan mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jika dicermati Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 14/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK, maka tetlihat bahwa Majelis Hakim hanya2mempertimbangkan aspek yuridis semata. Sedangkan aspek filosofis dan sosiologis sama sekali tidak dipertimbangkan. Sehingga penjatuhan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50 000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dinilai belum mencerminkan nilai keadilan hukum substantif. 2. Untuk memberikan nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang lebih baik ke masa depan, maka penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi oleh majelis hakim peradilan pidana haruslah mempedomani tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur KUHP baru atau setelah disahkannya RUU KUHP Draft 13 menjadi KUHP Definitif. Selanjunya direkomendasikan, Seirama dengan ketentuan Pasal 211 Buku Kesatu RUU KUHP Draft 13, yang menentukan “Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan tersebut”, maka ke depan pengaturan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi, secara umum haruslah mempedomani KUHP yang baru.Kata Kunci: penerapan, pidana penjara, pidana denda, pegawai negeri sipil, tindak pidana korupsi, pungutan liar
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG TERKAIT DENGAN FASILITAS TRANSAKSI MELALUI SMS BANGKING
No full textregulation and government regulation. Protection against the validity of the transactions carried out by the recognition of electronic documents as evidence that the transaction is valid and it is listed in the form agreement between the bank and its customers. Protection of dispute settlement is done with the availability of several options either through the media outside the court or through a court. Forms of accountability for the use of internet banking in the event of a problem depending on the cause of the loss, if it turns out the material losses suffered by users of internet banking customers of the bank caused by the fault and the bank, then the bank's responsibility to satisfy customers' demands compensate.Keywords: bank accountability, to, loss of customersiiABSTRAKTesis ini membahas pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah yang terkait dengan fasilitas transaksi melalui sms bangking. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung tentang produk SMS Bangking belum ada, namun demikian, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sudah mencakup aspek perlindungan hukum nasabah pengguna SMS Bangking antara lain adalah Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang tentang Telekomunikasi, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya antara lain Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Perlindungan Konsumen serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Mediasi Perbankan, dan Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kerugian nasabah dalam transaksi melalui SMS Bangking adalah terjadi keterlambatan pemberitahuan pengiriman transaksi yang diterima oleh nasabah, dimungkinkan berkaitan dengan jaringan provider yang sedang sibuk, Seharusnya bank memberikan informasi kepada nasabah yang telah melakukan transaksi melalui layanan sms banking atas keterlambatan pengiriman transaksi, sehingga nasabah mendapatkan kepastian bahwa transaksi yang dilakukan telah berhasil atau tidak, Kesalahan pengiriman ke nomor lain, Tidak diterimanya pemberitahuan dari pihak bank, walaupun nasabah telah melakukan transaksi dan Kegagalan dalam pengiriman sms. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu Masih lemahnya perlindungan hukum bagi para nasabah, Belum adanya pengaturan yang efektif dan jelas tentang layanan sms banking dan Masih lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna SMS Bangking pada dilakukan mulai tahap tahap pra transaksi, tahap pada saat terjadinya transaksi, maupun pada saat pasca transaksi. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna SMS Bangking yang dilakukan melalui penerapan transparansi produk SMS Bangking belum sepenuhnya dilakukan karena belum menginformasikan antara lain risiko produk, prosedur pengaduan jika terjadi permasalahan, dan batasan ganti rugi yang akan diberikan. Perlindungan terhadap sistem keamanan teknologi informasi SMS3Bangking dilakukan dengan memenuhi aspek-aspek confidentially, integrity, authentication, availability, access control, dan non-repudiation, namun tetap perlu dilakukan peningkatan kehandalan sistem teknologi internet banking, aspek perlindungan terhadap data pribadi nasabah dilakukan melalui pendekatan self regulation dan government regulation. Perlindungan terhadap keabsahan transaksi dilakukan dengan adanya pengakuan terhadap dokumen elektronik transaksi sebagai alat bukti yang sah dan hal tersebut tertera dalam formulir perjanjian antara bank dengan nasabah. Perlindungan terhadap penyelesaian sengketa dilakukan dengan tersedianya beberapa pilihan media baik melalui jalur luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan internet banking apabila terjadi masalah tergantung pada penyebab kerugian, apabila ternyata kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking diakibatkan oleh karena kesalahan dan pihak bank, maka pihak bank bertanggung jawab memenuhi tuntutan nasabah memberikan ganti kerugian.Kata Kunci: pertanggungjawaban bank, terhadap,kerugian nasaba